Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.374

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika YUSTISI Journal of Law Science International Journal of Demos Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Independent Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Scientia Regendi Jurnal SOSPOL Asian Journal of Community Services (AJCS) CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Lex Publica Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi

Ujang Charda

Fakultas Hukum Universitas Subang

Author-ID : 246699

Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

REORIENTASI REFORMASI MODEL HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH Ujang Charda
Syiar Hukum Volume 14, No 2 (2012) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v14i1.1448

Sesuai dengan semangat Indonesia baru, paradigma pembangunan di bidang ketenagakerjaan perlu direformasi. Paradigma lama yang cenderung melihat pekerja sebagai faktor produksi dan atau bagian dari komoditi, harus diubah kepada pekerja sebagai manusia Indonesia seutuhnya atau sebagai subjek/pelaku proses produksi dalam pembangunan dengan segala harkat dan martabatnya. Perubahan paradigma ini pada akhirnya akan mengarah dan menentukan kebijakan pemerintah menjadi pro pekerja melalui suatu perubahan yang resolutif – kompositif dengan memandang pekerja sebagai subjek dan secara proporsional memperhitungkan seluruh aspek dalam suatu kesatuan yang holistik. Agar kebijakan reformatif baru ini tidak dipandang hanya bagus dimaterinya saja, maka perlu diimplementasikan melalui program yang titik beratnya bukan hanya sekedar instrumen tetapi akses mendorong kuantitatif mendidik kualitatif serta membangun sistem (undang-undang dan kebijakan).

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI MINIMARKET DI KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG Ujang Charda S; Diani Indah
Scientia Regendi Vol 1 No 1 (2019): Vol. I, No. 1, Agustus 2019
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.899 KB)

Implementasi kebijakan pengaturan minimarket di Kecamatan Subang Kabupaten Subang belum berjalan sesuai dengan harapan, masih ditemukan banyak minimarket yang tidak memiliki izin usaha, dikecualikannya zonasi pendirian minimarket dengan tidak memperhatikan jarak antara minimarket dan pasar tradisional yang menjadi penyebab utama permasalahan, dan belum ada satupun minimarket yang menjalankan kemitraan dengan toko tradisional. Dalam hal ini, pemerintah daerah belum melakukan tindakan tegas. Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan zonasi minimarket adalah lemahnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berdampak negatif terhadap keberadaan pasar tradisional dan sektor informal lainnya, sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali jarak dan izin dari pendirian minimarket di Kecamatan Subang. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Subang harus melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban serta melakukan penataan kembali atas zonasi minimarket yang ada di wilayah Kecamatan Subang agar tidak berdekatan antara minimarket dengan pasar tradisional atau antara minimarket dengan minimarket lainnya. Untuk itu, implementasi kebijakan zonasi minimarket terlaksana dengan baik apabila memperhatikan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI MINIMARKET DI KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG Diani Indah; Ujang Charda S
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 23 No 2 (2018): Vol. 23, No. 2, Desember, 2018
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Implementasi kebijakan pengaturan minimarket di Kecamatan Subang Kabupaten Subang masih belum berjalan sesuai dengan harapan, masih banyaknya ditemukan minimarket yang tidak memiliki izin usaha minimarket, dikecualikannya zonasi pendirian minimarket dengan tidak memperhatikan jarak antara minimarket dan pasar tradisional yang menjadi penyebab utama permasalahan, dan belum ada satupun minimarket yang menjalankan kemitraan dengan toko tradisional tetapi pemerintah daerah belum melakukan tindakan tegas. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan zonasi minimarket dipengaruhi oleh masih lemahnya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berdampak negatif sangat besar terhadap keberadaan pasar tradisional dan sektor informal lainnya, sehingga sangat perlu dilakukan pengecekan kembali jarak dan izin dari pendirian minimarket di Kecamatan Subang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Subang harus melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban serta melakukan penataan kembali atas zonasi minimarket yang ada di wilayah Kecamatan Subang agar tidak berdekatan antara minimarket dengan pasar tradisional atau antara minimarket dengan minimarket lainnya. Untuk itu, implementasi kebijakan zonasi minimarket terlaksana dengan baik apabila memperhatikan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Assistance of Halal Certification on UKMM Product, Cibeusi Village, Ciater Distrik, Subang Regency: Pendampingan Sertifikat Halal pada Produk UKMM Desa Cibeusi Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Ujang Charda S; Ika Fauziyah; Restu Mahardhika
Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia

Halal certification is an activity or process carried out to meet certain standardization achievements with the aim of having formal legal recognition that the products that have been produced meet halal requirements. Cibeusi Village, Ciater District in Subang Regency has the potential for SMEs with a variety of processing in the food sector. Based on observations made during the KKNM activities, the village has 20 SMEs with 10% of SMEs having halal certificates. The service is carried out using the advocacy method. With the Self Declaration Program accompanied by the Halal Center of Muslim Scholars, it is carried out to make it easier for business actors to obtain halal labels on their product packaging. Thus, the activity received a positive response from various parties. Abstrak Sertifikasi halal adalah kegiatan ataupun proses yang dilakuan guna memenuhi capaian standarisasi tertentu dengan bertujuan untuk memiliki pengakuan legal formal bahwa produk yang telah diproduksi memenuhi ketentuan halal. Desa Cibeusi, Kecamatan Ciater di Kabupaten Subang memiliki potensi UKM dengan ragam pengolahan dibidang pangan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan selama kegiatan KKNM, desa tersebut memiliki UKM berjumlah 20 dengan 10% UKM yang telah memiliki sertifikat halal. Pengabdian dilakukan dengan metode advokasi. Dengan Program Self Declare didampingi Halal Center Cendekia Muslim dilakukan untuk mempermudah para pelaku usaha dalam memperoleh label halal pada kemasan produknya. Dengan demikian kegiatan tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak.

Assistance in Making a Business Identification Number as a Business Legality for MSME Actors in Cibeusi Village, Subang District - Ciater Ujang Charda S; Ajun Juana; Restu Mahardhika
Asian Journal of Community Services Vol. 1 No. 3 (2022): September 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ajcs.v1i3.1276

MSMEs are the economic support of the community. In Indonesia, MSMEs themselves have been defined in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2008 concerning MSMEs, which states micro-enterprises and productive businesses belong to individuals and/or individual business entities that have micro criteria as regulated in the Law. MSMEs are a strategic Indonesian economic sector for economic development in Indonesia. But in reality, MSMEs have problems and until now there has been no serious attention to overcome them. MSMEs need serious protection, especially from the free market. The protection in question is in strengthening human resources, coaching, housing, business environment, and promotion.

TYPOLOGY OF LEGAL RESEARCH METHODS IN NORMATIVE AND SOCIOLOGICAL THINKING Ujang Charda S
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 1 (2021): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, July 2021
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/justi.v12i1.769

Legal Research Methods in understanding and exploring technical aspects of legal research in accordance with the peculiarities of legal science which has a dual paradigm, not only normative in character, but also with sociological empirical character. The research method used is descriptive analytical with a normative juridical approach through the literature and field research stages with data collection techniques through library research. Then the data were analyzed through a qualitative normative method without using numbers and mathematical formulas. Based on the results of the study, it shows that the dichotomy of the scientific paradigm of legal science has actually resulted in a lack of agreement among legal scientists regarding the legal research model that will be developed to answer various legal issues that arise in the life of the legal community. This dual legal scientific paradigm also ultimately creates confusion regarding the research model that will be developed when conducting legal research

MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN MELALUI ARBITRASE KETENAGAKERJAAN Ujang Charda S
Lex Publica Vol. 3 No. 1 (2016)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.637 KB)

Arbitrase merupakan salah satu model penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan di samping konsiliasi dan mediasi untuk jenis perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan yang dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih untuk mencari keadilan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala yang muncul dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase adalah selain bersifat teknis, psikologis juga masalah kepercayaan terhadap profesionalisme arbiter, tidak mudah untuk menentukan arbiter yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Penerjemahan Hakikat Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum Ujang Charda; Hari Nazarudin; Yudha Adi Kusumah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.706

Kedaulatan rakyat menggambarkan suatu sistem dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat juga menggambarkan pemenuhan kehendak umum yang tidak hanya berkaitan dengan hal-hal penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analistis dengan pendekatan yuridis normatif melalui tahap penelitian kepustakaan dan lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Kemudian data dianalisis melalui metode normatif kualitatif tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus secara matematis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pemilu merupakan sarana untuk menyalurkan kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi. Pemilu menjunjung tinggi semangat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga rakyat sebagai pemiliki kedaulatan tertinggi memiliki andil untuk membentuk suatu pemerintahan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus aktif dalam mensukseskan perhelatan pemilu pada setiap pemilu yang dilaksanakan.

MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 Ujang Charda
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakPenyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikenal dengan model penyelesaian secara sukarela melalui bipartit, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase; dan model penyelesaian secara wajib, yaitu melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Selain itu, adanya pembatasan bahwa hanya penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja saja yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung tanpa melalui prosedur banding.Kata Kunci: Hubungan Industrial; Ketenagakerjaan; Penyelesaian Perselisihan.

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG DESA WISATA DI DESA CISAAT KECAMATAN CIATER Ujang Charda; Aprilia Salsabila; Ardya Reygina Ayuningtyas; Cecep Ramdani; Luthfy Ramanda Ponco Wirando; Mardian Rahman; Shafira Nazhara Saefuloh; Shintya Yulinar; Valentina Febriyanti Adjie; Samuel Tri Jaya; Muhammad Daffa Khoiri Aflia
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.19868

Desa Wisata adalah suatu desa yang memiliki suatu wisata dengan daya tarik. Desa Cisaat bertempat di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dengan potensinya yang menarik untuk dikunjungi. Desa tersebut dianugerahi gelar sebagai desa wisata oleh bupati Subang, mengakui potensi pariwisata yang dimiliki oleh desa tersebut. Namun Desa tersebut belum memiliki regulasi yang mengatur tentang Desa Wisata sebagai pedoman pelakasanaannya. Dalam kegiatan pengabdian masyarkat ini, penulis berinisiatif melalui Pemerintah Desa bersama – sama dengan para ahli dan pihak yang berwenang menyusun dan membuat naskah regulasi yang nantinya berbentuk draft PerDes terikait desa Wisata. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendampingan. Proses pendampingan yang berfokus pada Penyusunan Peraturan Desa Tentang Desa Wisata Di Kecamatan Ciater Desa Cisaat dilakukan dengan cara identifikasi lokasi, pelaksanaan dan pelaporan. Dengan mengimplementasikan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan Desa Wisata Cisaat dapat menjadi destinasi wisata yang menarik, berdaya saing, dan berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Co-Authors Ajun Juana Aprilia Salsabila Ardya Reygina Ayuningtyas Awaludin, Ingfrid Amanda Cecep Ramdani Diani Indah Dwiyadi , R Silvia Putri Firmansyah , Firmansyah Hari Nazarudin Ika Fauziyah Luthfy Ramanda Ponco Wirando Mardian Rahman Mey Mawar Mona Rosanti Moh. Asep Suharna Muhammad Daffa Khoiri Aflia Nuraedi , Syifa Nuraedi Purnama, Doddy Wahyudi Restu Mahardhika Samuel Tri Jaya Shafira Nazhara Saefuloh Shintya Yulinar Siti Nurroihatul Janah Sri Nurcahyani Sri Nurcahyani Sulistia , Gema Rahimah Valentina Febriyanti Adjie Yudha Adi Kusumah

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search