Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERLANDASKAN BUDAYA TRI HITA KARANA ]]>
<![CDATA[I Dewa Ayu Eka Pertiwi]]>;
<![CDATA[Unti Ludigdo]]>
<![CDATA[ Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 4, No 3 (2013): Jurnal Akuntansi Multiparadigma ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1293.04 KB)
|
DOI: 10.18202/jamal.2013.12.7208
<![CDATA[Abstract: Corporate Social Responsibility Implementation Based on Tri Hita Karana Culture. This study aims to identify and to understand the implementation of CSR based on Tri Hita Karana at the Discovery Kartika Plaza Hotel. The ethnographic methods were used to obtain deeper and complete information. The research results found Integrated of CSR. It has a sense that the company as a business group in carrying out its activities always has a harmonious relationship with community, nature, and God. It produces four forms of implementation which are synergic and related to each other, namely of the implementation in the corporate, in the community, in the environment, and the matters relating to God.Abstrak: Implementasi Corporate Social Responsibility Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi CSR berlandaskan Tri Hita Karana pada Discovery Kartika Plaza Hotel. Metode etnografi digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan utuh dari sudut pandang para informan. Hasil penelitian menemukan bahwa CSR Terpadu berarti “usaha perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya secara lebih terintegrasi, baik antara tujuan perusahaan sebagai usaha bisnis, keharmonisan hubungan dengan masyarakat, alam, dan Tuhan. CSR Terpadu menghasilkan empat sinergi implementasi, yaitu implementasi di perusahaan, masyarakat, lingkungan, dan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan.]]>
<![CDATA[STUDI ETNOGRAFI AKUNTABILITAS SPIRITUAL PADA ORGANISASI GEREJA KATOLIK YANG TERINKULTURASI BUDAYA LOKAL ]]>
<![CDATA[Fransiskus Randa]]>;
<![CDATA[Iwan Triyuwono]]>;
<![CDATA[Unti Ludigdo]]>;
<![CDATA[Eko Ganis Sukoharsono]]>
<![CDATA[ Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 2, No 1 (2011): Jurnal Akuntansi Multiparadigma ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (536.34 KB)
|
DOI: 10.18202/jamal.2011.04.7109
<![CDATA[Etnographic Study of Spiritual Accountability on Catholic Church Inculturated by Local Value. This research aims to disclose spiritual acountability practice and reconstruct spiritual accountability concept from local value in a Catholic church community. Etnographic study is employed in this research. The interpretation of spiritual accountability understood by the community reflect individual relation to God (vertical relation) and is stated in the loyalty of community member to conduct religius activities, willingness to sacrifice for the continuing existence of the church, involvement to serve without reserve. Meanwhile, spiriual accountability concept is carried out by placing the church as tonkonan that conduct ritual activities as materialization of spiritual accountability. Studi Etnografi Akuntabilitas Spiritul pada Organisasi Gereja Katolik yang Ternkulturasi Budaya Lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik akuntabilitas spiritual dan merekonstruksi konsep akuntabiltas spiritual dari nilai budaya lokal melalui pendekatan interpretif dan metode etnografi pada sebuah komunitas organisasi Gereja Katolik. Studi etnografi digunakan dalam penelitian ini. Hasil pemaknaan akuntabilitas spiritual yang dipahami komunitas tersebut mencerminkan hubungan individu dengan yang Maha Kuasa (hubungan vertikal) dan dinyatakan dalam kesetiaan setiap anggota untuk menjalankan aktivitas religius, kerelaan berkorban demi keberlangsungan organisasi Gereja, ketertarikan untuk menjalani hidup bakti dan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Sedang rekonstruksi konsep akuntabilitas spiritual dilakukan dengan menempatkan Gereja sebagai tongkonan yang menjalankan aktivitas ritus sebagai perwujudan akuntabilitas spiritual.]]>
<![CDATA[PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP ETIKA AKUNTAN PENDIDIK DI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA ]]>
<![CDATA[Fanita Meilisa]]>;
<![CDATA[Unti Ludigdo]]>
<![CDATA[ Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 1, No 2 (2010): Jurnal Akuntansi Multiparadigma ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (708.938 KB)
|
DOI: 10.18202/jamal.2010.08.7091
<![CDATA[This research has a purpose to obtain the students’ perception on the ethics of accounting lecturers in the Accounting Department of Brawijaya University Economic Faculty. Survey method was conducted to 125 respondents by using purposive sampling. Respondents’ criteria are active S1 students who are in the eighth semester and have taken Business Ethics course. Descriptive analysis using frequency test was also conducted. The research shows that most students state that accounting lecturers have gained and applied eight ethics principles. It is found that 16,46% very much agrees, while 52,26% agree on the positive statements in the questionnaire. Although generally accounting lecturers have good ethics, there are still unethical behaviours, i.e. Professions Responsibility (29,23%), Public Interest (26,63%), Objectivity (10,39%), Proffessional Competence and Prudence (3,9%), Confidentiality (14,29%), Professional Behaviour (15,59%).]]>
<![CDATA[STUDI FENOMENOLOGI ATAS DILEMA ETIS AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Eliza Noviriani]]>;
<![CDATA[Unti Ludigdo]]>;
<![CDATA[Zaki Baridwan]]>
<![CDATA[ EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Vol 19 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya(STIESIA) Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.057 KB)
|
DOI: 10.24034/j25485024.y2015.v19.i2.86
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah memahami realitas dilema etis yang dihadapi oleh auditor internal pemerintah di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat serta tindakan yang ditempuh auditor untuk mengatasi dilema itu. Mayoritas penelitian-penelitian terdahulu mengkondisikan dilema etika dalam desain skenario. Oleh karena itu penelitian ini termotivasi untuk meneliti dilema etis yang lebih berbasiskan lapangan dengan paradigma interpretif. Dengan menggunakan pendekatan dan metode penelitian fenomenologi, dapat disimpulkan bahwa (1) auditor merasakan dilema saat mendapat intervensi dari obrik, (2) auditor mengalami perasaan tidak enak hati saat melaporkan kesalahan teman, (3) auditor harus menghadapi persepsi publik, (4) auditor merasa kecewa ketika Laporan Hasil Pemeriksaan tidak ditandatangani serta (5) keterbatasan jumlah auditor, waktu audit dan infrastruktur pendukung merupakan faktor penghambat audit. Dilema etis dalam berbagai macam situasi tersebut diatasi auditor dengan mewujudkan elemen kesatuan kesadaran. Dengan ber- landaskan pada kesadaran spiritual, kesadaran sosial, kesadaran profesi dan kesadaran hukum yang terinternalisasi dalam dirinya maka perilaku etis auditor dapat terwujud.]]>
<![CDATA[Sengketa Pajak dalam Perspektif Pemeriksa Pajak (Sebuah Studi Fenomenologi) ]]>
<![CDATA[Tendi Wahyudi]]>;
<![CDATA[Unti Ludigdo]]>;
<![CDATA[Ali Djamhuri]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen Vol 2, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jur. Akuntansi, Politeknik Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (782.468 KB)
<![CDATA[AbstractThis study aims to reveal and explore new meanings of the tax dispute from the perspective of those directly involved, namely Tax Auditor. Phenomenology is used as a research method to explore these meanings. The research revealed that the essence of tax dispute from the Tax Auditor perspective is “unfinished negotiation”. “Negotiations” are manifested itself in various forms of effort to obtain a “deal”. Not only visible in the form of dissent that are "material" and "formal" taxation, but also comes in the form of a rational cost-benefit considerations as well as the defense of the principle of “justice”.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mengeksplorasi makna-makna baru tentang sengketa pajak dari perspektif pihak yang terlibat langsung yaitu Pemeriksa Pajak. Fenomenologi digunakan sebagai metode penelitian untuk mengeksplorasi makna tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa esensi makna sengketa pajak dari perspektif Pemeriksa Pajak merupakan "negosiasi yang belum tuntas”. "Negosiasi" tersebut menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk upaya memperoleh "kesepakatan". Bukan hanya tampak dalam bentuk perbedaan pendapat yang bersifat “material” maupun “formal” perpajakan saja, melainkan juga hadir dalam wujud pertimbangan rasional untung-rugi serta upaya memperjuangkan prinsip “keadilan”.]]>
<![CDATA[PENGARUH AUDIT DELAY TERHADAP PERILAKU INVESTOR DENGAN KETEPATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI ]]>
<![CDATA[Prima Ramdani Ariesty]]>;
<![CDATA[Unti Ludigdo]]>;
<![CDATA[Imam Subekti]]>
<![CDATA[ Profit: Jurnal Adminsitrasi Bisnis Vol. 8 No. 1 (2014): Profit : Jurnal Administrasi Bisnis ]]>
Publisher : <![CDATA[FIA UB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (121.983 KB)
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the effect of audit delay on investor behavior as well as moderating influences the audit opinion and the audit delay timely submission of financial reports . The population in this study are all companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010-2012 . Selection of the study period because empirical evidence shows that in the period of 2010-2012 there are many investors who sell its stake because the company is not in the timely submission of financial reports to the Capital Markets Authority. Objects in this study is that investor behavior is measured using two analysis are trading volume activity and abnormal returns . The results of the study provide evidence that first , there is insignificant influence on the behavior of audit delay investors through timely submission of financial reports. Second, strengthen the relationship between the audit opinion and the audit delay timely submission of financial reports. Third , there is a positive influence on the relationship between audit opinion on the behavior of investors. Keywords : Investor Behavior, Timeliness, Audit Delay and Audit Opinion . Â Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh audit delay terhadap perilaku investor serta pengaruh moderasi opini audit terhadap audit delay dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Pemilihan periode penelitian tersebut karena bukti empiris menunjukkan bahwa pada rentang waktu tahun 2010-2012 masih terdapat banyak investor yang menjual kepemilikan sahamnya karena perusahaan yang tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya kepada Otoritas Pasar Modal. Obyek pada penelitian ini merupakan perilaku investor yang diukur menggunakan dua analisa yaitu trading volume activity dan abnormal return. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa pertama, tidak terdapat pengaruh signifikan audit delay terhadap perilaku investor melalui ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kedua, opini audit memperkuat hubungan antara audit delay dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Ketiga, terdapat pengaruh positif terhadap hubungan antara opini audit terhadap perilaku investor. Kata kunci: Perilaku Investor, Ketepatan Waktu, Audit Delay dan Opini Audit.]]>
<![CDATA[Persepsi Penyusun Anggaran Mengenai Konsep Kebijakan Anggaran Responsif Gender ]]>
<![CDATA[Galuh Retno Widowati]]>;
<![CDATA[Unti Ludigdo]]>;
<![CDATA[Ari Kamayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen Vol. 2 No. 1 (2016): Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (488.982 KB)
|
DOI: 10.33795/jraam.v2i1.67
<![CDATA[This study aims to gain an understanding of the SKPD budget planner in the local goverment of Probolinggo Municipality towards the concept of gender responsive budget policies. Transcendental phenomenology is used as research method. Results of the study revealed that the budget planners understand the concept of gender responsive budget policy as the budget for improving the quality of public services for women and as the budget to break the chains of poverty through women empowerment. This understanding is gained from the process of socialization and training organized by the local government. It can be said that the understanding of the budget planner remains at a technical level. Furthermore, the reality of policy implementation of gender responsive budgeting in Probolinggo city in this first year was obtained which demonstrated several things, including the confusion in understanding the ARG policy because of the absence of applicable local regulation, a lack of gender analysis capability, and the resistance of society on the gender concept. On the other hand, the budget planners assumes the ARG policy is not important to be implemented is related to the essence of the policy which is considered the same as budget policy that currently exists. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman Penyusun Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo mengenai konsep kebijakan Anggaran Responsif Gender (ARG). Fenomenologi transendental digunakan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa para penyusun anggaran memahami konsep kebijakan ARG sebagai anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi kaum perempuan dan sebagai anggaran untuk memutus rantai kemiskinan dengan pemberdayaan kaum perempuan. Pemahaman ini diperoleh dari proses sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pemahaman penyusun anggaran ini masih pada level teknis. Selain itu diperoleh realitas implementasi kebijakan ARG di Kota Probolinggo pada tahun pertama ini yang menunjukkan beberapa hal, diantaranya kebingungan dalam pemahaman kebijakan ARG karena ketiadaan peraturan daerah, kemampuan analisa gender yang masih kurang dan resistensi masyarakat akan konsep gender. Di lain pihak, penyusun anggaran menganggap kebijakan ARG belum penting untuk diimplementasikan terkait dengan esensi kebijakan yang dianggap sama dengan kebijakan anggaran yang ada saat ini.]]>
<![CDATA[INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK DAN PIHAK TERASOSIASI ]]>
<![CDATA[Rizal Aripoerwo]]>;
<![CDATA[Unti Ludigdo]]>;
<![CDATA[M Achsin]]>
<![CDATA[ Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 5, No 2 (2014): Jurnal Akuntansi Multiparadigma ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.976 KB)
|
DOI: 10.18202/jamal.2014.08.5020
<![CDATA[Abstrak: Independensi Akuntan Publik dan Pihak Terasosiasi. Tujuan penelitian ini memahami makna independensi akuntan publik dan pihak terasosiasi dalam bisnis jasa audit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal yang pertama, adanya pemahaman bahwa independensi dapat dinisbatkan sebagai sikap pragmatis akuntan publik dan pihak terasosiasi dalam menjalankan bisnis jasa audit. Kedua, independensi merupakan jiwa yang terasing dalam diri akuntan publik dan pihak terasosiasi. Ketiga, independensi merupakan ilham yang terwujud dalam sikap amanah yang ditunjukkan saat penugasan audit.Abstract: Independence of Public Accountant and The Associated. The purpose of this research is to understand the independence of public accountants and the associated party in business audit services. The case study was employed as the method. There are several results, first there is an understanding that independence can be attributed as pragmatic attitude of public accountants and the associated party. Second, independence is an alienated soul from the behavior of public accountans and the associated party. Third, independence is embodied inspiration from the attitude of trust that is shown when audit assignment has conducted.]]>
<![CDATA[The effect of management control system with four lever's of control model and remuneration on employees’ performance: A study at Brawijaya University ]]>
<![CDATA[Asri Indika Sari]]>;
<![CDATA[Unti Ludigdo]]>;
<![CDATA[Ali Djamhuri]]>
<![CDATA[ The International Journal of Accounting and Business Society Vol. 31 No. 2 (2023): The International Journal of Accounting and Business Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Accounting Department, ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ijabs.2023.31.2.693
<![CDATA[Purpose—This study applies contingency theory to examine the effect of the management control system (MCS) and remuneration scheme on Brawijaya University's employees' performance. The MCS in this study is understood following the Four Levers of Control (LOC), which includes belief systems, boundary systems, diagnostic control systems, and interactive control systems. Design/methodology/approach—For this analysis, the data collection method employed in this study was cluster random sampling of all employees except structural officials of Brawijaya University (UB). 355 respondents from Headquarters and 7 Faculties participated in this study. The data were collected, and the technique analysis used was SEM—PLS programs. Findings—Based on the analysis and discussion, the results of this study showed that employees’ performance was positively impacted by the boundary system, diagnostic control system, and remuneration. Employees’ performance could be improved by implementing an effective boundary system and diagnostic control system and providing fair and adequate remuneration. Employees’ performance was unaffected by the belief or interactive control systems. Practical implications—This study's Empirical evidence also showed that beliefs systems and interactive control systems do not affect the performance of UB employees. Originality/value — A management Control System with the LOC model (Simons, 1995) is implemented in private organizations. The researchers want to adopt the LOC model (Simons, 1995) in public organizations at Brawijaya University. This research is able to provide benefits for related officials in Universitas Brawijaya to implement a Management Control System with the LOC model as a means of controlling employee performance. Employees can be motivated to improve their performance with the management control system and the LOC model. Paper type — Case study]]>
<![CDATA[MAKNA PAJAK DAN RETRIBUSI PERSPEKTIF WAJIB PAJAK PEDAGANG KAKI LIMA ]]>
<![CDATA[Agus Sugiono]]>;
<![CDATA[Unti Ludigdo]]>;
<![CDATA[Zaki Baridwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Akuntansi Multiparadigma ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.554 KB)
|
DOI: 10.18202/jamal.2015.04.6006
<![CDATA[Abstrak: Makna Pajak dan Retribusi Perspektif Wajib Pajak Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman mendalam bagaimana wajib pajak Pedagang Kaki Lima kawasan “Sae Salera” Kabupaten Pamekasan memaknai pajak dan retribusi. Metode yang dipakai adalah fenomenologi transedental Husserl. Informan utama sebanyak 6 orang dan 7 orang informan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan informan telah memahami kewajiban membayar pajak dan retribusi. Namun mereka mempunyai makna tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang kehidupan, karakter, tradisi, budaya dan falsafah hidup mereka. Informan memaknai pajak dan retribusi sebagai alat menuju ketenangan, wujud tanggung jawab sosial, mengasah budaya malu serta sebagai sarana untuk berbagi dengan sesama. Abstrak: Tax And Retribution Meaning of Street Vendors Perspective. This research is aimed to gain a deep understanding of the Street Vendors “Sae Salera” Pamekasan district to taxes and retributions. The research method used Husserl’s transcendental phenomenology approach. There were 6 key and 7 supporting informants. The results revealed that the informants has understood their obligations to pay taxes and retribution. However, they have a special meaning that can’t be separated from the background of their life background, character, traditions, culture and philosophy of life. Informants interpret taxes and retribution as a means of peace, social responsibility, and to sharpen culture of diffidence and as a mean to share with others. ]]>
