Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat Indrawan, Jerry; Aji, M Prakoso
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4682.672 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.802

Abstract

Sejak pemilu 2009, aturan Ambang Batas Parlemen (PT) sudah mulai diterapkan secara nasional di dengan tujuan mengurangi parpol yang lolos di DPR. Diharapkan aturan ini dapat menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa sudah terlalu banyak. Namun, pertentangan terhadap aturan ini muncul karena PT terkesan melanggar kedaulatan rakyat dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi calon legislatif untuk duduk di parlemen pusat, sekalipun berhasil meraih kursi di daerah pemilihannya, hanya karena parpolnya tidak lolos ambang batas secara nasional. Angka 4% yang ditetapkan sebagai ambang batas penulis anggap sebagai pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini karena angka tersebut ditentukan hanya melalui proses kompromi elit, bukan kajian ilmiah, maupun lewat aspirasi masyarakat, yang tetap dapat menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat. Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen, Penyederhanaan Parpol, dan Kedaulatan Rakyat
Political Dynasty in Banten: Improvement or Threat to Democracy Indrawan, Jerry; Simanihuruk, Hermina; Aji, M. Prakoso
Administratio Vol 11 No 1 (2020): Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.228 KB)

Abstract

In many developing countries, namely in South East Asia, political leaderships are marked by numerous hereditary systems, also include Indonesia. Banten is the writers selected region as a research subject in this writing. The former Governor of Banten, Ratu Atut Chosiyah, has relatives in seven regencies and cities all across Banten, including national scale, in such creates her own political dynasty. This paper are about to answer two questions and reveal some close facts to discuss in Indonesia related to political dynasty. Does this hereditary systems works well in serving the people’s need? Does political dynasty close other people opportunity to run for public offices as well? If this so, political dynasty will be a threat for ongoing Indonesian democratic practices, especially bureaucratic reform efforts. Research metdhod is done through qualitative descriptive with literature study to gain data and information required. The conclusion of this writing is that political dynasty do more harm than give benefit and it would definitely endanger the lives of local democracy. In terms of public service, little advantages received from this sort of practices.
KONSTELASI POLITIK DI TENGAH PANDEMI: POTENSI BERTAMBAHNYA DUKUNGAN PARTAI POLITIK BAGI PEMERINTAH Aji, M. Prakoso
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.885

Abstract

Pandemi Covid-19 membuat konstelasi politik di Indonesia berubah. Perubahan konstelasi ini membuat pola hubungan antarpartai, baik di ranah eksekutif maupun legislatif, menjadi lebih cair. Nuansa kedaruratan membuat konsensus politik untuk kepentingan penangangan Covid-19 lebih mudah. Hal ini karena dalam situasi pandemi, peran pemerintah dapat diperkuat serta munculnya rasa krisis yang dirasakan pemerintah maupun oposisi. Krisis yang dialami bangsa ini membuat semua elemen bangsa mau tidak mau harus bersatu mengatasi pandemi yang belum juga berakhir. Kondisi demikian membuat partai-partai yang belum masuk ke dalam pemerintah mempertimbangkan untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Hal ini tentunya berpotensi menambah dukungan politik bagi pemerintahan Joko Widodo, khususnya untuk menangani pandemi Covid-19. Dari tiga partai yang belum bergabung, PAN dan Partai Demokrat menjadi dua kandidat serius untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Untuk itu, penelitian ini akan melihat bagaimana konstelasi politik Indonesia di masa pandemi ini sekaligus melihat potensi dari bertambahnya dukungan politik bagi pemerintah dengan kemungkinan bergabungnya PAN dan Partai Demokrat. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Temuan penelitian adalah bahwa konstelasi politik di tengah pandemi akan membuat partai-partai yang belum bergabung dengan koalisi pemerintah, kecuali PKS, memiliki potensi tinggi untuk bergabung karena ingin membantu mengatasi pandemi secara bersama-sama.
PENDIDIKAN BELA NEGARA SEBAGAI MATA KULIAH DI PERGURUAN TINGGI Indrawan, Jerry; Aji, M. Prakoso
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 8, No 3 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.418 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v8i3.437

Abstract

Indonesia saat ini menghadapi ancaman yang multidimensional, dari yang kecil sampai besar, menyangkut seluruh aspek kehidupan negara, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sifat ancaman yang ada sekarang sudah memiliki perspektif keamanan manusia (human security), bukan lagi keamanan (state security) negara saja. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya yang menyeluruh yang mampu menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT) seperti demikian. Bela negara dapat menjadi jawaban untuk permasalahan demikian karena bela negara sendiri dapat diartikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab warga negara untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara. Bela negara akan optimal jika didiseminasikan melalui pendidikan formal. Dalam hal ini, pendidikan formal yang dimaksud berada di tingkat pendidikan tinggi. Tulisan ini mengusulkan agar bela negara dapat diselenggarakan di tingkat pendidikan tinggi dalam bentuk mata kuliah wajib universitas, dan diselenggarakan dengan nama Pendidikan Bela Negara. Pendidikan Bela Negara ini bukanlah pendidikan militer atau wajib militer, tetapi pendidikan yang disesuaikan dengan iklim dan nuansa pendidikan tingkat tinggi.Kata Kunci : ancaman, keamanan manusia, bela negara, dan pendidikan bela negara
STATE DEFENSE EDUCATION AS A COURSE IN UNIVERSITY Indrawan, Jerry; Aji, M. Prakoso
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 8, No 3 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English)
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.172 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v8i3.446

Abstract

Indonesia currently faces multidimensional threats, from small to large, concerning all aspects of the country's life, from ideology, politics, economics, social, culture, defense, and security. The nature of contemporary threat has a human security aspect rather than only state security. As such, a thorough effort is needed to deal with those Threats, Disruption, Obstacle, Challenge (TDOC). State defense can be the answer to such problems because state defense itself can be interpreted as an obligation and responsibility of citizens to maintain the existence and sovereignty of the state. State defense will be optimal if disseminated through formal education. In this case, the formal education in question is at the level of higher education. This paper proposes that state defense can be held at higher education level in the form of university compulsory course, and is organized under the name State Defense Education. This State Defense Education is not military education or conscription, but an education that is adjusted to the condition and nuance of higher education.Keywords: Threat, Human Security, State Defense, and State Defense Education
Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat Jerry Indrawan; M Prakoso Aji
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.802

Abstract

Sejak pemilu 2009, aturan Ambang Batas Parlemen (PT) sudah mulai diterapkan secara nasional di dengan tujuan mengurangi parpol yang lolos di DPR. Diharapkan aturan ini dapat menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa sudah terlalu banyak. Namun, pertentangan terhadap aturan ini muncul karena PT terkesan melanggar kedaulatan rakyat dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi calon legislatif untuk duduk di parlemen pusat, sekalipun berhasil meraih kursi di daerah pemilihannya, hanya karena parpolnya tidak lolos ambang batas secara nasional. Angka 4% yang ditetapkan sebagai ambang batas penulis anggap sebagai pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini karena angka tersebut ditentukan hanya melalui proses kompromi elit, bukan kajian ilmiah, maupun lewat aspirasi masyarakat, yang tetap dapat menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat. Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen, Penyederhanaan Parpol, dan Kedaulatan Rakyat
KONSTELASI POLITIK DI TENGAH PANDEMI: POTENSI BERTAMBAHNYA DUKUNGAN PARTAI POLITIK BAGI PEMERINTAH M. Prakoso Aji
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.885

Abstract

Pandemi Covid-19 membuat konstelasi politik di Indonesia berubah. Perubahan konstelasi ini membuat pola hubungan antarpartai, baik di ranah eksekutif maupun legislatif, menjadi lebih cair. Nuansa kedaruratan membuat konsensus politik untuk kepentingan penangangan Covid-19 lebih mudah. Hal ini karena dalam situasi pandemi, peran pemerintah dapat diperkuat serta munculnya rasa krisis yang dirasakan pemerintah maupun oposisi. Krisis yang dialami bangsa ini membuat semua elemen bangsa mau tidak mau harus bersatu mengatasi pandemi yang belum juga berakhir. Kondisi demikian membuat partai-partai yang belum masuk ke dalam pemerintah mempertimbangkan untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Hal ini tentunya berpotensi menambah dukungan politik bagi pemerintahan Joko Widodo, khususnya untuk menangani pandemi Covid-19. Dari tiga partai yang belum bergabung, PAN dan Partai Demokrat menjadi dua kandidat serius untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Untuk itu, penelitian ini akan melihat bagaimana konstelasi politik Indonesia di masa pandemi ini sekaligus melihat potensi dari bertambahnya dukungan politik bagi pemerintah dengan kemungkinan bergabungnya PAN dan Partai Demokrat. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Temuan penelitian adalah bahwa konstelasi politik di tengah pandemi akan membuat partai-partai yang belum bergabung dengan koalisi pemerintah, kecuali PKS, memiliki potensi tinggi untuk bergabung karena ingin membantu mengatasi pandemi secara bersama-sama.
PENYULUHAN IMPLEMENTASI BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT KELURAHAN REMPOA, KECAMATAN CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN Jerry Indrawan; Muhammad Prakoso Aji; Anwar Ilmar
ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1 (2021): (Februari 2021)
Publisher : LPPM Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/abdi_kami.v4i1.492

Abstract

This community service activity (PKM) is carried out to provide information on the situation experienced by the community regarding changes in extension activities that are usually carried out directly. Due to the Covid-19 pandemic, outreach activities on the implementation of civic defense were carried out in online form. This online outreach was carried out using the Zoom Meeting application platform for 180 minutes. This counseling provided an explanation of the implementation of civic defense for the general public. The civic defense material presented was the meaning, values and goals of civic defense. In general, it can be concluded that the online outreach activity for the implementation of civic defense to the Rempoa Village provides an understanding that any Indonesian citizen can play an active role in realizing the values of civic defense in their daily life. KEYWORDS: PKM, online counseling, civic defense.
Olahraga sebagai Sarana Pemersatu Bangsa dan Upaya Perdamaian Dunia [Sports as an Instrument of Unifying a Nation and Achieving World Peace] Jerry Indrawan; Muhammad Prakoso Aji
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 10, No 20 (2018): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v10i20.1459

Abstract

IMPROVING INDONESIA'S HUMAN RESOURCES QUALITY TO SUPPORT NATIONAL DEFENSE: LESSON LEARNED FROM SOUTH KOREA M. Prakoso Aji
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English)
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.182 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v10i1.830

Abstract

The success of South Korea in developing its country, especially after the Korean War in the 1950s, has fascinated the world. A country that was once considered poor and divided north and south after the war, turned into a country that should be respected internationally. The success of this country in carrying out social-political reforms made the policies carried out by the government succeed. Strengthening the industrial sector in its economic activities has yielded extraordinary benefits. Cultural diplomacy made by the government, make Korean culture known and liked by people in almost every part of the world. Economic increase and the appropriate policy choices, advancing the field of education and research in the country. The development of education and research makes the country's defense sector stronger. The success of the domestic defense industry to meet the needs of domestic defense equipment makes the country able to withstand threats from North Korea, even able to become an exporter of defense equipment. The purpose of this article is to see how Indonesia can learn from South Korea, especially from the social-political, economic, cultural, educational and research fields, and also defense. This was done in order to be able to improve the quality of Indonesia's human resources to support national defense. The results of this study indicate that to improve the quality of Indonesian human resources in the field of defense, Indonesia can learn not only from the South Korean defense field, but also in the fields of social politics, economics, culture, as well as education and research.Keywords: konfusianism, Industrialization, Hallyu, Research and Development, and Defense Industry