Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DALAM NEGERI ]]>
<![CDATA[Waluyo, Bambang]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Handoyo]]>;
<![CDATA[-, Subakdi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i2.2260
<![CDATA[Dalam suatu rangkaian kegiatan ekonomi, peran perusahaan pembuat produk (produsen) sangat besar. Produsen akan menentukan produk-produk apa yang akan dibuat dan sekaligus memastikan produk-produk yang dibuatnya tersebut akan laku dijual dan terserap pasar dengan baik. Perusahaan akan menggiring dan kemudian menjaring konsumen untuk mengkonsumsi produk yang dibuatnya. Produsen akan memanfaatkan seoptimal mungkin peran mass media untuk mempromosikan produk yang dibuatnya, baik melalui media konvensional seperti televisi, surat kabar maupun media online atau media sosial seperti youtube, facebook, Instagram dan lain-lain yang saat ini semakin dikenal masyarakat. Sarana penjualan produk dilakukan melalui jalur distribusi barang konvensional, mulai dari produsen dijual ke distributor lalu didistribusikan ke grosir dan terakhir ke pengecer sebelum dijual ke konsumen. Selain itu juga dijual melalui media jual beli online yang saat ini semakin marak dipergunakan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dalam proses penjualan produk, produsen diwajibkan untuk senantiasa mentaati norma dan tata cara perdagangan barang yang diatur oleh pemerintah guna melindungan konsumen. Pepatah konsumen adalah raja adalah benar karena tanpa konsumen, produsen niscaya akan tutup karena tidak akan memiliki pendapatan (revenue) sehingga konsumen harus dilayani dengan benar dan jujur. Konsumen berhak atas informasi yang jelas dan lengkap atas barang yang dikonsumsinya agar terhindar dari bahaya dan kerugian fatal akibat mengkonsumsi barang yang salah dan berbahaya. Oleh karena itu diperlukan sanksi yang tegas tapi terukur melalui ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak perlindungan konsumen dan dengan demikian diharapkan para pelaku usaha tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan namun juga menjaga produknya agar aman dan nyaman dikonsumsi oleh konsumen, sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan kepada konsumen selaku pihak yang memiliki peran paling penting dalam kegiatan perekonomian.]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN BUDAYA KESADARAN BERKENDARA SEPEDA MOTOR YANG AMAN DI KALANGAN PELAJAR SMAN 66 JAKARTA ]]>
<![CDATA[Bambang Waluyo]]>;
<![CDATA[Handoyo Prasetyo]]>;
<![CDATA[Subakdi Subakdi]]>
<![CDATA[ SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.508 KB)
<![CDATA[Dalam era yang serba praktis dan cepat ini, diperlukan sarana transportasi yang berfungsi mendukung seluruh aktivitas masyarakat, baik transportasi umum, seperti busway, KRL, maupun kendaraan pribadi berupa mobil dan sepeda motor. Sepeda motor adalah moda transportasi terbanyak yang digunakan masyarakat karena harganya murah, mudah mendapatkannya, biaya operasional ringan, dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi. Peningkatan jumlah sepeda motor sayangnya diiringi dengan meningkatnya angka kecelakaan kendaraan bermotor, yang sebagian besar korbannya adalah pelajar SMA. Sosialisasi budaya berkendara yang aman ini bertujuan mencegah dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar SMA. Kegiatan dilaksanakan dengan cara penyuluhan melalui kegiatan paparan materi dan diskusi/tanya jawab. Dari sosialisasi tersebut diketahui bahwa walaupun pabrikan selalu mengembangkan fitur keselamatan yang makin canggih demi menjaga keselamatan pengendara, masih diperlukan kemampuan dan keterampilan (skill) dari pengendara agar dapat mengendarai sepeda motor dengan benar dan aman, baik yang dipelajari melalui pelatih (instruktur) resmi maupun pelatihan karakter (budaya) yang membangun karakter pengendara agar menjadi pengendara yang berbudaya dan sadar keselamatan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL TERHADAP TENAGA KERJA PADA JASA TRANSPORTASI ONLINE ]]>
<![CDATA[Subakdi Subakdi]]>;
<![CDATA[Andriyanto Adhi Nugroho]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 1, No 1 (2018): Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (303.095 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v1i1.2847
<![CDATA[Abstract This research emphasizes Today the company engaged in digital is very rapidly developing, one of them is a digital company in the field of transportation. Drivers of online transportation generally carry out professions in the informal sector through partnership with companies. The relationship that arises between the driver and the company that is not based on work relations has implications for the non-enactment of Law No. 13 of 2003 concerning Labor, This research provides a deeper understanding of how social security legal protection is accepted by online drivers. The research method in this study is normative with a case approach. The results of this study show first, the partnership-based Transportasi service company has not provided social security protection for its partner workers. Second, the regulation in partnership-based labor social security is not clearly regulated in the legislation so that the reason is used as the basis of the online transfortation company to not implement social security workers.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS DUALISME STATUS HUKUM INDIVIDU PENJABAT DIREKTUR KORPORASI ]]>
<![CDATA[Handoyo Prasetyo]]>;
<![CDATA[Subakdi Subakdi]]>
<![CDATA[ Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24912/jmishumsen.v5i1.9504.2021
<![CDATA[The corporation is one of the backbones of economic growth in Indonesia. The corporation as a legal subject in the form of a legal entity due to its functional nature, will always be represented by an individual who is authorized by law to carry out corporate management functions. Individual Director of a corporation who comes from an internal corporation raises a dualism of legal status that covers Individual of Director, namely the Manpower Law and the Limited Liability Company Law. In addition, Individual of Director must also comply with all regulations related to their business activities (compliance principles). This research is made by looking at the factors that cause the dualism of legal status of Individual Director and the efforts made to provide legal protection for employees who act as corporate director in applying the principle of compliance to ensure the achievement of good corporate governance. Because this research is a research in the field of law, this research uses a normative juridical research method which is descriptive analytical in nature, to analyze the phenomena and what factors cause these problems / phenomena, namely the dualism status of Individual Director law. From this research, it was found that the factors of the dualism of legal status of Individual Director were because the holding company did not give up the employment status of individual employees who were appointed as directors and in contrast, Individual of Director were also reluctant to give up their employment relationship with the holding company. In order to protect the Individual Director from all legal risks that he faces in the implementation of the functions of the board of directors, the principle of compliance must be implemented properly and always act in a professional manner for the advancement of the corporation. Korporasi menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Korporasi sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum (rechtspersoon) karena sifat fungsionalnya, akan selalu diwakili oleh seorang individu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi kepengurusan korporasi. Individu Direktur korporasi yang berasal dari karyawan internal korporasi menimbulkan dualisme status hukum yang menaungi Individu Direktur yakni Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Perseroan Terbatas. Disamping itu Individu Direktur juga harus mentaati semua peraturan yang terkait dengan kegiatan usahanya (compliance principle). Penelitian ini dibuat dengan tujuan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya dualisme status hukum Individu Direktur korporasi dan upaya yang dilakukan guna memberikan perlindungan hukum bagi karyawan yang menjabat sebagai direktur korporasi dalam menerapkan compliance principle guna memastikan tercapainya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Karena penelitian ini adalah penelitian di bidang hukum, maka penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, untuk menganalisis fenomena yang ditemukan dan faktor apa yang menyebabkan timbulnya masalah / fenomena tersebut yakni adanya dualisme status hukum Individu Direktur. Dari penelitian ini ditemukan faktor-faktor timbulnya dualisme sistem hukum yang menaungi Individu Direktur di disebabkan karena korporasi induk (holding company) tidak melepaskan status ketenagakerjaan individu karyawan yang diangkat menjadi direktur dan sebalinya Individu Direktur juga enggan melepaskan hubungan ketenagakerjaannya dengan holding company. Untuk melindungi Individu Direktur dari segala resiko hukum yang dihadapinya dalam pelaksanaan fungsi direksi, maka compliance principle harus dilaksanakan secara baik dan senantiasa bertindak secara profesional demi kemajuan korporasi.]]>
<![CDATA[MENGAMANKAN DAN MENGAMALKAN PANCASILA DENGAN MELAKUKAN TEROBOSAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Subakdi Subakdi]]>;
<![CDATA[Handoyo Prasetyo]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2485
<![CDATA[Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis Negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada textbook, Asas-asas Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Jurnal-jurnal Hukum, serta semuanya yang terkait dengan Ideologi Negara yaitu Pancasila. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dapat dihayati dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Mengamankan dan mengamalkan Pancasila haruslah dimaknai bahwa seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali harus mematuhinya. Maka untuk mencapai pengamanan dan pengamalan pancasila yang baik sesuai norma hukum masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana nilai-nilai dari Pancasila dan Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.]]>
<![CDATA[Peranan Strategi Komunikasi Politik dalam Mempertahankan Kepercayaan Masyarakat serta Menjaga Perdamaian ]]>
<![CDATA[Subakdi]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Handoyo]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35264
<![CDATA[Tujuan penelitian yaitu: untuk mengetahui pengertian dan tahapan terkait strategi komunikasi politik, peranan partai politik dalam menjalankan strategi komunikasi politik untuk masyarakat. peranan strategi komunikasi politik dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat serta menjaga perdamaian. Hasil dari penelitian ini menunjukan strategi komunikasi politik merupakan sebuah strategi yang berperan penting meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam politik. Strategi komunikasi dalam politik merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pemilu. Melalui strategi komunikasi yang terjalin ini partai politik mampu menjangkau simpatisan rakyat atau individu yang masih buta politik tidak hanyut dalam gelombang apatis politik yang semakin besar. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh partai politik ini sifatnya persuasif, baik berupa ajakan untuk berdiri dipihak yang sama, ataupun ajakan kepada rakyat untuk berperan aktif dalam keberlangsungannya sistem politik di Indonesia. Peranan dari strategi komunikasi politik adalah membangun citra politik yang baik bagi masyarakat, membentuk serta membina pendapat umum di kalangan masyarakat, dan mendorong partisipasi politik masyarakat]]>
<![CDATA[Sosialisasi Politik Siber untuk Memperkuat Ketahanan Nasional dalam Menghadapi Tantangan Global ]]>
<![CDATA[M. Prakoso Aji]]>;
<![CDATA[Subakdi]]>
<![CDATA[ Jurnal SOLMA Vol. 12 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22236/solma.v12i1.11576
<![CDATA[Background: This community service activity (PKM) was held to provide socialization of the situation experienced by the community regarding cyber politics to strengthen national resilience in facing global challenges. This PKM activity aims to make residents understand the increasing prevalence of political activities in cyberspace today. With the improvement of the pandemic situation, this socialization activity is carried out in the form of face-to-face or offline. Method: PKM partner is RT. 008, RW. 06 TNI AL Complex, Pondok Labu, Cilandak, South Jakarta. The number of participants was about 20 people. This socialization provides socialization in the form of cyber politics that has a role in strengthening national resilience in facing increasingly widespread global challenges. The material explained is about understanding cyber politics and what policies have been carried out by the government to increase citizens' awareness regarding the importance of having attention to politics to how the public can further raise awareness of the political field, which is currently strongly influenced by technological developments to strengthen national resilience. Results: Increase the erstanding the surrounding community about cyber politics and its relation to national resilience in facing global challenges. Conclusion: In general, it can be concluded that this cyber political socialization activity provides understanding for citizens' need to understand the political dynamics in cyberspace.]]>
<![CDATA[Penerapan Nilai-Nilai Pancasila pada Mahasiswa di Era Digital Sebagai Generasi Penerus Bangsa ]]>
<![CDATA[Subakdi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31316/jk.v7i2.5365
<![CDATA[Abstrak Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman dahulu dan didirikan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Pancasila harus melekat pada bangsa Indonesia karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang didalamnya terkandung nilai-nilai positif dan harus dibawa oleh masyarakat. Pancasila adalah panduan menuju kewarganegaraan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penerapan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa di era digital. Pancasila di era digital khususnya di kalangan pelajar yang terkena imbas globalisasi. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila yang dipelajari baik di perkuliahan maupun di tahap awal. Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Tulisan ini didasarkan pada hilangnya nilai-nilai pancasila dalam kehidupan mahasiswa, penyebab hilangnya nilai-nilai pancasila dalam kehidupan, dan akibat dari hilangnya nilai-nilai pancasila dalam kehidupan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyadarkan mahasiswa bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan sangat penting dalam kehidupan mahasiswa, terutama di era digital. Kata kunci: Agen Perubahan, Era Digital, dan Kontrol Sosial. Abstract Pancasila is the foundation of the Indonesian state that has existed since ancient times and was established by the founders of the Indonesian nation. Pancasila must be attached to the Indonesian nation because Pancasila contains noble values that contain positive values and must be carried by the community. Pancasila is a guide to good citizenship. This research aims to find the application of Pancasila values for students in the digital era. Pancasila in the digital era especially among students who are affected by globalization. Students as the next generation of the nation must understand and implement the values of Pancasila learned both in lectures and in the early stages. The methodology used is a qualitative methodology where data collection is done through literature studies. This paper is based on the loss of Pancasila values in student life, the causes of the loss of Pancasila values in life, and the consequences of the loss of Pancasila values in life. The purpose of this study is to make students aware that the application of Pancasila and citizenship values is very important in student life, especially in the digital era. Keywords: Agents of Change, Digital Age, and Social Control.]]>
<![CDATA[Keefektifan Quizizz Dalam Pelaksanaan Proses Pembelajaran Kelas XI Di MAN 1 Kota Bogor ]]>
<![CDATA[Putri Kinanti]]>;
<![CDATA[Rashya Serien Rahmadhani]]>;
<![CDATA[Yasmin Sobikhoh Nawaidah]]>;
<![CDATA[Subakdi Subakdi]]>;
<![CDATA[Satino Satino]]>;
<![CDATA[Ahmad Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Suprima Suprima]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6725
<![CDATA[Pengabdian masyarakat memegang peran penting dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mempercepat pembangunan manusia di Indonesia. Artikel ini mengulas hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada evaluasi efektivitas penggunaan platform Quizizz dalam proses pembelajaran kelas XI di MAN 1 Kota Bogor dengan tujuan memperkuat penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta mendukung percepatan pendidikan rakyat di seluruh negeri. Melalui kajian ini, diharapkan akan ada kontribusi positif dalam upaya meratakan akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) telah membantu dalam dalam memudahkan mendapatkan informasi dan memperluas akses terhadap pengetahuan, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ini juga memungkinkan pengembangan pendidikan yang lebih luas dan terjangkau.]]>
