Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Ahmadiyah di Era Reformasi Saipul Hamdi
Al-Ulum Vol. 11 No. 1 (2011): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.569 KB)

Abstract

This article examines the complexities surrounding violence by Muslims towards the Ahmadiyya community in Indonesia in its new era of democracy. Violence emerged in 1998 in the post-Suharto era when some Muslim groups, such as Front Pembela Islam (FPI), claimed that Ahmadiyya is a deviant group (aliran sesat) according to Islamic orthodoxy. This article works to understand why and how Ahmadiyya became a target of violent attacks by some Muslim groups in the post-Suharto era by considering the rise of Islamic fundamentalist groups during this time of new-found religious freedom. In doing so, I ask how politics, economy and Islamic theology emerged as significant factors that contributed to the attack. Through identifying particular case studies of attacks in cities across Java and Lombok, I also explore how government creates the policy to find the best solution and how far the effectiveness of this policy to solve the problem.
Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Suralaga Lombok Timur Oryza Pneumatica Inderasari; Saipul Hamdi; Syarifuddin; Ikmal Maulana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Both central and local governments have issued policies to overcome the crisis caused by Covid-19 by providing social protection for the community consisting of direct cash assistance and direct non-cash assistance to assist the Indonesian Migrant Workers community in meeting their needs. Existing policies have not been able to provide solutions to the problems they face in Suralaga. The policy requires a particular strategy in the field that involves the village government as the spearhead of implementing the policy. This study aims to explore the village government's strategy in dealing with the socio-economic impacts of Migrant Workers during the Covid-19 pandemic in Suralaga District, East Lombok. The results of this study indicate that the Covid-19 pandemic has resulted in a socio-economic crisis among Migrant Workers. The policies issued by the central and local governments have not been able to be a solution to solve the problems faced by Migrant Workers in Suralaga Sub-district. Following up on this, the local government in Suralaga issued a strategy to improve the Migrant Worker's economy in Suralaga during the Covid-19 pandemic, including developing agricultural businesses, livestock, family potential-based entrepreneurship, and MSMEs to support access to become illegal Migrant Workers. This research was conducted for six months (October 2021-March 2022) using qualitative methods and a phenomenological approach. Data are collected through observation-participation, deepening, FGD and documentation. Abstrak Pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi krisis yang ditimbulkan akibat Covid-19 berupa pemberian perlindungan sosial untuk masyarakat terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan langsung non tunai yang ditujukan untuk membantu masyarakat termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam menutupi kebutuhannya. Kebijakan yang ada belum mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi PMI di Suralaga. Kebijakan tersebut membutuhkan strategi khusus di lapangan yang melibatkan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pemerintah desa dalam menangani dampak sosial-ekonomi PMI pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis sosial-ekonomi pada kalangan PMI. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah belum mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi PMI di Kecamatan Suralaga. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah desa di Kecamatan Suralaga mengeluarkan strategi untuk mengembangkan perekonomian PMI di Suralaga pada masa pandemi Covid-19 meliputi, pengembangan usaha pertanian, peternakan, kewirausahaan berbasis potensi keluarga, UMKM, hingga mendukung akses untuk menjadi PMI Ilegal. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Oktober 2021-Maret 2022) dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Teknik pengambilan data melalui observasi-partisipasi, wawancara mendalam, FGD dan dokumentasi.
Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 di Suralaga, Lombok Timur (Studi Pada Pemulihan Ekonomi Pekerja Migran) Saipul Hamdi; Oryza Pneumatica Indrasari; Syarifuddin; Moh Adiyat Hidayatullah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.259

Abstract

This article aims to understand government policies in tackling the impact of the Covid-19 Pandemic on the economy of migrant workers and their recovery efforts. To overcome the impact of the Covid-19 pandemic so as not to cause a prolonged crisis and minimize the impacts in other sectors, the government needs a social security policy for the economic stability of the community, especially for migrant workers. To understand in more detail about government policies and their implementation, this study aims to explore the implementation model in the economic recovery of the community, especially the Indonesian Migrant Workers (PMI) group. This research was conducted for 6 months (October-March 2022) using qualitative methods. Data was collected using participant observation techniques, in-depth interviews, FGDs, and documentation. There were 30 informants in the study (15 men and 15 women) consisting of migrant workers, village governments, local governments, NGOs, and migrant workers distributors. The results of this study indicate that Covid-19 has had a major impact on the weakening of the community’s economy, including groups of migrant workers. In addition, the village governments in the Suralaga sub-district, namely the villages of Suralaga, Paok Lombok and Dasan Borok, have successfully implemented policies from the central government in order to mitigate the economic impact of Covid-19, especially for groups of Indonesian migrant workers. In addition to continuing central programs such as providing BLT (Direct Cash Assistance) and basic necessities, the village governments in theose three villages made special policies as a solution to the economic problems that occurred to groups of Indonesian migrant workers, namely providing assistance to PMIs who were affected by disasters in their countries of work, providing illegal access to PMI during Covid-19, Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) development, agricultural assistance, and livestock. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk memahami kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi pekerja migran dan upaya pemulihannya. Untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 ini agar tidak menimbulkan krisis yang berkepanjangan dan meminimalisir dampak-dampak di sektor lainnya, maka pemerintah membutuhkan suatu kebijakan pengamanan sosial untuk kestabilan ekonomi masyarakat, terutama bagi buruh migran. Untuk memahami lebih detail tentang kebijakan pemerintah dan implementasinya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model implementasinya dalam pemulihan ekonomi masyarakat khusunya kelompok pekerja migran Indonesia (PMI). Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Oktober-Maret 2022) dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, FGD, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian sebanyak 30 orang (15 laki-laki dan 15 perempuan) terdiri dari pekerja migran, pemerintah desa, pemerintah daerah, LSM, dan penyalur TKI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Covid-19 berdampak besar pada melemahnya ekonomi masyarakat termasuk kelompok pekerja migran. Selain itu, pemerintah desa di Kecamatan Suralaga yakni Desa Surala, Paok Lombok dan Dasan Borok berhasil mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi akibat Covid-19 khususnya bagi kelompok pekerja migran Indonesia. Selain melanjutkan program pusat seperti pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan sembako, pemerintah desa di tiga desa tersebut membuat kebijakan khusus sebagai solusi atas persoalan ekonomi yang terjadi pada kelompok pekerja migran Indonesia yaitu memberi bantuan kepada PMI yang terkena musibah di negara tempat bekerja, memberikan akses ilegal kepada PMI selama Covid-19, pengembangan UMKM, bantuan pertanian, peternakan.
PERANGKAP KEMISKINAN PADA PEREMPUAN PESISIR PANTAI CEMARA KABUPATEN LOMBOK BARAT Hafizah Awalia; Saipul Hamdi; Arif Nasrullah
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 25 No 2 (2023): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v25i2.840

Abstract

ABSTRAK Pantai cemara merupakan objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, hal ini tentu berpengaruh pada kehidupan masyarakat, dikarenakan potensi dari pantai cemara yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perempuan pesisir pantai cemara terperangkap dalam kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu metode observasi-partisipasi, Wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Pesisir Pantai Cemara, Kabupaten Lombok Barat dengan sasaran perempuan pesisir. Berdasarkan hasil penelitian ini, faktor yang menyebabkan perempuan terperangkap dalam kemiskinan berdasarkan teori friedman yaitu perempuan pesisir pantai cemara belum bisa mengakumulasi modal secara produktif karna masih terjebak dengan pemilik modal (Rentenir dan Bank). Pendapatan hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga sulit untuk menabung. Kekuasaan dan jaringan sosial yang tidak mencapai kepentingan bersama dan hanya menguntungkan orang tertentu saja. serta kurang meratanya informasi melalui program Pemerintah dan Non-Pemerintah sedangkan dari segi analisis gender harvard terdapat ketimpangan gender pada porsi tertentu antara akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan. Kata Kunci: Kemiskinan, Gender, Wisata, Perempuan Pesisir
DE-KULTURALISASI ISLAM DAN KONFLIK SOSIAL DALAM DAKWAH WAHABI DI INDONESIA Saipul Hamdi
Jurnal Kawistara Vol 9, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/kawistara.40397

Abstract

This article investigates the phenomena of a transnational Wahhabi movement particularly the Wahhabi local organization in Indonesia. Wahhabism is a puritan, textual, and reformist Islamic movement established in Nejd Saudi Arabia 18th century identified as part of the conservative Sunni orthodox tradition. It was determined as the major religious-state reference for shariah law formulation by the Saudi government and expanded to non-Arab countries around the world imposing reformation idea of Islamic religious tradition and academic culture. This article examines the expansion and growth of the Wahhabi local organization in Indonesia and the effort to perform deculturalization of Islam from the local religious tradition practices. Deculturalizing Islam or pulling out Islam from cultural mixture and absorption is not easy because Islam has integrated to the local religious tradition since its presence in the community around the 12th century, which shows a long negotiation and unification of those identities. In doing so, this article explores the response on Wahhabi deculturalization discourse and how the local people negotiate to this new identity and socio-religious transformation influenced by the Wahhabi’s teaching and ideology. The hypothesis of Wahhabi’s teaching position and role in shaping radicalism and terrorism has carried this research to understand the local context of Wahhabi in Indonesia, how the Wahhabi people understand and engage to radicalism and terrorism, the response to global jihadism propagation including Al-Qaeda and ISIS, and the production of Khilafah Islamiyah idea and mission. The aggressive approach of Wahhabi, which attacks a belief system of local Muslim practices and invigorates the new single identity of Islam, leads this article to investigate the patterns of Wahhabi socio-religious conflict in the communities and the influence to social disintegration existence.
PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT PESISIR DI WILAYAH KECAMATAN BATU LAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT Sally Salsabila; Saipul Hamdi; Anisa Pusparani; Dwi Setiawan Chaniago
Jurnal Pepadu Vol 5 No 3 (2024): Jurnal PEPADU
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/pepadu.v5i3.5982

Abstract

Community service entitled Political Education for Coastal Communities in Batu Layar District, West Lombok Regency was carried out in Batu Layar District, West Lombok Regency. The urgency of this service is the relatively high number of abstainers in the 2019 Election in West Lombok Regency, which reached 26.44% or 9,670 people out of a total of 36,568 voters. This figure shows that there is still a need to increase political participation of the community in the General Election, including coastal communities in the Batu Layar District area. Political participation is not only important for the function of democracy, but also essential to ensure the legitimacy of the political system. Many previous studies have shown the important role of political socialization in helping individuals acquire values, attitudes, beliefs, which then have an impact on their political behavior in the existing political system, especially in the General Election. Therefore, this community service activity is important to be carried out so that public awareness in exercising their political rights in the 2024 Election can be further increased. The methods used in this activity are lectures and interactive dialogues by presenting Bawaslu and KPU commissioners of West Lombok Regency as resource persons.
Penyuluhan Literasi Keuangan Digital Pada Perempuan di Desa Wisata Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat Hafizah Awalia; Saipul Hamdi; Arif Nasrullah
Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi (Desember)
Publisher : Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615 KB) | DOI: 10.57248/jilpi.v1i2.27

Abstract

Banyumulek is a tourist village which is famous for its pottery crafts and there is a group of women craftsmen who are the pillars of improving the community's economy. Therefore, the service team aims to carry out outreach activities related to digital financial literacy in West Lombok Regency. The implementation of this service is located in Banyumulek Village, Kediri District, West Lombok Regency with the target of female pottery craftsmen and a community of women who use gadgets and use the internet in their daily activities. The result of this service is that there are still many female pottery craftsmen who do not know the risks of using digital financial platforms such as Phishing, Phraming Mobile, Sniffing, Money Mule and Social Engineering. In addition, there are still many who are confused in choosing the right platform to use, so that there is counseling from the Mataram University service team. The community of women pottery craftsmen became aware of the platforms and information they had to choose and sort out in order to avoid misuse of personal data as well as security and convenience in using social media.
Self-Islah, Gender Relation and Socio-Economic Challenges on Tablighi Jamaat Proselytization Practice in Indonesia Saipul Hamdi
Islamic Studies Journal for Social Transformation Vol 5 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/isjoust.v5i1.12018

Abstract

This article explores one of the Tablighi Jamaat (TJ) teachings self-islah that develops in its dawah practices.Self-Islah emphasizes improving oneself through a proselytization program called khuruj from one community toanother, from one mosque to another. All this time, dawah was used as a medium to improve and correct others byMuslim priest (da’i) without being directly involved in the practice of islah. The phenomenon of JT dawah showsa different approach and pattern where da’i play dual roles not only as subject (preachers) but also as an object(listeners) during that khuruj program. Self-islah in this context includes strengthening faith, morals, and genderawareness. The gender aspect is strong external critics of JT religious tradition where it does not involve women intheir religious activities and even avoids interacting with them. Thus, TJ members must handle all the needs whilestaying in the mosque for religious camps, such as washing clothes, cooking, washing dishes, and serving guestsfrom the local and international community. The article will investigate changes in gender relations within the JTfamily in the post-khuruj program. This article also focuses on the economic challenges faced by Tablighi memberswhen they go out of preaching (khuruj), especially those from the lower-middle class. They struggle to fulfill theneeds during dawah and the family's needs who left at home, especially for long periods such as 40 days, threemonths, and one year.
PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT PESISIR DI WILAYAH KECAMATAN BATU LAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT Sally Salsabila; Saipul Hamdi; Anisa Pusparani; Dwi Setiawan Chaniago
Jurnal Pepadu Vol 5 No 3 (2024): Jurnal PEPADU
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/pepadu.v5i3.5982

Abstract

Community service entitled Political Education for Coastal Communities in Batu Layar District, West Lombok Regency was carried out in Batu Layar District, West Lombok Regency. The urgency of this service is the relatively high number of abstainers in the 2019 Election in West Lombok Regency, which reached 26.44% or 9,670 people out of a total of 36,568 voters. This figure shows that there is still a need to increase political participation of the community in the General Election, including coastal communities in the Batu Layar District area. Political participation is not only important for the function of democracy, but also essential to ensure the legitimacy of the political system. Many previous studies have shown the important role of political socialization in helping individuals acquire values, attitudes, beliefs, which then have an impact on their political behavior in the existing political system, especially in the General Election. Therefore, this community service activity is important to be carried out so that public awareness in exercising their political rights in the 2024 Election can be further increased. The methods used in this activity are lectures and interactive dialogues by presenting Bawaslu and KPU commissioners of West Lombok Regency as resource persons.