Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.149
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM) SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL COUNSENESIA Indonesian Journal of Guidance and Counseling GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Relevance: Journal of Management and Business Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Multidisciplinary Indonesian Center Journal Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Perspektif Administrasi Publik dan hukum Iustitia: Journal of Legal Theory, Politics, and International Relations
Uly Sophia
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Humanities Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENDAMPINGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR Devi Sri Maharani; Nazaki Nazaki; Uly Sophia
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 Edisi Juli 2024
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v1i3.165

Abstract

Salah satu aspek hak yang penting dilindungi oleh pemerintah adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman tindakan diskriminatif, ancaman kekerasan mental, fisik dan seksual dan berbagai bentuk ancaman lainya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang dalam pendampingan korban pelecehan seksual pada anak, dalam penelitian ini menggunakan teori Soerjono Soekanto (2002) dengan teori peran yaitu dilihat dari peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang berperan dalam pendampingan korban pelecehan seksual pada anak dimana saat ini UPT PPA melakukan pendampingan rohani, psikologis, mendampingi proses hukum hingga visum. Berdasarkan hasil temuan ada beberapa SOP dalam pelaksanaanya belum sesuai seperti waktu dan prosedur pendampingan yang harus menyesuaikan keadaan di lapangan dan akhirnya diberikan tidak tepat sesuai SOP kemudian belum terpenuhinya beberapa fasilitas, salah satunya adalah jalur disabilitas dan Pusat Pembelajaran Keluarga. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) diharapkan yang menjadi garda terdepan dalam pendampingan masalah kesehatan mental bagi anak dan orang tua.
PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGAWASAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN ALAT TRANSPORTASI LAUT DI KECAMATAN DURAI KABUPATEN KARIMUN Elisa Pusparini; Novi Winarti; Uly Sophia
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 4 (2024): Vol. 1 No. 4 Edisi Oktober 2024
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v1i4.287

Abstract

Kasus kecelakaan laut di Kabupaten Karimun Kecamatan Durai bertambah terus menerus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan alat transportasi laut di Kecamatan Durai. Penelitian ini menggunakan Teori Arif yang memiliki 4 (empat) indikator yakni pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisator, pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah sebagai katalisator. jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. data yang di kumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah sebagai regulator adalah masih kurang dalam memberi peraturan yang di mana tidak adanya peraturan tertulis mengenai kuantitas penumpang, peran pemerintah sebagai dinamisator masih kurang memuaskan di mata masyarakat hal ini di karenakan tidak adanya pengecek kan yang semestinya di lakukan oleh Dinas Perhubungan dan Tim Syahbandar ataupun dinas lainnya, peran pemerintah sebagai fasilitator yang berindikatorkan fasilitator juga serupa dengan regulator yang di mana masyarakat merasa kurang puas karena tidak adanya pengecekan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan untuk alat keselamatan di kapal, peran pemerintah sebagai katalisator pemerintah memiliki kedudukan sebagai aktor yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan yang memungkin kan bisa menjadi model sosial untuk menciptakan partisipasi yag di mana menurut pandangan masyarakat ketika ada sesuatu hal yang terjadi di laut pada kenyataannya selalu melibatkan banyak pihak. kendala yang di hadapi oleh dinas terkait yaitu karena faktor alam, dan jadwal keberangkatan pompong dari Durai ke Semembang, Sandam dan Pulau Akat yang tidak sinkron, yang di mana Dinas Perhubungan Kecamatan Durai ini terletak di Kabupaten Karimun.
Collaborative Governance in HIV/AIDS Prevention in Tanjungpinang City in 2024 Rintaria Rintaria; Yudhanto Satyagraha Adiputra; Uly Sophia
Iustitia: Journal of Legal Theory, Politics, and International Relations Vol. 1 No. 3 (2026): Iustitia: Journal of Legal Theory, Politics, and International Relations
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines multi-actor administrative arrangements in epidemic prevention within municipal governance frameworks. Qualitative descriptive methodology was utilized through semi-structured interviews and documentary analysis involving state agencies and civil society organizations. The analytical framework established by Ansell and Gash evaluates starting conditions, facilitative leadership, and institutional design. Findings indicate that bridging resource gaps and establishing formal regulatory protocols are essential for effective cross-sectoral coordination. Furthermore, transparent accountability mechanisms and adaptive institutional structures significantly enhance service delivery for vulnerable populations. The research highlights that sustained collaboration requires balancing bureaucratic authority with community-level engagement to achieve enduring public health outcome.
KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMAJUAN OBJEK KEBUDAYAAN TUDUNG MANTO DI KABUPATEN LINGGA Nugraha Kamarullah; Afrizal; Uly Sophia
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.938

Abstract

penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif kolaborasi pemerintahan dikaji dengan teori Collaborative Governance Ansell dan Gash dengan 3 indikator utama yaitu Starting Condition, Facilitative Leadership dan institutional design ditambah dengan 5 Indikator Collaboration Process yaitu Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to process, Shared Understanding, dan Intermediate Outcome digabungkan dengan keempat pilar pemajuan kebudayaan, untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat pemajuan objek kebudayaan. dalam menurut Perda No. 1 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci serta analisis dokumen yang terkait dengan kebijakan kolaborasi ini .Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tidak berjalan dengan baik. Kolaborasi ini dilakukan karena keterbatasan sumber daya dari instansi sehingga harus melakukan Kerjasama dengan pihak lainnya dengan model berbagi peran namun memiliki kekurangan karena tidak memiliki aturan teknis yang mengatur hal kolaborasi sehingga hanya mengandalkan koordinasi tatap muka dengan pihak terkait yang menyebabkan kurangnya kepercayaan pengrajin. Namun komitmen dalam proses ditunjukkan oleh semua pihak dengan selalu berkontribusi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan karena ada satu pemahaman tentang penting melakukan pelestarian tudung manto sebagai warisan budaya. Sehingga hasil sementara dalam kolaborasi ini sudah mencakup empat pilar kebudayaan yaitu perlindungan, pemanfaatan, pengembangan,dan pembinaan
SUBNATIONAL MARITIME DIPLOMACY IN ADVANCING SDG 14: A CASE STUDY OF SUSTAINABLE FISHERIES GOVERNANCE IN BERAKIT VILLAGE, RIAU ISLANDS Anastasia Wiwik Swastiwi; Eki Darmawan; Uly Sophia; Rizqi Apriani Putri; Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri
SOSIOEDUKASI Vol 15 No 2 (2026): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v15i2.7613

Abstract

This study examines how subnational maritime diplomacy contributes to the advancement of Sustainable Development Goal (SDG) 14 in Indonesia’s maritime border context. While SDG 14 (Life Below Water) is commonly operationalized through national-level marine policies, limited scholarship explores the role of local governments as diplomatic and governance actors in achieving sustainable fisheries outcomes. Using a qualitative case study approach, this research investigates sustainable fisheries governance practices in Berakit Village, Riau Islands Province, a strategically located coastal border area facing transboundary fisheries pressures. Data were collected through in-depth interviews with local officials, fisheries officers, community leaders, fishermen groups, and supporting institutions, complemented by policy document analysis and field observations. The findings demonstrate that subnational maritime diplomacy functions as a governance interface linking local community-based practices with national sustainability commitments. Key contributions include strengthening spatial regulation under the Coastal and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K), promoting selective fishing gear, enhancing community-based monitoring to deter Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing, and fostering collaborative networks with national and cross-border actors.These initiatives align with SDG 14 targets, particularly 14.2 (sustainable management of marine ecosystems), 14.4 (ending overfishing), and 14.b (access for small-scale fishers). The study argues that subnational maritime diplomacy should be conceptualized not merely as external engagement, but as an adaptive governance mechanism that enhances regulatory coherence, ecological compliance, and local empowerment in decentralized maritime systems. This research contributes to expanding the analytical linkage between paradiplomacy and sustainable development governance in archipelagic border regions.
Digitalisasi Manajemen Pengetahuan Model SECI untuk Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus di Kabupaten Bintan Uly Sophia; Djuara P. Lubis; Endriatmo Soetarto; Dwi Retno Hapsari; Sarwititi Sarwoprasodjo
Jurnal Riset Komunikasi Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Wilayah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38194/jurkom.v8i2.1490

Abstract

Digital transformation represents a crucial strategy for strengthening knowledge governance in community-based organizations, particularly Village-Owned Enterprises (BUMDes). SECI Model Knowledge Management serves as an important framework for enhancing BUMDes governance capacity. This study analyzes the opportunities and challenges of digitalizing BUMDes knowledge systems using the SECI Model in Bintan Regency, Riau Islands Province. The research methodology employed a descriptive qualitative case study approach focusing on BUMDes Mitra Perdana (Teluk Sasah Village) and BUMDes Hilir Sehati (Hilir Village). Data were collected through in-depth interviews with BUMDes officials and stakeholders, then analyzed using Nvivo 12 plus. Results indicate that digitalization opens opportunities for improving governance efficiency, financial transparency, and community empowerment. BUMDes Mitra Perdana demonstrates greater innovation with its Pertashop unit and rental business, while Hilir Sehati focuses on accommodation services and savings-loan programs. This research contributes to communication strategy of knowledge management literature by proposing community-based communication strategies in frontier, outermost, and border villages.
Strategi Komunikasi Politik Lis Darmansyah dan Raja Ariza dalam Mendapatkan Dukungan Pemilih Pemula pada Pilkada 2024 Syaihidina Hefir; Bismar Arianto; Uly Sophia
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2026): Juli : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v3i3.1840

Abstract

This study aims to analyze the political communication strategies employed by Lis Darmansyah and Raja Ariza in gaining support from first-time voters during the 2024 Tanjungpinang mayoral election. The research employed a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The analysis was conducted using the theoretical framework of political communication strategies integrated with persuasive communication and participatory campaign approaches to examine the effectiveness of political messages delivered to first-time voters. The findings reveal that the success of Lis Darmansyah and Raja Ariza was supported by adaptive communication strategies tailored to the characteristics of young voters. These strategies included humanistic interpersonal communication, balanced utilization of digital and conventional media, and the delivery of simple, relevant, and easily understood political messages aligned with the needs and aspirations of first-time voters. Furthermore, community-based approaches, volunteer involvement, and peer communication patterns effectively fostered emotional connections, strengthened public trust, and encouraged greater political participation. The study concludes that political communication strategies characterized by openness, innovation, consistency, and public participation play a significant role in increasing political support among first-time voters and contributed substantially to the electoral success of Lis Darmansyah and Raja Ariza in the 2024 Tanjungpinang mayoral election.
Tinjauan Pustaka Sistematis Analisis Persepsi Kemiskinan: Bibliometrik Dokumen Scopus 10 Tahun Terakhir (2013–2024) Uly Sophia; Intan Idiani; Novi Winarti
Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8 No 3 (2025): Global Komunika Vol. 8 No. 3 2025
Publisher : FISIP UPNVJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/gk.v8i3.12367

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan penelitian terkait persepsi kemiskinan selama 10 tahun terakhir (2013–2024) berdasarkan analisis bibliometrik dokumen dari basis data Scopus dan Wos. Masalah difokuskan pada pemetaan tema, tren, kolaborasi ilmiah, dan kontribusi institusi dan artikel paling berpengaruh dalam studi persepsi kemiskinan yang multidimensional. Guna mendekati masalah ini, dipergunakan acuan teori multidisipliner yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis. Data-data dikumpulkan melalui pencarian sistematis di Scopus dan dianalisis dengan metode bibliometrik, termasuk analisis kata kunci, kolaborasi penulis, serta sitasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa penelitian persepsi kemiskinan berkembang pesat dengan fokus interdisipliner yang kuat dan kolaborasi global, terutama dari Amerika Serikat dan Inggris Raya. Temuan menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan konteks sosial budaya dan psikologis untuk mengatasi kemiskinan secara lebih efektif dan adaptif.
Implementasi Kebijakan Layanan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Pelaku IKM di Sentra Industri Fashion Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan Ajeng Aprianingsih; Afrizal Afrizal; Uly Sophia
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 3 No. 3 (2026): Agustus: Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v3i3.1988

Abstract

This study is backgrounded by the demands of digital transformation in the public administration system through the Electronic-Based Government System (e-government) to achieve effective, transparent, and accountable public services. One of the strategic national instruments is the National Industrial Information System (SIINas), developed by the Ministry of Industry. The main problem in this research is the gap between the national policy on mandatory SIINas reporting and its implementation reality at the local level, where Small and Medium Industries (IKM) actors face technical barriers and digital literacy issues. The objective of this study is to analyze in depth the implementation of the SIINas service policy for IKM actors in the Seri Kuala Lobam Fashion Industry Center, Bintan Regency, in 2025. This research utilizes a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation studies. Data analysis refers to the model by Miles, Huberman, and Saldaña, and is evaluated using six implementation variables by Donald Van Meter and Carl Van Horn. The results show that out of 133 center members, only 17 IKMs have registered SIINas accounts. The main obstacles stem from the low digital literacy of business actors, lack of independent infrastructure, and non-sustainable dissemination efforts. It is concluded that the implementation of the SIINas service is running but not yet optimal, thus requiring intensive mentoring and system refinements to make it more user-friendly.
Implementasi Program Perlindungan Khusus Anak Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Dini Oleh Dp3apm Di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Desma Tri Anggriani; Novi Winarti; Uly Sophia
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 4 No. 1 (2026): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v4i1.2366

Abstract

Early marriage remains a social issue in Tanjungpinang City that negatively affects children's education, health, and quality of life. Although the Child Special Protection Program has been implemented by the Department of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment (DP3APM), early marriage rates continue to fluctuate, indicating the need to evaluate the program's implementation. This study aims to analyze the implementation of the Child Special Protection Program in reducing early marriage rates and to identify the factors influencing its implementation. The research employed a descriptive qualitative method using the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, which includes policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agencies, implementers' attitudes, and social, economic, and political environments. Data were collected through interviews and documentation. The findings indicate that the program has not been implemented optimally due to the absence of specific technical guidelines, limited human and financial resources, and unsustained inter-agency coordination. Although the implementing agencies have performed their roles effectively and demonstrated strong commitment, limited public awareness of early marriage and family economic conditions that reduce parental supervision remain significant contributing factors. Therefore, strengthening regulations, enhancing resources, and improving cross-sectoral coordination are essential to increase the effectiveness of the Child Special Protection Program in reducing early marriage rates in Tanjungpinang City.
Co-Authors Afrizal Afrizal AFRIZAL AFRIZAL Ajeng Aprianingsih Alpindo, Okta Anastasia Wiwik Swastiwi Bismar Arianto Desma Tri Anggriani Devi Sri Maharani Dhea Amanda Djuara P. Lubis Dwi Retno Hapsari, Dwi Retno Eki Darmawan Elisa Pusparini Ella Afnira Emmy Solina Endriatmo Soetarto Heni Widiyani Hurasan, Ruslan Intan Idiani Kustiawan Kustiawan Latifa Nur Fajriyah Mei Shinta Sihombing Nanik Rahmawati Nazaki Nazaki Novi Winarti Nugraha Kamarullah Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri Nur Asmalaturrahmah Dwi Putri Poti, Jamhur Putra, Erlangga Eka Reginio, Francis N. Rintaria Rintaria Riska Sulistyani Rizqi Apriani Putri Sarwititi Sarwoprasodjo Syaihidina Hefir Taufiqqurrachman Taufiqqurrachman, Taufiqqurrachman Veranus Sidharta Yesica Elonika Yudhanto Satyagraha Adiputra Zhahara Dwi Amanda