Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kemudi Jurnal Trias Politika Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa Jurnal Media Administrasi Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara
Kustiawan Kustiawan
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun 2014 Kustiawan Kustiawan; Kohen Sofi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.922 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v1i2.1066

Abstract

Abstract By paying attention to the experience of regional autonomy in the past that embraces the principle of real autonomy and responsible with an emphasis on more autonomy is the obligation of the right, then in this law granting autonomy to local authority districts and areas of the city based on the principles of decentralization alone in the form of broad autonomy, real and responsible. With the implementation of the research in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency is expected to provide an overview of how the process of public participation in the implementation of regional development so that the concept of participatory development that has been applied can be dosed and can be used as a reference in subsequent studies related to substances.From the research that has been carried out, can be drawn that the application of community participation in development in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency. If the view of the indicators of community participation in the development of community participation in the form of an idea or ideas, participation in the form of materials, participation in the form of labor and community participation in the form of utilization of development. The contribution of participation in the form of energy is the largest in any development process implemented. Participation in the form of utilization of development for the community is when development is aimed at the welfare of rural communities, the people will really take advantage and menajaga development that has been implemented by the village government to the people in the village of Kuala Sempang. Although in the process encountered a small obstacles but does not reduce the spirit of mutual aid societies to build their village. Keywords: community particiation, rural development Abstrak Dengan memperhatikan pengalaman otonomi daerah di masa lalu yang mencakup prinsip otonomi riil dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi lebih adalah kewajiban hak, maka dalam undang-undang ini memberikan otonomi kepada pemerintah daerah kabupaten dan wilayah berbasis kota. pada prinsip desentralisasi sendiri dalam bentuk otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan dilaksanakannya penelitian di Desa Kuala Sempang Kecamatan Kuala Lobam Kabupaten Bintan diharapkan dapat memberikan gambaran umum bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga konsep pembangunan partisipatif yang telah diterapkan dapat Dosis dan bisa dijadikan referensi dalam penelitian lanjutan terkait zat. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik bahwa penerapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kuala Sempang Kecamatan Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Jika dilihat dari indikator partisipasi masyarakat dalam pengembangan partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau gagasan, partisipasi dalam bentuk materi, partisipasi dalam bentuk persalinan dan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemanfaatan pembangunan. Kontribusi partisipasi dalam bentuk energi adalah yang terbesar dalam proses pembangunan yang diimplementasikan. Partisipasi dalam bentuk pemanfaatan pembangunan bagi masyarakat adalah ketika pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan, masyarakat akan benar-benar memanfaatkan dan menajaga pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat di desa Kuala Sempang. Meski dalam prosesnya mengalami hambatan kecil namun tidak mengurangi semangat gotong royong untuk membangun desanya. Kata Kunci: partisipasi masyarakat, pembangunan pedesaan
Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2014 Zubaidah Zubaidah; Kustiawan Kustiawan
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.297 KB)

Abstract

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud demokratisasi dalam Pemerintahan Desa dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanan Pemerintah Desa yang dijalankan oleh Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses demokratisasi Desa dan apa saja faktor yang menjadi penghambat atau pendukungnya. Pada penelitian ini konsep teori yang digunakan berdasarkan kajian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dengan membandingkan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Penaga. Penelitian ini merupakan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini dapat digambarkan peran BPD sebagai fungsi legislasi dan fungsi pengawasan tidak berjalan efektif, sementara fungsi representatif sudah berjalan cukup baik. Faktor penghambat yang menjadi kendala adalah rendahnya tunjangan BPD dan status pekerjaan anggota BPD, kurang harmonisnya hubungan BPD dengan Kepala Desa, dan tidak berjalannya fungsi pengawasan BPD terhadap penyusunan dan pengelolaan APBDes.
Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kebupaten Lingga 2023 Muhammad Rafi Akbar Nasuha; Afrizal Afrizal; Kustiawan Kustiawan
Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa Vol. 3 No. 3 (2024): September : Jurnal Penelitian Mahasiswa
Publisher : Universitas Maritim AMNI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58192/populer.v3i3.2438

Abstract

Tanjung Harapan Village has various potential natural and human resources that can be optimized to increase PAD. However, Tanjung Harapan Village faces various challenges in optimizing the potential of natural and human resources in the village. The problems faced include limited resources, low capacity of village officials. Therefore, this research aims to analyze the strategies implemented by the Tanjung Harapan Village government in an effort to increase PADes. This research aims to analyze the strategies implemented by the Tanjung Harapan Village government, Singkep District, Lingga Regency, in an effort to increase Village Original Income (PADes). Highlighting the importance of PADes as a source of financing for village development and improving community welfare. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interview techniques with village officials and community leaders, participatory observation of village resource management activities, as well as documentation studies related to village financial policies and reports. The data obtained was analyzed using qualitative analysis techniques which included data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and verification to ensure the validity of the findings. The results reveal that the Tanjung Harapan Village government has implemented several main strategies to improve PADes, namely optimizing natural resources through more effective management, increasing the capacity and competency of village officials through training and continuous education.
Industrialisasi Sebagai Kekuatan Politik Negara Kustiawan Kustiawan; Syaihidina Hefir; Zhahara Dwi Amanda; Ajeng Aprianingsih; Nana Amelia Serikat
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v1i3.375

Abstract

Industrialization has helped the economic growth and progress of many countries, but it is still understood about its effects on government, power structures, and social relations. The study investigates the impact of industrialization on these three components, with particular emphasis on Indonesia. Government has changed significantly as a result of industrialization, which has played an important role in driving industrial growth. To attract foreign investment, improve infrastructure, and improve the business environment, governments have implemented several policies, but there are concerns about their ability to oversee industry and protect the interests of local communities. In addition, the power structure has undergone significant shifts, with the emergence of new social classes and the consolidation of power among certain classes. The industrial sector has also created new opportunities for social mobility, but has also exacerbated economic and social disparities. To solve this problem, this study suggests that the distribution of wealth and power must be fairer. Industrialization, along with increased urbanization and urban growth, has had a significant impact on social relations. The study investigates how industrialization has affected social relationships, including its impact on family structures, community networks, and social identities. So, Indonesian government, power structure, and social relations are heavily influenced by industrialization. Although it has produced significant economic gains, it has also created new problems and differences. This research suggests that a deeper understanding of the impact of industrialization is vital, as are the policies needed to address the social and economic impacts of industrialisation.
Kapasitas Pemerintah Desa Tanjung Harapan dalam Mencapai Status Desa Mandiri Tahun 2023 Dhea Amanda; Kustiawan Kustiawan; Uly Sophia
Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2 (2025): Juni: Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/kajian.v2i2.304

Abstract

Independent village status is the highest achievement in the classification of village development that shows strong social, economic and environmental resilience. Tanjung Harapan Village is the only village in Lingga Regency designated as an independent village in 2023. This study aims to analyze the capacity of the Tanjung Harapan Village Government in achieving this status using the organizational capacity theory of Horton et al. (2003), which emphasizes two main aspects, namely resources and management. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that in terms of resources, the village has adequate infrastructure and has begun to apply digital systems in administrative management, although there are still network constraints. In terms of management, the village head applies open leadership, involves the community in planning, and manages finances transparently. Capacity building of village officials is also carried out through training and periodic evaluations. In conclusion, the Tanjung Harapan Village Government has demonstrated adequate capacity to support the achievement of independent village status. However, there is a need to increase cross-sectoral cooperation and strengthen digital infrastructure to support the sustainability of village development.
Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang Azahra Ashilah; Adhe Fadli Farhan; Kustiawan Kustiawan
Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/komunikasi.v2i3.416

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the main tasks and functions of financial management in the General and Finance Section of the Tanjungpinang City DPRD Secretariat, with a focus on identifying obstacles and formulating strategic solutions to improve the efficiency of financial management. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, and analysis was carried out based on Edward III's policy implementation theory which emphasizes four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of the main tasks and functions is running quite well, supported by effective internal communication, the availability of human resources, budget, and infrastructure, as well as a bureaucratic structure that still faces challenges, such as minimal technical training and vacancies in functional positions that have an impact on bureaucratic effectiveness. Capacity building and structural arrangements are needed so that financial management can run more optimally, accountably, and in accordance with the principles of good governance.
Peran Pemerintah Desa terhadap Penanganan Stunting di Desa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai Tahun 2021-2023 Dela Pusfita; Kustiawan Kustiawan; Eki Darmawan
Jurnal Media Administrasi Vol 9 No 2 (2024): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v9i2.1966

Abstract

Stunting in Batu Belanak Village has been widespread since 2023. There are three villages in Suak Midai District, these three villages are Batu Belanak Village which holds the highest ranking for stunting problems. Batu Belanak village has 7 stunted children, 4 people in Gunung Jambat village and 6 people in Air Kumpai village. Therefore, there needs to be a responsible role for the village government in this matter. The aim of this research is to find out how the Village Government handles stunting in Batu Belanak Village. This research uses a qualitative approach method. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. This research uses according to Ryas Rasyid which consists of the Government's Role as Regulator, the Government's Role as Dynamisator, and the Government's Role as Facilitator. The results of the findings are that the role of the village government in handling stunting is carried out by the village government is quite good, both from the role of the Government as a Regulator, the Village directs it to socialize with the community so that it becomes better. The government has added a program for stunted children in the form of vitamins. The role of the Government as a village government dynamist provides good new innovations. Findings for the role of the dynamist include the community not being timely when there is socialization. The government's role as a facilitator is quite good and appropriate in handling stunting in Batu Belanak village.
Peran Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dalam Peningkatan Kualitas Kinerja di Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2025 Shiwy Wulandari; Kustiawan Kustiawan; Adhe Fadli Farhan
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2025): Mei : Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i2.652

Abstract

This research looks at the role of the Administration and Staffing Subdivision in Improving the Quality of Performance of the DPRD Secretariat of Tanjungpinang City. This proves the importance of the sub-section that has duties in the field of administration and staffing. By using descriptive research through a qualitative approach, this research analyzes the roles of the staff or employees of the Administration and Staffing Subdivision. The purpose of this research is to find and analyze the roles of employees based on indicators of active roles, participation roles, and passive roles. The results showed that the role of the Administration and Personnel Subdivision was very optimal in improving the quality of performance of the Tanjungpinang City DPRD Secretariat. This can be seen from the Subdivision's ability to manage administration and staffing effectively, thus supporting the achievement of organizational goals. In addition, good coordination between sections and the implementation of a structured work system are also important factors in improving work efficiency and productivity.
Implementasi Pelayanan Pembuatan KTP Digital di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Marlina Marlina; Kustiawan Kustiawan; Khairi Rahmi
Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): September: Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/kajian.v2i3.548

Abstract

Population administration services at the village level often face various challenges, such as technological limitations, lack of outreach, and low digital literacy among the community. These conditions hinder the provision of fast and efficient services, particularly in the KTP (National Identity Card) issuance process. Therefore, innovation in services is needed, one of which is the implementation of digital KTPs. This study aims to analyze the implementation of digital KTP services in Kelong Village, Bintan Pesisir District, Bintan Regency. This service is part of the government's efforts to digitize population administration, which is expected to improve the efficiency and quality of public services at the village level. The approach used in this study is descriptive qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The theory used for analysis is the policy implementation theory of Van Horn and Van Meter, which involves six main indicators. The results show that the digital KTP service in Kelong Village has been implemented since 2022 and provides convenience for the community, especially in terms of service speed and the friendly attitude of village officials. The community feels that obtaining their KTPs is faster than the previous manual procedure. Furthermore, village officials demonstrated a friendly and helpful attitude during the service process, enhancing the community's positive experience. However, this study also identified several challenges in implementing digital ID card services, such as a lack of public awareness regarding the procedures and benefits of digital ID cards. Limited technological devices and unstable internet connections also hampered smooth service delivery. Furthermore, low levels of digital literacy in the community made it difficult for some to access the service effectively.
Efektivitas Pemberian Insentif Badan Musyawarah Guru Al-Qur’an (BMGQ) Kecamatan Nongsa oleh Pemerintah Kota Batam Tahun 2024 Annisa Arrum; Kustiawan Kustiawan; Khairi Rahmi
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2025): Mei : Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i2.1056

Abstract

The incentive program for Al-Qur'an Education Park (TPQ) teachers in Batam City is part of a regional policy aimed at supporting the role and function of Al-Qur'an teachers in fulfilling Al-Qur'an literacy certification and basic religious understanding for elementary and secondary school students. This program has been implemented since 2009 and has experienced a gradual increase in incentive values until 2024. However, in Nongsa District, the implementation of this program still faces several obstacles. Identified problems include delays in fund distribution, inaccurate data verification, and inaccurate targeting of incentive recipients. This study aims to analyze the effectiveness of the incentive program managed by the Al-Qur'an Teacher Consultative Body (BMGQ) of Nongsa District by the Batam City Government. The research method used is qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews, documentation, and observation. The results show that this program has had a positive impact, especially in increasing teachers' teaching enthusiasm, helping their economy, and maintaining the sustainability of Al-Qur'an education in the region. However, the effectiveness of program implementation is not yet optimal. Obstacles identified include a lack of publicity regarding the program's objectives to the community and beneficiaries, limited incentive recipient quotas, the lack of a real-time data monitoring system, and delays in the document signing process (amprah), which has delayed incentive disbursement. Therefore, ongoing evaluation by the local government and the BMGQ (Regional Teachers' Association) is necessary to ensure that incentive distribution is more targeted, equitable, and in line with the program's initial objectives, so that all TPQ teachers in Nongsa District can experience maximum benefits.
Co-Authors Adhe Fadli Farhan AFRIZAL AFRIZAL Ajeng Aprianingsih Annisa Arrum ARDI PUTRA Azahra Ashilah Dela Pusfita Dhea Amanda Eki Darmawan Ibnu Rizkan Khairi Rahmi Kohen Sofi Marlina Marlina Muhammad Rafi Akbar Nasuha Nana Amelia Serikat Shiwy Wulandari Syaihidina Hefir Uly Sophia Zhahara Dwi Amanda Zubaidah Zubaidah