Garuda - Garba Rujukan Digital

PERILAKU LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER ( LGBT ) DALAM PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA Anisa Fauziah; Sugeng Samiyono; Fithry Khairiyati
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 11, No 2 (2020): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8037

Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau dikenal dengan sebutan istilah LGBT adalah fenomena sosial yang sedang banyak disorot masyarakat baik dari nasional maupun internasional. Permasalahannya adalah ketika masyarakat Indonesia tidak mempunyai kesepakatan yang sama tentang kedudukan LGBT di negara ini karena alasan sebuah Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia pada dasarnya mempunyai tujuan agar pelaksanaan HAM sesuai dengan Piagam PBB tentang HAM, UUD 1945, dan Pancasila dapat tumbuh dengan kondisi yang kondusif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan mendeskripsikan bagaimana perilaku LGBT yang meresahkan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional secara mayoritasnya. Disamping itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan HAM Nasional dan HAM Internasional terhadap perilaku LGBT tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal research atau disebut dengan penelitian hukum sosiologis yang mana melihat hukum merupakan gejala sosial yang bersifat empiris dengan menggunakan data primer hasil wawancara dengan MUI, ICMI dan Komnas HAM serta data sekunder yang diambil dari Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, handbook Komnas HAM, Deklarasi HAM dan handbook UNDP ( United Nations Development Program). Dengan begitu, perilaku LGBT tidak dapat dibenarkan karena tidak ada legalitasnya dan melanggar norma-norma kesusilaan serta berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Sehingga apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat terwujud, yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat Indonesia. Dan menurut HAM Internasional sendiri perilaku LGBT tidak diakui karena dalam Deklarasi HAM tidak ada pelegalan terhadap LGBT dan hanya disebutkan pria dan wanita sebagai pasangan.

TINJAUAN HAM INTERNASIONAL TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) Fithry Khairiyati; Anisa Fauziah; Sugeng Samiyono
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi perilaku LGBT yang telah meresahkan masyarakat Internasional pada umumnya. Metode dalam penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis (social-legal research) yang melihat dari gejala sosial yang bersifat empiris dengan menggunakan data primer hasil wawancara (interview) dengan MUI, ICMI serta Komnas HAM. Data sekunder yang diambil adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia ( HAM ) dan handbook UNDP ( United Nations Development Program ). Berdasarkan Hak Asasi Manusia Internasional, perilaku LGBT tidak mendapatkan pengakuan karena dalam Deklarasi HAM tidak ada pelegalan terhadap kaum LGBT tetapi hanya menyebutkan pria dan wanita sebagai pasangan. Pro dan kontra negara-negara dalam menyingkapi perilaku LGBT ini. Negara menerima perilaku LGBT seperti Tiongkok bahkan hingga saat ini belum ada undang-undang resmi tentang pernikahan sesama jenis. The aim of this study is to describe and provide answers on how LGBT behavior has disrupted the wider international community. The research method used is sociological law (research in social law), which analyzes empirical social phenomena from primary data obtained from interviews with MUI, ICMI and Komnas HAM. The manual of the National Human Rights Commission, the Declaration of Human Rights and the manual of the UNDP (United Nations Development Program) were used as secondary data. Due to international human rights, the behavior of LGBT people is not recognized, as the Bill of Human Rights does not provide for the legalization of LGBT people, but only designates men and women as partners. Pros and cons of countries exhibiting this LGBT behavior. The country accepts LGBT behaviors like Tiongkok, although there is no official law on same-sex marriage.

HAK ATAS UPAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN Fithry Khairiyati; Anisa Fauziah; Sugeng Samiyono
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p19

Tujuan dari penulisan kami ini adalah guna mempelajari bilamana regulasi memberikan aturan tentang perlindungan hukum serta hak-hak bagi karyawan yang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang berupa hukum normatif, dalam pendekatan hukum normatif menggunakan data sekunder yaitu data dari berbagai sumber terkait guna membantu dalam memecahkan permasalahan penelitian ini. Kepailitan adalah situasi hukum yang diberikan kepada debitur sebagai akibat dari putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan. Setelah dinyatakan pailit, maka harta kekayaan debitur disita, yang mengakibatkan debitur tidak dapat lagi menguasai harta kekayaannya. Hal ini dilakukan sampai harta pailit diselesaikan oleh pihak yang mengurus harta pailit dalam Hukum Kepailitan dan PKPU yakni Kurator. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kedudukan upah buruh/pekerja dalam mengeksekusi utang harta pailit, sebelum dibagikan kepada para kreditur terlebih dahulu harus dibayar biaya kepailitan, termasuk para kreditur-separatis. Oleh karena itu, upah buruh/pekerja lebih diutamakan daripada kreditur separatis dan kreditur konkuren. The purpose of this research is to study how the law regulates the rights and legal protection of workers affected bt termination of employment. The research method used is a normative legal approach, in a normative legal approach using secondary dat. Namely data from various related sources to help solve this research problem. Bankruptcy is a legal situation given to debitors as a result of a bankcruptcy decision issued by a court. After being declared bankrupt, the assets of the debtor are confiscated, resulting in the debtor no longer being able to control their assets. This is done until the bankcruptcy estate is resolved by the party that manages the bankcruptcy estate in bankcruptcy law and the PKPU, namely the curator. In this study, it was concluded that the position of wages of workers / workers in the execution of real estate debts in bankcruptcy, before being distributed to creditors, the cost of bankcruptcy must be paid first, including creditors – separatists. Therefore, labor/worker wages have priority over separatist creditors and competing creditors

PENGATURAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL TERHADAP ILLEGAL FISHING DI WILAYAH LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF Anisa Fauziah; Fithry Khairiyati; Sugeng Samiyono
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p13

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif menurut Hukum Laut Internasional, untuk mengetahui penyelesaian konflik Illegal Fishing di wilayah sengketa ZEE antara Indonesia dengan Vietnam. Jenis penelitian yang dipilih adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Bahan Hukum Sekunder (Studi Pustaka) atau Dokumen yaitu dengan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder seperti Undang-Undang, dan lain-lain. Hasil dalam penelitian ini adalah UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of The Sea) 1982 telah mengatur kedaulatan dan hak berdaulat negara Indonesia di wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara lain, termasuk hak berdaulat (sovereign right). Penyelesaian sengketa dalam tinjauan hukum internasional ditekankan bahwa jika dikemudian hari kemungkinan akan terjadi lagi penangkapan ikan secara ilegal oleh Vietnam di wilayah maritime ZEE Indonesia maka langkah yang paling tepat diambil untuk pemerintahan negara Indonesia adalah langkah pertama yaitu tindakan menaiki kapal, menginspeksi, menahan, dan melakukan penuntutan hukum sesuai kebutuhan untuk menegakkan hukum. The objectives to be achieved in this study are to determine the regulation of the Exclusive Economic Zone according to International Law of the Sea, to determine the resolution of Illegal Fishing conflicts in the EEZ dispute area between Indonesia and Vietnam. The type of research chosen is to use normative legal research, namely research that places the law as a system of norms. The method of data collection used in this research is to use Secondary Legal Materials (Literature Study) or Documents, namely by tracing, examining, reviewing secondary data such as Laws, and others. The results in this study are UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982 has regulated the sovereignty and sovereign rights of the Indonesian state in the jurisdiction of the Republic of Indonesia bordering other countries, including sovereign rights. Dispute settlement in international law review emphasizes that if in the future there is a possibility of illegal fishing by Vietnam in the Indonesian EEZ maritime area, the most appropriate step taken for the Indonesian government is the first step, namely the act of boarding the ship, inspecting, detaining, and conducting legal prosecution as needed to enforce the law.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search