Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Marine Fisheries: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Laut

STUDI PENGELOLAAN PERIKANAN HIU DI PANTAI UTARA PULAU JAWA (Management Study of Shark Fisheries in North Coastal Java Island) Sugih Suryagalih; . Darmawan
Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management Vol. 3 No. 2 (2012): Marine Fisheries: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Laut
Publisher : Bogor Agricultural University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.59 KB) | DOI: 10.29244/jmf.3.2.149-159

Abstract

ABSTRAKPenelitain ini bertujuan untuk mengkaji mengenai masalah dan solusi dari pengelolaan perikanan hiu di Pantai Utara Jawa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2009. Penelitian dilakukan disepanjang pantai utara pulau Jawa yang direpresentasikan melalui beberapa pelabuhan perikanan. Penelitian pantai utara pulau Jawa dibagi kedalam 3 (tiga) wilayah yaitu wilayah barat yang meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Wilayah tengah yang meliputi Provinsi Jawa Tengah dan wilayah timur untuk Jawa Timur. Untuk tiap wilayah penelitian ditentukan satu pelabuhan perikanan. Pelabuhan yang dijadikan tempat penelitian adalah pelabuhan dengan tipe A dan tipe B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama perikanan hiu di perairan Utara Jawa adalah tidak adanya sistem pengelolaan perikanan hiu yang baik. Rumusan solusi untuk menanggulangi permasalahan perikanan hiu di utara pulau Jawa adalah penciptaan sistem pengelolaan perikanan hiu di perairan Utara Jawa yang secara konsisten dan konsekuen dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait.Kata kunci: jaring insang, perairan Tual, shortening, ukuran mata
KRITERIA ALOKASI TANGKAPAN TUNA UNTUK KOMISI TUNA SAMUDERA HINDIA (IOTC) . Darmawan; Aditya Setianingtyas; M. Fedi A. Sondita
Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management Vol. 9 No. 2 (2018): Marine Fisheries: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Laut
Publisher : Bogor Agricultural University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.936 KB) | DOI: 10.29244/jmf.9.2.133-144

Abstract

ABSTRACTCatch allocation scheme generally establish based on country’s historic catch data.  Growing membership from coastal states in the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), raise issue about the importance of geographical position in determining a catch allocation criteria.  In 2009, Scientific Committee of IOTC estimated that landings of yellowfin tuna and bigeye tuna had nearly or even exceeded its maximum sustainable yield (MSY).  Therefore, in 2010, IOTC adopted resolution to establish a system and criteria on allocation of catch for yellow fin and bigeye tuna and invited member countries to submit proposal. Indonesia proposes criteria on historic catch, economic dependency toward tuna, coastal state status, bio-ecological significance of the fishing ground, IOTC membership and level of compliance. Japan, which represents the state long-distance fishing, proposes historic catch, sustainable management plan, IOTC membership, level of compliance, financial contribution, contribution to research and data collection, and utilization of allocated quota.Objective of the research is to analyse comparation of both proposals with regards to coastal states’ rights and jurisdiction in accord with UNCLOS 1982 and resource management rights concept in Schlager and Ostrom (1992).  The research used a qualitative approach in which literature and report reviews had been conducted as data collection method, strengthened with depth interviews of resource persons, particularly Indonesia’s delegates and other relevant parties. Data obtained were analyzed descriptively using simulation calculations according to the proposed criteria. Results show that Indonesian proposed criteriaprovide advantages for coastal states, but will be disadvantaged for Japan and other distant fishing countries.  It needs an approach and further deliberation to reach agreement on tuna catch allocation criteria in the IOTC.Keywords: catch allocation criteria, coastal states, management rights ABSTRAKSkema alokasi kuota tangkapan seringkali ditentukan berdasarkan catatan sejarah hasil tangkapan armada tiap negara. Meningkatnya keanggotaan Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) yang berasal dari negara pantai di Samudera Hindia, menjadikan kriteria alokasi tangkapan berdasarkan posisi geografis menjadi isu yang sangat penting.  Pada tahun 2009, stok tuna sirip kuning (yellowfin) dan tuna mata besar (bigeye) di Samudera Hindia diduga telah mendekati atau bahkan melebihi perkiraan nilai maximum sustainable yield (MSY) nya.  Oleh sebab itu tahun 2010, IOTC mengeluarkan resolusi untuk menyusun sistem dan kriteria alokasi tangkapan dan meminta usulan proposal. Kriteria yang diusulkan Indonesia meliputi sejarah penangkapan, ketergantungan ekonomi terhadap tuna, posisi negara pantai, signifikansi perairan negara, keanggotaan IOTC dan tingkat kepatuhan. Adapun Jepang yang mewakili negara penangkap ikan jarak jauh mengusung kriteria sejarah penangkapan, rencana perikanan berkelanjutan, keanggotaan IOTC, tingkat kepatuhan, kontribusi keuangan, kontribusi pada riset dan pendataan serta tingkat pemanfaatan alokasi kuota. Penelitian ini bertujuan membandingkan kriteria kedua usulan tersebut dari sudut pandang hak-hak negara pantai dalam konvensi hukum laut internasional dan konsep kepemilikan sumber daya ikan (Schlager dan Ostrom 1992). Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dimana data dan informasi diperoleh melalui kajian pustaka dan wawancara terhadap ketua atau anggota delegasi Indonesia serta pihak-pihak terkait lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan simulasi perhitungan sesuai kriteria yang diusulkan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria yang diusulkan Indonesia lebih menguntungkan bagi Indonesia, tetapi membuat Jepang dan negara penangkap ikan jarak jauh sulit untuk menerimanya. Diperlukan pendekatan dan diskusi lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan kriteria alokasi tangkapan tuna di IOTC.Kata kunci: kriteria alokasi tangkapan, negara pantai, hak pengelolaan