Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TEKA RA NE’E DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN PARADO KABUPATEN BIMA-NTB Syamsu Rizal; Supardin Supardin
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11429

Abstract

AbstrakPerkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara- saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Tulisan ini menganalisa masalah Teka Ra Ne’e dalam perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB. Jenis penelitian skripsi ini adalah Field Research Kualitatif yaitu suatu penelitian dimana penulis melakukan penelitian secara langsung dengan objek yang diteliti. Bahwa Hukum Islam memandang pelaksanaan adat Teka Ra Ne’e yang ada di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan adat Teka Ra Ne’e lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat ketimbang mudhoratnya. Dalam adat Teka Ra Ne’e terdapat hal-hal yang positif diantaranya: tolong-menolong, gotong- royong, menjalin silaturrahmi, serta menjaga persatuan dan persaudaraan antar sesama. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan serta pemahaman baik kepada masyarakat awam, lebih-lebih kepada generasi milenial yang hidup di era globalisasi dengan teknologi yang semakin maju tentang adat Teka Ra Ne’e yang sesuai dengan tuntunan/perintah Allah (al-Qur’an) dan Rasul-Nya (Hadits).Kata Kunci: Adat, Hukum Islam, Perkawinan.AbstractMarriage is one of the most important events in the life of our society, because marriage is not only about women and men going to the bride, but also parents of both parties, siblings, even their respective families. This paper analyzes the issue of Teka Ra Ne'e in marriage in Parado District, Bima Regency, NTB. The type of this research is a qualitative field research that is a study in which the author conducts research directly with the object under study. Whereas Islamic Law considers the implementation of the Teka Ra Ne'e adat in Parado Sub-District, Bima-NTB Regency in accordance with Islamic Law. This is because in the implementation of the Teka Ra Ne'e tradition there are more benefits for the community than the mudhorat. In the tradition of Teka Ra Ne'e there are positive things including: helping, building relationships, and maintaining unity and brotherhood among each other. This paper is expected to be a reference material and increase knowledge and understanding both for people, especially for millennials who live in the globalization era with increasingly advanced technology about Teka Ra Ne'e customs that are in accordance with God's guidance / orders (al- Qur'an) and His Messenger (Hadith).Keywords: Custom, Islamic Law, Marriage.
PENGGUNAAN KONTRASEPSI VASEKTOMI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Muhammad Nasrul Hanasir; Supardin Supardin
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.12784

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang pandangan hukum Islam terhadap kontrasepsi vasektomi, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Syar’i, Yuridis dan Sosiologis dengan sumber data ialah Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi barat dan salah satu pengguna kontrasepsi vasektomi. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penulusuran referensi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukab melalui beberapa tahapan yakni : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrasepsi vasektomi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat terdapat beberapa tahapan pemeriksaan dan konseling yang dilakukan sebelum operasi vasektomi dilaksanakan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga suami melakukan kontrasepsi vasektomi, Ada yang dibenarkan karena alasan suatu penyakit yang dialami oleh istri yang akan membahayakan keselamatan istri tersebut. Kemudian kontrasepsi vasektomi menurut hukum Islam merupakan metode kontrasepsi yang bersifat permanen bagi laki-laki sehingga hal tersebut menyebabkan kemandulan. Maka, hal ini bertentangan dengan hukum Islam.Kata Kunci: Hukum Islam, Kontrasepsi, Vasektomi.AbstractThis study examines the view of Islamic law on vasectomy contraception. This study uses a qualitative method with the approach used is the Syar'i, Juridical and Sociological Approaches with the data source is the Family Planning Instructor (KB) in Sendana District Majene Regency, West Sulawesi Province and one of the vasectomy contraceptive users. Furthermore, the data collection methods used in the thesis are interviews, observation, documentation and reference tracking. Then the data processing technique is carried out through several stages namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of vasectomy contraception in Sendana Subdistrict, Majene Regency, West Sulawesi Province, there are several stages of examination and counseling carried out before the vasectomy operation is carried out. As for the underlying factors so that the husband performs vasectomy contraception, some are justified for reasons of an illness experienced by the wife that would endanger the wife's safety. Then vasectomy contraception according to Islamic law is a method of contraception that is permanent for men so that it causes infertility. So, this is contrary to Islamic law.Keywords: Contraception, Islamic Law, Vasectomy.
EFEKTIVITAS PENDAFTARAN DAN PENCATATAN NIKAH BERBASIS APLIKASI SIMKAH DI KUA KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP Kartika kartika; Supardin supardin
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i3.13104

Abstract

SIMKAH (Sistem Informasii Manajemen Nikah) adalah aplikasi windows yang berguna mengumpulkan data-data nikah dari seluruh kantor urusan agama di Indonesia secara “online”. Adapun persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu efektivitas pendaftaran dan pencaatatan nikah berbasis aplikasi SIMKAH di KUA kecamatan Ma’rang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk  mengantisipasi adanya tindakan manipulasi data yang terjadi di KUA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Hasil pembahasan dalam penelitian ini ditemukan bahwa adanya problematika pada program aplikasi SIMKAH pada KUA kecamatan Ma’rang, yaitu kurang memadainya jaringan internet, KUA kecamatan Ma’rang belum bekerjasama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil sehingga aplikasi SIMKAH ini masih kurang efektif di KUA kecamatan Ma’rang kabupaten Pangkep.Kata kunci: Efektivitas, KUA, dan SIMKAH
Sistem Munasakhah dan Plaatsvervulling Nurul Muthahharah; Supardin Supardin
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.16717

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai ahli waris pengganti dalam fikih mawaris, hukum islam dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata, mengenai perbedaan bagian - bagian warisan yang akan diterima oleh ahli waris pada ketiga sistem tersebut dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data – data dari beberapa sumber penelitian berbentuk pustaka seperti buku – buku, jurnal ataupun skripsi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Perbedaan pada ketiga sistem ini ialah sistem munāsakhah ialah pembagian warisan dengan sistem kematian beruntun sedangkan pada hokum  islam dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata tidak perlu adanya kematian beruntun, namun dalam sistem Plaatsvervulling ini bagian warisan yang akan diterima antar perkara pada pengadilan agama dan pengadilan negeri tidaklah sama, juga pada hak – hak yang dimiliki oleh ahli waris dimana dalam hukum islam ahli waris tidak dapat menolak harta warisan sedangkan pada hukum positif ahli waris dapat menolak harta warisan kecuali dengan alasan ahli waris tersebut tidak ingin menanggung beban  utang yang dimiliki oleh pewaris.
PERAN PENGHULU DALAM MENENTUKAN HAK PERWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba) Suhaebatul Khaerah; Supardin Supardin; Hamzah Hasan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.23293

Abstract

AbstrakPokok penelitian ini adalah peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah. Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: Bagaimana pertimbangan penghulu KUA Kecamatan Ujunglue Kabupaten Bulukumba mementukan hak perwalian atas anak perempan yang di lahirkan akibat hamil di luar pernikahan. Bagaimana dasar hukum penghulu KUA Kacamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar pernikahan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah: KUA kecamatan Ujungloe dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat diluar nikah mengikut pada KHI yakni membolehkan si ayah biologis menjadi wali nikah bagi si anak perempuan selama orang tua si anak (ayah biologis dengan ibu kandung si anak) terikat pada ikatan perkawinan. Dasar hukum yang dipakai oleh KUA UjungLoe UU No. 1 Thn 1974 yang searah dengan Kompilasi Hukum Islam, sebagai lembaga yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia tentunya KUA Ujung Loe mengikitui ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mengakui status anak yang hamil diluar nikah merupakan anak sah dari kedua orang tuangnya. Menyagerakan menikah merupakan jalan yang sangat dianjurkan dari menjauhkan dari perbuatan zina, bagi mereka yang sudah baligh dan memilki kesiapan. Kata Kunci: penghulu, anak di luar nikah, wali hakim. 
PENERAPAN KAIDAH FIKIH AL-ADAH MUHAKKAMAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM DI KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE Fitrah Nisardi; Supardin Supardin; Andi Muhammad Akmal
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.36513

Abstract

The discussion in this study is related to the application of the fiqh rules of al-adah muhakkamah in the distribution of inheritance to the Islamic community in Tanete Riattang District, Bone Regency. Fundamentally related to inheritance matters have been regulated in Islamic law, but in reality not all Muslims share the inheritance with reference to the provisions regarding the distribution of inheritance in the fiqh Mawaris. Customs and habits that grow in a person's social environment, become the reason that person is bound by a law. There are at least two concepts of inheritance law in Indonesia, namely, Islamic law and customary law. In this study, several main issues were formulated, including the form of inheritance distribution as well as the implementation of the application of the principles of fiqh al adah muhakkamah. by tudang sipulung or by deliberation. The concept of sharing inheritance is in accordance with the concept of tashaluh sharing which is based on agreement and voluntarism. The implementation of the distribution of inheritance by tudang sipulung is in accordance with the distribution according to Islamic law, in this case al-adah or al-urf, as long as the distribution of inheritance does not conflict with the values of Islamic teachings. The division using this method is based on the agreement and also the voluntarism of the heirs, which is basically the same as the distribution of inheritance by means of tashaluh which in practice prioritizes deliberation and agreement of the heirs. Keywords: Customary Law, Inheritance, Fiqh Rules.
STUDI KELAYAKAN ATAS POTENSI ZAKAT PERTANIAN DI KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU (ANALISIS INDEKS DESA ZAKAT) Muhammad Anwar; Qadir Gassing; Supardin Supardin
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i3.36938

Abstract

Abstract The purpose of this research is to find out how the Potential of Agricultural Zakat in Kec. Tapalang, Kab. Mamuju and to find out how the Kec. Indexation Analysis. Tapalang Based on Zakat Village Index (IDZ). This research is a mixed method research dominated by descriptive-qualitative research. Research location in Baznas Kab. Mamuju and kec. Tapalang. Data obtained from interviews, documents and field observations. The data analysis method, namely primary data and secondary data, is analyzed qualitatively, namely a method of research conducted to seek qualitative truth. The conclusion of this study is that the potential for agricultural zakat in Mamuju Regency in general according to BAZNAS can reach Rp. 37.23 billion. As for the Tapalang sub-district, the zakat potential reaches Rp. 566,719,020 but the unaccounted value of potential agricultural zakat is around 3,312.94 tons for various commodities. This is because the IPPZ (Zakat Potential Mapping Indicator) has not been implemented in Tapalang sub-district for the agricultural sector. So that BAZNAS always socializes the importance of zakat to official government institutions so that the potential can be read and absorbed accurately. Based on the analysis according to the dimensions in the IDZ, the Tapalang sub-district is in the range of 0.41-0.60, which means it is quite good and can be interpreted that these areas may be considered for assistance. Even so, there are dimensions that fall into the unfavorable category, which means they are prioritized for assistance, namely the economic, educational and social dimensions of humanity. Keywords: agricultural zakat, zakat village index