Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JASA TITIP BELI ONLINE Megawati S; Taufik Sanusi; A. Intan Cahyani
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22141

Abstract Along with the development of the times and the existence of telephone and internet, the long distance between the two parties want to transact is no longer a barrier to carrying out onlinebuying and selling activities. Many conveniences are felt by the public with the existence of onlinebuying and selling. Buying and selling online is familiar to the public, because with online buying and selling can make it easier for people to get the goods they need. Then now comes the practice of online buying services that become a complement in the fulfillment of one's needs. The type of research used is field research (field research) descriptive qualitative. Then the primary data source is interviews with online buying service providers, secondary data sources from books, journals, and other references. Research data collection methods are observation, interview and documentation. The results of this study show that the practice of online buying services on instagram accounts @belititip.mks in real practice in a mechanism or procedure of implementation has been explained and agreed between the two parties. Furthermore, Fiqh Muamalah analysis of the practice of online buying and selling services on instagram accounts @belititip.mks is allowed because it has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling according to Islamic Shariah. Keywords: Devilery Services, Fiqh Muamalah, Online.AbstrakSeiring perkembangan zaman dan adanya telepon serta internet, maka jarak yang jauh antara kedua belah pihak yang bertransaksi tidak lagi menjadi penghalang untuk melangsungkan kegiatan tersebut. Banyak kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya jual beli online. Jual beli online memang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, karena dengan adanya jual beli online dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan. Kemudian kini hadir praktik jasa titip beli online yang menjadi pelengkap dalam pemenuhan kebutuhan seseorang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif. Kemudian sumber data primer yaitu wawancara dengan penyedia jasa titip beli online, sumber data sekunder yaitu dari buku, jurnal, dan referensi lainnya. Metode pengumpulan data penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa titip beli online di akun instagram @belititip.mks dalam praktik riil secara mekanisme atau tata cara pelaksanaannya telah jelaskan dan disepakati antara kedua belah pihak. Selanjutnya, Analisis Fikih Muamalah terhadap praktik jasa titip beli online di akun instagram @belititip.mks diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Syariat Islam.Kata Kunci : Fikih Muamalah, Jasa Titip Beli, Online.

MEKANISME PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT TERHADAP OPERASIONAL BIAYA PENDIDIKAN DI LAZISMU SULAWESI SELATAN Supriadi Supriadi; A. Intan Cahyani
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26075

AbstrakMasalah kesenjangan sosial antar masyarakat dan beberapa pihak sebenarnya sedikit demi sedikit sudah dapat teratasi melalui penyaluran dana zakat fitrah ini. Dana yang dihimpun dari masyarakat yang membayar zakat ke lembaga LAZISMU sudah dikelola dan disalurkan dengan baik dengan melihat kondisi masyarakat setempat terbukti dengan adanya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat khususnya di Daerah Batulabbu Kel. Lembang Gantarangkeke Kab. Bantaeng. Namun inilah yang menjadi permasalahannya, yakni masyarakat Batulabbu belum sepenuhnya memahami mekanisme penyaluran zakat fitrah di LAZISMU Batulabbu Kel. Lembang Gantarangkeke Kab. Bantaeng. Masyarakat setempat masih beranggapan bahwa penyaluran dana zakat fitrah ini belum maksimal seperti yang dilakukan oleh LAZISMU Batulabbu. Padahal dari pihak LAZISMU sendiri sudah cukup maksimal dalam penyalurannya, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat kekurangan di dalamnya. Tapi dengan adanya kesalahpahaman di masyarakat Batulabbu terhadap penyaluran dana zakat fitrah yang dilakukan LAZISMU Batulabbu, maka sudah seharusnya ada yang mampu meluruskan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya di Batulabbu Kel. Lembang Gantarangkeke Kab. Bantaeng bahwa penyaluran dana zakat fitrah yang dilakukan oleh LAZISMU Batulabbu sudah merata dan tepat sasaran.Kata Kunci : LAZISMU, Penghimpunan, Penyaluran, dan Zakat AbstractThe problem of social inequality between communities and several parties has actually been gradually resolved through the distribution of zakat fitrah funds. The funds collected from the community who pay zakat to the LAZISMU institution have been managed and distributed properly by looking at the condition of the local community as evidenced by the increase in the level of community welfare, especially in the Batulabbu area, Kel. Lembang Gantarangkeke Kab. bantaeng. However, this is the problem, namely the Batulabbu people do not fully understand the mechanism for distributing zakat fitrah at LAZISMU Batulabbu Kel. Lembang Gantarangkeke Kab. bantaeng. The local community still thinks that the distribution of zakat fitrah funds has not been maximized as was done by LAZISMU Batulabbu. In fact, from LAZISMU's side, the distribution itself has been quite maximal in its distribution, although it cannot be denied that there are still shortcomings in it. But with the misunderstanding in the Batulabbu community regarding the distribution of zakat fitrah funds carried out by LAZISMU Batulabbu, then there should be someone who is able to straighten and provide understanding to the community, especially in Batulabbu Kel. Lembang Gantarangkeke Kab. Bantaeng said that the distribution of zakat fitrah funds carried out by LAZISMU Batulabbu was evenly distributed and on target.Keywords: Collection, Distribution, LAZISMU, and Zakat

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PEDAGANG Nur Aidil; M. Thahir Maloko; A. Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16229

AbstrakPenelitian ini membahas peran lembaga keungan mikro baitul maal wa tamwil (BMT) terhadap pengembangan usaha pedagang, dan dampak yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan BMT dalam pengembangan usaha pedagang.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari BMT fastabiqul Khorat, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian tekhnik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, melakukan pengelolaan data dan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Baitul maal wat tamwil Fastabiqul Khoirat (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai peran mengurangi praktek riba, serta mensejahterahkan masyarakat kecil. Sedangkan dampak yang diberikan BMT terhadap pengembangan usaha pedagang yakni BMT memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha pedagang karena BMT melakukan pembiayaan kepada pedagang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedagang.Kata Kunci : Baitul Mal Wa Tanwil, Pedagang, Pembiayaan Mikro. AbstractThis thesis discusses the role of microfinance institutions baitul maal wa tamwil (BMT) in the development of merchant businesses, and the impact caused by BMT financial institutions in the development of merchant businesses. This type of research is field research (field research) using qualitative methods which is carried out with a theological approach. normative, sociological and phenomenological with data sources from BMT fastabiqul Khorat, then the data collection methods used are observation, interviews, documentation, then data management techniques are carried out through several stages including: data reduction, data management and data validity testing. The results of this study indicate that Baitul maal wat tamwil Fastabiqul Khoirat (BMT) as a microfinance institution has a role in reducing the practice of usury, and in prospering the poor. Meanwhile, the impact given by BMT on the development of merchant business, namely BMT contributes to the development of merchant business because BMT provides financing to traders so that it can encourage economic growth of traders.Keywords: Baitul Mal Wa Tanwil, Micro Financing, Trader.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PRAKTIK JUAL BELI DI KABUPATEN TAKALAR Nur Asia; Zulfahmi Zulfahmi; A. Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21880

AbstrakKlausula baku nampak aturan atau syarat-syarat yang telah disiapkan ditetapkan lebih dahulu secara sepihak, sedangkan Penerapan praktik jual beli diketahui melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian jual beli tersebut. Bagi penggiat usaha sesuai Pasal 1333 Kitab Undang-undang hukum perdata, mereka diwajibkan untuk menyerahkan suatu kebendaan yang menurut ketentuan haruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan paling sedikit telah ditentukan jenisnya. klausula baku dalam praktik jual beli di toko-toko maubel di Keluharan Manongkoki Kabupaten Takalar berkembang, meskipun sistem jual beli secara lisan, tapi pola perkembangan klausula baku yang terterah pada sistem jual beli berdasarkan ketentuan kebutuhan pembeli. hukum Islam terhadap praktik klausula baku dalam jual beli, membolehkan suatu kebiasaan dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip klausula baku take it or leave it sejalan dengan konsep khiyar yang berlaku dalam hukum Islam, yaitu kebebasan bagi pembeli untuk malanjutkan atau membatalkan suatu transaksi. masyarakat Manongkoki perlu meningkatkan kreativitas keterampilan membuat lemari, kursi dan meja agar banyak konsumen yang menyukai dan membelinya.Kata Kunci: Klausula Baku, Hukum Islam, Praktik jual beli. AbstractThe standard clause appears that the rules or conditions that have been prepared are unilaterally determined beforehand, while the application of the practice of buying and selling is known to give rise to obligations in return to the parties making the sale and purchase agreement. For business activists in accordance with Article 1333 of the Civil Code, they are required to submit a material which according to the provisions must be a tradable material and at least a specified type. standard clause in the practice of buying and selling in maubel shops in Keluharan Manongkoki Takalar Regency develops, even though the system of buying and selling verbally, but the pattern of development of standard clauses that are scattered on the buying and selling system based on the provisions buyer's requirements. Islamic law against the practice of standard clauses in buying and selling, allows a custom to run as long as it does not conflict with Islamic law. The principle of the take it or leave it standard clause is in line with the khiyar concept applicable in Islamic law, namely the freedom for the buyer to continue or cancel a transaction. Manongkoki community needs to improve their creativity in making cabinets, chairs and tables so that many consumers like and buy them.Keywords: Islamic Law, Modern Justice, Supreme Court.

PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN PADA BAZNAS KABUPATEN SOPPENG Ahmad Arsyi Afdali; Nur Taufiq Sanusi; A. Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.22318

AbstrakIslam sebagai agama universal dan mayoritas di Indonesia, menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kehadiran Nabi Muhammad saw dapat di maknai dalam kerangka pembebasan kedamaian dan kesejahteraan manusia melalui ajaran yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnahnya. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat merusak tatanan keimanan dan sosial masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi. Maka dari itu setiap orang didorong untuk menjadi muzakki yang dimana setiap muzakki berperan dalam mengatasi kemiskinan, maksudnya harapan tersebut ditujukan untuk orang yang mampu serta kepada penyandang kemiskinan itu sendiri. Pokok permasalaha dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian ini adalah jenis data “kualitatif”, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, dan sosio kultural. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalamp penghimpunan dana zakat dari para muzakki untuk diberikan kepada para mustahiq, serta Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat yang terdiri dari bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Bantuan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada masyarakat sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah ekonomi masyarakat.Kata Kunci: Kemiskinan, Pengelolaan Zakat, Pengentasan.AbstractIslam as a universal religion and the majority in Indonesia, makes the Qur'an as a way of life for mankind brought by the Prophet Muhammad SAW. The presence of the Prophet Muhammad can be interpreted in terms of the liberation of peace and human welfare through teachings sourced from the Qur'an and Sunnah. Islam views poverty as something that can damage the faith and social fabric of society. Islam also considers it a disaster that must be addressed immediately. Therefore, everyone is encouraged to become a muzakki where each muzakki plays a role in overcoming poverty, meaning that hope is aimed at people who are able and to people who are poor themselves. The main problem in this study is how to manage zakat on poverty alleviation at BAZNAS Soppeng Regency. This type of research is a "qualitative" type of data, with the research approach used is a normative theological approach, and socio-cultural. The results show that the zakat management mechanism at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Soppeng Regency includes the process of planning, organizing, and implementing the collection of zakat funds from muzakki to be given to mustahiq, as well as distribution and utilization of zakat which consists of consumptive assistance and productive assistance. The assistance carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) to the community was gradually able to reduce the economic problems of the community.Keywords: Alleviation, Poverty, Zakat Management.

PROBLEMATIKA PENGHIMPUNAN DANA AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL FASTABIQUL KHAERAT MAKASSAR Robby Ririn; A. Intan Cahyani; Bariek Ramdhani Pababbari
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.27504

Abstrak Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia saat ini sangatlah pesat baik mikro maupun makro, hal ini ditandai semakin banyaknya lembaga keuangan yang berdiri, salah satunya yaitu Baitul Maal Wat Tamwil, Baitul Maal Wat Tamwil merupakan bagian dari ekonomi syariah, yang bentuknya semacam lembaga swadaya masyarakat yang sistem operasionalnya tidak mengandalkan bunga, bentuknya seperti Bank koperasi dengan pengecualian ukurannya yang kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang disamping banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh BMT masih terdapat banyak problematika yang dihadapi baik dari segi penghimpunan maupun penyalurannya, di BMT Fastabiqul Khaerat misalnya, minat Masyarakat untuk menghimpun dana dengan akad mudharabah sangat kecil (deposito dan tabungan Mudharabah), untuk itu diperlukan adanya solusi dalam menanggulangi problematika-problematika yang dihadapi BMT. Kata Kunci: Akad Mudharabah, Penghimpunan Dana, Problematika. Abstrack The development of financial institutions in Indonesia is currently very fast, both micro and macro, this is indicated by the increasing number of financial institutions that have been established, one of which is Baitul Maal Wat Tamwil, Baitul Maal Wat Tamwil is part of the sharia economy, which is a kind of non-governmental organization whose system is its operations do not rely on interest, it is shaped like a cooperative bank with the exception of its small size and does not have access to the money market in addition to the many advantages offered by BMT there are still many problems faced both in terms of collection and distribution, in BMT Fastabiqul Khaerat for example, public interest in collect funds with very small mudharabah contracts (mudharabah deposits and savings), for this reason a solution is needed to overcome the problems faced by BMT Keywords: Fundraising, Mudharabah Agreement, Problematic.

Sertifikat Pranikah Sebagai Syarat Pernikahan di KUA Minasatene; Analisis Hukum Islam Muhammad Muashir Fadhil Ramadhan; A. Intan Cahyani
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum SEPTEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i3.21379

Artikel ini membahas mengenai “Sertifikat Pranikah Sebagai Syarat Perniakahan Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Adapun Pokok permasalahan pada artikel ini adalah 1) Bagaimana urgensi sertifikat pranikah di KUA kecamatan minasate’ne kabupaten pangkep? 2) Bagaimana perkawinan yang berkah dalam hukum islam? 3) Bagaimana aspek kemaslahatan sertifikat pranikah dalam hukum Islam? Artikel ini adalah artikel kualiatif dengan pendekatan artikel yang digunakan adalah pendekatan manajemen. Sumber data dari artikel ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi kata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari artikel ini menujukkan bahwa Sertifikat pranikah sebagai syarat pernikahan dalam hukum islam memandang sah atau tidaknya tergantung syarat dan rukunnya. Tidak ada pertentangan antara sertifikat pranikah dan hukum islam. Aatara hukum islam dengan sertifikat pranikah ada dua hal yang menyatu dalam hal pernikahan, harus didukung dengan niat yang benar karna dalam segala sesuatu dalam syariat islam itu tergantung dalam niatnya. Implementasi dari artikel ini, Sertifikat pranikah ini seharusnya sudah menjadi program kerja bagi seluruh KUA dan menjadi ketentuan wajib bagi seluruh calon pengantin yang ingin menikah. Karna di sana setiap calon pengantin bisa mendapat pengalaman atau saran-saran sebelum melangsungkan pernikahan

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM SENGKETA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS 1B Fitriani Saudu Fite; Muh. Jamal Jamil; A. Intan Cahyani
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.27957

In the thesis entitled The Role of Mediator Judges in Mediation of Inheritance Disputes at the Pinrang Religious Court Class 1B discusses the role and ideas of mediators in the settlement of inheritance disputes at the Pinrang Religious Court Class IB and also discusses the problems faced by the mediator judges when mediating inheritance cases. . Which causes a lack of public trust in the judiciary which is considered slow and convoluted in resolving a case, therefore the author wants to know the roles and ideas that are carried out by mediators in resolving inheritance cases in mediation and what are the obstacles for mediators in dealing with mediation. inheritance case in the Pinrang Religious Court Class 1B. The type of research used is field research, using a formal legality approach and a social approach. This data was obtained from judges and mediator judges of the Pinrang Religious Court. Data collection methods used in this study were observation, interviews, documentation and searches of various literatures or references. Data processing and analysis techniques were carried out in three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study state that the role of the mediator judge in resolving inheritance disputes at the Pinrang Religious Court Class IB has an important role in conducting the mediation process based on the results of interviews with judges as mediators at the Pinrang Religious Court Class I B. It's just that the success achieved by the mediator in resolving disputes inheritance in the Pinrang Religious Court has not been effective due to several inhibiting factors, both from the mediator himself and from the parties concerned. The implication of this research is that there is a mediation process carried out by the mediator in the Court with the aim of increasing the process of resolving cases, especially in mediation. The mediator must play a role in carrying out the best dispute resolution so that the mediation process runs optimally, so that the parties feel satisfied and no party is harmed, this research is expected to have an impact on increasing the success of the mediator in mediating parties who have cases in the Religious Courts.

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG ADAT DIAPPATONGKOI A.sutra tenri awaru; Zulfahmi Alwi; A. Intan Cahyani
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.27958

The principal problems of this writing is the perspective of Islamic law on indigenousdiappatongkoi soil (case study: district gantrang bulukumba) the principal problemsdivided into 3, namely: 1.how to customary practice diappatongkoi earth in kecamatan gantarang bulukumba. 2.how to view public figures related to thepresence of indigenous diappatongkoi land in kecamatan gantarang bulukumba.3.how the view of Islamic law on indigenous diapptongkoi land in kecmatangantarang bulukumba. this research is located in bulukumba kecamatan gantarang,south sulawesi province, the results of research in the find the author, among others.1 customary practice diappatongkoi land in kecamatan gantarang in bulukumba stillrife because of the many factors trigger that led to the practice of elopementdikecamatan gantarang bulukumba rife,2.the views of community leaders againstindigenous diappatongkoi land is inhumane because it has violated the rights of aperson and cause a person to lose the right 3.the view of Islamic law on indigenousdiappatongkoi tnaah in kecamatan gantarang bulukumba iala is not right because itshould be what becomes of the provisions had been set forth in the law of Islam.Based on what has been described above regarding the perspective of Islamic law onindigenous diappatongkoi soil (case study: district gantrang bulukumba), theresearchers want to give you the suggestions as follows : 1.For that parents need tosupervise the association of her children in order not to fall into free sex or juveniledelinquency, 2.Perhaps the figures of the Community is able to provide direction andpenejlasan related to how Islamic law is very influential in our Country, especially inIndonesia, a Country that is synonymous with law and rules.

KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH Wakana Diniya; Zulfahmi Alwi; A. Intan Cahyani
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.29852

AbstrakPokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Study Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar). Pokok masalah dibagi menjadi dua sub masalah yakni: 1. Bagaimana Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. ? 2. Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap kriteria memilih pasangan hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.? Penelitian Kualitatif Deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu berupa penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas syariah dan hukum yang mana telah mengetahui hadis tersebut dan memahaminya. 1) Dalam praktik kehidupan terdapat tiga orang dengan kriteria agama sebagai prioritas utama, dua orang dengan kriteria kecantikan sebagai ptioritas utama, dan satu orang dengan tanpa kriteria khusus atau dengan kata lain atas dasar cinta dan mau menerima apa adanya. 2) Islam memberikan pedoman dalam memilih pasangan antara lain: perempuan yang salehah (taat beragama), perempuan yang memiliki nasab yang jelas, perempuan yang produktif (subur) dan perempuan yang perawan. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Pasangan yang belum menikah bukan salah jika kita harus mempertimbangkan pasangan yang akan kita nikahi, dan sebaiknya mendahulukan bagaiman ketaatan pasangan kepada agamanya. 2) Bagi setiap pasangan yang hendak menikah mengikuti dan memperbanyak ilmu terkait keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search