Garuda - Garba Rujukan Digital

PROBLEMATIKA PENGHIMPUNAN DANA AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL FASTABIQUL KHAERAT MAKASSAR Robby Ririn; A. Intan Cahyani; Bariek Ramdhani Pababbari
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.27504

Abstrak Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia saat ini sangatlah pesat baik mikro maupun makro, hal ini ditandai semakin banyaknya lembaga keuangan yang berdiri, salah satunya yaitu Baitul Maal Wat Tamwil, Baitul Maal Wat Tamwil merupakan bagian dari ekonomi syariah, yang bentuknya semacam lembaga swadaya masyarakat yang sistem operasionalnya tidak mengandalkan bunga, bentuknya seperti Bank koperasi dengan pengecualian ukurannya yang kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang disamping banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh BMT masih terdapat banyak problematika yang dihadapi baik dari segi penghimpunan maupun penyalurannya, di BMT Fastabiqul Khaerat misalnya, minat Masyarakat untuk menghimpun dana dengan akad mudharabah sangat kecil (deposito dan tabungan Mudharabah), untuk itu diperlukan adanya solusi dalam menanggulangi problematika-problematika yang dihadapi BMT. Kata Kunci: Akad Mudharabah, Penghimpunan Dana, Problematika. Abstrack The development of financial institutions in Indonesia is currently very fast, both micro and macro, this is indicated by the increasing number of financial institutions that have been established, one of which is Baitul Maal Wat Tamwil, Baitul Maal Wat Tamwil is part of the sharia economy, which is a kind of non-governmental organization whose system is its operations do not rely on interest, it is shaped like a cooperative bank with the exception of its small size and does not have access to the money market in addition to the many advantages offered by BMT there are still many problems faced both in terms of collection and distribution, in BMT Fastabiqul Khaerat for example, public interest in collect funds with very small mudharabah contracts (mudharabah deposits and savings), for this reason a solution is needed to overcome the problems faced by BMT Keywords: Fundraising, Mudharabah Agreement, Problematic.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PEMBIAYAAN BSI GRIYA HASANAH Azis, Nur Asia; Raya, Muhammad Yaasiin; Bariek Ramdhani Pababbari
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.27560

Abstrak Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan BSI Griya Hasanah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1. Dalam penelitian ini dapat diangkat suatu rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme pembiayaan BSI Griya Hasanah PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan BSI Griya Hasanah PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1 Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah Regional Financing Operation PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1. Selanjutnya, metode pengumpulkan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menggunakan Akad Murabahah pada produk pembiayaan BSI Griya Hasanah yang ditawarkan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 kepada Nasabah. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dengan praktik pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menyimpulkan bahwa praktik akad murabahah pada bank sudah sesuai dengan 9 (sembilan) ketentuan dalam penerapan akad murabahah dari fatwa DSN MUI. Kata Kunci: Griya Hasanah, Hukum Islam, Pembiayaan. Abstract This research discusses the Review of Islamic Law on the financing mechanism of BSI Griya Hasanah at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1. In this study can be raised a formulation of the following problems: How the financing mechanism of BSI Griya Hasanah PT. Bank Syariah Indonesia Makassar Branch Office, how to review Hukum Islam against BSI Griya Hasanah Financing PT. Bank Syariah Indonesia Branch Office Makassar 1 This type of research is quite qualitative with the research approach used is empirical juridical. The source of this research data is Regional Financing Operation PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1. Furthermore, the methods of collecting data used are observations, interviews, documentation. Then, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data clarification, data reduction and data editing. The results of this study show that PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1 uses Akad Murabahah on BSI Griya Hasanah financing products offered by PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1 to Customers. Conformity of Fatwa DSN-MUI Number 04/DSN-MUI/IV/2000 On Murabahah with practice at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1 concluded that the practice of murabahah agreements at banks was in accordance with 9 (nine) provisions in the application of murabahah agreements from the DSN MUI fatwa. Keywords: Financing, Griya Hasanah, Islamic Law.

Pengaruh Transaksi Pembelian dan Penjualan Online di Bawah Hukum Internasional di Indonesia Andi Firmansyah; Bariek Ramdhani Pababbari
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.44540

ABSTRAK Kemajuan teknologi memberikan perubahan drastis dalam transaksi perdagangan internasional. Diperlukan norma yang lebih ketat dalam mengatur lalu lintas perdagangan internasional. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif/kualitatif bahwa transaksi perdagangan online adalah segala perbuatan hukum yang menggunakan media elektronik sebagai medianya, meliputi pengamatan langsung dan observasi, dokumentasi dan bahan-bahan hukum. Penelitian mengemukakan bahwa transaksi jual beli, pihak dari dua negara berbeda tunduk pada hukumnya masing-masing, mempunyai kebebasan untuk secara tegas menentukan pilihannya, baik klausul hukum atau pilihan forum dalam transaksi jual beli yang dilakukan online. Hal ini Perlu dilakukan untuk menghindari permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara online dan penyelesaiannya secara hukum melalui suatu cara tertentu yakni badan peradilan atau arbitrase. Kata Kunci: Hukum Internasional; Online; Transaksi

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan (Studi Putusan No: 13/Pid.Pra/2021/PN Mks) Bariek Ramdhani Pababbari; Ade Darmawan Basri
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Praperadilan merupakan salah satu upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka apakah upaya paksa seperti penahanan atas dirinya bertentangan dengan Pasal 21 KUHAP, atau melewati batas waktu Pasal 24 KUHAP, selain itu upaya praperadilan juga dapat diajukan oleh penyidik, dan penuntut umum atau pihak ketiga (saksi korban). Secara yuridis Praperadilan adalah salah satu wewenang Pengadian negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang (1) Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan (2) Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan (3) Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan undang-undang dan hukum acara pidana (formal legal apporoach) dan pendekatan kasus (case apporoach) yang berhasil dimenangkan oleh rekan-rekan advokat pada kantor hukum ADE DARMAWAN BASRI & PARTNERS dengan bertujuan untuk memahami aturan hukum mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan melalui terbitnya SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dan disatu sisi untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim tunggal praperadilan dalam perihal menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dalam putusan praperadilan nomor: 13/Pid.Pra/2021/PN Mks. Kata Kunci: Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan, Praperadilan Abstract Pretrial is one of the legal efforts that can be submitted by the suspect whether forced efforts such as detention of him are contrary to Article 21 of the Kuhap, or past the deadline of Article 24 of the Kuhap, in addition pretrial efforts can also be submitted by investigators, and public prosecutors or third parties (victim witnesses). Juridically pretrial is one of the authorities of the State Court to examine and decide about (1) the validity of an arrest and or detention at the request of the suspect or his family or a request of interest for the sake of upholding law and justice. (2) The validity of the termination of the investigation or the termination of the prosecution at the request of the interest for the sake of upholding the law and justice and (3) Request for damages or rehabilitation by the suspect or his family or any other party or his or her power of attorney whose case is not brought to the Court. This research uses research methods with a legal approach and criminal event law (formal legal apporoach) and case app (case apporoach) that was successfully won by fellow advocates at the law office ADE DARMAWAN BASRI & PARTNERS with the aim to understand the rule of law regarding the validity of the termination of the investigation through the issuance of SP3 (warrant of termination of investigation) and on the one hand to find out the basis of legal consideration by a single pretrial judge in the matter of declaring to accept and grant the Petitioner's application for all in the pretrial verdict number: 13/Pid.Pra/2021/PN Mks. Keywords: The Validity of the Termination of the Investigation, Pretrial

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS SOLAR DI KELURAHAN ANABANUA KABUPATEN WAJO Baso Idrus; Muhammad Yaasiin Raya; Bariek Ramdhani Pababbari
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39376

Abstrak Kelurahan Anabanua Kabupaten Wajo memiliki area pertanian cukup luas sehingga mayoritas masyarakat disana bekerja sebagai petani, oleh karena itu kebutuhan akan solar sangat tinggi untuk membajak sawah. Hal ini kemudian pihak PT. Pertamina kewalahan memenuhi penyediaan bahan bakar tersebut. Memanfaatkan keadaan ini kemudian terdapat oknum yang ikut menjual solar juga. Rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana praktik jual beli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kelurahan Anabanua Kabupaten Wajo 2) Bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kelurahan Anabanua Kabupaten Wajo. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Jual beilii Bahan Bakar Miinyak (BBM) jeiniis solar rukun dan syarat peinjual yang harus diipeinuhii oleih piihak peinjual dan peimbeilii teilah teirpeinuhii oleih meireika. Rukun jual beilii yaknii peinjual, peimbeilii, lafal akad, dan barang yang diipeirjualbeiliikan sudah teirpeinuhii beiseirta syarat-syarat yang harus diipeinuhii. Akan teitapii, siifat jual beilii Bahan Bakar Miinyak (BBM) jeiniis solar teirdapat unsur peiniipuannya (Gharar) Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak (BBM), Hukum Islam, Jual Beli Abstract Anabanua Village, Wajo Regency has a large enough agricultural area so that the majority of the people there work as farmers, therefore the need for diesel fuel is very high to plow the fields. It is then the PT. Pertamina is overwhelmed to meet the supply of fuel. Taking advantage of this situation, there are people who also sell diesel fuel. The formulation of the problem is 1) How is the practice of buying and selling diesel fuel (BBM) in Anabanua Village, Wajo Regency 2) What are the provisions of sharia economic law regarding the practice of buying and selling diesel fuel (BBM) types of diesel in Anabanua Village, Wajo Regency. This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation and documentation. Sale and purchase of fuel oil (BBM) is diesel according to the terms and conditions of the seller that must be fulfilled by the seller and the buyer must be met by the dealer. The pillars of sale and purchase are the seller, the buyer, the wording of the contract, and the goods being sold and bought have already been met, including the conditions that must be met. However, the nature of buying and selling diesel fuel (BBM) has an element of deception (Gharar). Keywords: Fuel Oil (BBM), Islamic Law, Buying and Selling.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search