Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Revolusi Indonesia

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja di Home Industry Pakaian Sidoarjo Lisa Oktaviani; Sutrisno Sutrisno
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 9 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v1i9.178

Abstract

Di Home Industry pakaian Sidoarjo perlindungan hukumnya masih lemah dan tidak ada kejelasan yang pasti kepada pekerjanya seperti perlindungan dan keselamatan kerja yang seharusnya didapatkan pekerja, melihat banyak resiko atau kecelakaan kerja yang dialami pekerja di Home Industry pakaian Sidaorjo serta kurangnya pengetahuan pekerja akan hak-hak yang seharusnya diperoleh. Pada penelitian penulis ini mempunyai tujuan untuk mengetahui: Hak-hak pekerja di Home Industry pakaian Sidoarjo menurut Undang[1]Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Perlindungan hukum pekerja di Home Industry Pakaian Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian di langsung ke lapangan di Home Industry pakaian Sidoarjo.. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pekerja dan pengusaha, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Home Industry Pakaian Sidoarjo mempunyai hak non dikriminasi, hak waktu kerja yang sesuai, hak dalam pengupahan yang layak dari pengusaha, hak perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, hak khusus wanita yaitu hak cuti wanita haid, hak cuti wanita hamil atau melahirkan, hak cuti wanita menyusui, hak cuti wanita keguguran. Akan tetapi di dalam implementasinya di Home Industry Pakaian Sidoarjo tidak semua hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja dapat dipenuhi oleh pengusaha
Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia yang Menggunakan Pihak Ketiga Robby Christian; Sutrisno Sutrisno
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 9 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v1i9.182

Abstract

melihat banyaknya jaminan Fidusia yaitu kendaraan bermotor yang di eksekusi menggunakan pihak ketiga atau Debt Collector apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan sektor perekonomian melemah membuat pihak bank/leasing selaku kreditur semakin gencar untuk menagih hutang-hutang nasabah selaku Debitur. Banyaknya angka PHK dan pailit juga merupakan faktor pendukung yang membuat debitur lalai dalam membayar cicilan kendaraan bermotor yang dijaminkan jaminan fidusia sehingga kelalaian tersebut menyebabkan kesalahpahaman antara pihak kreditur dan debitur karena kreditur menganggap bahwa debitur yang telat membayar cicilan dikatakan kredit macet. Tak terkecuali juga mengeksekusi kendaraan bermotor milik nasabah yang dijadikan Objek jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut tak sedikit pihak bank/leasing yang menggunakan jasa pihak ketiga atau Debt Collector yang dimana hal tersebut masih dipertanyakan keabsahannya. maka dari itu penelitian ini akan mengungkapkan mengenai keabsahan Debt Collector sebagai pihak ketiga yang mengeksekusi objek jaminan fidusia serta penulis juga meneliti tentang perlindungan hukum bagi debitur yang kendaraan jaminan fidusia nya di eksekusi oleh bank/leasing selaku kreditur yang menggunakan jasa pihak ketiga. Penelitian memiliki tujuan yaitu untuk Untuk mengetahui tindakan eksekusi jaminan fidusia dengan menggunakan pihak ketiga memiliki keabsahan atau tidak serta Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Debitur apabila objek jaminan fidusia di eksekusi oleh pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, lalu untuk sumber data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan dan wawancara.
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Perubahan Surat Tanah dari Petok D ke Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 Iqbal Riza Muharam; Sutrisno Sutrisno
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v2i1.223

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Kegiatan PTSL yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Lamongan selama tahun 2019 di Kabupaten Lamongan, Kecamatan Kedungpring terdapat 14.655 bidang tanah yang mengikuti program PTSL. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah yaitu dokumen-dokumen resmi, Peraturan Perundang-Undangan, literatur-literatur, atau buku-buku resmi, kusioner dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh disusun secara sistematis lalu ditafsirkan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.
Analisa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 197/G/2018/PTUN. SBY Tentang Pengelolaan Situs Budaya Asta Wirokromo Blingi Sumenep Muhammad Rizky Baihaqi; Sutrisno Sutrisno
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v2i2.236

Abstract

Sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi antara H. Ahmadi selaku pihak Penggugat dengan Bupati Sumenep dan Yayasan Sunan Wirokromo Gendang Timur selaku pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi , gugatan atas Surat Keputusan Nomor 188/570/KEP/435.012/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Sumenep dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.197/G/2018/PTUN.SBY Tentang Pengelolaan Situs Budaya Asta Wirokromo Blingi Sumenep. Merupakan penelitian yang bersifat normatif atau yuridis normatif. yang pada dasarnya menggunakan pendekatan hukum normatif Penelitian normatif terapan mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.