Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan Shohib Muslim; Khrisna Hadiwinata
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 3 No. 1 (2017): Juli 2017
Publisher : STIS MIFTAHUL ULUM LUMAJANG PRESS (STISMU PRESS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.516 KB)

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum dari perjanjian perkawinan terhadap para pihak dalam perkawinan, terkait dengan kekaburan peraturan mengenai keabsahan perkawinan. Perjanjian perkawinan secara objektif memberikan perlindungan bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak. Bagi pihak yang lemah secara ekonomi, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana perlindungan hukum dengan cara melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan dengan mencantumkan hal-hal yang dimungkinkan terjadi dalam perkawinan. Perkawinan merupakan perbuatan hukum mempunyai akibat hukum yaitu persatuan harta yang didapat dalam perkawinan. Ketentuan persatuan harta dapat disimpangi dengan membuat perjanjian perkawinan, seperti dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kata kunci: Perjanjian perkawinan, perlindungan hukum, perkawinan

ANALYSIS OF DOMESTIC VIOLENCE PREVENTION IN ISLAMIC LAW AND LAW PERSPECTIVE Khrisna Hadiwinata; Shohib Muslim; Hudriyah Mundzir
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 7 No. 1 (2021): Juli 2021
Publisher : STIS MIFTAHUL ULUM LUMAJANG PRESS (STISMU PRESS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Domestic violence can happen to anyone regardless of social status or economic situation. Based on Article 1 point 1 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, it is stated that Domestic Violence is any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the household. including threats to commit acts, coercion or unlawful deprivation of liberty within the household. The protection provided by the Domestic Violence Law supports the right of citizens to feel safe and free from all forms of violence. Protection for citizens against domestic violence is in accordance with the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords : Socialization, mentoring, domestic violence

Sosialisasi Penangkalan Berita Hoax di Perkumpulan Ibu-Ibu PKK Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang Hudriyah Mundzir; Khrisna Hadiwinata; Shohib Muslim; Sri Hudiarini; Moh. Abdullah Anshori
Jurnal Pengabdian Polinema Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Pengabdian Polinema Kepada Masyarakat
Publisher : UPT Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33795/jppkm.v8i2.88

Permasalahan saat ini adalah informasi hoax yang telah memecah belah publik. Hal itu diperparah dengan kondisi bahwa sejumlah media massa sudah berpihak kepada satu pihak sehingga kepercayaan masyarakat pada media mainstream sudah luntur. Masyarakat harus menyelidiki benar atau tidak informasi yang akan dibagikannya (cek sumber). Salah satu upaya untuk menangkal berita hoax adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya berita hoax dan penangkalannya kepada perkumpulan ibu-ibu PKK sebagai bentuk kepedulian sosial. Pengetahuan yang diberikan kepada ibu-ibu adalah tentang bahaya berita hoax, dampak berita hoax, dan penangkalan berita hoax. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah ceramah dan tanya jawab, yaitu penyampaian materi tentang arti hoax, ciri informasi hoax, jenis informasi hoax, contoh berita hoax, cara cerdas menangkal berita hoax, dan ikut grup diskusi anti hoax. Selain ceramah juga dilakukan diskusi dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam memahami lebih lanjut tentang materi yang disampaikan.Hasil dari kegiatan ini ibu-ibu PKK khususnya di kelurahan Karang Besuki RT 11 RW 3 adalah wawasan penangkalan berita hoax dan mampu menjadi solusi dalam menangkal berita hoax melalui media sosial. Kata Kunci : berita hoax, ibu-ibu, penangkalan.

PELATIHAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PEMASARAN IKAN BETTA SPLENDENS DAN BRANDING BISNIS DI KELURAHAN SUMBERSARI KOTA MALANG Khrisna Hadiwinata; Shohib Muslim; Hudriyah Mundzir
Jurnal Pengabdian Polinema Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Pengabdian Polinema Kepada Masyarakat
Publisher : UPT Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33795/jppkm.v8i2.104

Selama hampir satu tahun terakhir, pandemi virus corona telah mengubah pola kehidupan masyarakat di berbagai bidang, termasuk perekonomian dan bisnis, sosial, politik, pendidikan dan teknologi. Di tengah pandemi saat ini, pelaku usaha baik kecil, menengah dan besar harus berpikir keras dalam menjalankan usahanya. Pemanfaatan teknologi yang dibarengi dengan pemasaran dan branding bisnis produk melalu media sosial menjadi solusinya. Tak sedikit pelaku usaha memanfaatkan media sosial Instagram untuk menjual produknya itu, akan tetapi banyak juga persoalan yang dihadapi dalam pemanfaatan jejaring tersebut. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk menganalisa sejauh mana peran media sosial Instagram sebagai media pemasaran dan branding bisnis di era pandemic covid 19 saat ini dan mengambil tempat di peternak Ikan Betta Splendens. Instagram sebagai salah satu media sosial di Indonesia yang memiliki banyak penggemar disinyalir akan membantu pemasaran dan branding bisnis kepada para pelaku usaha. Karena di era pandemi saat ini tidak hanya pengusaha kecil saja yang terkena dampak tapi juga pengusaha besar mengalami dampak kelesuan di penjualan produknya. Media sosial instagram sebagai salah satu sarana dalam melakukan promosi penjualan yang mudah dan efektif, instagram juga memiliki banyak keuntungan bagi pemasar, salah satunya adalah pemasar atau pelapak tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya promosi produk mereka, dengan begitu pelaku usaha bisa melakukan promosi sepuasnya agar produk mereka bisa menguasai pasar. Hal ini juga sebagai upaya meningkatkan penjualan produk lokal di tengah pandemic khususnya ikan Betta Splendens. Kata Kunci : Media Sosial Instagram, Media Pemasaran, Branding Bisnis

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI IBU-IBU PKK KELURAHAN MADYOPURO KOTA MALANG Hairus Hairus; Khrisna Hadiwinata; Shohib Muslim; Ari Murtono; Achmad Komarudin
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 2: Februari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena universal yang dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu itu sendiri. KDRT yang terjadi sekarang ini merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga yang membangun kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya. Keluarga lebih mengacu pada perasaan aman dan dilindungi, sebagai tempat berteduh dari tekanan-tekanan di dunia luar. KDRT bisa terjadi pada siapa saja baik ayah, ibu, maupun anak dan tanpa memandang status sosial atau keadaan ekonomi. KDRT dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua atau pasangan. KDRT dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk, diantaranya kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik, kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkam yang terjadi secara terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelatantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan yang diberikan oleh UU KDRT ini mendukung hak warganegara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan bagi warganegara terhadap KDRT sudah sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlunya perlindungan bagi warganegara dari KDRT karena KDRT termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia. Politeknik Negeri Malang sebagai instrument bagian dari masyarakat yang merupakan lembaga institusi pendidikan bertugas memberikan pendidikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.

Digitalization Of Alternative Dispute Resolution: Realizing Business Fair Principles In The Current Era Azizah Azizah; Fawaidil Ilmiah; Khrisna Hadiwinata; Mahamadaree Waeno
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.2.3667

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berbisnis dan berinteraksi secara global. Namun, bisnis rumit yang semakin meningkat juga menyebabkan munculnya sengketa bisnis yang rumit yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi digitalisasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa serta mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dalam penerapan digitalisasi sebagai alat penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Dalam penelitian ini digunakan metode hukum normatif dengan studi pustaka untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan dapat memberikan solusi yang efisien dan efektif dalam menangani permasalahan bisnis di era digital. Penggunaan teknologi digital seperti platform online, artificial intelligence (AI), dan blockchain dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam penyelesaian masalah. Saat menerapkan digitalisasi, penting untuk memastikan keamanan data, keaslian bukti elektronik, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berbeda di setiap negara.

PENGEMBANGAN UMKM UD ALFATH: OPTIMALISASI SERTIFIKASI LABEL HALAL DAN DIGITAL BRANDING Shohib Muslim; Khrisna Hadiwinata; Sanita Dhakirah; Farida Akbarina; Abdul Muqit
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 8: Agustus 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

UMKM adalah perusahaan dengan modal kecil dan sedikit karyawan, yang sebagian besar bekerja di industri dalam negeri. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan nilai finansial para pelaku UMKM UD ALFATH yang beroperasi dengan merek "Kue Blok Susu" di industri makanan. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi antara lain Manajemen Bisnis yang kurang profesional sehingga tidak dapat mengembangkan pemasaran, masalah Mitra dari aspek pemasaran adalah salah satunya Branding. Usaha mitra adalah di bidang penjualan kue basah rasa cokelat dan/atau brownies, berlokasi di daerah Kepuharjo Kabupaten Malang, Mitra telah menjalankan usaha sejak tahun 2019, Tidak ada kemasan atau materi pemasaran yang mengidentifikasi produk Mitra. Dirasa penting untuk menawarkan bantuan agar UMKM UD ALFATH dalam hal ini merupakan pelaku usaha UMKM agar dapat terus bersaing dan dapat membuka prospek pekerjaan yang lebih luas mengingat lingkungan bisnis yang saat ini semakin kompetitif seiring dengan kondisi pandemi yang sempat menghambat bisnis. Pembuatan video promosi yang sejalan dengan produk dan merek produk, serta peningkatan dan pemasaran produk UMKM, beserta optimalisasi sertifikat halal merupakan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini. Ini akan memungkinkan merek yang dikembangkan untuk menarik minat publik terhadap barang-barang UMKM dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian.

PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI IBU-IBU PKK KELURAHAN KETAWANGGEDE KOTA MALANG Khrisna Hadiwinata; Shohib Muslim; Asfari Hariz Santoso; Hairus Hairus
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 9: September 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena universal yang dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu itu sendiri. KDRT yang terjadi sekarang ini merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga yang membangun kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya. Keluarga lebih mengacu pada perasaan aman dan dilindungi, sebagai tempat berteduh dari tekanan-tekanan di dunia luar. KDRT bisa terjadi pada siapa saja baik ayah, ibu, maupun anak dan tanpa memandang status sosial atau keadaan ekonomi. KDRT dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua atau pasangan. KDRT dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk, diantaranya kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik, kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkam yang terjadi secara terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelatantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan yang diberikan oleh UU KDRT ini mendukung hak warganegara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan bagi warganegara terhadap KDRT sudah sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlunya perlindungan bagi warganegara dari KDRT karena KDRT termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia. Politeknik Negeri Malang sebagai instrument bagian dari masyarakat yang merupakan lembaga institusi pendidikan bertugas memberikan pendidikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.

SOSIALISASI LEGALITAS USAHA BAGI PENGRAJIN ANYAMAN BAMBU DI DESA DUWET KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG Hudriyah Mundzir; Khrisna Hadiwinata; Shohib Muslim; Muhammad Akhlis Rizza; Moh. Abdullah Anshori; M. Nanak Zakaria
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 1 (2023): JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2023
Publisher : P3M Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33795/abdimas.v10i1.4192

This service activity was carried out in Duwet Village, Tumpang District, Malang Regency, with the Duwet Village Head Partner. The Community Service Team found the condition of the Duwet Village BUMDes named Dewantara which was unable to maximize the potential of Duwet Village, the lack of understanding of BUMDes managers and the community about BUMDes management, and a lack of understanding about the importance of the legality of the business owned by Dewantara BUMDes, namely the woven bamboo craft business. Community service activities are carried out in 3 (three) stages, namely the preparation stage, the activity implementation stage (socialization, mentoring, and training), and the activity evaluation stage. The solutions we offer are 3 (three) aspects, namely social aspects, legal and economic aspects (capital), and aspects of service quality or social life. The method used in this community service activity is lecture and question and answer, namely the delivery of material about the meaning of business legality, procedures for obtaining business legality, trademark registration, MSMEs. . In addition to the lectures, discussions and questions and answers were also held to provide opportunities for participants consisting of BUMDesa administrators from Duwet Village, Wringinsongo Village and Tulusbesar Village. The result of this activity for participants is insight into business legality and various forms of business legality.

PENDAMPINGAN PENGURUSAN IZIN PIRT UMKM JAMU WR9 DI DESA WRINGINSONGO KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG : - Hudriyah Mundzir; Khrisna Hadiwinata; Shohib Muslim; Muhammad Akhlis Rizza; Mohammad Abdullah Anshori; Muhammad Nanak Zakaria
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 11 No. 1 (2024): JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2024
Publisher : P3M Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33795/abdimas.v11i1.4907

Community service activities were carried out in Tumpang District, Malang Regency with partners, namely UMKM Jamu WR9 which is a representative of MSMEs in Wringinsongo Village, Tumpang District, Malang Regency. These business actors include the production and sales processes. Community service activities are carried out with the aim of providing understanding to business actors regarding the factors supporting business activities, namely legality and business management factors, in this case PIRT licensing so that business activities carried out are not only profit-oriented, but business activities can continue to develop in the future. by paying attention to and implementing supporting factors for business activities and by providing assistance with PIRT licensing. The activity implementation method consists of three stages. The first preparation stage includes pre-survey, team formation, proposal creation and submission, team and partner coordination as well as preparation of tools and materials to assist PIRT licensing. The second stage is the program implementation stage in the form of assistance which begins with discussion and preparation for PIRT management by providing a sealer machine and stove. The third stage is the evaluation and reporting stage. Evaluation is carried out by comparing the conditions of partners before and after program implementation using interview and observation methods. After that, a report is prepared for subsequent publication. With the implementation of this program, there will be an improvement in society's value order in the field of education, especially in the fields of economics and law. Keywords: PIRT permit, UMKM

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search