Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.906

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Kebijakan Publik Jurnal Penelitian Politik The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) ARISTO Jurnal Transformative PRoMEDIA JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies Journal of Social Contemplativa Journal of Politics and Democracy Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora

Firman Firman

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Author-ID : 2513660

Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Tata Kelola Smart City Dalam Perspektif Collaboratif Governance Firman, Firman; Rahmawati, Restu
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 1 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI- JUNI 2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i1.6903

Kajian ini membahas tentang tata kelola smart city dalam perspektif collaborative governance dengan tujuan untuk menganalisis peran kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam mencapai pembangunan kota pintar yang berkelanjutan dan inklusif. Pertama, artikel ini menjelaskan karakteristik smart city yang meliputi penggunaan teknologi digital, infrastruktur terhubung, dan pengumpulan dan analisis data yang cerdas. Kajian ini juga menjelaskan hubungan antara collaborative governance dan smart city. Collaborative governance memungkinkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat umum dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi inisiatif smart city. Keuntungan dan manfaat collaborative governance dalam konteks smart city, termasuk inovasi teknologi, pelayanan publik yang lebih baik, dan peningkatan partisipasi masyarakat, juga dianalisis. Kesimpulan dari artikel ini menekankan pentingnya collaborative governance dalam mencapai tujuan pembangunan kota pintar yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Artikel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tata kelola kota pintar dalam perspektif collaborative governance, memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam membangun kota pintar yang berkelanjutan dan inklusif.

Indonesia Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur pada Pemilu Inklusif Tahun 2019 Shavira, Chelsy; Firman, Firman
Journal of Politics and Democracy Vol. 2 No. 1 (2022): Journal of Politics and Democracy (September)
Publisher : Indonesian Democracy Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61183/polikrasi.v2i1.20

The implementation of the 2019 Inclusive General Election was faced with several problems related to limited communication, voter data, logistical problems and vote counting problems, as well as efforts to increase community participation. This becomes a task for the general election organizers, namely the general elections commission to conduct socialization in order to increase public participation and fulfil facilities in the implementation of inclusive general elections. Inclusive elections are intended for persons with disabilities with the aim of providing equal rights and facilities and increasing voter participation of persons with disabilities. By making a socialization strategy in the 2019 election which aims to increase public participation in the 2019 general election. In this study the method used is the qualitative research method with a phenomenological approach and data collection techniques using direct interviews and literature studies of the implementation of socialization in the east Jakarta administration city has several theoretical applications, such as socialization theory, general election theory, participation theory and socialization strategies to increase public participation in the implementation of general elections and also to provide access to election facilities for people with disabilities. The implementation of socialization and fulfilment of facilities in the east Jakarta administration city has been going quite well and also obtained satisfactory results on the participation of the voting community.

PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI DISTRIBUSI PANGAN DI KAMPUNG KARDUS JAKARTA UTARA Riyanto, Ramdhani; Muflihah, Septi; wijayanto, Hendra; Hakim, Muhammad Lukman; Firman, Firman
BERDIKARI Vol 7, No 1 (2024): Vol 7, N0 1 (2024): Jurnal Berdikari
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/berdikari.v7i1.7447

Pengabdian masyarakat dalam rangka berbagi kepada masyarakat kampung kardus yang dilaksanakan pada tahun 2023, kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang tergabung dalam HIMAPA. Pelaksanaan diawali dengan perencnaan kegiatan, pelaksanaan pendistribusian paket serta evaluasi hasil kegiatan. Jumlah makanan yang dibagikan kepada masyarakat kampung kardus sebanyak 100 nasi box. Tujuan pelaksanaan adalah selain menumbuhkan sikap peduli antar sesama masyarakat yang kurang mampu dan diharapkan menumbuh rasa kepedulian sosial bagi seluruh civitas akademik yang ada di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.Pengetasan Kemiskinan, Distribusi Pangan, Kampung Kardus

REGULASI DIGITAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT (STUDI KASUS: UU ITE PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL DI INDONESIA) Rahmadani, Alya; Paramita, Monika Lisa; Haura, Shafa; Firman, Firman
Journal of Social Contemplativa Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Social Contemplativa
Publisher : Indonesian Democracy Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61183/jsc.v2i1.75

Globalization also brings changes to all aspects of life, especially in aspects of technology and information which are increasingly rapid along with progress and development. The digital era has also influenced changes in digital regulations. Indonesia as a democratic country continues to maintain the pillars of freedom of expression in accordance with Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The aim of this research is to analyze the influence of the ITE Law on people's freedom to explain on social media platforms and analyze the extent of the influence of the ITE Law in protecting rights. freedom of opinion. This research uses a qualitative approach to explore the impact of digital regulations on freedom of expression, with a focus on the case of the ITE Law in Indonesia. The main data source in this research involves respondents who are social media users who influence or are involved in controversies related to the ITE Law. The results of this research show that the implementation of the ITE Law in Indonesia is still not fully in accordance with the principles of human rights and democratic values. Because there are still articles that have multiple interpretations, and the ITE Law also has a negative impact, namely causing concern for the public to criticize the government, so that one of the rights contained in human rights, in this case the right to freedom of expression, is threatened and has not been fulfilled.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Pelabuhan Dinas Perhubungan Di Kepulauan Seribu Zakaria; Firman, Firman
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 5 No. 1 (2024): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v5i1.7703

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan jasa Dinas Perhubungan di Kepulauan Seribu Pelabuhan Pulau Sabira. Pelayanan Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah (UPPD) Dinas Perhubungan di Pulau Sabira bisa dikatakan masih jauh dari kata efektif serta efesien. Sarana dan prasarana di pelabuhan saat ini masih menjadi masalah utama, yaitu belum tersedianya pelayanan secara optimal terhadap pengguna jasa kepelabuhanan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan datanya melalui pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Program ini berfokus pada kualitas pelayanan kepelabuhanan sebagai upaya pemenuhan keperluan dan keinginan pelanggan atau masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah dengan ketepatan dalam penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan atau masyarakat, sehingga tercipta pelayanan publik yang berkualitas. Secara lebih luas, pelabuhan merupakan titik simpul pusat hubungan dari suatu daerah pendukung dan penghubung dengan daerah lain untuk melakukan aktivitas perdagangan. Serta pelabuhan sebagai prasarana transportasi yang mendukung kelancaran system transportasi laut memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Kepulauan seribu merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam administrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan luas. Transportasi utama bagi warga pulau seribu untuk menyeberang ke darat kota Jakarta. Hampir 90% kegiatan warga di pulau seribu di lakukan lewat laut. Pada tahun 2014 Pemprov DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perhubungan membantu dan melayani masyarakat pulau seribu dengan menyediakan kapal sebagai alat transportasi untuk melakukan penyeberangan ke darat kota Jakarta. Dalam upaya peningkatan pelayanan di Kepulauan Seribu Dinas Perhubungan melayani semua pulau yang berpenduduk termasuk Pulau Sabira.

Manifestation of Patriarchal Culture towards Women Legislative Candidates: An Analysis of Negative Comments on Instagram @Bebizie as a PAN Cadre in the 2024 Election Naila Ahmad; Salwa Alfira; Clarissa Fortuna Paripurna; Firman
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum3417

Women's participation in politics in Indonesia is still hampered by a strong patriarchal culture, despite policies that support women's representation. This research aims to analyze the negative comments received by Bebizie Fatlanay, a female legislative candidate from the National Mandate Party (PAN), on Instagram ahead of the 2024 elections. The method used is qualitative with an analytical descriptive approach and literature study. The results showed that negative comments more often attacked personal aspects and undermined women's political abilities, thus reflecting gender stereotypes that are still rooted in society. The conclusion of this study is that patriarchal culture not only affects people's perceptions, but also limits women's participation in politics. The importance of gender education and quota policies is expected to increase support for women legislative candidates and create a more inclusive political environment.

Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi Darmawan, Muhamad; Athalla, Muhammad Rifqy Addin; Hutasoit, Onma Bryan Yehezkiel; Cahyadi, Raihan Dwi; Lukman, Firman
Journal of Social Contemplativa Vol. 3 No. 1 (2025): Journal of Social Contemplativa
Publisher : Indonesian Democracy Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61183/jsc.v3i1.88

This research aims to analyze the relationship between bureaucratic reform, good governance principles, and budget efficiency policies in the context of the Ministry of Home Affairs (MoHA) of the Republic of Indonesia. Using a descriptive qualitative approach and public policy analysis, this research outlines how the implementation of Thematic Bureaucratic Reform contributes to improving the performance of government institutions. The findings show that the Ministry of Home Affairs has successfully implemented reforms, especially in the aspects of poverty alleviation and inflation control, which are aligned with good governance indicators. However, challenges such as political intervention, bureaucratic resistance, and a potential legitimacy crisis due to budget efficiency inequality remain significant obstacles. Budget efficiency, while supporting fiscal rationalization and service innovation, must be balanced with the principles of social justice and public accountability. In conclusion, the synergy between bureaucratic reform and budget efficiency can only be optimally realized if supported by participatory, responsive and results-oriented governance.

DESENTRASLISASI DAN MONOISME MASYARAKAT (PRAKTEK ELIT LOKAL MELANGGENGKAN DOMINASI) Firman, Firman
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

This study on decentralization and the birth of new monoism in the structure of society in South Sulewesi.Praktek domination of power is practiced with the ways of politicization of democracy.Convenience of community monoism as if can not be unstoppable with the existing regulations.Perlu there is a policy and regulation for community monoism practice is not takes place in a massive and beneficial manner only to certain groups. The indication of the management of a region that eludes a group of elites makes the circulation of power increasingly difficult.

LELANG JABATAN LURAH DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK DI DKI JAKARTA MA, Firman
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 2, No 1 (2016): JOURNAL OF GOVERNMENT (KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

This study about the impact of the post of head of village (lurah) auction to service at the Communities in Jakarta. Auction office of head of village (lurah) and other structural hierarchy, led by the Jakarta administration. The birth of this policy is to maximize the public service to the community in general. This is because the issue of community dissatisfaction with basic services. This makes the bureaucratic system in terms of public services is stagnant at this basic services. Moreover, the reform of the bureaucracy and far Agenda collusive behavior, corruption and nepotism which has not made such a significant. The birth of the auction office innovation is expected to have a significant impact.

KEBIJAKAN DANA DESA: EVALUASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Firman, Firman; Rahmawati, Restu; Mandela, Muhammad Fathan
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 5, No 2 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v5i2.4161

This research is related to the implementation of central government assistance to villages, in Indonesia, since 2014 it has changed the village government system with significant assistance in development and empowerment in villages. This article examines the extent of the impact of development regulations and empowerment after the regulation of assistance from the central government to be managed by village governments. The method used in this study is to conduct in-depth interviews with village governments who are involved in village development and empowerment. The results of this study indicate that the use of Village funds in Dukuh Picung Village in 2018 is more focused on the development and empowerment sectors. Various implementations in the Village Law regulations cannot be carried out by villages. The development that occurs does not represent the wishes of the wider community because of the lack of responsiveness of the Village apparatus, there are still development and empowerment works that do not pay attention to the aspects of the stipulated regulations. The inadequate use of Village funds in Dukuh Picung Village is caused by several factors, such as the low quality of human resources. Village officials in Dukuh Picung and low sources of funds for empowerment as well as lack of village transparency in making decisions that many neglect the Village Development Plan Deliberation.

Co-Authors Agustina, Sabrina Khairina Alifah Remanu Asmi Rezkiah Tanjung Athalla, Muhammad Rifqy Addin Cahyadi, Raihan Dwi Calista Purwanto Clarissa Fortuna Paripurna Damayanti, Rika Amalia Danang Trijayanto Darmawan, Muhamad Erina Latri Rahayu Fajri, Nadhira Fuad Syahrudin Gading, Arya Haura, Shafa Hutasoit, Onma Bryan Yehezkiel Mandela, Muhammad Fathan Muflihah, Septi Muhammad Lukman Hakim, Muhammad Lukman Nadhira Fajri Naila Ahmad Octaviani Octaviani Paramita, Monika Lisa Prawazka, Dhafin Hannan Purwanto, Calista Rahmadani, Alya Regif, Surya Remanu, Alifah Restu Rahmawati Restu Rahmawati Restu Rahmawati, Restu Riyanto, Ramdhani Salwa Alfira Samsul Ode Shavira, Chelsy Tanjung, Asmi Rezkiah Wulandari, Cahya Rahayu Zakaria

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search