Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities
Ramdania, Dini
Universitas Langlangbuana
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI UNDANG-UNDANG DRT NOMOR 7/1955 DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG EKONOMI (ECONOMIC CRIMES) Dini Ramdania
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 1 (2021): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XX:1:2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v20i1.95

Abstract

Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana atau kejahatan atau delik dalam bidang ekonomi yang dapat merugikan negara sehingga sering disebut dengan economic crime yang berbeda dengan economic criminnality yaitu merupakan kejahatan ekonomi yang bersifat konvensional. Economic crime dan economic criminallity dapat dibedakan dari akibat yang ditimbulkan karena akibat dari economic crime dapat mengakibat kerugian negara tetapi kalau economic criminality akibatnya adalah kerugian perseorangan. UU Darurat No 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana ekonomi dibuat oleh negara dalam rangka mengantisipasi mulai berdatangannya para investor ke Indonesia. Dalam UU drt no 7 tahun 1955 menyebutkan macam2 dari tindak pidana ekonomi beserta sanksi-sanksinya terapi sayangnya UU Drt No 7 tahun 1955 masih banak menggunakan bahasa Belanda karena undang-undang ini lebih kurang merupakan hasil saduran, salah satu bentuknya adalah mengenai korupsi, penyelundupan, perbankan, dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi yang diatur dalam UU No 7 tahun 1955 sekarang ini telah diatur secara khusus dalam undang-undang yang terpisah seperti adanya UU Korupsi, UU Kepabeanan yang merupakan nyawanya UU drt No 7 tahun 1955 yang mengatur tentang penyelundupan dan banyak UU lainnya yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi. Dengan lahirnya banyak UU yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi sehingga menimbulkan permasalahan apakah masih relevan berlakunya UU Drt No 7 tahun 1955 tersebut saat ini mengingat semua bentuk tindak pidana ekonomi sudah diatur secara khusus.
SENGKETA HUKUM PEMEGANG CESSIE YANG DIBELI DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL Dini Ramdania
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2015): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XIV:2:2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu cara penyelesaian kredit bermasalah atau yang lebih dikenal dengan sebutan “kredit macet” yaitu dengan cara pengambilalihan kredit melalui cessie. Cessie merupakan suatu cara pengalihan dan atau penyerahan hak milik dimana yang menjadi objek pengalihan yang dimaksud disini adalah piutang atas nama. Dalam Pasal 613 KUHPerdata ayat (1) ditegaskan bahwa penyerahan piutang atas nama harus dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang disebut dengan akta Cessie, dimana hak-hak atas kebendaan itu dialihkan kepada pihak ketiga sebagai penerima pengalihan. Pada ayat (2) ditambahkan, bahwa penyerahan tersebut tidak berakibat hukum kepada debitur melainkan setelah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.
KAJIAN TERHADAP WARIS ANAK ANGKAT ADAT BATAK TOBA Dini Ramdania
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 (2016): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XV:2:2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akibat dari terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya, anak angkat disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung orang tua angkatnya, akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkat, maka anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara angkat dan juga orang tua angkat. Inti permasalahanya itu sebagai berikut: Apakah anak angkat dalam masyarakat adat Batak Toba memiliki Hak dalam pembagian waris keluarga dalam perspektif KUH Perdata? Kata Kunci :waris, Anak Angkat, Adat Batak Toba
Profesionalisme POLRI dalam Mengantisipasi Ancaman Kejahatan Terorisme di Indonesia Dini Ramdania
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 1 (2017): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVI:1:2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terorisme sekarang ini merupakan ancaman paling besar disamping peredaran narkotika yang mengancam kelangsungan Negara Indonesia. Serangan teroris yang semakin sering terjadi di berbagai penjuru tanah air secara otomatis membuat pemerintah harus memikirkan langkah strategis untuk mengatisipasi serangan teroris tersebut. Apalagi baru-baru ini, Marawi yang merupakan bagian dari Negara Philipina tealh dinyatakan dikuasai oleh ISIS. Serangan teroris di Indonesia juga tidak bisa dianggap sepele, seperti adanya bom Kampung Melayu, bom panci Bandung dan lain sebagainya. Penanganan serangan teroris ini merupakan salah satu tugas Polri sebagai lembaga yang menjaga keamanan dan ketertiban. Upaya Polri dalam mengantisipasi serangan teroris selama ini sudah cukup baik, dengan berhasil tertangkapnya para pelaku teroris di Indonesia.
Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat Dini Ramdania
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2018): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVII:2:2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v17i2.60

Abstract

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan lainnya apabila dibiarkan. Ternyata pemberantasan perjudian ini tidaklah mudah, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam upaya pihak Kepolisian untuk memberantas penyakit masayarakat tersebut, tetapi dari tahun ke tahun pelaku perjudian tetap ada dan bahkan kadang menjadi melonjak tajam apabila ada momen tertentu seperti olah raga dan lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok orang. Penerapan Pasal 303 Bis terhadap para pelaku Judi telah dilaksanakan walau tidak semua para pelaku judi di pidana karena dari keterangan yang diperoleh dan berkasnya yang di kenakan Pasal 303 Bis adalah para penjual atau pengepulnya sedangkan para pemain hanya diberikan sanksi kurungan yang kemudian diberi peringatan kemudian dilepaskan. Hal ini mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa judi sulit untuk di tumpas sampai pada lingkungan terkecil.Padahal dalam UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dimana dalam Pasal 1 disebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan dan adanya sanksi pidana yang diperberat dalam Pasal 2 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ini, maka seharusnya seluruh pelaku tindak pidana perjudian diterapkan Pasal 303 KUHP dan juga diterapkan Pasal 303 bis dengan ancaman pidana yang lebih berat. Hal ini dilakukan mengingat akibat dari permainan judi tersebut sangat merusak hidup dan penghidupan manusia pada saat ini dan masa yang akan datang. Sedikitnya pelaku tindak pidana perjudian yang dikenakan hukuman Pasal 303 Bis juga sangat berpengaruh pada peredaran judi itu sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana judi tidak dipidana salah satu alasannya adalah karena tindak pidana perjudian adalah tindak pidana ringan. Pemerintah disini harus memikirkan solusi yang lain untuk menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu dengan adanya restoraktif justise, yaitu dimungkinkannya hukuman atau sanksi lain bagi para pelaku tindak pidana perjudian seperti denda dan sanksi sosial.
ASPEK HUKUM PERCERAIAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM Dini Ramdania
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 19 No 1 (2020): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XIX:1:2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v19i1.81

Abstract

Perkawinan adalah merupakan suatu hal yang sakral yang hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Semua orang menginginkan suatu perkawinan yang sakinah mawadah dan warahmah sampai ajal memisahkannya, tetapi tidak sedikit pasangan yang mengalami kegagalan dalam perkawinannya. banyak hal yang menjadi penyebab dalam gagalnya perkawinan seperti masalah ekonomi, adanya perbedaan pendapat, tidak punya anak/keturunan dan masalah lainnya yang dapat menjadi penyebab perceraian terjadi. Di Pengadilan Agama Kota Bandung sendiri ternyata tingkat perceraian sangat tinggi dan 90 % perkara yang masuk ke PA Bandung adalah perceraian dan 60 % adalah karena cerai gugat dimana istri yang menggugat untuk diceraikan dan sebagian besar dari gugart cerai tersebut adalah karena masalah ekonomi. Padahal pemerintah telah mengupayakan untuk menekan tingkat perceraian salah satunya adalah dengan besarnya biaya perceraian dibandingkan dengan biaya perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah dengan baik mengatur syarat dari perkawinan agar terciptanya perkawinan yang sakinah mawadah dan warahmah tetapi pada kenyataannya tetap saja tingkat perceraian tinggi apakah akibat dari tren gaya hidup atau telah ada perubahan tatanan hidup di masyarakat.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMBELAAN DARURAT (NOODWEER) BERDASARKAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Dini Ramdania
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 5 (2021): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XX:5:2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v20i5.137

Abstract

Kejahatan saat ini semakin marak apalagi sejak pandemi melanda, dimana tingkat pengangguran yang semakin meningkat dan juga semakin tingginya kemiskinan di negara ini. Kejahatan yang paling dominan adalah kejahatan dalam bidang ekonomi yang sering disebut juga sebagai economic criminality atau kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembegalan dan sebagainya. Dan karena kejahatan ini menyangkut harta perseorangan maka secara otomatis si pemilik barang atau petugas keamanan yang bertugas menjaga barang akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan barang miliknya tersebut sehingga sering kali terjadi perlawanan yang menyebabkan si pelaku terbunuh oleh si pemilik barang, dimana si pemilik barang melakukan pembelaan diri (noodweer), Noodweer adalah merupakan salah satu alasan yang dapat membebaskan si tersangka dari jerat hukuman pidana , tetapi sayangnya tidak semua tindakan noodweer tersebut dapat membebaskan si tersangka, dalam beberapa kasus tersangka yang notabene membela diri dari tindak kejahatan tetapi malah dihukum.
Enforcement of Law Against Understanding Product Businesses and Fertilizer Districts in the Framework of Realizing Food Security Ramdania, Dini; Setiadi, Edi; Herniarti, Dini Dewi
Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i1.19063

Abstract

Fertilizer is an important element in agriculture besides seeds and water, so the state then stipulates SNI obligations for fertilizer products to make agricultural products a success and also to protect the nutrients contained in the soil so that they are not damaged. But in reality, it is often found in the field that there are certain parties who produce and distribute non-SNI fertilizers for personal gain. In fact, fertilizers that do not have SNI with unclear content will cause damage to the soil and recovery will take a long time. Unfortunately, criminal acts of product and distribution of non-SNI fertilizer continue to occur in different locations, as if there is no deterrent effect on the perpetrators because in several cases the production and distribution of non-SNI fertilizer only reaches the level of investigation due to lack of experts from the Ministry of Agriculture. Law no. 20 of 2014 concerning standardization and conformity assessment and other laws regulate them but are difficult to implement in the field because there must be coordination between institutions.
The Principle Freedom of Contract In Share Repurchase Agreement (Repo) Transactions In The Capital Market Dasuki Suhardini, Eni; Ramdania, Dini
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.707

Abstract

Transactions involving share repurchase agreements (repo) are one way for issuers to raise more money in order to boost the productivity of their businesses. The repo agreement, which is binding on both parties, is built on the idea of contract freedom. Even though the OJK has established repo transaction guidelines for financial service institutions, there are still some parties who don't carry out their commitments in accordance with what has been previously agreed upon in practice. The model for managing share repo transactions offers a sense of justice for shareholders, repo holders, and third parties. The obligations of repo holders in the event that the repo shares are sold to third parties. A normative-juridical approach is used to solve these issues, with the specification of analytical-descriptive research that examines facts and the implementation of repo transactions based on the provisions of the capital market laws and regulations. This research is supported by primary and secondary data obtained through document studies and interviews, which are then analyzed with kualitatif-juridical techniques. Based on the result of the research, it is possible to say that, although there are still some parties in practice who fail to uphold their obligations, the principle of freedom of contract has essentially been implemented for parties in share repo transactions between issuers in accordance with  the Civil Code and POJK; If the shares repoed to him are transferred to a third party before maturity, the share repo holder is subject to civil liability to the owner or a third party.  
Law Enforcement Against Perpetrators of Imported Clothing Smuggling as an Economic Crime to Enhance the National Economy Ramdania, Dini; Setiadi, Edi; Heniarti, Dini Dewi; Ifeanyi M. Nwokeocha; Anurag Hazarika
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.7113

Abstract

Smuggling at present has reached an alarming level, no longer merely constituting an economic offense but amounting to an economic crime. The smuggling of goods, particularly textiles, has caused significant losses and adversely affected the national economy. The state’s response in establishing a special task force to address smuggling has, in practice, been unable to eradicate the influx of smuggled goods in a comprehensive manner. Measures undertaken thus far have proven inadequate in resolving the problem. The sanctions provided under Law No. 17 of 2006 on Customs, in the form of criminal penalties and/or fines, are considered insufficient if the objective is to recover the losses suffered by the state, both in terms of taxation and other economic consequences. In reality, such sanctions have failed to create a deterrent effect, leaving the state in a position of continual loss.
Co-Authors Anurag Hazarika Dini Dewi Heniarti Edi Setiadi Herniarti, Dini Dewi Ifeanyi M. NWOKEOCHA Suhardini, Eni Dasuki