Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TAKE OVER KREDIT PERUMAHAN DIBAWAH TANGAN (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN.Kwg) Merliana Dewi; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 9 (2024): Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering melibatkan pengalihan hak melalui perjanjian take over kredit di bawah tangan, tanpa sepengetahuan bank dan tidak mengikuti prosedur resmi. Studi ini mengkaji kepastian hukum atas pelaksanaan take over kredit di bawah tangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PN.Kwg. Dengan pendekatan Yuridis Normatif, penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Karawang memberikan kepastian hukum kepada penggugat sebagai pembeli beritikad baik. Hakim menyatakan tergugat wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata karena tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan.
Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi (Porcine) Tanpa Label yang Jelas) Indah Rahmalia; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 2 (2025): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i2.1706

Abstract

The discovery of nine children's food products containing pork (porcine) by BPJPH and BPOM in April 2025 raised public concern, especially since seven of them had halal certification. This study examines the role of BPJPH in protecting consumer rights under Law Number 8 of 1999, focusing on cases of ingredient falsification. Using a normative juridical approach and case study method, the findings reveal weak post-market surveillance by related agencies, resulting in significant spiritual and material losses for Muslim consumers. The study highlights the urgent need for more effective preventive, repressive, and coordinative measures to uphold consumer protection and halal assurance.