Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Jurnal Komunikasi Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI PROGRESIF: Jurnal Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Journal of Law, Poliitic and Humanities AJCD
Amalia Diamantina
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN DI INDONESIA Rinaldo, Ilham; Diamantina, Amalia; Soemarmi, Amiek
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.713 KB)

Abstract

Kekayaan sumber daya alam perikanan dan kelautan yang dimiliki Negara Indonesia merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri. Sudah seharusnya Negara mampu mengelola dan memanfaatkannya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.  Penelitian ini dibatasi 3 rumusan masalah yaitu: Bagaimana perkembangan pengaturan pengawas perikanan?, Bagaimana pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan?, dan Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah Pengawas Perikanan pertama kali diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengawas Perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.  Hambatan yang dihadapi oleh Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan di Indonesia adalah kurangnya armada Kapal Pengawas Perikanan , kurangnya sumber daya manusia yang memadai, kurangnya efek jera yang ditimbulkan kepada para pelaku tindak pidana perikanan, serta kurangnya partisipasi dari kesadaran negara lain dalam memerangi Illegal Fishing.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA DALAM PENINGKATAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Zia, Nur Khaleda; Diamantina, Amalia; Pinilih, Sekar anggun Gading
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.553 KB)

Abstract

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten yang telah melaksanakan progam STBM berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Buruknya perilaku masyarakat bidang sanitasi akan berdampak negatif di kehidupan dengan meningkatnya jumlah kejadian diare. Dengan dasar itulah penulis ingin mengkaji Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam peningkatan STBM dan kendala yang dihadapi beserta solusinya Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, dari sinilah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dilaksanakan. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang diperlukan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal serta wawancara yang sifatnya mengklarifikasi kebenaran data yang diperoleh dari sumber pustaka. Analisis data yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terkait STBM yaitu sosialisasi STBM, pelatihan pemicuan STBM, advokasi peningkatan STBM, Orientasi STBM, Promosi Perubahan Perilaku STBM, Verifikasi, Deklarasi Desa ODF, monitoring dan evaluasi. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara meliputi kesadaran partisipasi dan pendidikan masyarakat yang sangat rendah, komitmen kebijakan Kepala Desa, minimnya dana pembuatan jamban.  
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU LAMPUNG Karomi, M. Paiton Abi; Indarja, Indarja; Diamantina, Amalia
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1101.784 KB)

Abstract

Dalam menjalankan pembangunan, Indonesia tidak hanya menjalin kerjasama dengan negara-negara sahabat, namun juga memaksimalkan potensi dalam negeri. Indonesia untuk memaksimalkan potensi dalam negeri, pernah menerapkan sistem pembangunan yang berpusat pada pemerintah pusat (sentralistik). Sistem negara ini memiliki kelemahan dimana tidak mampu menciptakan ekonomi negara yang merata, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Penilitian ini bertujuan untuk menganilis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung, Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanan tugas dan wewenang dalam rangka pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung, dan solusi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk mengatasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung.Hasil Penilitan melakukan intensifikasi Pajak Daerah dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi Pajak Daerah, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restruksisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan pada akhirnya akan mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI RAWAPENING Alvianto, Andika Bagus; Hardjanto, Untung Sri; Diamantina, Amalia
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.42434

Abstract

Rawapening adalah suatu wilayah perairan yang sangat luas di Kabupaten Semarang dengan luas mencapai 2.670 hektar, yang mengandung potensi sumber daya ikan yang sangat besar. Potensi yang berada di Rawapening ini dapat dimanfaatkan oleh nelayan dan petani ikan di dalam kegiatan penangkapan dan budidaya ikan. Pengelolaan sumber daya ikan di Rawapening diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening. Penelitian ini bertujuan memaparkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini yakni deksriptif analitis dan preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan penelusuran kepustakaan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan sumber daya ikan di Rawapening masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001.
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN Nurhadi, Amalia; Diamantina, Amalia; Indarja, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43526

Abstract

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang besar di bidang kelautan dan perikanan. Keberadaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di wilayah tersebut. Permasalahan yang  kerap timbul dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mengelola pelabuhan perikanan serta adanya ketegangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akibat ketidakselarasan kebijakan yang berlaku di tingkat nasional dengan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data yang menjadi fokus penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara guna mendukung validitas dan ketepatan data. Untuk menganalisis temuan, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan telah mengalami perkembangan, terutama terkait asal penugasan dan ruang lingkup tugas pembantuan. Permen KP No. 41 Tahun 2021 lebih fleksibel dan fokus pada kegiatan fisik, sedangkan Permen KP No. 3 Tahun 2023 lebih spesifik dan berbasis pada jenis urusan pemerintahan. Pelaksanaan tugas pembantuan pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah didasarkan pada Perda Provinsi Jateng No. 1 Tahun 2013 dan PP No. 27 Tahun 2021. Namun, belum dilaksanakan dengan baik, karena Dinas hanya mengelola sebagian pelabuhan yang sudah diserahkan oleh Daerah Kabupaten/Kota kepada Daerah Provinsi. Hal ini disebabkan oleh perubahan kewenangan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi, yang belum sepenuhnya diikuti oleh semua Daerah Kabupaten/Kota. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan sehingga menimbulkan potensi penyimpangan hukum. Hambatan utama juga muncul dalam keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, yang diatasi melalui pendekatan strategis seperti penggunaan dana anggaran dari pusat dan APBD serta pelatihan bagi staf di pelabuhan perikanan untuk menangani kekurangan sumber daya manusia.
TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK DASAR ORANG ASLI PAPUA DI MANOKWARI W. Lesnussa, Andreas Manuel; Diamantina, Amalia; Pinilih, Sekar Anggun Gading
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.42124

Abstract

AbstrakLembaga Majelis Rakyat Papua Barat merupakan representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Tujuan dilakukannya Penulisan Hukum ini adalah guna mengetahui pelaksanaan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua oleh lembaga Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari dan faktor pendukung serta penghambat dalam upaya perlindungan hak-hak dasar tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan. Sebagai pelengkap bahan hukum dilakukan dengan wawacara, yang kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir secara deduktif. Hasil dari pembahasan pelaksanaan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua oleh lembaga Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari adalah berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2012, dalam rangka perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua di berbagai bidang kehidupan yang meliputi menfasilitasi aspirasi OAP, bidang politik, bidang sosial, budaya dan sejarah, bidang kesehatan, bidang ekonomi serta bidang pendidikan. Faktor penghambat, sebagai berikut: Kendala Majelis Rakyat Papua Barat sebagai Representasi Kultural Orang Asli Papua; Kendala Hukum; dan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua. Faktor pendukung, yaitu: Hadirnya Otonomi Khusus dan Lembaga Majelis Rakyat Papua, Pemberlakuan Affirmative action dan Hubungan MRPB dengan Lembaga lainnya.Kata Kunci: Pelaksanaan MRPB, Perlindungan Hak-Hak Dasar, Orang Asli Papua.                                            AbstractThe West Papua People's Assembly institution is a cultural representation of indigenous Papuans, which has certain powers in the context of protecting the rights of indigenous Papuans in West Papua Province based on respect for customs and culture, empowering women, and strengthening religious harmony. The purpose of this Legal Writing is to find out the implementation of the protection of the basic rights of Indigenous Papuans by the West Papua People's Assembly institution in Manokwari and the supporting and inhibiting factors in efforts to protect these basic rights. The method used in this research is a normative juridical approach with descriptive research specifications. Types and sources of secondary data through literature study. As a complement to legal materials, interviews are conducted, which are then analyzed using deductive thinking methods. The results of the discussion of the implementation of the protection of the basic rights of Indigenous Papuans by the West Papua People's Assembly institution in Manokwari are based on the Special Regional Regulation of West Papua Province Number 6 of 2012, in the context of protecting the basic rights of Indigenous Papuans in various fields of life which include facilitating OAP aspirations, the political field, the social, cultural and historical fields, the health sector, the economic sector and the education sector. The inhibiting factors are as follows: Constraints on the West Papuan People's Assembly as Cultural Representation of Indigenous Papuans; Legal Constraints; and Quality of Papuan Human Resources. Supporting factors, namely: The presence of Special Autonomy and the Papuan People's Assembly Institution, Affirmative action and MRPB's relationship with other institutions. Keywords: Implementation of MRPB, Protection of Basic Rights, Indigenous Papuans.
PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Nufus, Ahmad Fahriza Ilun; Herawati, Ratna; Diamantina, Amalia
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43829

Abstract

Kebijakan yang dibuat oleh DPR mengenai presidential threshold yang merupakan salah satu bentuk dari open legal policy, oleh MK seharusnya dapat diubah, akan tetapi oleh MK ketentuan tersebut tidak diubah dan masih menjadi problematika dalam Pemilu di Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kriteria pembentukan kebijakan hukum terbuka dalam Pemilu di Indonesia, serta menganalisis kesesuaian penerapan presidential threshold dengan kriteria kebijakan hukum terbuka dalam Pemilu di Indonesia. Jenis penulisan ini deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif. Hasil dalam penulisan ini yaitu berdasarkan putusan MK No. 86/PUU-X/2012 bahwa pembentuk UU dalam menggunakan open legal policy tidak dapat dijalankan sebebas-bebasnya dan harus memenuhi beberapa kriteria dalam membuat kebijakan hukum terbuka. Selain itu dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bukan merupakan suatu kebijakan hukum terbuka karena dianggap tidak sesuai dengan norma dasar yang menambahkan pembatasan baru yang tidak ada dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.
Co-Authors Alvianto, Andika Bagus Amiek Soemarmi Anggun, Sekar Edy Kurniawan, Erwin Hidayat Fifiana Wisnaeni Hardiyanti, Marzellina Hardjanto, Untung Sri Indarja, Indarja Isnaini, Syamsudin Kadek Cahya Susila Wibawa Karomi, M. Paiton Abi Luthfi Hafidz Rafsanjani Mu'ammar, Thoyyib Ninage, Mega Bintang Nufus, Ahmad Fahriza Ilun Nur Fasha, Moch Gandi Nurhadi, Amalia Prayitno, Immanuella Christin Ratna Herawati Retno Saraswati Rinaldo, Ilham Sekar Anggun Gading Pinilih, Sekar Anggun Syamsudin Isnaini W. Lesnussa, Andreas Manuel Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya Zia, Nur Khaleda