Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pemahaman dan Partisipasi Mengenai Transparansi Informasi Publik di Kabupaten Lebak Dimyati, Idi
Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 9, No 1 (2012)
Publisher : Jurnal Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.538 KB)

Abstract

Abstract: The transparency of public information is one of important elements to embody good governance. The commission for transparency and participation (KTP) at Lebak, Banten Provincial government, has empowered people to create transparency of public information. This qualitative research with case studies reveals the community empowerment model made by KTP. The result shows a model of people empowerment characterised by structural approach and cultural approach. The structural approach is embodied in the formation of Citizens Information Centre (PIW), whilts the cultural approach is represented in the arrangement of a Coffee Morning programme, a public consultation and socialization regarding the transparency of public information as citizen’s rights.Abstrak: Transparansi informasi publik merupakan elemen penting untuk mewujudkan good governance. Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah memberdayakan masyarakatnya guna menciptakan transparansi informasi publik. Penelitian kualitatif dengan studi kasus ini mengungkap model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KTP. Hasil penelitian memperlihatkan model pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural dilakukan dengan membentuk Pusat Informasi Warga (PIW) di seluruh Kecamatan. Sedangkan pendekatan kultural ditempuh dengan menggelar coffee morning serta mengadakan konsultasi publik dan sosialisasi terkait transparansi informasi publik yang menjadi hakwarga negara.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pemahaman dan Partisipasi Mengenai Transparansi Informasi Publik di Kabupaten Lebak Dimyati, Idi
Jurnal ILMU KOMUNIKASI Vol 9, No 1 (2012)
Publisher : FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.538 KB) | DOI: 10.24002/jik.v9i1.184

Abstract

Abstract: The transparency of public information is one of important elements to embody good governance. The commission for transparency and participation (KTP) at Lebak, Banten Provincial government, has empowered people to create transparency of public information. This qualitative research with case studies reveals the community empowerment model made by KTP. The result shows a model of people empowerment characterised by structural approach and cultural approach. The structural approach is embodied in the formation of Citizens Information Centre (PIW), whilts the cultural approach is represented in the arrangement of a Coffee Morning programme, a public consultation and socialization regarding the transparency of public information as citizen’s rights.Abstrak: Transparansi informasi publik merupakan elemen penting untuk mewujudkan good governance. Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah memberdayakan masyarakatnya guna menciptakan transparansi informasi publik. Penelitian kualitatif dengan studi kasus ini mengungkap model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KTP. Hasil penelitian memperlihatkan model pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural dilakukan dengan membentuk Pusat Informasi Warga (PIW) di seluruh Kecamatan. Sedangkan pendekatan kultural ditempuh dengan menggelar coffee morning serta mengadakan konsultasi publik dan sosialisasi terkait transparansi informasi publik yang menjadi hakwarga negara.
PANDANGAN KELOMPOK MOTOR HONDA PARUNG SERAB CLUB TENTANG LATAR KONSEP DIRI REMAJA TERKAIT PERILAKU SEKS BEBAS Suryanto Suryanto; Idi Dimyati
Jurnal Riset Komunikasi Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jrk.v10i1.6017

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan kelompok motor Honda Parung Serab Club (HPSC) tentang latar konsep diri remaja terkait perilaku seks bebas di Kota Tangerang Provinsi Banten. Metode penelitian menggunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada informan, yakni anggota kelompok motor HPSC. Analisis data menggunakan teori Interaksi Simbolis, yang meliputi komponen pengetahuan atau dasar berfikir, konsep diri atau peneguhan jatidiri dan respon masyarakat terkait perilaku seks bebas yang dilakukan oleh remaja. Hasil penelitian diketahui bahwa pada remaja yang berperilaku seks bebas cenderung lemah. Perilaku seks bebas lebih besar peluangnya terjadi jika pengetahuan pada remaja tersebut tidak dibentuk melalui pendidikan mengenai seks bebas baik di lingkungan keluarga dan sekolah dan keyakinan remaja dalam hal beragama, konsep diri dibentuk dari sumber informasi yang tidak terarah melalui situs porno di internet, interaksi remaja cenderung dengan orang yang pernah melakukan seks bebas sehingga mempengaruhi sikapnya untuk mencontoh perilaku seks bebas itu, respon masyarakat yang cenderung apatis akhirnya memperbesar kesempatan remaja untuk berperilaku seks bebas serta adanya perubahan budaya akibat mobilitas penduduk. Kata Kunci : Kelompok Motor Honda Parung Serab Club, Latar Konsep Diri Remaja, Perilaku Seks Bebas.
Adopsi Inovasi Program Keluarga Berencana oleh Akseptor dari Komunitas Adat Terpencil Baduy diKecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Ahmad Sihabudin; Burhanudin Mutjaba; Idi Dimyati
Jurnal Penyuluhan Vol. 14 No. 1 (2018): Jurnal Penyuluhan
Publisher : Department of Communication and Community Development Sciences and PAPPI (Perhimpunan Ahli Penyuluh Pertanian Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.521 KB) | DOI: 10.25015/penyuluhan.v14i1.15620

Abstract

Adanya trend peningkatan akseptor Keluarga Berencana (KB) pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) Baduy Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten. Data menunjukkan Tahun 2006 Akseptor KB di Baduy Luar berjumlah 647 peserta, per bulan Pebruari 2014 jumlah akseptor KB Baduy Luar 1403 peserta, dan akseptor di Baduy dalam 16 peserta. Selain itu ada variasi penggunaan alat kontrasepsi yang dipakai, pada masa awal KAT Baduy menerima konsep KB kebanyakan mereka menggunakan implant. Dari gejala tersebut penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk mengetahui jenis dan ciri inovasi KB, saluran atau media apa dalam penyebaran KB; faktor-faktor karakteristik adopter apa saja yang mempengaruhi penerimaan KB. Metode penelitian yang digunakan adalah Survai explanasi. Jumlah sample penelitian sebanyak 100 orang. analisis dengan menggunakan distribusi frekuensi, dan untuk mengetahui hubungan antar peubah dilakukan analisis korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkanUsia responden sebenarnya relatif terdistribusi mulai umur 13 sampai 45 tahun, paling banyak adalah usia 18-25 tahun. Jumlah putra yang dimiliki paling dominan antara 2 anak dan 4 anak.Jenis Pekerjaan responden sebagian besar adalah penenun kain. Jarak rumah tempat tinggal responden  ke klinik kesehatan sebagian besar berjarak 2 jam perjalanan kaki ke klinik. Jenis alat KB (kontrasepsi) mayoritas perempuan Baduy Luar menggunakan suntik. Masa lama telah ber-KB, sebagian besar 1-3 Tahun, ada juga sudah 7-9 tahun  dan yang lebih dari 10 tahun ber-KB ternayata cukup besar. Lama memutuskan ikut KB sebagian besar yakni 6 bulan. Saat awal ber KB mayoritas alat kontrasepsi yang merteka pilih dengan cara suntik. Alasan  ber-KB jawaban yang paling banyak disebut adalah demi menjarangkan anak. Diperlukan pengembangan strategi agar perubahan terencana dapat dilakukan untuk lebih memenuhi kebutuhan akan keluarga berencana masyarakat adat baduy. Terdapat korelasi yang positif antara karakteristik akseptor KB dengan efektifitas penerimaan inovasi.Korelasi antara sistem sosial dengan efektifitas penerimaan inovasi bernilai negatif atau hampir tanpa pengaruh.Korelasi antara jenis saluran komunikasi dengan efektifitas penerimaan inovasi mempunyai hubungan yang cukup kuat.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pemahaman dan Partisipasi Mengenai Transparansi Informasi Publik di Kabupaten Lebak Idi Dimyati
Jurnal ILMU KOMUNIKASI Vol. 9 No. 1 (2012)
Publisher : FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.538 KB) | DOI: 10.24002/jik.v9i1.184

Abstract

Abstract: The transparency of public information is one of important elements to embody good governance. The commission for transparency and participation (KTP) at Lebak, Banten Provincial government, has empowered people to create transparency of public information. This qualitative research with case studies reveals the community empowerment model made by KTP. The result shows a model of people empowerment characterised by structural approach and cultural approach. The structural approach is embodied in the formation of Citizens Information Centre (PIW), whilts the cultural approach is represented in the arrangement of a Coffee Morning programme, a public consultation and socialization regarding the transparency of public information as citizen’s rights.Abstrak: Transparansi informasi publik merupakan elemen penting untuk mewujudkan good governance. Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah memberdayakan masyarakatnya guna menciptakan transparansi informasi publik. Penelitian kualitatif dengan studi kasus ini mengungkap model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KTP. Hasil penelitian memperlihatkan model pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural dilakukan dengan membentuk Pusat Informasi Warga (PIW) di seluruh Kecamatan. Sedangkan pendekatan kultural ditempuh dengan menggelar coffee morning serta mengadakan konsultasi publik dan sosialisasi terkait transparansi informasi publik yang menjadi hakwarga negara.
Verbal and Nonverbal Communication of Presidential and Vice-Presidential Candidates During the Third and Fourth Debates of the 2024 Election: A Semiotic Analysis by Charles Sanders Peirce Alfiah, Alfiah; Mukhroman, Iman; Dimyati, Idi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2024): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i1.1751

Abstract

As presidential and vice-presidential candidates seek to capture public attention and understanding, they often employ innovative and creative methods. Both verbal and nonverbal messaging play a crucial role in this process. Therefore, understanding the verbal and nonverbal communication of a potential national leader is essential to prevent future misunderstandings. This study aims to analyze the political verbal and nonverbal communication of presidential (capres) and vice-presidential (cawapres) candidates during the third and fourth debates of the 2024 election using Charles Sanders Peirce's semiotic analysis. The primary focus of this research is to understand how the concepts of Sign, Object, and Interpretant are used by the candidates to convey their political messages during the debates. The methodology employed is qualitative, utilizing a semiotic analysis approach, which allows the researcher to elucidate the meanings behind the signs and symbols used in political communication. The study finds that the use of certain symbols significantly influences voter perceptions of the candidates. Additionally, the research highlights that signs play a critical role in the effectiveness of political communication, where gestures, facial expressions, and body language enhance the candidates' appeal and credibility in the eyes of the voters. These findings are expected to contribute to the development of more effective political communication strategies in future election campaigns.
Propaganda Ancaman Politik Identitas dalam Teks Pidato Jokowi Imamul Huda, Ridwan; Dimyati, Idi; Muldi, Ail
Komuniti : Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi Vol. 17 No. 1 (2025): Komuniti : Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi, Maret 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/komuniti.v17i1.7304

Abstract

Dalam kajian wacana, sebuah teks tidaklah netral dan steril karena memuat nilai-nilai yang diwujudkan melalui pemilihan kosakata. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap propaganda ancaman politik identitas pada teks pidato Jokowi. Data penelitian diambil dari www.setkab.go.id tentang pidato Presiden pada tahun 2020 -2023. Penelitian menggunakan analisis wacana kritis dengan pendekatan Fairclough yang membagi analisis ke dalam tiga lapis; analisis teks, analisis discourse practice dan social practice. Berdasarkan hasil penelitian selama 2020 - 2023 terdapat sebelas teks pidato Jokowi yang memuat wacana politik identitas. Dalam analisis teks, propaganda Jokowi terlihat lewat adanya name calling melalui penggunaan majas metonimia untuk politik identitas berupa politisasi SARA dan politisasi agama. Dalam analisis praktik wacana (discourse practice), propaganda terlihat dari adanya ikatan pisikologis sebagai partai koalisi pemerintah bagi PPP dan PAN untuk bersikap yang sama dengan Jokowi meskipun keduanya merupakan partai berlandaskan identitas agama (Islam). Terlihat juga adanya keseragaman pandangan para penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum dengan Jokowi. Dalam analisis social practice, menunjukan bahwa propaganda saat ini yang melekatkan politik identitas sebagai politisasi SARA dan agama, telah berhasil memisahkan politik identitas dari politik perjuangan kaum minoritas atas hegemoni mayoritas serta berhasil menutupi bentuk-bentuk lain dari politik identitas   In discourse studies, a text is not neutral from the author's or speaker's values, which are realized in the choice of vocabulary. This study aims to reveal the propaganda of the threat of identity politics in the text of Jokowi's speech. The research data was taken from www.setkab.go.id about the President's speech in 2020-2023. The research uses critical discourse analysis with Fairclough's approach, which divides the analysis into three levels: text analysis, discourse practice analysis, and social practice. Based on the results of the study during 2020-2023, there were eleven texts of Jokowi's speeches that contained identity politics discourse. In the textual analysis, Jokowi's propaganda can be seen through name calling through the use of metonymy for identity politics in the form of SARA and religious politicization. In the analysis of discourse practice, propaganda is seen from the existence of psychological ties as a government coalition party for PPP and PAN to behave the same as Jokowi even though both are parties based on religious identity (Islam). There is also uniformity in the views of institutions under President Jokowi. The social practice analysis shows that the current propaganda that attaches identity politics as the politicization of SARA and religion has succeeded in separating identity politics from the politics of minority struggle against majority hegemony and has succeeded in covering other forms of identity politics.
Radar Banten's Strategy in Facing the Era of Media Digitalization Ramadhan, Aditya; Dimyati, Idi; Yusanto, Yoki; Muldi, Ail; Kurniawati, Rd Nia Kania
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 5 Nomor 1, Maret 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v5i1.2366

Abstract

Newspaper readers continue to decline and slowly shift to using digital media platforms to obtain information. This happens along with the development of information technology where many online media, social media and so on have emerged. The task and challenge of the print media is to expand its presence into the realm of new media, while continuing to guard the accuracy, credibility and trust that have been the hallmarks of mainstream media. The proliferation of the internet, which is increasingly accessible, has made the media convergence movement grow in particular. Media convergence also occurs in Radar Banten as one of the media that exists in the national arena. This research aims to find out the strategy of Radar Banten Daily to transform itself towards media convergence. The study, which is a qualitative research adopting a constructive paradigm, collected data through interviews and literature review. This research investigates the application of media convergence concept by Radar Banten in facing modern media transformation. Three convergence models, namely newsroom convergence, news gathering convergence, and content convergence, are analyzed as an effort to unify media operations through a holistic approach. The result of the research shows that the 3M strategy (multimedia, multichannel, multiplatform) allows Radar Banten to increase its content coverage, create inter-platform synergy, and strengthen their position in the midst of technological development. The editorial work pattern underwent significant changes, with projection meetings conducted online and deadline adjustments to support online and social media. Overall, this research concludes that Radar Banten is progressively adapting and innovating to stay relevant amidst mass media changes. The continuity of this effort is the key to their success in facing the dynamics of modern media.
Acceptance Model for Family Planning Program in Baduy’s Remote Indigenous Community in Leuwidamar District, Lebak Banten Dimyati, Idi; Sihabudin, Ahmad; Tobing, Melati Mediana
International Journal of Social and Management Studies Vol. 3 No. 6 (2022): International Journal of Social and Management Studies (IJOSMAS)
Publisher : IJOSMAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5555/ijosmas.v3i6.246

Abstract

In the beginning, Baduy’s Remote Indigenous Community (KAT Baduy) received the family planning program, they were generally using implants then changed to pill contraceptives. Currently, almost all family planning acceptors in Baduy use injectable contraception. Based on this phenomenon, this research examined what channels or media play a role in the spread of family planning and how it relates to the effectiveness of their innovation acceptance in the Baduy community. The research method is an explanatory survey using frequency distribution analysis, with Spearman correlation analysis to determine the relationship between variables. The results show all communication channels or reference sources of information from respondents who obtain information about Family Planning (KB). With 200 samples from 1528 family planning acceptors in KAT Baduy (1503 family planning acceptors in Outer Baduy and 25 family planning acceptors in Inner Baduy), most of the respondents received information about family planning from their relatives or neighbors. Only 22% of respondents admitted that health workers or midwives were their sources of family planning information. Posyandu cadres were a source of family planning information for 21% of respondents. Village officials which are customary leaders or kakolot adat are only mentioned by 7% of respondents as a source of family planning information. The remaining 1% have received family planning information from other sources such as friends or the media. The majority of respondents stated that their decision to take family planning or accept the concept of family planning was only about 6 months. In a conclusion, the relationship between the type of communication channel and the effectiveness of innovation acceptance has a positive and "quite strong" relationship. For recommendation, this research suggests to health worker from Cisimeut Health Center keep their internal task of providing health services and assistance to Baduy residents in Kanekes Village, though there are challenges from external parties which builds overlapping and miscoordination health services with several social actions and health volunteers from outside Baduy.
Moral Pluralism in Debus Performing Arts: Phenomenological Analysis of Cultural Communication in Banten Idi Dimyati; Sihabudin, Ahmad; Tobing, Melati Mediana
Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Vol. 10 No. 2 (2025): December 2025 - Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia
Publisher : Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/jkiski.v10i2.1379

Abstract

The Debus performing art of Banten, which has existed since the Sultanate era, now faces complex challenges. On one hand, there are issues of preserving traditional values, while on the other there is the pressure of modernization. Moreover, Debus, which is often associated with magical elements, frequently triggers negative stigmas, whereas the moral pluralism inherent within has not been thoroughly explored. This problem is the focus of the current study. This research applies a qualitative phenomenological approach through participatory observation of Debus performances, in-depth interviews with 10 informants (Debus artists), focus group discussions, and literature studies. Data analysis employs Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). The findings show that Debus artists construct the meaning of moral pluralism through the integration of Islamic spiritual values, cultural resilience, and symbolic negotiation. These findings are consistent with Mead's theory of symbolic interactionism and Rawls's moral pluralism theory regarding the coexistence of values in multicultural societies. Negative stigma against Debus mostly stems from a gap in understanding (stock of knowledge) between the artists and the public. The study concludes that Debus represents a unique model of moral pluralism through dynamic and complex practices of cultural communication. Public education and progressive cultural policy are required to reduce stigma and support its preservation as Indonesian cultural heritage.