Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

PROGRAM REVITALISASI SUNGAI CITARUM; SEBUAH ANALISIS STRENGTH, WEAKNESS, ADVOCATES, ADVESARIES (SWAA) Erianti, Dissa; Djelantik, Sukawarsini
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i1.209

Abstract

Sungai Citarum yang terpanjang dan terbesar di Jawa Barat, dijuluki sungai yang paling tercemar sedunia. Pencemaran lingkungan terjadi sejak akhir 1980-an, ketika industrialisasi berlangsung pesat, mengakibatkan penumpukan limbah buangan pabrik yang tidak dikelola secara profesional. Berbagai program perbaikan tidak membawa hasil karena tidak didukung perubahan perilaku masyarakat. Meskipun berbagai program telah dijalankan, tidak membawa hasil nyata. Tulisan ini bertujuan menganalisis peran pemerintah, non-pemerintah dan publik melalui pendekatan SWAA (Strength, Weakness,Advocates, Adversaries), atau kekuatan, kelemahan, advokasi dan ancaman. Belum ada penelitian terkait pencemaran lingkungan yang menganalisis dari empat aspek tersebut, sehingga tulisan ini akan berkontribusi untuk lebih memahami kompleksitas masalah dari sudut pandang pemerintah dan pihak- pihak swasta sebagai pemangku kepentingan. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah dan anggota masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran sungai lebih banyak disebabkan tingginya factor kelemahan (weakness), berupa kurangnya koordinasi dan kerjasama antar para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sungai. Implikasi dari penelitian ini, dari segi praktis adalah sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pengelolaan program pengelolaan lingkungan yang lebih berhasil dan berdampak langsung. Sedangkan dari aspek teoritis adalah sebagai contoh dari implementasi dari pendekatan SWAA dalam kebijakan publik.
REGIONAL COOPERATION AND LEGAL PROTECTION TO INDONESIAN WOMEN MIGRANT WORKER Djelantik, Sukawarsini
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (638.071 KB)

Abstract

The increasing number of Indonesian women migrant workers (IWMWs) started since 1997, and remain high after the global financial crisis in 2008. The impact for Indonesian economy is quite significant in terms of social and economy. Unemployment rate increased significantly as well as number of people living below poverty line. Social and family relations changed as women forced to work in public sectors to support family economy. Domestic job scarcity turned thousands of Indonesian women as family bread winner by working overseas. The above push factors are combines by increasing demands of IWMWs in the newly industrialized countries in Southeast Asia, especially Singapore and Malaysia. Geographic and cultural proximity also become reasons both countries are favorite destination to IMWs. As IMWs are mostly uneducated, so they left with no or little choices rather than working as domestic servant or other low income jobs known as 4D’s jobs (dirty, dangerous, difficult, demeaning) under poor working conditions. These marginal conditions were the result of weak bargaining position especially compared to other nationality, such as the Filipinos. Marginality also led to the emergence of the issue related to the violation of human and worker rights. To solve the problems, ASEAN countries need to cooperate and to build a solid legal system to protect IWMWs. The conflicting interests within ASEAN member countries between the receiving (Singapore, Malaysia) and sending (Indonesia, The Philippines, Thailand) have prevented the regional organization to produce binding legal products to protect its migrant workers. This research will answer questions: “what are solutions to increase IWMWs bargaining position in regional work force?” Other question would be: “How ASEAN solve regional news related migration issue”.
Kerjasama Global Menangani The “Great Lockdown”; Pendekatan Diplomasi Multijalur Sukawarsini Djelantik
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 2020: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.682 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v0i0.3869.113-120

Abstract

Tahun 2020 dunia menghadapi bencana pandemi global Covid-19 dan krisis kesehatan terbesar sejak Perang Dunia ke 2. Untuk mengatasi penyebaran wabah, hampir seluruh dunia menerapkan kebijakan “lockdown” atau penutupan negara atau kota dari migrasi termasuk pembatasan masuknya barang dan jasa. Krisis kesehatan mengakibatkan terhentinya aktivitas sosial, budaya, keagamaan, pendidikan, bisnis, dll, yang mempengaruhi perekonomian nasional secara signifikan. Untuk mencapai tujuan bersama mengatasi Covid-19, sangat diperlukan kerjasama internasional. Dunia dapat mengatasi krisis ini melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang berfokus mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan penyebaran Covid-19. Untuk mengatasi isu keuangan global, kerjasama dapat dilakukan melalui Organisasi keuangan dunia termasuk G-20, yang merupakan kelompok negara-negara yang memiliki perekonomian kuat dan berpengaruh signifikan dalam skala global. Sayangnya kerjasama yang diharapkan belum sepenuhnya berhasil, diakibatkan perbedaan kepentingan, kurangnya koordinasi dan komunikasi diantara negara-negara anggota. Tidak ada satu negarapun yang mengantisipasi munculnya wabah Covid-19 sehingga diperlukan kerjasama internasional yang diawali dengan implementasi diplomasi yang efektif. Tidak saja aktor pemerintah yang terlibat tetapi juga aktor aktor non-pemerintah termasuk media massa. Artikel ini menganalisis diplomasi multijalur untuk menghadapi “the great lockdown”, dengan menerapkan konsep diplomasi multijalur dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kehadiran aktor-aktor non-pemerintah yang memiliki sifat yang lebih fleksibel dibandingkan dengan aktor pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah koordinasi dan komunikasi yang seringkali menghambat efektivitas kerjasama. Diplomasi multijalur mengandaikan pemerintah yang berperan sebagai inisiator dan perancang kebijakan, melibatkan, menggerakkan, dan memberdayakan aktor-aktor non-pemerintah. Dengan berjalannya mekanisme diplomasi multijalur, maka semua elemen dan pemangku kepentingan dapat menjalankan peran yang optimal. Perlunya diplomasi multijalur dalam menerapkan kerjasama internasional agar tujuan bersama mengatasi Covid19 tercapai. Kesimpulan yang dapat ditarik dari situasi saat ini adalah minimnya keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam kerjasama internasional menyebabkan kurang berhasilnya upaya-upaya penanggulangan Covid-19 secara optimal dalam tataran global. Ketika kerjasama global sudah berhasil mengatasi pandemic ini, perlu dipikirkan untuk merancang mekanisme baru untuk mengantisipasi berulangnya bencana serupa di masa mendatang. Mekanisme baru dapat berupa penguatan organisasi internasional yang sudah ada, membanguna tatanan baru, termasuk pelibatan aktor-aktor non-negara sebagai bagian dari mekanisme global tersebut.   Kata-kata kunci: pandemi global, diplomasi multijalur, krisis kesehatan, krisis ekonomi, kerjasama internasional, organisasi internasional. 
DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEMBELA KEPENTINGAN TKI DI LUAR NEGERI Sukawarsini Djelantik; Indraswari Indraswari
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2012)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.622 KB)

Abstract

Diplomasi Indonesia terkait dengan kepentingan pemerintah untuk melindungi warga negaranya di manapun di seluruh dunia. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi diplomasi Indonesia sangat erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan internal yang dihadapi oleh tenaga kerja sejak sebelum keberangkatan sampai kembali ke tempat tujuan. Walaupun demikian, menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan membela kepentingan warga-negaranya terlepas dari permasalahan di tanah air. Mengingat permasalahan diplomasi merupakan cerminan permasalahan di dalam negeri, maka aktivitas diplomasi Indonesia selayaknya ditujukan pada masyarakat internasional maupun domestik. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga independen. Selain itu, diplomasi bilateral maupun multilateral diperlukan untuk lebih memperkuat posisi Indonesia. Mengingat perbedaan antar negara yang tajam, maka diplomasi Indonesia menghadapi banyak hambatan, khususnya sistem masing-masing negara yang berbeda. Pemerintah di sejumlah negara industri baru penerima TKW seperti Hong Kong, Taiwan dan Singapura, relatif sudah memperhatikan hak-hak pekerja asing. Namun demikian sistem sosial dan budaya yang berlaku di Malaysia dan Arab Saudi menyebabkan program perlindungan dan komunikasi tidak berjalan. Banyak kasus menunjukkan tertutupnya memungkinkan perwakilan pemerintah mempunyai akses yang lancar dengan para pekerja domestik. Untuk alasan tersebut, pembahasan pada bab ini akan memfokuskan pada persoalan diplomasi yang dihadapi di Malaysia dan Arab Saudi.
TERORISME DAN KEKERASAN BERLATAR BELAKANG AGAMA DI JAWA BARAT Sukawarsini Djelantik; Stephani Dania; Amy Nindya; Amelia Maya Irwanti
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2013)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1339.892 KB)

Abstract

Terorisme dan kekerasan berlatar-belakang agama yang terjadi di Indonesia erat kaitannya dengan isu-isu politik dan ekonomi domestik. Salah satu penyebabnya adalah kemiskinan. Pendapat ini sesuai dengan analisis mengenai ekonomi dan konflik yang menyatakan bahwa kondisi perekonomian yang buruk dapat meningkatkan ketidakpuasan dan kekerasan. Agresifitas seringkali dipicu oleh kesenjangan sosial-ekonomi, ketidakadilan, kemiskinan, tekanan-tekanan globalisasi selain karena tidak efektifnya manajemen publik. Dorongan untuk melakukan agresi ini juga diperkuat dengan kecenderungan orang untuk melakukan glorifikasi, atau menganggap diri dan golongan sendiri suci, serta menganggap benar ajaran agama sendiri. Kecenderungan ini melahirkan dehumanisasi dan demonisasi, yang melihat orang lain sebagai ­bukan manusia sehingga wajar bila perlu dimanusiakan dari segi prilaku maupun pemikiran. Kelompok ini melakukan pemaksaan agar orang lain menjadi seperti diri dan kelompoknya. Demonisasi berarti pen-setanan, melihat orang lain sebagai setan. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama Islam, yang antara lain menyebutkan menghalalkan pembunuhan terhadap kelompok non-Muslim juga menjadi faktor penyumbang konflik dan terorisme. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, Jawa Barat merupakan daerah asal dari banyak terjadinya terorisme dan kekerasan berbasis agama. Untuk itulah, penelitian ini difokuskan pada kota-kota di Jawa Barat, terutama yang banyak mengalami aksi-aksi kekerasan seperti Bandung, Tasikmalaya dan Bekasi. Penelitian untuk melihat faktor-faktor pendorong kekerasan berbasis agama di Jawa Barat serta efektifitas program-program pemerintah selama ini dalam mengatasi masalah ini. Kata-kata kunci: terorisme, kekerasan berbasis agama, agresivitas, agama Islam, Jawa Barat.
Pemberadayaan Calon Tenaga Kerja Wanita Indonesia Ke Taiwan Dan Hongkong Pelatihan Bahasa Mandarin Dan Pengenalan Budaya Tionghoa Gandhi Pawitan; Sukawarsini Djelantik; Amelia Maya Irwanti; Poetro Bagoes Purnomo
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2014)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3613.312 KB)

Abstract

Sebagai salah satu tiang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, para dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Sosial perlu melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.Para mahasiswa MIS sebagai kelompok akademisi muda perlu menunjukkan kepedulian dan keprihatinan mengenai masalah-masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat.Agar mendapatkan pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat.Sebagai ilustrasi,1) Kabupaten Karawang merupakan salah satu pengirim terbesar Tenaga Kerja Wanita (TKW) migran ke negara-negara di Asia-pasifik,2) Pengiriman TKW seringkali tidak disertai dengan kemampuan bahasa Inggeris mendasar, selain tidak memahami budaya setempat sehingga seringkali menyebabkan salah komunikasi dan gegar budaya.3) Untuk itulah Program MIS Unpar akan berkontribusi dalam memberdayakan para perempuan calon TKW tujuan Asia-Pasifik.  
Komunikasi Internasional dalam Era Informasi dan Perubahan Sosial di Indonesia Sukawarsini Djelantik; Ratih Indraswari; Albert Triwibowo; Stanislaus Risadi Apresian
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2015)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3361.164 KB)

Abstract

Komunikasi Internasional dalam era Informasi, mengalami perubahan yang signifikan dalam dari segi aktor, metoda, dan efek yang ditimbulkan. Hadirnya internet beserta produk-produk informasi telah berhasil menembus hambatan geografis, batasan negara, ras, adat, budaya dll. Aktivitas warga negara sekarang semakin penting, mengingat setiap orang dapat langsung terhubung melalui jaringan informasi global. Kondisi ini juga menurunkan peran negara dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Era media massa elektronik seperti televisi yang khusus mempublikasikan berita (news television) juga perlahan digantikan dengan online media dan keberadaan media-media social dan jurnalisme warga. Perkembangan dalam teknologi komunikasi, beserta pengaruh-pengaruhnya bagi kehidupan bermasyarakat khususnya di Indonesia perlu diinformasikan dan disebarluaskan. Penelitian ini membahas perubahan pada pola Komunikasi Internasional sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Pembahasan dilakukan melalui 6 studi kasus yang mewakili pembahasan tentang budaya global, kemunculan jurnalisme warga, keberadaan organisasi internasional, praktek diplomasi,pembentukan opini publik, dan keamanan, khususnya organisasi terorisme internasional. Tujuan penelitian ini agar masyarakat pengguna teknologi komunikasi dan informasi semakin sadar akan perkembangan dunia dewasa ini. Lebih jauh, masyarakat secara umum dapat menyadari dan mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut bagi diri, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, maupun kehidupan berbegara.Kata-kata kunci: komunikasi, teknologi infromasi, internet, perubahan sosial, Indonesia.
PEMBERDAYAAN KELUARGA DI DESA ARJASARI KABUPATEN BANDUNG Gandhi Pawitan; Sukawarsini Djelantik
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2015)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1890.047 KB)

Abstract

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu men cakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika kini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Makalah ini lebih memfokuskan pada paparan tawaran berbagai strategi pemberdayaan masyarakat.Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat.Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen ataupartisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berartiterbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.Berdasarkan indikasi yang telah disebutkan di atas bahawa menyatakan tentang rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem UKM dan tingginya potensi yang ada di desa Arjasari untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat escara ekonomi maka diperlukan suatu tindakan untuk memperkaya pengetahuan masyarakat dan mendukung usaha yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat Desa Arjasari Kabupaten Bandung. Proyek Community Development ini juga berkaitan dengan sesanti UNPAR yaitu “Bakuring Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti” Berdasarkan Ketuhanan Menuntut Ilmu untuk Dibaktikan kepada Masyarakat. Salah satu perwujudannya adalah melalui proyek pengabdian kepada masyarakat.Sebagai salah satu tonggak dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Sosial khususnya, Sekolah Pasca Sarjana UNPAR pada umumnya, perlu melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.Para mahasiswa MIS sebagai kelompok akademisi muda perlu menunjukkan kepedulian dan keprihatinan mengenai masalah-masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat.Selain itu juga, kegiatan pengabdian ini dapat menjadi sarana bagi dosen dan mahasiswa MIS, agar mendapatkan pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Korupsi, Kemiskinan dan Masalah di Negara Berkembang Sukawarsini Djelantik
Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2008): Jurnal Administrasi Publik, Volume 5, Nomor 1, April 2008, ISSN 1412 - 7040
Publisher : Centre for Public Policy and Management Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2666.247 KB)

Abstract

"Corruption is often at the very root of why governments don't work.... It weakens the systems and distorts the markets. In the end, governments and citizens will pay a price, in lower incomes, lower investment and more volatile economic swings. But when governments do work--when they tackle corruption and improve their rule of of law--they can raise their national incomes by as much as four times."Paul Wolfowitz, http://china.org.cn/english/MATERIAL/165357.htmKeyword: corruption, good government, anti-corruption policy
Gender dan Pembangunan di Dunia Ketiga Sukawarsini Djelantik
Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 2 (2008): Jurnal Administrasi Publik, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2008, ISSN 1412 - 70405
Publisher : Centre for Public Policy and Management Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2117.341 KB)

Abstract

The development process affects women and men differentially. The after effects of colonialism and the peripheral position of Third World countries in the world economy exacerbate the effects of sexual discrimination on women. The penetration of capitalism, leading to the modernization and restructuring of traditional economies often increases the disadvantages suffered by women as the modern sector takes over many of the economic activities, such as food processing and making of clothes, which had long been the means by which women supported themselves and their families. A majority of the new and better paid jobs go to men but the male income is less likely to be spent on the family. The paper discusses the role of women and development, as a strategic issue in most developing countries includes Indonesia and to increase understanding on the importance of gender mainstreaming program being implemented in government policies to increase women bargaining position.Keywords: women, gender, feminism, women in development, gender mainstreaming.