Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SASI
Musa Darwin Pane
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Cyber Crime Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Musa Darwin Pane; Sahat Maruli tua Situmeang
Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Jurnal Loyalitas Sosial Vol. 3 No. 2 September 2021
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/JLS.v3i2.p93-105

Abstract

Perkembangan teknologi informasi tidak saja memberikan manfaat tetapi juga tidak luput dari dampak negatif yang menyertainya. Dalam terjadinya tindak pidana teknologi tidak memilah siapa korbannya, tidak hanya masyarakat pada umumnya tetapi dapat juga terjadi kepada aparatur pemerintahan. Dimana pada akhirnya korban mengalami kerugian. Hal tersebut terjadi dengan berbagai macam modus, berangkat dari permasalahan tersebut, maka tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait jenis-jenis tindak pidana teknologi informasi (cyber crime) serta bagaimana kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana cyber crime. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan melalui edukasi. Hasil dari kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan sikap hati-hati bagi masyarakat Desa Cilame Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hal tersebut maka penulis berpandangan bahwa perlunya suatu lembaga bantuan hukum yang ditempatkan di setiap Kantor Kepala Desa dalam membantu menyelesaikan masalah hukum terjadinya tindak pidana teknologi informasi (cyber crime) di Desa Cilame Kabupaten Bandung Barat
Legal Aspects of Financial Technology in the Perspective of Improving Public Welfare Musa Darwin Pane
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p15

Abstract

This writing aims to find out the legal aspects, especially regarding criminal policies in minimizing the occurrence of criminal acts in financial technology in Indonesia in the perspective of improving people's welfare and to find out the role of law enforcement in preventing financial technology criminal acts in Indonesia in the perspective of improving people's welfare. This paper uses normative legal research methods because the focus of the study departs from norms, regulations, legal theories and therefore has the task of systematizing positive law, using the approach: statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The technique of tracing legal materials uses document study techniques and analysis of studies using qualitative analysis. Based on the results of the study that the need for reconstruction and/or reformulation of regulations which are the basis of the implementation of financial technology in Indonesia because they are considered not to regulate completely and in these conditions, the role of law enforcement in preventing and overcoming criminal acts has a strategic position because it is part of a task in carrying out the protection and protection of the community in realizing public welfare. Based on this the authors argue that in addition to internal reform in reconstruction and/or reformulation, external improvement is also needed through ratification from various countries and governments should be related to the implementation of financial technology in one door under the government so that supervision will be better and the government to innovate financial technology as an alternative in realizing public welfare.
Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan Sahat Maruli Tua Situmeang; Musa Darwin Pane; Wahyudi Wahyudi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol27.iss3.art4

Abstract

This study aims to determine the obstacles in implementing social work sanction and compensation by law enforcers and the efforts that must be undertaken in order to achieve the objective of fair punishment. The approach method in this research is a sociological juridical approach. The research specifically used analytical descriptive method. The results of this study conclude that social work criminal sanction have not been implemented by law enforcers, this is because there is no clear regulation in the form of legislation as the legal basis, including the absence of an institution that functions to oversee the implementation of social work sanctiion and compensation. As for the efforts aside of the support for the establishment of laws and regulations so that social work sanction can be applied, is also by the courage of law enforcers to implement social work sanction, so that the objectives of fair punishment can be realized.
Fungsionalisasi Hukum Terhadap Tindakan Curang Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Musa Darwin Pane; Diah Pudjiastuti
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fraud merupakan tindak pidana terencana yang memiliki dampak yang sangat luas terutama tindak pidana korupsi yang terjadi di Rumah Sakit. Hal ini karena Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan. Dilihat dari penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, terlihat bahwa jumlah kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukan bahwa tidak berfungsinya hukum sebagaimana tujuan hukum yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsionalisasi hukum terhadap tindakan curang sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Rumah Sakit dihubungkan dengan asas keadilan, melalui metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Melalui penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa penindakan terhadap tindak pidana korupsi membutuhkan adanya fungsionalisasi hukum, dimana fungsionalisasi hukum haruslah diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu bersinerginya suatu sistem hukum yang didalamnya terdiri dari kebijakan formulative, kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif. Adapun model pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Rumah Sakit yaitu pengembalian kerugian sampai derajat ke 3 (tiga) sebagai alternative pemidanaan.
The Legal Aspect of New Normal and the Corruption Eradication In Indonesia Musa Darwin Pane; Diah Pudjiastuti
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution mandates that Indonesia is the state by rule of law. Therefore, in carrying out the life of the people and of the nation, it must be in accordance with the applicable rules and regulations. The current presence and development of Covid-19 pandemic has resulted changes in political, economic, social, and cultural sectors. Paying attention to these developments, the Indonesian Government has issued various policies. The focuses of the policies are intended to manage the Covid-19 spread. The policies, among others, include social assistance programs during the Covid-19 pandemic, which has a significant potential corruption. The corruption may happen in the forms of embezzlement of aid funds, budgets transfer, incompliance of requirement assistances, etc. This study aims to determine aspects of the new normal law and the corruption eradication in Indonesia based on normative juridical research methods. The approach looks, analyzes, and interprets theoretical aspects concerning legal principles in the form of conceptions, laws and regulations, views, legal doctrines, and related legal systems. This study is of the opinion that the corruption eradication (prevention and enforcement) in Indonesia during the Covid-19 pandemic and the application of the new normal are necessary to reform criminal law. The reform can be reconstruction and reformulation of existing laws regarding sanctions applied to perpetrators of corruption to restore state finances with accountability up to the third degree, or impoverishment of corruptors.Aspek Hukum Normal Baru dan Pemberantasan Korupsi di IndonesiaAbstrakPasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya, pandemi Covid-19 ini telah mengakibatkan perubahan di semua sektor, baik sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait percepatan penanganan Covid-19, diantaranya yaitu adanya program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia di masa pandemi Covid-19 yang jumlahnya sangat besar yang berpotensi terjadinya korupsi dalam penanganan Covid-19, misalnya penggelapan dana bantuan, anggaran-anggaran sudah ditransfer bermasalah dalam pelaksanaannya, jumlah bantuan yang tidak sesuai dengan yang diterima dan lain-lain. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum normal baru di Indonesia dan pemberantasan korupsi di Indonesia dalam keadaan normal baru melalui metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Melalui penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa pemberantasan (pencegahan dan penindakan) korupsi di Indonesia dalam masa pandemi Covid-19 dan penerapan new normal ini, perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana melalui rekonstruksi dan atau reformulasi terhadap undang-undang yang ada berkenaan dengan sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dikenakan upaya pengembalian keuangan negara dengan pertanggungjawaban sampai derajat ke-3 (tiga) atau yang dikenal dengan pemiskinan koruptor.Kata Kunci: aspek hukum normal baru, korupsi, penegakan hukumDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a3
PENEGAKKAN UNDANG-UNDANG PILKADA DALAM RANGKA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) TERKAIT PILKADES SERENTAK 2019 DI DESA MEKAR SALUYU KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG Musa Darwin Pane; R. Ficry Sukmadiningrat; Maulana Nur Rasyid
SASI Vol 26, No 2 (2020): Volume 26 Nomor 2, April - Juni 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v26i2.249

Abstract

The general election does not always run smoothly where in some practices there is money politics carried out by prospective leaders by distributing some money to the public with the aim of electing the prospective leader at the time of voting. This research uses the empirical normative legal research method which is a merger of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. Normative-empirical research methods regarding the implementation of normative legal provisions (laws) in every particular legal event that occurs in a society. The method of approach in this research uses secondary data consisting of primary legal materials (data obtained directly from people's lives by means of interviews), secondary legal materials and tertiary legal materials. Money politics activities carried out by prospective leaders become a habit in conducting general elections to attract the public so that they vote because most people do not believe or are not affected by the vision and mission and programs presented by the prospective leaders. Money politics has become a recognized practice at various levels of the general elections from the presidential election to the village head due to the lack of strict supervision and enforcement of general elections that should be free, safe, honest, fair, and secret.
A LEGAL RELATIONSHIP OF PERMITS FOR CREW PLACEMENT IN THE CASE OF HUMAN TRAFFICKING Werdhi Sutisari; Musa Darwin Pane
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5587

Abstract

Traficcking di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Interpretasi terhadap TPPO harus memenuhi unsur proses, yakni melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan ataupun penerimaan seseorang. Selain unsur proses, maka dia juga harus memenuhi unsur cara yakni dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat. Kemudian harus memenuhi juga unsur tujuan yakni eksploitasi Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan koseptual, yang mana pendekatan penelitian beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kemudian penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya, maka termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam mendirikan suatu badan usaha yang bergelut pada bidang keagenan ABK/pelaut, harus mendapatkan izin usaha dari Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, namun juga harus mendapatkan yaitu badan usaha tersebut harus memiliki surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Menteri. Ketiadaan SIUPPAK dalam badan usaha tersebut, tidak serta merta menjadikan suatu badan usaha yang tidak memiliki izin kemudian di dakwa dengan dugaan percobaan melakukan TPPO. Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi, Pelanggaran Administrasi Negara
The Conflict of Legal Regulations Norms Business License For Recruitment and Placement of Ship Crew Werdhi Sutisari; Musa Darwin Pane
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.5810

Abstract

Disharmony in context regulation legislation is a event ,where there are two or more regulations that govern aboutOne the same substance , but each of them regulation the Noown technical equation its arrangement. Disharmonyregulation legislation can also be said existence mutuallyexclusive rules overlap overlap between One regulation withregulation others , so that result in existence oppositionregulation Good in a way vertical or horizontal, andoverlapping overlap regulation the caused by Because too theamount existing laws in Indonesia. There is disharmony lawnaturally result in enforcement existing regulations ,meaning that existence regulation is to organize life society ,but regulations can be No effective while happen disharmonyfrom regulations. This research uses study legal normative ,namely with adopt approach law normative , which focuseson analysis to regulation applicable legislation and conceptslaw . His analysis is descriptive qualitative , with describe ,explain and analyze aspects law with use qualitative . Thepurpose is is to provide an overview in a way comprehensiveabout disharmony regulation legislation. Research result :when it turns out happen conflict of norms, then effort lawsettlement conflict of norms in business permits Ministry ofLaw and Human Rights and Ministry of Transportationwith use First principle preferences . Principles preferencesused in solving conflict of norms that occurs betweenregulation legislation . If associated with principle thispreference , the problems that occur more appropriate useprinciple the third preference namely lex specialist derogatelegi general.
The Impact Of Artificial Intelligence Development On Personal Data Protection In An Effort To Achieve Legal Certainty Sahat Maruli Tua Situmeang; Musa Darwin Pane; Diah Pudjiastuti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5832

Abstract

Artificial Intelligence (AI) has revolutionised various sectors, including law, by providing significant efficiency and innovation. However, this development also presents complex challenges related to data privacy. This research aims to analyse, first, how legal protection of personal data in AI applications can help achieve legal certainty, and second, what efforts are being made to strengthen the legal framework in addressing data privacy challenges posed by AI development. The legal research method used is normative legal research. The findings highlight that improvements are needed in the existing legal framework to be more responsive to AI advancements. Therefore, in order to achieve legal certainty, the legislature must develop more specific regulations regarding the use of AI in the context of personal data protection and establish a task force responsible for public outreach and education to raise public awareness about the importance of personal data protection
The Effectiveness Of Pre-Trial Proceedings In Ensuring Control Mechanisms In The Investigation And Prosecution Process Musa Darwin Pane; Sahat Maruli Tua Situmeang; Diah Pudjiastuti; Nur Ezan Rahmat
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6981

Abstract

Pretrial in the Indonesian criminal justice system aims to test whether or not the determination of suspects, detention, and confiscation by law enforcement officials is valid. However, the effectiveness of pretrial is often questioned, especially because the decision of a single judge in several cases is considered to violate the human rights of suspects and does not provide optimal legal certainty. This study aims to evaluate the effectiveness of a single judge in pretrial and to find alternative legal reforms that better guarantee the protection of human rights in the investigation and investigation stages. This research uses normative juridical method with statutory approach and case study on controversial pretrial decisions. The results showed that single judges in pretrial often have limitations in assessing the substance of the case as a whole, so that the resulting decisions are not always fair and can harm the suspect. In addition, there is legal uncertainty due to different interpretations in the determination of suspects. As a recommendation, it is necessary to reform the criminal justice system by removing the pretrial mechanism and replacing it with direct examination by judges in the main trial. In addition, restorative justice mechanisms and plea bargaining systems, which have been implemented in several countries, can be adapted to improve the efficiency of case resolution without compromising the protection of human rights. These reforms should also be accompanied by improvements to investigation and prosecution mechanisms to ensure greater transparency and accountability at every stage of the law.
Co-Authors Diah Pudjiastuti Diah Pudjiastuti Diah Pudjiastuti Maulana Nur Rasyid Nur Ezan Rahmat R. Ficry Sukmadiningrat Sahat Maruli Tua Situmeang Sahat Maruli Tua Situmeang Sahat Maruli Tua Situmeang Wahyudi Wahyudi Werdhi Sutisari