Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Iuris Cepalo SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Karya Abdi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Islamic Law Studies Jurnal Hukum dan Pembangunan
Ghunarsa Sujatnika
Faculty Of Law, Universitas Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
BOOK REVIEW THE SPECTRA OF AUTHORITARIANISM IN SOUTHEAST ASIA Sujatnika, Ghunarsa
Indonesia Law Review Vol. 10, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This book results from of a collaboration between SHAPE-SEA and academics/experts who focus on variants of authoritarian practices that hit countries in ASEAN. The discussion presented by the authors aims to identify, understand, and analyze the effects of authoritarian regimes on democratic life in ASEAN. In this regard, this book attempts to present how human rights and fundamental freedoms can be compromised, as well as how vulnerable groups are increasingly marginalized.
Politik Hukum Perizinan Berusaha Di Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dan Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 Ismah Naqiyyah; Ghunarsa Sujatnika
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 1 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4627

Abstract

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat pada uji formil di Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dengan diputusnya inkonstitusional bersyarat, berimplikasi pada tidak berlakunya undang-undang tersebut secara optimal. Hal tersebut dikarenakan di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, maupun menerbitkan peraturan pelaksana baru. Hal ini menjadikan UU Cipta Kerja hanya dapat dilaksanakan dengan peraturan pelaksana yang sudah disahkan saja, yang tentunya belum optimal. Hal ini menjadi hambatan bagi penyelenggara perizinan usaha di tingkat daerah, yang harus menyesuaikan dengan sistem perizinan yang baru, namun tanpa regulasi yang cukup. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait perizinan berusaha di daerah sebelum dan setelah terbitnya UU Cipta Kerja dan pendekatan case approach untuk meneliti dampak diputusnya UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada proses perizinan berusaha di Daerah. Pemerintah Daerah selaku pelaksana di lapangan sesuai yurisdiksinya menjadi bingung dengan penyesuaian pelaksanaan UU Cipta Kerja yang dituntut cepat terlaksana, namun dengan dasar hukum peraturan pelaksana yang seadanya. Setelah penyesuaian oleh pemerintah daerah dilakukan, Pemerintah menerbitkan PERPPU Cipta Kerja yang kemudian merubah kembali pelaksanaan perizinan di lapangan.
PENGISIAN JABATAN KEPALA NEGARA: ANALISA TERHADAP KRITERIA CALON DAN SISTEM PEMILIHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Sujatnika, Ghunarsa
Journal of Islamic Law Studies Vol. 1, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the characteristic of Islam in the beginning of glorious era is success in politics. The glorius of Islam continues until the last caliphate, Ottoman Empire. However, there are problems in the elec- tion system of the Head of State. Prophet Muhammad PBUH did not provide example about how to elect and the criteria about whom must be chosen. There are two models of the election. First, with the musyawarah by the ahlul halli wal ‘aqdi, and the second, with the appointment by the previous leader. In that context, some of ulamas like Imam Al Mawardi, Said Hawwa, were in the position to stipulate the criteria about the Head of State, like equitable, faqih, have a clear vision and mission, healthy, not differently-able person, brave, and have a nasab. In Indonesia, maybe it is hard to apply that system, but some of criterias can apply in Indonesia system, indeed. In this case, it is important to apply the values of Islam in Indonesian constitutional system.
PENGARUH KONSTITUSI BERKETUHANAN DALAM PRAKTIK KETATANEGARAAN (PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN BERBAGAI NEGARA) Sujatnika, Ghunarsa
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One debate that has been going on for a long time and has not yet been completed is related to the relationship between religion and the state. There are two general opinions on this matter, namely that which separates religion and state life and vice versa argues that religion is an integral part of the life of the state. One way to see how the relationship between God and religion and the state can be seen in the country's constitution, whether the constitution regulates "God" and religion or not. After that, it can be found how the influence of the "Godly Constitution" on constitutional practices in Indonesia and also its comparison with several other countries' constitutions and their influence in the practice of state administration in the country.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi di Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Toni Parlindungan Situmorang, Gokma; Khadafi Abdullah, Mhd.; Sujatnika, Ghunarsa; Prihatini, Farida; Mulyadi , Didi; Kapoor, Rishi
KARYA ABDI Vol 4 No 2 (2023): Article
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/karyaabdi.v4i2.3045

Abstract

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini berupa kegiatan Penyuluhan Hukum di Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bertemakan Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi berlatar belakang tingginya sengketa kepemilikan tanah ulayat atau harato pusako di Sumatera Barat, yang mendorong sivitas akademi kampus untuk melakukan penyuluhan hukum sebagai langkah upaya non litigasi dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah ulayat atau harato pusako secara musyawarah mufakat berdasarkan aturan perundang – undangan yang mengatur. Penyelesaian sengketa tanah ulayat atau harato pusako terlebih dahulu di selesaikan secara musyawarah yang harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruik, kaum dan/atau suku secara bajanjang naiak batanggo turun. Apabila tidak menemukan kata mufakat, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah ulayat atau harato pusako melalui Peradilan Adat Nagari – Kerapatan Adat Nagari / KAN dengan memperhatikan adat salingka nagari. Apabila para pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil musyawarah ataupun keputusan sidang peradilan adat di nagarinya tersebut, maka dapat mengajukan atau mendaftarkan sengketa gugatan pada peradilan negeri ditempat objek sengketa berada dengan tahapan – tahapannya yakni : 1. Mediasi, 2. Pembacaan Gugatan, 3. Eksepsi dan Jawaban, 4. Replik, 5. Duplik, 6. Bukti surat dari Penggugat, 7. Bukti surat dari Tergugat, 8. Pemeriksaan Setempat / Sidang Lapangan, 9. Saksi Penggugat, 10. Saksi Tergugat, 11. Kesimpulan, 12. Putusan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diputuskan, para pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum biasa berupa upaya banding pada Pengadilan Tinggi dan upaya kasasi di Mahkamah Agung, ataupun upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan melampirkan bukti terbaru / novum.
Redesain Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden Menurut Konstitusi Susanto, Antono Adhi; Sujatnika, Ghunarsa
Media Iuris Vol. 7 No. 1 (2024): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v7i1.44319

Abstract

AbstractThe regulation of the period for filling the vacant position of Vice President as stipulated in Article 8 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Constitution) only governs the duration of People's Consultative Assembly (MPR) sessions. Nonetheless, it does not govern the appointment of the elected Vice President. Therefore, it left problems in the effectiveness and efficiency of electing the Vice President. This research focused on two issues, the practice of filling the Vice President's vacant position in Indonesia and its ideal concept in Indonesia. This research applies normative legal research method with a comparative approach to provisions related to the Vice President's vacant position in several countries. In the end, the conclusion shows two findings. First, after the amendment to the Constitution, a mechanism for filling the vacant position of Vice President has been regulated, supported by two factors, Vice President is a constitutional position, also because of the effectiveness and efficiency of the elections through the MPR. Second, Article 8 paragraph (2) of the Constitution needs to be revised by requiring one candidate, limiting the period for the Vice President's election to seven days, as well as amending MPR's authority to approve and fill the position of interim Vice President.  Keywords: Redesign; Filling Post; Vice President. AbstrakPengaturan jangka waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengatur waktu sidang MPR dan bukan mengatur penetapan Wakil Presiden terpilih, sehingga masih terdapat permasalahan efektivitas dan efisiensi terpilihnya Wakil. Penelitian ini mengkaji dua hal, yaitu praktik pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden di Indonesia dan konsep ideal pengisian kekosongan jabatan wakil presiden di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan pengaturan kekosongan jabatan Wakil Presiden pada konstitusi beberapa negara. Hasil penelitian menyimpulkan, Pertama, pasca amendemen UUD 1945 telah diatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden karena Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional dan mempertimbangkan faktor efektivitas dan efisien dengan pemilihan melalui MPR. Kedua, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 perlu diperbaiki dengan mengatur satu orang calon, pembatasan waktu terpilihnya Wakil Presiden menjadi tujuh hari, perubahan peran MPR untuk melakukan persetujuan dan pengisian jabatan Wakil Presiden sementara.Kata Kunci: Redesain; Pengisian Jabatan; Wakil Presiden.
Mekanisme Pelaksanaan Kekuasaan Presiden pada Pasal 14 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Farlyanda, Dimas; Sujatnika, Ghunarsa
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i2.37496

Abstract

The authority to grant clemency, amnesty, abolition, and rehabilitation is stated in Article 14 of the 1945 Constitution as the power entrusted to the President. Below is explained in the presidential system why there is power in article 14 of the 1945 Constitution owned by the president? Why then why in exercising the prerogative of his power in article 14 of the 1945 Constitution should the President ask for the consideration of the House of Representatives and the Supreme Court? Can be briefly explained based on the conclusion that is because the President holds the power of the head of state, and prerogative rights do not mean deviating judicial or humanitarian and social rights owned by the 2 institutions of the Supreme Court and the House of Representatives, the research method used by the author is a normative juridical research method
EQUALITY BEFORE THE LAW IN REGIONAL HEAD ELECTION TRIALS Firdiansyah Putra, M. Farrel; Sujatnika, Ghunarsa
Cepalo Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v8no2.3610

Abstract

General elections and regional head elections are vital expressions of popular sovereignty and democratic representation within the framework of the rule of law. These elections underscore that sovereignty and power reside with the people. However, the electoral process often leads to disputes, which can arise from administrative issues, criminal activities, and the results of vote counting. Consequently, an effective election dispute resolution mechanism is essential, emphasizing the principle of equality before the law for all parties involved, to ensure the integrity of the electoral process. This research employs normative methods to examine the laws and regulations governing regional head elections. It analyzes relevant data and case examples in relation to the principle of equality before the law in both legislative and regional head elections. The novelty of this research lies in its exploration of the equal standing of parties before the law, particularly in the context of disputes arising during regional head elections.
Menakar Batas Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Judicial Restraint Mahakam, Andri; Sujatnika, Ghunarsa
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5863

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia sering menjadi sorotan karena kecenderungannya menjalankan aktivisme yudisial, terutama melalui putusan yang membentuk norma baru atau menyimpangi peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembatasan kewenangan MK dalam melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan meninjau prinsip judicial restraint sebagai landasan teoretis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan judicial review MK telah diatur dalam berbagai instrumen hukum positif, meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Pembatasan tersebut mencakup aspek hukum acara, syarat legal standing, bentuk amar putusan, dan larangan konflik kepentingan. Secara keseluruhan, pengaturan ini mencerminkan penerapan prinsip judicial restraint yang mengedepankan sikap kehati-hatian dan pembatasan diri lembaga yudikatif agar tidak melampaui kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan
Co-Authors Ali Abdillah Farlyanda, Dimas Firdiansyah Putra, M. Farrel Gokma Toni Parlindungan Ismah Naqiyyah Kapoor, Rishi Khadafi Abdullah, Mhd. Mahakam, Andri Mulyadi , Didi Mustafa Fakhri Prihatini, Farida Ryan Muthiara Wasti Susanto, Antono Adhi Yunani Abiyoso