Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SELA NOMOR: 39/PID.SUS-TPK /2018/PN.KPG PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KUPANG Fransina Pattiruhu; Salmun Saul Adu; Jeremia Alexander Wewo
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Spektrum Hukum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (933.647 KB) | DOI: 10.35973/sh.v16i2.1290

Abstract

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor Putusan No.39/PID.SUS-TPK /2018/PN.KPG menjatuhkan putusan sela setelah pemeriksaan pokok perkara. Permasalahan penulisan ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sela pada perkara tindak pidana korupsi setelah pemeriksaan pokok perkara. Hasil pembahasan menunjukan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sela terhadap perkara tindak pidana korupsi setelah pemeriksaan pokok perkara ialah kebutuhan praktek peradilan, kewenangan Hakim atas jabatan hakim, dasar pertimbangan hakim atas nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi terdakwa korupsi, dasar pertimbangan hakim dengan metode penemuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dasar pertimbangan hakim atas aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Saran yang diberikan oleh penulis ialah penuntut umum harus mengali dan mengikuti perkembangan hukum untuk menyusun dakwaan dan aparat penegak hukum khususnya hakim di lingkungan peradilan korupsi untuk terus menghasilkan produk putusan yang berkualitas dan memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Analisis Terhadap Perkara Praperadilan Yang Tidak Dinyatakan Gugur Sesuai Putusan Makhamah Konstitusi Fransina Pattiruhu; Salmun Adu; Jeremia Alexander Wewo
Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.12 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v34i1.235

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa permohonan praperadilan dengan Nomor Perkara 3/Pid.Pra/2017/PN.Kfm tidak digugurkan sesuai dengan Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 jo Pasal 82 ayat (1) huruf (d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada pendekatan Undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ditemukan, bahwa terdapat perbedaan penafsiran terhadap norma-norma hukum positif sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik kepada penegak hukum maupun pelaksana hukum itu sendiri. Saran yang diberikan oleh penulis ialah diharapkan para penegak hukum dalam menafsirkan norma hukum seyogiannya lebih mencermati makna dari norma-norma tersebut serta memperhatikan korelasi antara norma-norma yang saling berhubungan sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam menegakkan hukum.
Analisis Terhadap Perkara Praperadilan Yang Tidak Dinyatakan Gugur Sesuai Putusan Makhamah Konstitusi Pattiruhu, Fransina; Adu, Salmun; Alexander Wewo, Jeremia
JATISWARA Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v35i1.235

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa permohonan praperadilan dengan Nomor Perkara 3/Pid.Pra/2017/PN.Kfm tidak digugurkan sesuai dengan Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 jo Pasal 82 ayat (1) huruf (d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada pendekatan Undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ditemukan, bahwa terdapat perbedaan penafsiran terhadap norma-norma hukum positif sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik kepada penegak hukum maupun pelaksana hukum itu sendiri. Saran yang diberikan oleh penulis ialah diharapkan para penegak hukum dalam menafsirkan norma hukum seyogiannya lebih mencermati makna dari norma-norma tersebut serta memperhatikan korelasi antara norma-norma yang saling berhubungan sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam menegakkan hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Aleng, Yohana Lince; Mega, Mario Kore; Sooai, Martha Y.; Benafa, Yohanis Imanuel; Pattiruhu, Fransina
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.10498

Abstract

Penelitian ini membahas persoalan pelanggaran etika dan hukum dalam pemberitaan media terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya terkait pengungkapan identitas anak oleh media massa. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik, praktik pemberitaan yang mengabaikan perlindungan hak anak masih sering ditemukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan serta kode etik jurnalistik. Temuan menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman jurnalis dan kurangnya mekanisme pengawasan dari masyarakat menyebabkan pelanggaran terus terjadi. Penelitian ini merekomendasikan strategi sosialisasi hukum dan penguatan peran Dewan Pers sebagai mekanisme pelaporan, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem media yang ramah anak.
Prosedur Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akibat Hukumnya di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatulue Tengah Pattiruhu, Fransina; Polin, Filmon Mikson; Kapitan, Rian Van Frits
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 2 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i2.717

Abstract

Anak merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa,dan keberadaannya dalam satu negara sangatlah penting, karena nantinya akan menjadi pemimpin yang akan melanjutkan kehidupan sebuah negara.Untuk itu segala hal yang berhubungan dengan identitas anak sangatlah berarti, salah satunya adalah akta kelahiran.Akta kelahiran adalah bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Akta kelahiran merupakan bagian dari akta catatan sipil, yang dapat menentukan status hukum seseorang, serta sebagai alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim dan tentunya memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sebagian anak-anak Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang belum memiliki akta kelahiran. Permasalahan yang dihadapi adalah : (1) rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang kepemilikan akta kelahiran, (2) persyaratan adminitrasi belum terpenuhi, (3) rendahnya kesadaran masyarakat. Sehingga solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan dengan memberikan materi terkait bagaimana prosedur pengurusan akta kelahiran dan bagaimana akibat hukumnya, memberikan motivasi kepada masyarakat dengan melakukan pendampingan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Target yang dicapai adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap 50 (lima puluh) orangtua dan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi terhadap kepemilikan akta kelahiran. Penyuluhan dilakukan dengan menyampaikan 3 (tiga) materi yaitu 1) Dasar hukum tentang akta kelahiran, 2) Prosedur kepemilikan akta kelahiran, 3) Akibat Hukum. Hasil dari penyampaian materi tersebut meningkatkan pemahaman dan pengetahuan sehingga masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya akta kelahiran bagi anak demi masa depannya.
Penyuluhan Hukum: Hidup Bersama sebagai Suami Istri Diluar Perkawinan yang Sah Menurut Perspektif Hukum Pidana Ekon, Yanto M.P.; Rafael, Tontji Christian; Pattiruhu, Fransina; Ndaomanu, Frengky
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1: November 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v5i1.12846

Abstract

Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara kumulatif mensyaratkan aspek agama dan yuridis. Namun dalam praktik sosial masih ditemukan fenomena hidup bersama menyerupai suami-istri tanpa perkawinan yang sah (kohabitasi), yang dipandang negatif karena identik dengan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran hukum Jemaat GMIT Baithania Tulun Klasis Kupang Tengah mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap kohabitasi sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional, serta menjelaskan proses hukum atas perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui paparan materi dan diskusi interaktif, dengan total peserta sebanyak 70 orang jemaat. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta terkait larangan dan konsekuensi pidana terhadap kohabitasi, dengan capaian pemahaman berada pada rentang 80–100%. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait sah/tidak sahnya perkawinan dan implikasi pidananya.