Garuda - Garba Rujukan Digital

DESKRIPSI TENTANG MODUS OPERANDI DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN DANA DESA ( Studi Putusan Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kupang ) Frengky Ndaomanu
Lakidende Law Review Vol. 1 No. 3 (2022): DELAREV (DESEMBER)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v1i3.40

Pemerintah desa saat ini, sudah memiliki otonom tersendiri dengan munculnya produk hukum baru yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang sebelumnya pemerintahan desa masih diatur bersama dengan sistem pemerintahan daerah dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyektif, subyektif, proses, dan tujuan.Kepala Desa bersama aparat desa diberi kewenangan mengelola keuangan desa atau anggaran desa, kewenangan tanpa bekal yang cukup berpotensi terjdinya penyalahgunaan anggaran desa. Data dan fakta bahwa Kepala Desa yang mengelola Anggaran Desa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menyebabkan banyak Kepala Desa terlibat dalam tindak pidana korupsi anggaran desa.

Unsur Kesengajaan Dan Aspek Keperdataan Dalam Tindak Pidana Pasal 385 ke-4e KUHPidana Christian Rafael, Tontji; Frits Kapitan, Rian Van; Ndaomanu, Frengky
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1695

Penelitian berfokus terhadap bagaimanakah seyogyanya putusan hakim terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 ditinjau dari unsur kesengajaan dan aspek keperdataan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan hakim yang tepat terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 ditinjau dari unsur kesengajaan dan aspek keperdataan. Kesimpulan : seyogyanya dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 Terdakwa Ferry Hermanus David Loak dijatuhi putusan bebas karena unsur kesengajaan dalam Pasal 385 ke-4e KUHPidana tidak terbukti atau dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Hermanus David Loak bukanlah perbuatan pidana melainkan perbuatan dalam ranah hukum perdata.

Unsur Kesengajaan Dan Aspek Keperdataan Dalam Tindak Pidana Pasal 385 ke-4e KUHPidana Christian Rafael, Tontji; Frits Kapitan, Rian Van; Ndaomanu, Frengky
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1695

Penelitian berfokus terhadap bagaimanakah seyogyanya putusan hakim terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 ditinjau dari unsur kesengajaan dan aspek keperdataan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan hakim yang tepat terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 ditinjau dari unsur kesengajaan dan aspek keperdataan. Kesimpulan : seyogyanya dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 Terdakwa Ferry Hermanus David Loak dijatuhi putusan bebas karena unsur kesengajaan dalam Pasal 385 ke-4e KUHPidana tidak terbukti atau dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Hermanus David Loak bukanlah perbuatan pidana melainkan perbuatan dalam ranah hukum perdata.

Penyuluhan Hukum: Hidup Bersama sebagai Suami Istri Diluar Perkawinan yang Sah Menurut Perspektif Hukum Pidana Ekon, Yanto M.P.; Rafael, Tontji Christian; Pattiruhu, Fransina; Ndaomanu, Frengky
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1: November 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v5i1.12846

Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara kumulatif mensyaratkan aspek agama dan yuridis. Namun dalam praktik sosial masih ditemukan fenomena hidup bersama menyerupai suami-istri tanpa perkawinan yang sah (kohabitasi), yang dipandang negatif karena identik dengan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran hukum Jemaat GMIT Baithania Tulun Klasis Kupang Tengah mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap kohabitasi sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional, serta menjelaskan proses hukum atas perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui paparan materi dan diskusi interaktif, dengan total peserta sebanyak 70 orang jemaat. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta terkait larangan dan konsekuensi pidana terhadap kohabitasi, dengan capaian pemahaman berada pada rentang 80–100%. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait sah/tidak sahnya perkawinan dan implikasi pidananya.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search