Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Sistem Pengawasan Bagi Orang Asing Yang Tinggal Di Indonesia Menurut UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Febriharini, Mahmuda Pancawisma; Nitinegoro, Benny Bambang Irawan; Krismiyarsi, Krismiyarsi
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 20, No 2 (2023): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v20i2.4455

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan bagi orang asing yang tinggal di Indonesia menurut UU RI no 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  Yuridis normatif,  Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian “diskritif analisa”, karena akan menganalisis pokok permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan.Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 memuat aturan hukum administrasi dan sanksi yang menjelaskan ketentuan pidana keimigrasian. Keimigrasian dalam kaitannya dengan aspek masuk dan keluar wilayah Indonesia adalah kewajiban untuk mendapatkan surat perjalanan (paspor) bagi siapa saja yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, ada jaminan hak setiap warga negara. untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia, masuk dan keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan petugas imigrasi di pintu masuk perbatasan, sedangkan orang asing harus memiliki visa, visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuannya datang ke Indonesia bermanfaat dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan nasional. Orang asing yang tinggal di wilayah RI perlu ada pengawasan, agar orang asing tersebut tidak menyalahgunakan ijin tinggal yang telah diberikan. Di dalam praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing. Hal ini diatur dalam Pasal 124 huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,. (dua puluh lima juta rupiah).
Pendidikan Politik Dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak November 2024 Secara Damai Di Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung Hadi Karyono; Krismiyarsi; Mahmuda Pancawisma Febriharini
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 3 (2024): September : Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i3.1773

Abstract

Penyuluhan hukum dalam rangka pengabdian masyarakat ini di dasarkan atas isu pilpres dan pileg Februari 2024, dimana dikalangan tingkat bawah melalui media sosial menyebar berbagai berita tentang intoleransi, SARA serta politik uang yang bertentangan dengan asas dan esensi demokrasi sehingga mengganggu kehidupann damai masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum ini untuk memberikan pendidikan politik masyarakat dalam menyongsong pemilihan umum kepala daerah serentak 2024 secara damai di Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Metode penyuluhan hukum ini dengan pemaparan materi melalui LCD dan tanya jawab. Hasil dari penyuluh hukum ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak terpengaruh politik uang dan terpovokrasi berbagai hasutan pihak luar melalui media sosial yang ingin memecah belah kerukunan masyarakat Desa Campursari dalam menyongsong pilkada serentak 2024 di Kabupaten Temanggung.
Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Dana Aspirasi Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pati Denandra, Mayko Raya Rambu; Febriharini, Mahmuda Pancawisma; Prasetyo, Budi
SPEKTRUM HUKUM Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i01.6002

Abstract

This study discusses the strategic role of the government in overcoming the misuse of aspiration funds and its impact on the welfare of the community in Pati Regency. Aspiration funds, which should be used for development and public services, are often misused for personal or certain group interests, thereby hindering equitable development and lowering public trust in the government. Through a qualitative approach with interviews and observations, it was found that the misuse of aspiration funds had a negative impact in the form of financial losses, development inequality, and degradation of public participation. This research highlights the importance of strengthening regulations, harmonizing policies, increasing transparency and accountability, and active community involvement in supervision.  In addition, innovative solutions such as the implementation of information technology and the establishment of an independent supervisory team are key in creating clean and effective governance of aspiration funds. This research recommends synergy between the government, the community, and supervisory institutions for the realization of accountable public fund management that is in favor of the welfare of the people.
Pendidikan Politik Dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak November 2024 Secara Damai Di Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung Hadi Karyono; Krismiyarsi; Mahmuda Pancawisma Febriharini
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 3 (2024): September : Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i3.1773

Abstract

Penyuluhan hukum dalam rangka pengabdian masyarakat ini di dasarkan atas isu pilpres dan pileg Februari 2024, dimana dikalangan tingkat bawah melalui media sosial menyebar berbagai berita tentang intoleransi, SARA serta politik uang yang bertentangan dengan asas dan esensi demokrasi sehingga mengganggu kehidupann damai masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum ini untuk memberikan pendidikan politik masyarakat dalam menyongsong pemilihan umum kepala daerah serentak 2024 secara damai di Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Metode penyuluhan hukum ini dengan pemaparan materi melalui LCD dan tanya jawab. Hasil dari penyuluh hukum ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak terpengaruh politik uang dan terpovokrasi berbagai hasutan pihak luar melalui media sosial yang ingin memecah belah kerukunan masyarakat Desa Campursari dalam menyongsong pilkada serentak 2024 di Kabupaten Temanggung.