Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Urgensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Malapraktik Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan : The Urgency of Law Enforcement of Medical Malpractice Crimes According to Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers Hermawan, Salsabila Meidita; Juhana, Ujuh; Kusumah, Haidan Angga
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.659

Abstract

Tenaga kesehatan dalam prakteknya seringkali menimbulkan polemik, seperti halnya lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas ketika menangani pasien, dalam pertanggungjawabannya seorang tenaga kesehatan seringkali menghindar dari tanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya, maka dari itu seperti apa bentuk pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh tenaga kesehatan yang melakukan tindakan Malapraktik dan seperti apa pula penegakan hukum di Indonesia terhadap tindakan Malapraktik medis ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode ini penulis dapat menganalisa dan memberikan penjelasan dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan menunjukan kesimpulan bahwa dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Malapraktik masih kurang dalam penanganannya, karena peraturan yang mengatur tentang tindakan Malapraktik ini belum diatur secara spesifik dan belum adanya liminatif yang memberikan suatu batasan dalam tindakan Malapraktik. Pertanggungjawaban pidana diawali dengan adanya suatu kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian, dalam hal ini menjadi acuan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban yang telah diperbuat oleh tenaga kesehatan, pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Maka dari itu perlu adanya perhatian lebih dari pemerintahan terhadap kasus malapraktik medis dengan melakukan sosialisasi, dan dibuatnya regulasi baru khusus malapraktik medis.
Juridical Analysis of Identity Forgery in Obstructed Marriage Cases in Sukabumi City Based on the Criminal Code (KUHP) Kulsum A, Mutiara; Kusumah, Haidan Angga
International Journal of Law Analytics Vol. 2 No. 3 (2024): August 2024
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijla.v2i3.2340

Abstract

Crime in society, including identity and document forgery, is regulated by Articles 263-276 of the Criminal Code. This research uses the juridical-normative method to assess the application of Articles 263, 266, and Article 97 of the Civil Administration Law in cases of identity and certificate forgery involving married individuals, focusing on police report LP/B/123/III/2023/POLRES SUKABUMI/POLDA WEST JAVA. Findings show that forgery laws are often not enforced when the parties are married, despite the potential for legal action. Additionally, village officials and KUA employees involved in such cases continue in their roles despite ethical breaches, raising concerns about future violations.
Penerapan Pasal 106 Ayat 1 UU NO.22 Tahun 2009 Dengan Menggunakan ETLE Saepuloh, Muhamad; Kusumah, Haidan Angga
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5496

Abstract

Traffic is a crucial part of public mobility, allowing people to move from one point to another, and also plays a significant role in economic growth, including both human and goods transport services. With the advancement of technology, however, transportation has also had adverse effects on human life, such as accidents that claim many lives. Therefore, the operation of motor vehicles is regulated by Law No. 22 of 2009 concerning road traffic and transportation. This regulation is now enforced not only manually but also through the ETLE electronic system, demonstrating that the police are also keeping pace with technological progress. The aim of this study is to examine whether the implementation of Article 106, paragraph 1, through the ETLE system is functioning effectively or, perhaps, otherwise.