Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Kusumah, Haidan Angga; Dwi Putri, Eriska Ginalita; Mulyadi, Andi
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 24, No 2 (2016): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.136 KB) | DOI: 10.22219/jihl.v24i2.4274

Abstract

Domestic violence is a social phenomenon that has lasted a long time in most households in Indonesia. Domestic violence cases dominating against women in Sukabumi. The number of domestic violence cases that occurred in Indonesia is a reflection of the failure of a family to build and maintain a household conditions conducive and comfortable for each family member who took refuge in it. People still think that domestic violence is not a form of crime, is still considered taboo, and is a private matter that should not be to tell. the role performed by the College in providing education to rural communities Padaasih Cisaat about domestic violence and also how the socialization of the Law of the Republic of Indonesia No. 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.
Optimisation of the Application of Legal Aid for the Poor People in Sukabumi City Haidan Angga Kusumah; Agus Rasyid ChandraWijaya
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v13no1.1564

Abstract

The background of this research is that access to the implementation of legal aid for the poor that is held by the state is still not effective, especially the poor in the area of Sukabumi City in terms of legal assistance by Legal Aid Providers is still not well coordinated. So research was carried out to describe descriptively about the optimisation of the application of legal aid for poor people in the area of Sukabumi City. The research method used is analytical descriptive, which describes the data from the relevant material existing and analyses it by referring to the Juridical basics. The results Showed that the optimisation of the application of legal aid for the poor people in the Sukabumi City area could be Tirrenus by government awareness in evaluating the condition of LBH in the region
FORMULASI PERDA KETENAGAKERJAAN KOTA SUKABUMI DALAM SUDUT PANDANG AKADEMIK Dian Purwanti; Agus Rasyid Candra Wijaya; Dine Meigawati; Haidan Angga Kusumah
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v5i1.9464

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Sebagai pemegang otonomi daerah Pemerintah Kota Sukabumi  memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta membuat peraturan daerah guna mengurus rumah tangga sendiri. Peraturan Daerah Ketenagakerjaan dibuat untuk membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan melindungi tenaga kerja di kota Sukabumi.
The Role of Tertiary Institutions in Increasing Understanding of The Protection of Child Abuse Laws in Communities in Sukabumi R.Eriska Ginalita Dwi Putri; Haidan Angga Kusumah; Asti Sri Mulyanti
Conference Series Vol. 5 No. 10 (2020): ADI International Conference Series
Publisher : ADI Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34306/conferenceseries.v5i10.191

Abstract

Violence against children can always occur in situations and conditions at any time and thing this can be caused by conflicts that occur both within the family and community environment. In the family sphere, conflicts usually occur within the household committed by husbands and wives whose effects can lead to an outlet of violence against children that have a negative impact on physical, psychological, mental, which contrary to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. 1 Likewise, in the community environment, problems often arise violence against children as a result of wrong relationships and the environment of that society itself which is not good, which is done by irresponsible people, namely sexual violence against children. So it needs protection by the state and society, which aims to provide a sense of security to children as victims as well as crack down on the culprit. Higher education as an institution that can spread values the value of kindness and understanding of the enforcement of cases of child abuse and also from the college will produce human resources who have competence to handle cases of child abuse, as well as being able to provide input and improvement of laws and regulations and policies relating to legal protection for children who are victims of violence.
Peran Polres Sukabumi dalam Penanganan Prostitusi Online Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007 Ratu Morinda Citri; Haidan Angga Kusumah; Agus Rasyid Chandra Wijaya
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i3.3929

Abstract

This study examines the role of the Sukabumi District Police (Polres) in tackling online prostitution cases based on Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes. Online prostitution has rapidly developed with the advancement of information and communication technology, where perpetrators use social media and messaging applications to offer sexual services anonymously. This study employs a qualitative method with a normative juridical approach, involving in-depth interviews with police officers, legal document analysis, and field observations. The results indicate that the Sukabumi District Police face various challenges, including limited human resources and technology, as well as difficulties in cooperating with internet service providers. Nevertheless, the Sukabumi District Police have implemented various strategies, such as enhancing digital forensics capabilities and public awareness campaigns, to address these issues. The study concludes that law enforcement against online prostitution requires collaborative efforts between law enforcement officers, internet service providers, and the community. The recommendations generated include increasing the capacity of police personnel in digital forensics and improving cross-agency cooperation for more effective law enforcement.
Peran Legitimasi Peraturan Daerah Dalam Meregulasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Sukabumi Zakaria, Muhammad; Kusumah, Haidan Angga
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i02.1243

Abstract

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan pimpinan daerah (gubernur atau kepala negara/walikota). Pemerintahan daerah sebagai daerah otonom mempunyai hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengaturdan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempatdalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Peraturan daerah merupakan hasil peraturan daerah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan berdampingan, melindungi hak dan tanggung jawab masyarakat, menjaga keamanandan ketertiban masyarakat di daerah, termasuk misalnya peraturan daerah kota Sukabumi.Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang objektif untuk mengetahui peran legitimasi peraturan daerah sebagai produk pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan PKL di Kota Sukabumi.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Pemberdayaan PKL, Kota Sukabumi merupakan salah satu kota di Indonesia yang menghadapi tantangan besar dalam pengorganisasian dan pemberdayaan PKL di wilayahnya. Akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, ruang publik seperti trotoar dan jalan menjadi semakin padat, sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjamin ketertiban dan kenyamanan warganya. Di wilayah kota Sukabumi terdapat jalan yang dilarang oleh pemerintah untuk PKL, nyatanya jalan tersebut masih dipenuhi oleh PKL. Dalam meregulasi penataan PKL di Kota Sukabumi dibutuhkan implementasi kebijakan yaitu tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pemerintah dan swasta yang diarahkan pada usaha mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Dalam hal ini kebijakan tersebut berupa Peraturan Daerah hasil kewenangan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.
Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pekerja Hiburan Malam Korban Kekerasan Seksual di Kota Sukabumi Muttaqien, Alwi Madjid; Kusumah, Haidan Angga
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i02.1279

Abstract

Seluruh pekerja perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, termasuk pekerja perempuan yang bekerja di tempat hiburan malam. Namun pada realitanya, masih banyak perempuan mengalami berbagai jenis kekerasan dan kesulitan untuk mendapatkan perlindungan yang layak.Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosialnya yang dinamis, para penghibur malam seringkali dihadapkan pada berbagai bentuk kekerasan. Kota Sukabumi, seperti kota-kota lainnya, juga mengalami tantangan-tantangan ini. Kekerasan terhadap pekerja hiburan malam merupakan permasalahan mendesak yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja hiburan malam yang menjadi korban kejahatan kekerasan.Perlindungan hukum bagi pekerja hiburan malam di Kota Sukabumi antara lain kewajiban pengusaha untuk menyediakan makanan bergizi, menjaga moral dan keselamatan kerja, serta transportasi bagi pekerja perempuan pada saat dilarang bekerja pada malam hari, mencakup aspek-aspek penting seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak pekerja.
Law Enforcement Problems Against Cyber Crime Performed Through Phishing Method Ardian, Yusep; Juhana, Ujuh; Kusumah, Haidan Angga
Rechtsnormen Journal of Law Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v1i3.435

Abstract

Background. Technology can be said to be a "double-edged sword" because it is developing very rapidly, many people use it to make life easier, but behind that the speed of technology is used as a tool to commit crimes and create new problems in the form of cyber crime, namely phishing. Purpose. The purpose of this research is to find out how law enforcement against cybercrime cases committed through the phishing method. The method used applies a qualitative method that focuses on looking at social phenomena that occur in society. Method. The method used applies a qualitative method that focuses on looking at social phenomena that occur in society. Results. The results showed that the Justice System has a major influence in the process of upholding law and justice starting from the Police level, the Prosecutor's Office to the Court Decision, besides that the ability of law enforcers to eradicate cybercrime is still limited in several ways such as, facilities and facilities, lack of expertise of law enforcement officials in handling cyber crackers, lack of police access to the latest information technology, and lack of public awareness and knowledge which will result in many obstacles. Conclusion. The point is that the legal framework in the field of technology must be able to keep up with the rapid advancement of technology, although there are already laws governing these crimes, they need to be updated to reflect the progress of increasingly modern times and the variety of cyber crimes that may occur in the future.
Implementation of Restorative Justice in Traffic Accident Cases at Sukabumi City Police Station Kusumah, Haidan Angga; Wijaya, Agus Rasyid Chandra; Zahra, Novita
Rechtsnormen Journal of Law Vol. 1 No. 4 (2023)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v1i4.495

Abstract

Background.  The transportation sector is a sector that has an important role in improving the welfare of society. Therefore, the government issued the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation as a guideline for the creation of safe and comfortable transportation. Purpose. this research aims to find out how the implementation of restorative justice in handling traffic accident cases, especially at Sukabumi City Police. The method used in writing this thesis is a qualitative method with a normative juridical approach. Method. This research uses a normative juridical approach. Normative juridical research is often called theoretical research because normative juridical research discusses doctrines or principles in law. Results. The triggering factors for traffic accidents based on Law No.22/2009 are road negligence and vehicle negligence itself. In addition, there are internal factors that arise from humans such as carelessness, drowsiness, etc. Based on Law No.22 of 2009, there are no other events to resolve traffic accident cases other than criminal justice. However, Police Regulation No. 8 of 2021 on Handling Crimes Based on Restorative Justice provides a way to resolve traffic accident cases with restorative justice. Conclusion. Based on the description above, it can be concluded that the concept of restorative justice is a concept that is expected to complement the shortcomings of the criminal justice system. The implementation of the concept of restorative justice in traffic accident cases in Sukabumi City has been running in accordance with Police Regulation No. 8 of 2021 Handling Crimes Based on Restorative Justice.
The role of China’s Investment in Shaping the Redevelopment of Afghanistan Amin, Muhammad Al; Ahmadi, Mujibur Rahman; Kusumah, Haidan Angga
Rechtsnormen Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i1.497

Abstract

Background. The Afghanistan-China strategic relationship is multifaceted, characterized by economic convergences, security cooperation, and mutual diplomatic support. China's Belt and Road Initiative has played a significant role in deepening ties, especially through infrastructure development in Afghanistan. Purpose. In this paper authors tried to explore Afghanistan and China relations, how China plays an important role in the redevelopment of Afghanistan, discuss the prospects and challenges facing Chinese–Afghan relations, including from a regional perspective and also discussed how China fits into the vacuum left by the US withdrawal. Method. The method used applies a qualitative method that focuses on looking at social phenomena that occur in society. Results. At the same time, a rather stable Afghanistan free from threats by militant and terrorist groups could provide opportunities for China and other regional states to contribute to its post-conflict economic reconstruction and development. Conclusion. At the period since the Taliban took over an Afghanistan emptied of its foreign presence, there has been much more speculation that China will step in to fill the geopolitical, security and economic vacuum left by the West’s withdrawal. China surely has direct interests in a stable, developed and well-governed Afghanistan, not least to prevent spillover and assets in the wider regions of Central and South Asia.