Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara Syamsul Alam; Mohammad Arif
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang154

Kedudukan Hukum Pekerja dan Pengusaha adalah setara. Namun pada penerapannya cenderung menempatkan pengusaha pada posisi yang lebih diuntungkan Mendasari hal tersebut, paper ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja dari aspek tanggungjawab konstitusional negara. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan Analisis Isi (Content Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya. The legal position of workers and entrepreneurs is equal. However, in practice, it tends to put employers in a more advantageous position. Based on this, this paper aims to analyze legal protection for workers from the aspect of state constitutional responsibility. The research method used is a type of research with Content Analysis. The results of the study show that legal protection for workers is intended to guarantee basic rights and guarantee equal opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers / laborers and their families.

Penguatan Promosi Kesehatan melalui Literasi Kesehatan pada Santri Harpiana Rahman; Syamsul Alam; Arfandi Ahmad; Fahri Bachmid; Achdian Anggreni Bangsawan; Achmad Nadhil Edar; Ramdaniyah Ramdaniyah
Idea Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2021): January
Publisher : PT.Mantaya Idea Batara

Based on data from the Ministry of Communication and Information, recorded there were 1,028 fake news or hoaxes about health information spread since 2020 on social media platforms. Data shows that 73.7% of the 27 4.9 million people in Indonesia are internet users This condition makes it difficult to control the infodemic in Indonesia. Digital Data 2021 states that around 170 million people are active users of social media. Health literacy socialization is an effort to build awareness among teenagers in filtering the right health information.

Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak: Studi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Hamsira Halim; Hamza Baharuddin; Syamsul Alam
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus sanksi hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana Kesusilaan terkait penerapan Restorative justice. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normative. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat tetap terlindungi. (2) Pertimbangan Hakim dalam memutus sanksi hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan pada putusan nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pol. dan Putusan Nomor .2/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pol. Didasarkan pada pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 E, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Diana berdasarkan pertimbangan Hakim unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, dan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang telah dijelaskan secara rinci dan dinyatakan terpenuhi, sehingga anak dinyatakan bersalah. This study aims to examine the application of sanctions for children as perpetrators of crime of decency and to analyze judges' considerations in deciding legal sanctions for children as perpetrators of crimes of decency related to the application of Restorative justice. The method used by researchers is normative legal research. The results of this study are (1) The crime of decency committed by children is a very complex problem. Therefore, to protect children's rights, the government has enacted the Child Protection Law and the Child Criminal Justice System Law, so that the rights of children in conflict with the law can remain protected. (2) The judge's consideration in deciding legal sanctions against children as perpetrators of a crime of decency in decision number 10 / Pid.Sus.A child / 2016 / PN.Pol. and Decision Number. 2 / Pid.Sus.Anak / 2019 / PN Pol. Based on Article 81 paragraph (2) in conjunction with Article 76 E, Law No. 35 of 2014 concerning Diana's Child Protection based on the Judge's consideration of the element of each person, the element of intentionally, the element of deception, a series of lies or persuading the child, and the element of having intercourse with him or with other people, which has been explained in detail and declared fulfilled, so that the child found guilty.

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Andi Ishak; Syahruddin Nawi; Hamza Baharuddin; Syamsul Alam
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor mempengaruhi penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum kepustakaan, jenis penelitian ini disebut juga penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian perkara Perbankan syariah secara litigasi merupakan mutlak kewenangan/kompetensi Pengadilan Agama dengan tidak memberi pilihan kepada lembaga peradilan lain untuk menangani atau mengadili. Pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus secara jelas tercantum di dalam akad (Perjanjian), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah Undang-undang tidak dapat memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tentang perbankan syariah, sehingga masyarakat masih cendrung kepada sistem ekonomi konvensional/Perbankan Konvensional. The research objective is to analyze the settlement of Islamic banking disputes according to the laws and regulations in Indonesia and to find out, understand and analyze the factors affecting the settlement of Islamic banking disputes according to the prevailing laws and regulations. The type of research that the author uses in the preparation of this legal writing is literature law research, this type of research is also called normative legal research. The results showed that the settlement of Islamic banking cases by litigation is an absolute authority / competence of the Religious Courts by not giving other judicial institutions a choice to handle or judge. The choice of a legal forum for resolving sharia banking disputes must be clearly stated in the contract (Agreement), however, a contract must not be contrary to law, morals and public order. The factors that influence the settlement of Islamic banking disputes are the law that cannot meet the development of the legal needs of the justice-seeking community and the lack of awareness and legal compliance of the community with the regulations regarding sharia banking, so that the public still tends to the conventional economic system / conventional banking.

Penerapan Hukum Terhadap Penerbitan Bilyet Giro Kosong: Studi Kasus Di Bank BNI Cabang Palopo Ningsih Wandasari; Syamsul Alam; Salle Salle
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.637 KB)

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya bilyet giro kosong dan upaya penyelesain yang dilakukan dalam kasus penerbitan bilyet giro kosong. Metode penelitian yuridis-empirs. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa : (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya bilyet giro kosong adalah adanya faktor ketidaksengajaan atau kelalaian penerbit dan faktor kesengajaan penerbit. (2) Upaya penyelesaian yang dilakukan dalam kasus penerbitan bilyet giro kosong upaya preventif (berupa pembinaan nasabah, mempertimbangkan nasabah baru, peningkatan efektifitas dan administrasi yang baik dan rapi, pembatasan penerbitan buku formulir bilyet giro) dan upaya represif (penyelesaian secara perdamaian dan kesepakatan, pemberian sanksi, menyelesaikan secara perdata atau pidana). The research objective to analyze the factors causing the occurrence of blank bilyet giro and the resolution efforts made in the case of the issuance of blank bilyet giro. Juridical-empirical research method. The results of this study show that: (1) The factors that cause blank bilyet giro are the publisher's intentional or negligence factor and the publisher's intentional factor. (2) The settlement efforts carried out in the case of the issuance of blank bilyet giro are preventive measures (in the form of fostering customers, considering new customers, increasing effectiveness and good and neat administration, limiting the issuance of bilyet giro form books) and repressive efforts (amicable settlement and agreement, sanctions, settle civil or criminal).

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Parepare Asrul Hidayat; Ilham Abbas; Syamsul Alam
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1488

Tujuan penelitian ini dilakukan (1) menganalisis Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Parepare; (2) menganalisis Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 mengenai pencemaran lingkungan hidup di Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai pencemaran lingkungan belum berjalan secara efektif dikarenakan pencemaran lingkungan yang ada di kota parepare belum bisa diatasi secara baik dan masih ada lingkungan yang berpotensi tercemar. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi belum efektivitas pencemaran lingkungan di Kota Parepare yaitu faktor budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana dan prasarana. This research aimed to (1) analyze the effectiveness of Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Environmental Pollution in the City of Parepare; (2) analyze what factors influence the effectiveness of regional regulation number 2 of 2011 regarding environmental pollution in Parepare City. This study uses the Empirical legal method. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of Regional Regulation No. 2 of 2011 regarding environmental pollution has not worked effectively because environmental pollution in the city of Parepare has not been properly handled and there are still potentially polluted environments. (2) the factors that influence the effectiveness of environmental pollution in Parepare City are not yet influenced by legal culture, community legal awareness, and facilities and infrastructure.

Between Jokes and Crime: A Legal Perspective on Catcalling in Public Spaces Nur Rahmawaty Idrus; Askari Razak; Syamsul Alam
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2 No 1 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/ssyf3n92

This study aims to analyze the legal provisions for verbal harassment (catcalling) as a form of sexual harassment in public spaces and to examine the urgency of legal protection for victims in Indonesia. This study uses a normative legal research method with an emphasis on the study of applicable legal norms, principles, and principles, through a literature review covering primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then analyzed qualitatively to find a match between the construction of norms and the reality of victim protection. The renewal of this study lies in the emphasis on strengthening the victim's perspective in reading the phenomenon of catcalling as a violation of human dignity and the right to feel safe in public spaces, while also testing the effectiveness of existing legal regulations in responding to contemporary social dynamics. The results of this study indicate that catcalling is a form of verbal sexual harassment that has real psychological and social impacts, and has received stronger legal recognition, although in practice it still faces obstacles in terms of proof, the capacity of officials, and cultural normalization in society. The conclusion of this study confirms that legal protection for victims is not yet fully optimal and requires strengthened implementation, consistent law enforcement, and a victim-sensitive approach. This study recommends consistent law enforcement with a victim-centered approach, along with public education, increased collective awareness of the need to reject catcalling, and further studies on the effectiveness of its implementation in practice.

Legal Responsibility of Coal Mining Companies for Environmental Damage in Lappariaja District, Bone Regency Muhammad Afian Hatta; Nurul Qamar; Syamsul Alam
COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW Vol. 1 No. 2 (2025): Compendium of Judge Made Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/cojml.v1i2.1089

This paper aims to: (1) To determine the role of law in supervising coal mining activities in Lappariaja sub-district, Bone Regency; (2) To determine the legal responsibility of coal mining companies for environmental damage caused in Lappariaja sub-district, Bone Regency. This paper uses a descriptive empirical legal research method. This approach was chosen because it is able to provide a comprehensive picture of the phenomenon of anarchic behavior of funeral escorts on the highway, especially in the context of the application of criminal law and the factors causing it. The results of the paper show that the Legal Regulations in Supervising Coal Mining are contained in Government Regulation No. 55 of 2010 concerning the guidance and supervision of the implementation of the management and implementation of mineral and coal mining businesses. Article 13 states that: the minister supervises the implementation of mining business management carried out by the Provincial Government and Regency/City Government in accordance with their authority. The Minister, Governor/Regent/Mayor in accordance with their authority supervise the implementation of mining business activities carried out by holders of IUP, IPR or IUPK. The Legal Responsibility of Coal Mining Companies for Environmental Damage caused is: Criminal Legal Responsibility, Civil Legal Responsibility and Administrative Responsibility. Writing recommendations: (1) for the government, it is hoped that in issuing permits for mining businesses, they should conduct case studies regarding environmental impact analysis (AMDAL); (2) For mining companies, it is hoped that they will manage waste responsibly and carry out reforestation and greening in former mining areas.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search