Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara Syamsul Alam; Mohammad Arif
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang154

Kedudukan Hukum Pekerja dan Pengusaha adalah setara. Namun pada penerapannya cenderung menempatkan pengusaha pada posisi yang lebih diuntungkan Mendasari hal tersebut, paper ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja dari aspek tanggungjawab konstitusional negara. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan Analisis Isi (Content Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya. The legal position of workers and entrepreneurs is equal. However, in practice, it tends to put employers in a more advantageous position. Based on this, this paper aims to analyze legal protection for workers from the aspect of state constitutional responsibility. The research method used is a type of research with Content Analysis. The results of the study show that legal protection for workers is intended to guarantee basic rights and guarantee equal opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers / laborers and their families.

Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal Sudirman Sudirman; Ahyuni Yunus; Mohammad Arif
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis nilai-nilai hukum adat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum kearifan lokal di Kabupaten Wajo dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang mempengaruhi nilai-nilai hukum adat sebagai sumber hukum kearifan lokal. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Rekomendasi yaitu nilai-nilai hukum adat yang dilestarikan dan dikembangkan menjadi sumber motivasi pemerintah Kabupaten Wajo yang dijadikan kearifan lokal. The research objective is to analyze the values of customary law as a source of local wisdom law in Wajo Regency and the factors that influence it. This research is a normative legal research. The results of research that affect the values of customary law as a source of local wisdom law. The legal factor itself (law). Law enforcement factors, namely the parties who form or apply the law, factors of facilities or facilities that support law enforcement, community factors, namely the environment in which the law applies and is applied, cultural factors, namely as a result of work, creativity and taste based on human initiative in in social life. Recommendations, namely customary law values that are preserved and developed become a source of motivation for the Wajo Regency government which is used as local wisdom.

Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Michael Darmawan Sagitta Pongsitanan; Hambali Thalib; Mohammad Arif
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian untuk menganalisis Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Pada Wilayah Hukum Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja Di Rantepao. Metode penelitian adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak yang di lakukan oleh kejaksaan negeri tana toraja di rantepao sesuai dengan tugas dan wewenang Kejaksaan, bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: Melakukan penuntutan, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat dan Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana penaniayaan diantaranya adalah Faktor Internal yaitu Substansi Undang-Undang Yang Memadai, Instruksi dari pihak atasan, Faktor petugas penyidik, Faktor Fasilitas dan Faktor Eksternal yaitu Biaya visum yang terbilang mahal, Kendala dalam keterbatasan waktu, Dukungan Dari Panasehat Hukum Tersangka, Faktor Budaya. The research objective was to analyze the optimization of law enforcement on the crime of sexual immorality against children in the legal area of the Tana Toraja District Attorney's Office in Rantepao. The research method is juridical-empirical legal research. The results of the research show that the process of implementing law enforcement against the criminal act of child sexual abuse committed by the Tana Toraja District Attorney in Rantepao is in accordance with the duties and authorities of the Prosecutor's Office, that the prosecutor's office has the following duties and powers: Conducting prosecutions, implementing judges and court decisions that have been obtained permanent legal force, Supervise the implementation of conditional criminal decisions, supervisory criminal decisions, and conditional release decisions and conduct investigations of certain criminal acts based on law. The factors that influence the investigation of the criminal act of maltreatment include internal factors, namely the substance of the law which is adequate, instructions from superiors, factors of investigators, facility factors and external factors, namely the cost of a relatively expensive post-mortem, constraints in time constraints, support from Legal Advisors for Suspects, Cultural Factors.

Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap di Indonesia Hardianto Hardianto; Mohammad Arif; Dachran S Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.878 KB)

Tujuan penelitian menganalisis perjanjian kemitraan initi plasma Kelapa Sawit manajemen satu atap sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yang dilakukan oleh KPPU sebagai pengawas pelaksanaan kemitraan di Indonesia dan proses penegakan hukum pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU dengan sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melanggar. Penelitian ini disusun dengan tipe normatif melalui inventarisasi dan pencermatan terhadap bahan hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) KPPU melakukan pengawasan pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap agar dengan prinsip-prinsip kemitraan di Indonesia adalah perjanjian antara perusahaan inti dengan plasmanya yang posisi tawar kedua belah pihak setara, tidak terdapat unsur menguasai/memiliki oleh perusahaan inti dan kerjasama kedua belah pihak saling mempercayai, saling menguatkan, saling membutuhkan dan saling menguntungkan (2) Perusahaan inti yang menguasai dan atau memiliki plasmanya adalah bentuk pelanggaran sesuai Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga dikenakan sanksi denda dan pencabutan izin usaha. The research objective to analize the the one-roof management Palm Oil plasma initi partnership agreement that is in accordance with the partnership principles carried out by KPPU as a supervisor for the implementation of partnerships in Indonesia and the law enforcement process of partnership supervision carried out by KPPU with sanctions given to business actors who violate it. This research is structured with a normative type through an inventory and scrutiny of legal materials. The results of this study indicate that: (1) KPPU supervises the One-Stop Management Palm Oil Plasma Core Partnership Agreement so that with the principles of partnership in Indonesia there is an agreement between the nucleus company and its plasma in which the bargaining position of both parties is equal, there is no element of control/ owning by the core company and the cooperation of the two parties trusting each other, strengthening each other, needing each other and benefiting each other 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises so that they are subject to fines and revocation of business licenses.

Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Muhammad Asnawi Said; Mulyati Pawennei; Mohammad Arif
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.664 KB)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Bulukumba. Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Bulukumba belum berjalan secara efektif. Faktor yang mempengaruhi, yakni: Faktor Penegak Hukum, Faktor Hukum, dan (c) Faktor Sarana dan Prasarana. Rekomendasi Penelitian adalah agar dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan sarana dan prasarana serta regulasi. This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the effectiveness of the implementation of electronic criminal case trials as well as to find out and analyze what factors affect the implementation of electronic criminal court trials during the Covid-19 pandemic at the Bulukumba District Court. The type of research in writing this thesis is using empirical juridical research. The results of the study indicate that the implementation of the electronic trial of criminal cases at the Bulukumba District Court has not been running effectively. The influencing factors, namely: Law Enforcement Factors, Legal Factors, and (c) Facilities and Infrastructure Factors. The research recommendation is that training be carried out to improve the quality of human resources as well as improve facilities and infrastructure as well as regulations.

Studi Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa Abdi Azis; Sufirman Rahman; Mohammad Arif
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak dikabupaten Gowa dan upaya apa yang akan dilakukan untuk menekan jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Rendahnya pengamalan ajaran agama menjadi penyebab terbesar terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dikabupaten gowa. 2. Upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang belum cukup untuk menanggulangi kejahatan kekerasan sekdual terhadap anak. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Rekomendasi penelitian ini adalah meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat dan pihak yang berwenang membatasi masyarakat untuk dapat mengakses hal-hal yang dapat meningkatkan terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadapa anak seperti situs pornografi, minuman keras, dan narkotika serta memberikan pemahaman terhadap orang tua untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap anaknya. This research objective is to analyze the causes of acts of sexual violence against children in the Gowa district and what efforts will be made to reduce the number of crimes of sexual violence against children in the Gowa district. This research is empirical legal research. The results of this study indicate that 1. The low practice of religious teachings is the biggest cause of crimes of sexual violence against children in the Gowa Regency. 2. The efforts made by the authorities have not been sufficient to tackle crimes of sexual violence against children. This can be seen from the increasing number of crimes of sexual violence against children. The recommendation of this research is to increase the practice of religious values in society and the authorities to limit the public from being able to access things that can increase the occurrence of crimes of sexual violence against children such as pornographic, alcoholic and narcotic sites and provide understanding to parents so that they can improve supervision of their children.

Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nur Fajri Rahman Setiawan; Askari Razak; Mohammad Arif
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1525

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas BNPT dalam penanggulangan terorisme berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 dan faktor-faktor yang memengaruhi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas BNPT berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 secara umum telah terlaksana secara efektif sesuai dengan yang diharapkan dalam aturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas BNPT dalam pemberantasan terorisme yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. The research objective is to analyze the effectiveness of carrying out the duties of the BNPT in countering terrorism based on Presidential Regulation Number 46 of 2010 and the influencing factors. This research is empirical legal research. The results of the research show that the implementation of the duties of the BNPT based on Presidential Decree Number 46 of 2010 has generally been carried out effectively in accordance with what is expected in the laws and regulations. The factors that influence the implementation of the BNPT's duties in eradicating terrorism are legal substance factors, law enforcement factors, facilities or facilities, community factors, and cultural factors.

Efektivitas Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Makassar Andi Muhammad Syahruddin Rum; Hambali Thalib; Mohammad Arif
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i1.1459

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas intelijen kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan apa saja hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri dalam proses pemberantasan tidak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi telah melakukan prosedur sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hambatan yang dialami oleh Kejari Makassar yaitu kurangnya SDM, yang terlibat terkadang sudah dimutasi kedaerah sehingga menyulitkan dalam pemanggilan untuk pemeriksaan. Hal ini berarti bahwa perilaku kerja seperti kemampuan yang memadai, keterampilan individu yang tinggi dan kejelasan kinerja dalam organisasi yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dapat mendorong peningkatan kinerja jaksa intelijen yang diukur dengan banyaknya pencapaian, kualitas dan kuantitas pekerjaan, kemampuan kerja sama dan tanggung jawab atas pekerjaannya. The aim of the research is to analyze the effectiveness of the Attorney's Intelligence in eradicating criminal acts of corruption and what are the obstacles experienced by the State Attorney's Office in the process of eradicating non-criminal corruption. The research method used is the empirical method. The results of this study indicate that the Intelligence Effectiveness of the Makassar District Attorney's Office in terms of eradicating criminal acts of corruption has carried out procedures in accordance with Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence and in accordance with Standard Operational Procedures of Republic of Indonesia Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Laws -Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia. The obstacle experienced by the Makassar Prosecutor's Office is the lack of human resources, those involved have sometimes been transferred to the regions, making it difficult to summons for examination. This means that work behaviours such as adequate ability, high individual skills and clarity of performance within the organization related to duties and responsibilities can encourage the increased performance of intelligent prosecutors as measured by the number of achievements, quality and quantity of work, ability to cooperate and responsibility for his work.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search