Garuda - Garba Rujukan Digital

ASPEK-ASPEK TINDAK PIDANA DALAM PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL Hamsir Hamsir
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18355

AbstractThe purpose of this paper is to observe, predict and assess the existence of Islamic banking in Indonesia in the development of facing and maintaining public confidence in the issue of banking crime that are currently, have been and will come. Sharia Bank As an institution in the form of a business / service industry, so in the future, commercial/state banks such as state-owned enterprise banks that manage Sharia Banks will be merged as separate National Sharia Banks. Space and opportunities for criminal acts in Islamic banking have the same space and opportunities as other banks (conventional banking). However, what distinguishes if a criminal act is suspected, it must involve institutions formed from the provisions in sharia banking law (national sharia board, sharia supervisory board) accompanied by the Police and financial service authority institutions, but in investigative work. The police apparatus or financial services authority first asks for instructions from the national sharia board and sharia supervisory board.Keywords: Crime, Conventional Banking, Sharia Banking. AbstrakTujuan penulisan ini, untuk mengamati, memprediksi dan menilai keberadaan perbankan syariah di Indonesia dalam perkembangan menghadapi dan menjaga kepercayaan masyarakat dari persoalan tindak pidana perbankan atau kejahatan perbankan yang saat ini, pernah dan atau akan datang. Bank (Syariah) Sebagai suatu institusi/lembaga dalam bentuk usaha/industri jasa (BUMN), begitu pun ke depan (wacana 2020) Bank-bank umum/negeri (BNI, BRI & Mandiri) yang mengelola Bank Syariah akan dimerger sebagai Bank Syariah Nasional tersendiri. Ruang dan peluang terjadinya tindak pada perbankan syariah memiliki ruang dan peluang yang sama dengan perbankan lainnya (konvensional). Namun yang membedakan bila diduga terjadi tindak pidana di dalamnya, haruslah melibatkan lembaga-lembaga yang terbentuk dari ketentuan dalam hukum/perundang-undangan perbankan syariah (DSN, DPS) disertai institusi Kepolisian dan lembaga OJK, namun dalam kerja penyidikan aparat Polri atau OJK terlebih dahulu meminta petunjuk DSN dan DPS.Kata Kunci : Perbankan Konvensional, Perbankan Syariah, Tindak Pidana.

KREDIT PEMBIAYAAN MOBIL DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA WATAMPONE Mayasari mawar; Hamsir Hamsir; Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22140

Abstract This article discusses Car Financing Loans with Car Agreements with Murabahah contracts at Bank Syariah Indonesia Watampone, by looking at the terms of Islamic law. The type of research carried out in this study is a qualitative descriptive field research, while the approach taken is a normative juridical and normative theological approach, then the primary data source is interviews conducted at Bank Syariah Indonesia Watampone, the two secondary data sources are sourced from books, theses and other sources related to this research. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of the study show: 1) The car financing application mechanism (Murabahah) system has been running at Bank Syariah Indonesia Watampone starting with the customer negotiating what to buy, the quality of the goods and the price of the goods, Bank Syariah Indonesia conducting the sale and purchase contract to the customer, the Islamic Bank buying the goods from the seller according to the customer's wishes, the seller sends the goods to the customer on the order of the bank and receives the goods and documents of ownership, after receiving the goods and the customer's documents make payment in installments. 2) The principles and provisions of Islamic economic law have been implemented, especially in murabahah contracts on credit financing products, the legal principle of murabahah is a legal act that has the consequence of a trial of rights to an item from the seller (bank) to the buyer (customer), then by itself in this legal act, the pillars and conditions for the validity of murabahah must be fulfilled, such as the existence of elements of usury, maisir / transactions in uncertain, garar, haram, and unjust.Keywords: Indonesian Islamic Bank, Islamic Law, Murabahah Financing.AbstrakArtikel ini membahas tentang Kredit Pembiayaan Mobil dengan Akad Mobil dengan akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Watampone, dengan melihat dari segi hukum islam. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Watampone, kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku,skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Sistem mekanisme penerapan pembiayaan (Murabahah) mobil sudah berjalan di Bank Syariah Indonesia Watampone diawali dengan nasabah melakukan negosiasi yang akan dibeli,kualitas barang dan harga barang, Bank Syariah Indonesia melakukan akad jual beli kepada nasabah, Bank Syariah membeli barang dari penjual sesuai keinginan nasabah, penjual mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank dan menerima barang dan dokumen kepemilikan, setelah menerima barang dan dokumen nasabah melakukan pembayaran dengan cara angsuran. 2) Prinsip dan ketentuan hukum ekonomi islam sudah terlaksana khususnya dalam akad murabahah pada produk pembiayaan-pembiayaan kredit, prinsip hukum murabahah merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peradilan hak atas suatu barang dari pihak penjual (Bank) kepada pihak pembeli (nasabah),maka dengan dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya murabahah, seperti adanya unsur riba,maisir / transaksi dalam keadaan tidak pasti, garar, haram, dan zalim.Kata Kunci : Bank Syariah Indonesia, Hukum Islam, Pembiayaan Murabahah.

FENOMENA PEMAHAMAN DAN PENERAPAN HAKIKAT MAKNA KATA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM PERKEMBANGAN HUKUM Hamsir Hamsir
Al-Risalah VOLUME 19 NO 2, NOVEMBER (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

The word crime and violation in the legal phenomenon of society experiences distortion when reviewing sanctions from the act. The word crime means that sanctions are classified as severe, whereas violations are assumed to contain mild sanctions. In further legal developments, legal acts / legal events or offenses are identified with just one word, namely "criminal acts", both those charged with acts that are philosophically crimes or those philosophically charged with violations. By knowing the fundamental differences between the separation of crime and violation with a philosophical approach, the community will have a strong basis for applying the law (academic "theoretical" and "practical" and or for the compiler, "legislative law"). Acts, events, offenses or "Straafbaarfeit" crimes in straafrecht, sub-system of criminal offenses, and sub-criminal offenses. Therefore, uniting these two things into "criminal acts" only, contrary to the underlying thought and moral foundations. There are two factors that influence people's understanding of the nature of the meaning of the word crime and violation, namely: 1) Internal factors, the inability to interpret the meaning of the essence contained in these two things; 2). External factors, namely the existence of intentions to overturn the term for the sake of pragmatic interests and the inadvertence due to sources of information, news, literature, legislation that do not often mention and use these two terms in various legal events that occur in society.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tani Secara Tebasan Nurhikma Nurhikma; Hamsir Hamsir; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16280

AbstrakJual beli secara tebasan memenuhi rukun jual beli namun masih terdapat didalamnya indikator jual beli yang terlarang dalam Islam, seperti adanya perselisihan yang terjadi di kemudian hari mengenai harga dan adanya sifat untung-untungan. Namun jual beli secara tebasan ini memiliki sisi positif yang dirasakan masyarakat seperti adanya kemudahan memasarkan hasil pertaniannya. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Untuk proses jual belinya ada baiknya jika dilakukan setelah sayur mayur tersebut sudah tiba masa panennya agar tidak ada lagi kemungkinan ada yang merasa dirugikan. 2) Jika ingin melakukan jual beli perlu untuk mengetahui terlebih dahulu jual beli apa saja yang dilarang dalam Islam. sehingga jual beli yang dilakukan sesuai dengan aturan jual beli yang ada dalam Al-Qur’an dan HadisKata Kunci: Hasil Tani, Hukum Islam, Jual Beli. AbstractBuying and selling in slash met the pillars of buying and selling, but there were still indicators of buying and selling which were forbidden in Islam, such as disputes that occurred later on regarding prices and the nature of chancy. However, buying and selling by slash has a positive side that is felt by the community, such as the ease of marketing agricultural products. The implications of this research are: 1) For the buying and selling process, it is better if it is done after the vegetables are harvested so that there is no longer the possibility of anyone feeling disadvantaged. 2) If you want to buy and sell it is necessary to know in advance what trading is prohibited in Islam. so that buying and selling is carried out in accordance with the rules of sale and purchase in the Al-Qur'an and Hadith.Keywords: Agricultural Products, Buying and Selling, Islamic Law.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2279/Pdt.G/2015/PA Mks ) Muh Wahyudin Anugrah; Hamsir Hamsir; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 4 Juli 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i3.18793

AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan untuk mengetahui implementasi sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam putusan hakim pengadilan Agama makassar dalam perkara Nomor (2279/Pd.G/2015/PA Mks). Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan (field research). dengan pendekatan penelitian yang digunakan : Pendekatan kasus (case approach), Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach). Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang disebut bahan hukum. Yaitu berupa inventarisasi berkas Putusan Pengadilan Agama Makassar No.2279/Pdt.G/2015/PA.Mks, peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah. . Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah : wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan mendasarkan Peraturan Perundang-Undangan hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketentuan Hukum dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di atur dalam Undang-undang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat opsional atau pilihan yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Paradigma litigasi meyakini bahwa hukum harus ditegakkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Di samping itu juga di gunakan paradigma non-litigasi yaitu paradigma yang ber asas atau berakar pada konsensus, musyawarah atau penyelesaian damai antar para pihak, Implementasi sengketa Ekonomi Syari`ah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Dalam Kasus Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks Telah terimplementasi sesuai ketentuan hukum yang ada akan tetapi menurut hemat penulis belum memenuhi aspek keadilan yang wajib hukumnya melekat pada suatu putusan.Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, Penyelesaian Sengketa, Tinjauan Hukum. AbstractThis research was conducted with the aim of knowing the provisions of Islamic Law and laws and regulations regarding the syariah economic dispute settlement system and to find out the implementation of the sharia economic dispute resolution system in the decision of the Makassar Religious Court judge in case Number (2279 / Pd.G / 2015 / PA Mks ). This type of research will be used is descriptive qualitative field research (field research). with the research approach used: the case approach (case approach), the statutory approach (statute approach). The data source of this research is secondary data which is called legal material. Namely in the form of an inventory of the files of the Makassar Religious Court Decision No.2279 / Pdt.G / 2015 / PA.Mks, laws and regulations, books, literature, journals and documents related to the subject matter. . Furthermore, the data collection methods used are: interviews, observation, and documentation. Meanwhile, the data management and analysis techniques are based on the Prevailing Laws so that they can answer the problems of this research. All legal materials obtained are systematically compiled, processed and researched and evaluated. The results of this study indicate that the legal provisions in the settlement of sharia economic disputes are regulated in the Religious Courts Law and Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative dispute resolution that are optional or optional, namely through court (litigation) and outside the court. (non litigation). The litigation paradigm believes that the law must be enforced to end conflicts that occur. In addition, a non-litigation paradigm is also used, namely a paradigm that is based on or is rooted in consensus, deliberation or peaceful settlement between the parties, Implementation of Shari`ah Economic disputes in the Judge of the Makassar Religious Court in Case Number 2279 / Pdt.G / 2015 / PA Mks Has been implemented in accordance with existing legal provisions however, according to the author's opinion, it has not fulfilled the aspect of justice which is obligatory according to a decision.Keywords: Legal Review, Dispute Resolution, Sharia Economics, Religious Courts.

PROSPEK DAN TANTANGAN BANTUAN MODAL USAHA BAZNAS TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Muh. Alim Furqan; Hamsir Hamsir
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21653

AbstrakPenelitian ini berjudul Prospek Dan Tantangan Bantuan Modal Usaha Baznas Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Majene. Dengan pokok masalah adalah bagaimana Prospek Dan Tantangan Bantuan Modal Usaha Baznas Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Majene. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif dan syar’i. sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) Implementasi bantuan modal usaha Baznas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene terlihat sangatlah baik sebelum pandemic covid 19 berlangsung di Indonesia, para pelaku Usaha Mikro Kecil yang mendapat bantuan menyebabkan omset pendapatannya naik. 2)Adapun peluang dan tantangan bantuan modal usaha Baznas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene yaitu mayoritas masyarakat Kabupaten Majene beragama Islam dan Baznas Kabupaten Majene bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Majene. Kemudian tantangan bantuan modal usaha Baznas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene yaitu pengumpulan dana zakat infaq dan sedeqah belum efektif. 3)Pandangan hukum islam terhadap bantuan modal usaha Bazans terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di kabupaten majene adalah boleh karena program tersebut sangatlah membantu para pengusaha kecil yang sedang lemah perekonomiannya hal tersebut bertalian dengan ajaran agama islam dijelaskan dalam Qs. Al- Maidah/5: 2.Kata Kunci: Bantuan Modal Usaha, Prospek, Tantangan, Usaha Mikro Kecil Menengah. AbstractThis research is entitled Prospects and Challenges of Baznas Business Capital Assistance to Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency. The main problem is how the Prospects and Challenges of Baznas Business Capital Assistance to Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency. This type of research is a qualitative field research which is carried out with a normative and syar'i juridical approach. primary and secondary data sources. The results of this study indicate that 1.) The implementation of Baznas business capital assistance for Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency looked very good before the covid 19 pandemic took place in Indonesia, Micro Small Business actors who received assistance caused their income turnover to increase. 2) The opportunities and challenges for Baznas business capital assistance to Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency are the majority of the people of Majene Regency are Muslim and Baznas Majene Regency is in synergy with the Majene Regency government. Then the challenge of Baznas business capital assistance to Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency, namely the collection of zakat, infaq and alms funds has not been effective. 3) The view of Islamic law on Bazans business capital assistance for Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency is permissible because the program is very helpful for small entrepreneurs whose economy is weak, this is related to the teachings of the Islamic religion described in Qs. Al-Maidah/5: 2.Keywords: Business Capital Assistance, Challenges, Prospects, Micro, Small and Medium Enterprises.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK RAHN EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA Mutmainna Mutmainna; Hamsir Hamsir; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.21889

AbstrakSaat ini perkembangan dari produk-produk yang berbasis Syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali dalam dunia perbankan, khususnya pada perbankan Syariah. Perbankan Syariah atau bank Islam merupakan suatu sistem perbankan yang pada pengoperasiannya berdasarkan Syariah Islam. Fungsi bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai Lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Saat kebutuhan sedang mendesak sedangkan keuangan sedang menurun maka sebagian orang memilih dengan cara berutang. Bisa saja mereka meminjam dengan menggadaikan barang berharga yang dimilikinya. Pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik rahn emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan ada dua yaitu Pendekatan Normatif (syar’i), yuridis dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan Hukum Islam terhadap raktik rahn emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dianggap telah sesuai dengan prinsip Syariah karena tidak mengandung 3 unsur yang dilarang dalam praktik rahn emas seperti gharar, maysir, dan riba. Karena Kesesuaian antara aplikasi rahn emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dapat dilihat pada tiga hal yaitu rukun, syarat sah gadai, biaya-biaya serta mekanisme penyelesaian barang jaminan. Serta praktik rahn emas pada Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, Hukum Islam, Praktik, Rahn Emas.AbstractNowadays, the development of Sharia-based products is increasing in Indonesia, not exception in the world of banking, especially in Sharia banking. Sharia banking or Islamic banks are banking systems that operate based on Islamic Shariah. The function of Sharia banks in general is no different from conventional banks, namely as an intermediation institution that connects the overfunded parties with the underfunded parties. When the need is urgent while finances are declining then some people choose by way of debt. They could have borrowed by pawning their valuables. The main problem that became the study in this study is how the review of Islamic law on the practice of gold rahn in Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani.The type of research used in this study is a qualitative type of field. The approaches used are two: Normative Approach (syar'i), juridical and empirical approach. The results showed that the Islamic Law view of gold rahn raktik in Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani is considered to be in accordance with Sharia principles because it does not contain 3 elements that are prohibited in the practice of gold rahn such as gharar, maysir, and riba. Because of the conformity between the application of gold rahn at Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani can be seen on three things, namely the rukun, the legal terms of mortgages, costs and the mechanism of settlement of collateral goods. As well as the practice of gold rahn in Bank Syariah Indonesia has been in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council No.26/DSN-MUI/III/2002 on Rahn Emas.Keywords: Bank Syariah Indonesia, Islamic Law, Practice, Rahn Emas.

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MOKE Siti Aminah Hardianti; Hamsir Hamsir
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22581

AbstrakPenelitian ini bertujuan ini mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli moke di kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Nangamese dengan cara melakukan wawancara kepada penjual moke dan beberapa masyarakat yang berada di kelurahan tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penjualan moke di kelurahan Nangamese dilakukan dengan tiga cara yakni: (1) dilakukan dengan cara terbuka karena tidak ada larangan dari pihak yang berwajib, (2) pembeli atau yang ingin mengkonsumsi moke tersebut mereka yang mendatangi penjual untuk bertransaksi langsung, (3) setiap penjual sudah mempunyai pelanggan tetap.Kata Kunci: Ekonomi Islam, Jual Beli, Moke AbstractThis study aims to raise the issue of how to review Islamic economic law on the practice of buying and selling moke in Nangamese village, Riung district, Ngada district. The research method used is qualitative. This research was conducted in Nangamese Village by conducting interviews with moke sellers and several people in the village. The results showed that the sale of moke in Nangamese village was carried out in three ways, namely: (1) carried out in an open way because there was no prohibition from the authorities, (2) buyers or those who wanted to consume the moke were those who came to the seller for direct transactions, (3) each seller already has a regular customer.Keywords: Buy and Sell, Islamic Economics, Moke

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search