Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.595
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Corruptio YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Jurnal Hukum dan Peradilan HUKMY : Jurnal Hukum Law and Humanity Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra
Rihantoro Bayuaji
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Religion Humanities Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Law and Humanity

 1 
Urgensi Pelaksanaan Peradilan Perdata Secara Elektronik Ditinjau Dari Prinsip Good Governance Dwi Mujianto; Nuryanto A. Daim; Rihantoro Bayu Aji
Law and Humanity Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i1.514

Abstract

Peradilan merupakan kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Adapun kekuasaan Negara adalah kekuasaan kehakiman yang mempunyai kebebasan dari campur tangan pihak manapun, paksaan, perintah ataupun rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 serta Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan pelengkap atas Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah ada sebelumnya merupakan inovasi dan komitmen oleh MA Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara sebagai solusi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Sejak dilakukan Persidangan secara daring, untuk posisi para pihak di dalam Pengadilan Negeri yaitu Hakim, Advokat di kantor masing-masing atau prinsipal kantor atau rumah masing-masing. Namun ada beberapa kendala yang ditemui saat pelaksanaan persidangan online seperti sarana prasarana, akses internet pemenuhan hak terdakwa dan penerapan asas Sistem Peradilan Perdata. Pengaturan persidangan perkara Perdata secara online sangatlah diperlukan. Karena berkaitan dengan keberlangsungan persidangan apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan seperti adanya wabah covid-19. Selain itu persidangan melalui video conference atau teleconference harus memperhatikan hak-hak dari para pihak yang bersengketa serta para saksi.
Analisis Yuridis Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Mempekerjakan Kembali Pekerja (Studi Kasus Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Gsk) Aminatuz Zuhriyah; Rihantoro Bayu Aji; Andy Usmina Wijaya
Law and Humanity Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i1.521

Abstract

Adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa berupa perselisihan hak, Perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam penelitian ini mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang seharusnya demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali diatur khusus dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sumber hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan adalah HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) berlaku untuk Jawa dan Madura dan RBG (Rechtsreglement Buitengewesten) berlaku untuk luar Jawa dan Madura selain itu Undang-Undang PPHI juga tidak mengatur secara khusus eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai PHK dimana Pengadilan memerintahkan subjek hukum tertentu untuk melakukan perbuatan hukum dengan mempekerjakan kembali pekerja sebagaimana Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Gsk., tanggal 10 Juni 2021. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian upaya hukum yang dilakukan pekerja apabila pengusaha tidak melaksanakan Putusan mempekerjakan kembali pekerja adalah dengan pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Gresik dan jika pengusaha tidak melaksanakan maka pekerja dapat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum.
Penerapan Hukum Dalam Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana Terhadap Korban Anak Hidayat, Nofan; Aji, Rihantoro Bayu; Taufiqurrahman, Taufiqurrahman
Law and Humanity Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i2.550

Abstract

The crimes of sexual abuse against children often use social networks to fool his victims in various crimes. The average victim is a child under the age and the perpetrator is an adult, the crime sexual abuse causes deep trauma for the victim and require a long time to eliminate it to the children. With the absence of law, perpetrators of sexual abuse against children could be criminalized if they meet the elements as stated in the Criminal Code (KUHP) and the Child Protection Act. The method of approach in the research was used is the approach of the law of normative-empirical approach and legislation (statue approach), conceptual approach and the case approach. The results of this study stated that the panel of Judges aggravate the punishment against the Defendant by taking attention to the relationship between the Defendant and the victim as the students and teachers in educational institutions. In the verdict of the trial with the case of the crime of sexual abuse, the Defendant demanded punishment with Article 82 section (1) Jo Article 76E Law Number 35 of the year 2014 concerning amendment to Law Number 23 of the Year 2002 about Child Protection, Jo Article 82 section (4.5) and the article is additional regulation Number 01 of the year 2016 on the second amendment to Law Number 23 of the Year 2002 about Child Protection, jo Law Number 17 of the Year 2016 On the Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 01 of the year 2016 on amendment to Law Number 23 of the Year 2002 On Child Protection with the threat of criminal for 20 (twenty) years and a fine of Rp 1.000.000.000,- this is because the Defendant is an educators/ educators, where should the defendant gave teachings, or education and provide a safe and comfortable against children, especially the victims of the crime of sexual abuse.
Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Bagi Dokter Dalam Hubungan Kerja Dengan Rumah Sakit Mahayani, Brigita Mirna; Aji, Rihantoro Bayu; Ismono, Joko
Law and Humanity Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i2.551

Abstract

According to the existing legal relationship, there are three groups of doctors working in hospitals, namely doctors with the status of permanent employees (PNS), doctors with contract status and visiting doctors (attending physician). There is a shortage of permanent doctors, in general private hospitals employ civil servant doctors who work in government hospitals as visiting doctors. Research objectives: To find out and analyze the regulation of the medical profession based on the positive law in force in Indonesia and to find out and analyze the labor law protection for doctors in working relations with hospitals. The type of research used is formative juridical, the research approach used is a statute approach and a conceptual approach. Labor law protection for doctors in working relationships with hospitals is regulated in the work agreement. The work agreement is an entry point for the norms of labor law protection for doctors who are bound by a working relationship with a hospital. The working relationship between doctors and hospitals was born from a work agreement. The work agreement stipulates the rights and obligations of each party signing the work agreement. Work agreements between doctors and hospitals are an autonomous source of law in work relations. The work agreement will be a source of law to be considered in the event of a dispute over work relations between a doctor and a hospital, in addition to the applicable labor laws and regulations.
Kepastian Hukum Mengenai Penetapan Tersangka Untuk Kedua Kalinya Oleh Penyidik Pemberantasan Korupsi Prasetiyo, Leo Dwi; Aji, Rihantoro Bayu
Law and Humanity Vol 2 No 1 (2024): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v2i1.607

Abstract

The background of writing this journal article is the second time the determination of a suspect against Ilham Arief Sirajjudin (Petitioner), the former mayor of Makassar by investigators from the Corruption Eradication Commission (KPK). Previously, the Corruption Eradication Commission named the Petitioner as a suspect, but the Corruption Eradication Commission lost in pretrial because it named the Petitioner as a suspect but did not fulfill at least 2 valid pieces of evidence according to the Criminal Procedure Code. Therefore the pretrial judge granted the Petitioner's request and declared the KPK's determination of the suspect invalid with decision number 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel on (Pretrial volume 1). Then, after the Pretrial Appellant was granted by the pretrial judge, several days later, the KPK again named the Petitioner as a suspect. However, the Petitioner again carried out pretrial efforts with one of his petitions namely that the Petitioner had won in the previous pretrial and the decision was final and binding on all parties, so if the KPK again named the Petitioner as a suspect it would create legal uncertainty for the Petitioner. However, in pretrial volume 2, the pretrial judge did not grant the Petitioner's request on the grounds that the KPK had determined the Petitioner according to procedure. And finally the Judge rejected the Petitioner's Pretrial with decision number 55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel. In the Pretrial Decision of the South Jakarta District Court Number: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel and 55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel there are two legal issues that the author will raise in this journal article In this case, the first problem is related to the determination of a suspect for the second time by Corruption Eradication Commission investigators against someone whose pretrial has been granted in relation to the principle of legal certainty. The second legal issue is related to the principle of Ne bis in idem in the Criminal Code which is linked to decisions Number: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel and 55/Pid.Prp/2015/Pn .Jkt.Sel regarding the determination of the suspect for the second time against someone. The purpose of writing a journal article to be achieved is to analyze the determination of a suspect for the second time by KPK investigators against someone who has been granted a pretrial based on the principle of legal certainty. Then the second objective is to analyze the existence of the Ne Bis In idem principle in the Criminal Code by pretrial decision regarding the determination of the suspect to return for the second time against someone. The conclusions drawn based on the writing of this journal article are first, the determination of a suspect for the second time against someone who has been granted pretrial by KPK investigators does not conflict with the principle of legal certainty, because pretrial is purely administrative or formal in nature. Therefore, if the investigator is still convinced that the person has committed a crime, the investigator can re-establish that person as a suspect through the correct legal procedures. The second conclusion, the principle of ne bis in idem in the Criminal Code does not apply to pretrial decisions regarding the determination of a suspect for the second time against someone, because pretrial is administrative (formal) in nature, namely it only has the authority to examine and decide legal matters, not forced efforts and provide protection of human rights in a person at the level of investigation and prosecution and not examining matters at the time of trial or the main case.
Analisa Yuridis Kewenangan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Bojonegoro Sirot, Hidayatus; Daim, Nuryanto A.; Aji, Rihantoro Bayu
Law and Humanity Vol 2 No 2 (2024): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v2i2.636

Abstract

In line with the concept of regional autonomy, that autonomous regions have the authority to exercise discretion, manage and explore the potential of their natural wealth as well as human resources so that the aims and objectives of regional autonomy can be carried out properly. The management and utilization of natural resources must be carried out wisely where the results are in addition to regional financial income, and are solely for the benefit of the wider community. Therefore, how the budget function of the Regional People's Representative Council to be effective and appropriate in the preparation of APBD planning must be optimized for the benefit of the community, because often the implementation of the budget function is not carried out properly and even tends to invite problems in the future, as well as members of the Regional People's Representative Council. often trapped in the interests of groups and party interests, thus neglecting the interests of the community which should be prioritized. In order to optimize the potential of the existing budget in the region, an active role is needed from the Budget Board of the Bojonegoro Regency Regional House of Representatives. This study aims to discuss and analyze the concept of the function of the budget according to the laws and regulations and the authority of the budget agency of the Regional People's Representative Council in the context of preparing the Regional Revenue and Expenditure Budget. The type of research used in this research is normative juridical with a statutory approach and a historical approach, and ends with a qualitative descriptive analysis in producing a precise and accurate analysis.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Setiawan, Sulanjar Tri; Abadi, Suwarno; Aji, Rihantoro Bayu
Law and Humanity Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v2i3.660

Abstract

One of the traffic problems in Indonesia is the high number of road accidents caused by driver negligence. Therefore, law enforcement is one of the efforts to address the problem of road accidents. In current practice, traffic law enforcement does not only refer to criminal sanctions as in Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transport, but also uses restorative justice methods. This article discusses how the law is enforced in relation to traffic offences caused by the negligence of drivers who cause traffic accidents, and the obstacles in enforcing the law. This is legal research with statute and conceptual approach. The results revealed that law enforcement against negligence of motor vehicle drivers resulting in accidents is conducted with a repressive approach through restorative justice based on police discretionary authority granted through the Police Law. Specifically, the restorative justice approach is regulated through Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the handling of criminal acts based on restorative justice. However, its application is hindered by legal obstacles such as legal problem, law enforcers, citizen and culture. It is therefore necessary to enhance the capabilities and qualifications of law enforcement personnel in accordance with their respective areas of responsibility. This may be achieved through formal education or specialised training, with the objective of facilitating law enforcement through a restorative justice approach.
Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Hukuman pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Krisnawati, Krisnawati; Aji, Rihantoro Bayu
Law and Humanity Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v3i1.706

Abstract

This research aims to analyze the application of the principles of justice in administering sentences in cases of criminal acts of corruption based on Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Based on a thematic analysis of court decisions, it was found that there were significant disparities in sentences in corruption cases, especially those involving public officials. Factors such as political influence, public pressure, and judges' interpretation of the severity of criminal acts are the main causes of this injustice. In addition, light sentences are often disproportionate to the loss to the state, giving rise to public dissatisfaction and weakening confidence in the justice system. To increase the application of the principles of justice, this research suggests several efforts, including the preparation of more detailed sentencing guidelines, strengthening the independence of judicial institutions, and increasing the transparency of the legal process. These findings show the importance of balancing justice, legal certainty and expediency in administering punishments for corruption cases. Thus, implementing the principles of justice can provide a more effective deterrent effect while restoring public trust in the Indonesian legal system.
Co-Authors Achmad, Fahmi Baharuddin Aminatuz Zuhriyah Andy Usmina Wijaya Daim, Nuryanto A. Daim, Nuryanto Ahmad Dwi Elok Indriastuty Dwi Mujianto Fikri Hadi Hidayat, Nofan Inya Nuansa Iliyin Joko Ismono Khusnul Yaqin Krisnawati Krisnawati M. Hidayat M. Hidayat Mahayani, Brigita Mirna Miftachul Jannah Narto Yabu Ninggeding Nuryanto A. Daim Prasetiyo, Leo Dwi Setiawan, Sulanjar Tri Sirot, Hidayatus Suwarno Abadi Taufiqurrahman Taufiqurrahman Wawan Setiabudi Yulia Catur Lestari