Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Keadilan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Sinergitas PkM & CSR Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Prosiding Conference on Research and Community Services Corruptio Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Wijaya Putra Law Review Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra
Dwi Elok Indriastuty
Universitas Wijaya Putra
Religion Arts Humanities Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN KEHUTANAN SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA KEBAKARAN DI JAWA TIMUR Wijaya, Andy Usmina; Indriastuty, Dwi Elok; Kusnadi, Sekaring Ayumeida
Prosiding Conference on Research and Community Services Vol 1, No 1 (2019): Prosiding Conference on Research and Community Services)
Publisher : STKIP PGRI Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Issue yang paling aktual di tahun 2019 ini adalah kekalahan Pemerintah Indonesia atas gugatan kasasi di Mahkaman Agung terhadap citizen law suit berkaitan dengan pencegahan dan penegakkan hukum untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya disharmonisasi pengaturan tentang pengelolaan kehutanan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk itu, dalam penelitian ini berupaya untuk melakukan serta menyusun model harmonisasi pengelolaan hutan sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran di hutan Jawa Timur untuk pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan di Provinsi Jawa Timur sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran hutan serta menyusun model harmonisasi peraturan perundang-undangannya. Metode penelitian jurnal yang dipergunakan adalah yuridis normatif, melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji aturan-aturan hukum positif dan asas-asas hukum. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian kajian ini menunjukkan bahwa perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah terkait mitigasi kebakaran hutan di Provinsi Jawa Timur.
Pendampingan Permasalahan Hukum Waris di Desa Kepulungan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan arief syahrul alam; Dwi Elok Indriastuty; Fifin Dwi Purwaningsih
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 2 (2019): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Mempersiapkan Masyarakat Menghadapi Era I
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.888 KB) | DOI: 10.37695/pkmcsr.v2i0.313

Abstract

Berbagai permasalahan hukum keluarga khususnya dibidang hukum waris seringkali menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan sampai dengan anak cucu sebagai generasi penerus suatu keluarga. Bahkan terkadang perselisihan waris dapat menimbulkan putusnya tali persaudaraan. Di Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan terdapat beberapa sengketa hukum waris yang berlangsung sampai turun temurun. Hasil dari pemetaan di lapangan ditemukan beberapa sengketa waris yang disebabkan beberapa hal, antara lain tidak memahami pentingnya hukum waris islam dan asal usul harta yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan.Tujuan dari program pendampingan permasalahan hukum waris ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap hukum waris dan mengidentifikasi serta membantu penyelesaian sengketa waris. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah memetakan permasalahan sengketa-sengketa waris, memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya hukum waris islam dan melakukan pendampingan penyelesaian sengketa waris.Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap masyarakat terhadap hukum waris, menyelesaikan sengketa waris baik di dalam maupun di luar pengadilan dan menurunnya sengketa waris di Di Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan
Pelatihan Legal Due Diligence pada Kantor Hukum Sebagai Upaya Diversifikasi Layanan Jasa Hukum Budi Endarto; Arief Syahrul Alam; Dwi Elok Indriastuty
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.207 KB) | DOI: 10.37695/pkmcsr.v3i0.763

Abstract

Jumlah Advokat di Surabaya di tahun 2020 tercatat sebanyak 1806 orang, dimana sebagian besar memberikan layanan jasa hukum yang sama yakni di bidang litigasi. Kondisi tersebut menjadikan tingkat persaingan yang sangat tinggi di antara kantor hukum karena memberikan layanan jasa hukum yang relatif sama. Sampai dengan sejauh ini baru teridentifikasi sebanyak 8 (delapan) kantor hukum yang memiliki keahlian dan pengalaman melakukan legal due diligence sebagai salah satu bentuk layanan jasa hukum yang ditawarkan. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan penyusunan dan pendampingan pelaksanaan legal due diligence pada kantor hukum Erri Meta and Partners. Tujuan program ini yang pertama adalah memberikan pelatihan penyusunan legal due diligence, kedua mengembangkan diversifikasi layanan jasa hukum. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program ini pertama, memberikan pelatihan penyusunan legal due diligence. Kedua, melakukan pendampingan penyusunan legal due diligence pada klien mitra. Program ini menghasilkan yang pertama pengembangan produk layanan jasa hukum berupa legal due diligence. Kedua, dihasilkan dan diterapkannya buku panduan penyusunan legal due diligence. Ketiga, adanya penambahan 2 (dua) klien baru yang memerlukan layanan jasa hukum berupa legal due diligence pada kantor hukum mitra.
Pengembangan Aplikasi Pemasaran Digital Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan Lele di masa Pandemi arief syahrul alam; Budi Endarto; Dwi Elok Indriastuty
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 4 (2021): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Mewujudkan Pemulihan dan Resiliensi Masya
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v4i0.1273

Abstract

Ikan lele merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Saat Pandemi Covid 19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 berdampak pada penurunan pendapatan peternak lele. Hal ini disebabkan penjualan hasil produksi melalui pasar tradisional tidak memungkinkan karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan kepada peternak lele sebagai mitra ditemukan beberapa permasalahan yaitu; 1) Belum memaksimalkan teknologi informasi sebagai wahana pemasaran, 2) Manajemen proses produksi masih dilakukan secara manual dan belum direncana secara terstruktur, 3) Pembukuan keuangan dilakukan secara manual dan tidak secara berkala, 4) Tidak memiliki strategi skema pendanaan, dan 5) Belum memiliki perijinan usaha dan merek dagang yang sah. Solusi yang dilakukan terhadap mitra adalah; 1)Pengembangan dan pelatihan pemasaran digital menggunakan media eCommerce, WhatsApp Business, Sosial Media 2)Penyusunan manajemen proses produksi secara tersetruktur dan berbasis digital, 3) Pelatihan pembukuan keuangan digital, 4) Pengembangan model pendanaan berbasis kerjasama usaha, 5)Pengurusan perijinan usaha dan merek dagang. Tujuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pendapatan usaha lele sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan dan pelatihan pemasaran digital serta untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP PEMBATALAN HASIL TENDER SECARA SEPIHAK Fikri Hadi; Farina Gandryani; Dwi Elok Indriastuti
Wijaya Putra Law Review Vol 1 No 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v1i1.65

Abstract

Pemerintah dalam rangka mendukung terlaksananya program kerja, maka Pemerintah melaksanakan suatu pengadaan barang dan jasa. Salah satunya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pada akhir 2018, Pemerintah Kota Semarang secara sepihak membatalkan hasil pemenang tender dikarenakan adanya kesalahan penghitungan anggaran. Padahal sejumlah tender telah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Secara hukum privat, kesepakatan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. Namun secara hukum publik terdapat larangan untuk melakukan pembelanjaan apabila tidak terdapat anggaran. Oleh sebab itu, artikel ini akan membahas mengenai konsep kontrak yang dilakukan Pemerintah terkait di bidang kontrak pengadaan barang dan jasa serta tanggung gugat Pemerintah Kota Semarang terhadap pembatalan hasil tender. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bertipe doktrinal dengan pendekatan konseptual, perundang- undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak Pemerintah berbeda dengan kontrak privat pada umumnya dikarenakan terikat pada aspek hukum publik (hukum administrasi dan hukum pidana) serta aspek hukum privat. Sehingga dari konsep tersebut dikaitkan dengan kasus di Semarang, pemenang tender yang dirugikan tidak bisa mengajukan gugatan ataupun permohonan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Pemenang tender yang dirugikan dapat menggugat Pemerintah melalui peradilan umum berdasarkan konsep tanggung gugat Pemerintah.
Funding Urgency to Establish Energy Transition Mechanism Country Platform Through Green Bond Financial Instruments in Indonesia Amalia Dewi Puspitasari; Dwi Elok Indriastuty
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 6, No 1 (2023): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v6i1.7445

Abstract

As a step towards pursuing the Net Zero Emission (NZE) target of 2060 or faster, Indonesia at the Bali G20 Summit launched the Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. The formation of this ETM is one of the efforts to accelerate the energy transition from fossil energy to energy that is more environmentally friendly, namely by using New and Renewable Energy (EBT). One of the issues that have surfaced is related to the EBT funding scheme which requires a sizable fee. Currently, the Indonesian Capital Market has a new financial instrument called a green bond. The purpose of this study is to analyze the Green Bond financial instrument when viewed from a legal perspective as a source of financing for Renewable Energy in Indonesia. This research is normative research equipped with empirical data. This research is also a type of exploratory research. The approach used is the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study show that Green Bonds are still regulated through the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 60 of 2017. However, to become a source of EBT financing, Green Bonds should be mentioned in the EBT Bill to provide legal certainty to investors who want to invest in EBT development in Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBER CRIME DI BIDANG PERBANKAN DI INDONESIA Narto Yabu Ninggeding; Rihantoro Bayuaji; Dwi Elok Indriastuty
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.107

Abstract

Internet telah digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya perbankan. Kegiatan perbankan dilakukan melalui Internet-banking. Melalui layanan internet banking, nasabah dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang ke bank. Dalam penelitian ini dibahas bagaimana penegakan hukum cyber crime di perbankan di indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum dianalisis dengan menggunakan deskripsi, interpretasi, argumentasi, evaluasi dan sistematisasi. Cyber crime adalah merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan internet. Banyak cara yang bisa dilakukan para pelaku kejahatan dengan menggunakan internet. Kita harus lebih wapada lagi terhadap kerahasiaan data kita, karena bisa saja data kita tersebut akan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Bentuk kejahatan dunia maya di perbankan adalah keylogger/keystroke recorder,sniffing,brute force attacks,deface web,email spamming,denial of service dan virus,worm, trojan. Permasalahan kejahatan yang menggunakan teknologi informasi yaitu di atur dalam undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Dana menagatur cyber crime di perbankan di atur dalam pada pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang. Lebih lanjut, aturan tentang hacking diatur dalam pasal 30 ayat 1, 2, dan 3. Sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan pasal 30 UU ITE diatur di dalam pasal 46.
PENCANTUMAN BATASAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK/PENGELOLA SITUS DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DAN DAMPAKNYA BAGI KONSUMEN ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE). MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 Saputra, Dimas Agung; Wijaya, Andy Usmina; Indriastuti, Dwi Elok
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 2 No 2 (2024): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v2i2.129

Abstract

E-commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Sering terjadinya penipuan dalam E-commerce yang disebut dengan cybercrime. Kebijakan hukum pidana terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online (e-commerce) telah diatur secara jelas di dalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. KUHP tetap dipakai oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus cybercrime. Selain itu, juga telah diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen karena sebagian besar korban transaksi elektronik merupakan konsumen onlineshop, yang mana transaksi sebagian besar dilakukan dengan cara transaksi online.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG MEMBUANG LIMBAH B3 DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Putra, Rizky Eka Pramana; Wijaya, Andy Usmina; Gandryani, Farina; Indriastuti, Dwi Elok
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 2 No 2 (2024): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v2i2.137

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin di mana hal ini mengakibatkan pencemaran pada lingkungan hidup.Pembuangan limbah tanpa izin sering terjadi akibat salah satunya karena meningkatnya aktivitas industri, sehingga menimbulkan niat pelaku untuk sengaja membuang limbah ke media lingkungan hidup karena jumlahnya banyak sehingga memerlukan biaya untuk pengolahannya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan regulasi pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan akan dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku di mana hal ini memberikan efek jera. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta penelitian dokumen terkait. Hasil studi diharapkan dapat memahami menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pembuangan dumping limbah (B3) tanpa izin berkaitan erat dengan unsur kesalahan karena seorang tidak bisa dipidana apabila tidak terdapat faktor kesalahan baik itu berbentuk kesengajaan maupun kealpaan.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL Astuti, Putri Jeri; Abadi, Suwarno; Indriastuti, Dwi Elok
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 2 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v2i1.146

Abstract

Tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan melalui media internet termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya (cybercrime) yang dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara terorganisi. Cybercrime merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet .Pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan menggunakan media sosial ini mencakup beberapa dokumen pribadi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen melalui Media Sosial dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan menggunakan media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1) Tindak Pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan menggunakan media sosial adalah kejahatan yang di dalam dokumen itu mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya. 2) Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan dokumen yang dilakukan melalui media sosial adalah dengan mengikuti peraturan perundangundangan yakni Undang Undang Nomor 19 Tahun 2026 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pasal 32,35 dan pasal 51 Undang undang ITE.
Co-Authors Amalia Dewi Puspitasari Andy Usmina Wijaya Arief Syahrul Alam Astuti, Putri Jeri Budi Endarto Dimas Agung Saputra Farina Gandryani Fifin Dwi Purwaningtyas Fikri Hadi Narto Yabu Ninggeding Nur Hidayatul Fithri Priyambudi, Surya Putra, Rizky Eka Pramana Rihantoro Bayuaji Sekaring Ayumeida Kusnadi Suwarno Abadi Trisa Indrawati