Articles
<![CDATA[HARMONISASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN KEHUTANAN SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA KEBAKARAN DI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Wijaya, Andy Usmina]]>;
<![CDATA[Indriastuty, Dwi Elok]]>;
<![CDATA[Kusnadi, Sekaring Ayumeida]]>
<![CDATA[ Prosiding Conference on Research and Community Services Vol 1, No 1 (2019): Prosiding Conference on Research and Community Services) ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP PGRI Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Issue yang paling aktual di tahun 2019 ini adalah kekalahan Pemerintah Indonesia atas gugatan kasasi di Mahkaman Agung terhadap citizen law suit berkaitan dengan pencegahan dan penegakkan hukum untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya disharmonisasi pengaturan tentang pengelolaan kehutanan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk itu, dalam penelitian ini berupaya untuk melakukan serta menyusun model harmonisasi pengelolaan hutan sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran di hutan Jawa Timur untuk pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan di Provinsi Jawa Timur sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran hutan serta menyusun model harmonisasi peraturan perundang-undangannya. Metode penelitian jurnal yang dipergunakan adalah yuridis normatif, melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji aturan-aturan hukum positif dan asas-asas hukum. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian kajian ini menunjukkan bahwa perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah terkait mitigasi kebakaran hutan di Provinsi Jawa Timur.]]>
<![CDATA[Advokasi Merek Usaha Pada Wirausaha Pemula Di Kecamatan Prambon Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Nurul Hudi, Argajendra Sentot]]>
<![CDATA[ Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 2 (2019): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Mempersiapkan Masyarakat Menghadapi Era I ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (91.209 KB)
|
DOI: 10.37695/pkmcsr.v2i0.311
<![CDATA[Sampai saat ini sebagian besar wirausaha pemula yang akan melakukan kegiatan usaha tidak memiliki sebuah merek usaha yang tepat. Padahal merek merupakan roh dari dunia usaha agar berjalan dengan lancar terutama untuk barang dan atau jasa. Untuk itu salah satu hal yang harus dilakukan pertama kali oleh wirausahawan pemula saat akan memulai usahanya adalah merancang merek yang sesuai dan menggambarkan jiwa usahanya. Merancang merek usaha dengan mengkombinasikan ciri khas terkuat dari usaha dan menjadikannya sebagai daya tarik bagi target konsumen merupakan nilai tambah yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu perlu adanya pendampingan hukum bagi para calon wirausaha pemula dalam memulai usahanya.Tujuan dari kegiatan ini agar para wirausaha pemula di Kecamatan Prambon Sidoarjo memiliki suatu merek yang dapat mengenalkan usaha yang dibangunnya kepada konsumen. Advokasi merek pada wirausaha pemula ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada wirausaha pemula, mengidentifikasi permasalahan usaha yang ada, mendampingi wirausaha pemula dalam merancang merek usaha. Hasil pada kegiatan advokasi merek usaha ini adalah adanya 10 (sepuluh) merek usaha pada kegiatan usaha oleh wirausaha pemula.]]>
<![CDATA[Pelatihan Pasar Tangguh Kepada Relawan Untuk Pencegahan Penyebaran Covid 19 Di Surabaya Raya ]]>
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Wahyu Kurniawan]]>;
<![CDATA[Sekaring Ayumeida Kusnadi]]>
<![CDATA[ Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (146.839 KB)
|
DOI: 10.37695/pkmcsr.v3i0.833
<![CDATA[Pelatihan Pasar Tangguh Kepada Relawan Untuk Pencegahan Penyebaran Covid 19 Di Surabaya Raya Andy Usmina Wijaya (FH Universitas Wijaya Putra, usmina7@gmail.com)Wahyu Kurniawan (FH Universitas Wijaya Putra)Sekaring Ayumeida Kusnadi, S.H., M.H. (FH Universitas Wijaya Putra) Pandemi Covid 19 sampai saat ini masih berlangsung di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran mata rantai Covid 19 secara terukur, terkoordinasi dan intensif. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah menjadikan program pasar tangguh Covid 19. Kegiatan pelatihan pasar tangguh kepada relawan ini merupakan bentuk implementasi dari program pemeritah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam memutus rantai penyebaran Covid 19 di Surabaya Raya. Tujuan kegiatan dari pelatihan pasar tangguh ini adalah membekali para relawan dalam melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada pengelola, pedagang dan pengunjung pasar terkait upaya-upaya untuk melindungi diri dari virus Covid 19 serta memutus rantai penyebaran virus Covid 19 selama berada di pasar. Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pelatihan kepada para relawan pasar tangguh di Surabaya Raya yang meliputi (1) pemahaman tentang konsep tentang pasar tangguh; (2) edukasi mengenai protokol kesehatan tentang Covid 19; dan (3) peningkatan kemampuan dalam komunikasi publik. Hasil yang diharapkan adalah para relawan pasar tangguh dapat memahami konsep tentang pasar tangguh serta mampu melaksanakan hasil pelatihan pada pasar pasar yang ada di Surabaya Raya, sehingga dapat memutus rantai penyebaran Covid 19.]]>
<![CDATA[KEKUATAN PEMBUKTIAN SATU SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ]]>
<![CDATA[Sekaring Ayumeida Kusnadi]]>;
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Fifin Dwi Purwaningtyas]]>
<![CDATA[ Wijaya Putra Law Review Vol 1 No 1 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/wplr.v1i1.64
<![CDATA[Perdagangan orang kini telah menjadi permasalahan yang mendunia dan terjadi di seluruh belahan dunia. Hal ini menjadi permasalahan yang serius untuk dicegah dan diselesaikan secara luar dan mendalam karena perdagangan orang menghancurkan kehidupan masa depan setiap korban praktiknya. Perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari “perbudakan manusia”. Saat ini tindak pidana perdagangan orang semakin terselubung. Banyak tindak pidana perdagangan orang ini dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Saat ini tindak pidana perdagangan orang banyak dilakukan oleh korporasi dengan berbagai modus bisnis untuk tujuan mengeksploitasi seseorang baik eksploitasi ekonomi dan seksual. Hal ini menjadikan tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam tindak pidana khusus dimana dalam penyelesaiannya harus terdapat bukti yang kuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, dalam UUTPPO menyatakan satu saksi adalah cukup sebagai alat bukti. Hal ini bertentangan dengan asas unus testis nullus testis. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap saksi dan kekuatan pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari UUTPPO]]>
<![CDATA[Green Taxonomy Role As Green Bonds Standardized Policy Instrument ]]>
<![CDATA[Suci Ariyanti]]>;
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Sekaring Ayumeida Kusnadi]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 6 No 1 (2023): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/yur.v6i1.18939
<![CDATA[The increasing environmental problems and the steps taken to solve them are becoming a very important topic in today's society. With this in mind, the Financial Services Authority as one of the regulators in the field of investment issues a green taxonomy as a classification and qualification process for dividing sectors of sustainable economic activity. Relevance of the issuance of green taxonomy with the expected goals and can motivate the growth of green bonds as an alternative investment in sustainable and environmentally sound economic development. This research aims to increase the relevance of this matter. This research was conducted using normative touristic research using a statutory approach. From the research results it was found that Indonesia's green taxonomy 1.0 is an instrument that has relevance to the sustainable finance roadmap phase I (2015-2019) - phase II (2021-2025) and is expected to be the first step in developing the next regulation.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA DENGAN HUKUM SUI GENERIS ]]>
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Sekaring Ayumeida Kusnadi]]>;
<![CDATA[Fifin Dwi Purwaningtyas]]>;
<![CDATA[Dwiki Arief Darmawan]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (554.718 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v6i2.2383
<![CDATA[Tidak dapat dipungkiri rezim hak kekayaan intelektual, pada beberapa aspek dapat memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional suatu negara. Seiring dengan kuatnya dorongan dunia internasional, mayoritas negara-negara berkembang, agar pemanfaatan pengetahuan tradisional, sepatutnya memiliki regulasi akses dan bagi hasil yang jelas, dan kesadaran belum optimalnya peraturan-peraturan yang ada untuk melindungi pengetahuan tradisional, maka berkembang pula wacana pengembangan peraturan sui generis di luar hukum hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam upaya pengembangan peraturan sui generis bagi pengetahuan tradisional di Indonesia, setidak-tidaknya terdapat beberapa unsur-unsur minimum yang harus terkandung dalam sebuah ketentuan sui generis, meliputi tujuan pemberian perlindungan; lingkup perlindungan; kriteria-kriteria dari objek perlindungan; keuntungan dari perlindungan: pemegang/pemilik pengetahuan tradisional; jenis hak yang diberikan; Bagaimanakah hak tersebut diperoleh?; Bagaimanakah melaksanakan dan menegakan hak-hak tersebut; Bagaimana hak tersebut hilang atau kapan hak tersebut menjadi kadaluwarsa; dan Penyelesaian sengketa.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Mempekerjakan Kembali Pekerja (Studi Kasus Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Gsk) ]]>
<![CDATA[Aminatuz Zuhriyah]]>;
<![CDATA[Rihantoro Bayu Aji]]>;
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>
<![CDATA[ Law and Humanity Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Law and Humanity ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37504/lh.v1i1.521
<![CDATA[Adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa berupa perselisihan hak, Perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam penelitian ini mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang seharusnya demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali diatur khusus dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sumber hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan adalah HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) berlaku untuk Jawa dan Madura dan RBG (Rechtsreglement Buitengewesten) berlaku untuk luar Jawa dan Madura selain itu Undang-Undang PPHI juga tidak mengatur secara khusus eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai PHK dimana Pengadilan memerintahkan subjek hukum tertentu untuk melakukan perbuatan hukum dengan mempekerjakan kembali pekerja sebagaimana Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Gsk., tanggal 10 Juni 2021. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian upaya hukum yang dilakukan pekerja apabila pengusaha tidak melaksanakan Putusan mempekerjakan kembali pekerja adalah dengan pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Gresik dan jika pengusaha tidak melaksanakan maka pekerja dapat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KELALAIAN MALPRAKTIK ]]>
<![CDATA[Bella Natalia Toumahuw]]>;
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Rahmadi Mulyo Widianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.84
<![CDATA[Malpraktik merupakan suatu jenis kelalaian dalam menjalankan suatu profesi yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang. Malpraktik di bidang kesehatan sangat marak terjadi di Indonesia yang mana dalam hal ini pasien seringkali mengalami kerugian akibat tindakan kesalahan medis yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan rumah sakit, sehingga dalam hal ini membebankan kewajiban pertanggungjawaban bagi dokter atau rumah sakit yang telah melakukan malpraktik tersebut. Secara hukum malpraktik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian malpraktik dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit yang menyebaban kerugian pada seseorang/pasien dengan mengacu pada Pasal 1367 KUHPerdata, Pasal 46 UU Rumah Sakit, dan standart profesi dan akreditasi pelayanan kesehatan secara internasional, namun pada faktanya pasien tidak mudah dalam melakukan gugatan ganti kerugian kepada rumah sakit atas tindakan malpraktik, sebab tidak semua kelalaian tenaga kesehatan merupakan tanggungjawab pihak rumah sakit.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KARYA DESAIN GRAFIS YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEGIATAN KOMERSIAL ]]>
<![CDATA[Dimas Amiruddin Hakim]]>;
<![CDATA[Suwarno Abadi]]>;
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.111
<![CDATA[Desain grafis merupakan bagian dari hak cipta yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Banyaknya pelanggaran khususnya dalam hal hak cipta desain grafis, menimbulkan pertanyaan bahwa apakah penegakan hukum terhadap desain grafis sudah berjalan sesuai peraturan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum hak cipta desain grafis mendahulukan penegakan melalui mekanisme hukum perdata. Adapun penegakan hukum pidana, seyogyanya hal tersebut menjadi ultimum remidium atau upaya hukum terakhir apabila pranata hukum perdata tidak mampu menyelesaikan permasalahan sengketa hak cipta desain grafis.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Teguh Priyambudi]]>;
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Ani Purwati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.116
<![CDATA[Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak adalah tindak pidana hak asasi manusia sehingga diperlukan suatu peraturan hukum tentang perlindungan terhadap anak..Anak merupakan seseorang yang usianya masih di bawah 18 tahun, tidak terkecuali juga anak yang masih berada dalam kandungan. Anak juga mempunyai hak untuk dilindungi sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Tujuan penelitian ini Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah telah memberikan Upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui undang-undang belum sepenuhnya melindungi anak-anak korban kekerasan seksual. Hasil temuan penelitian ini diharapkan suatu pembaharuan dan terobosan hukum dan peningkatan sarana dan fasilitas yang mendukung perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pelecehan seksual atau pencabulan.]]>
