Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG BERKEADILAN DI KOTA PONTIANAK AS, Yenny; Setiawati, Rini
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.105

Kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, terutama diletakkan pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewajiban itu dimulai dengan menyediakan regulasi peraturan perundang-undangan yang mengakomodir perlindungan terhadap guru.Menyikapi hal tersebut Kota Pontianak telah meregulasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru. Substansi pokok di dalam Perda tersebut telah mengakomodir perlindungan terhadap guru melalui amanah pentingnya pembentukan Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru (UPHPG) yang dapat dijadikan wadah menyelesaikan permasalahan garu dalam menjalankan tugas profesinya guna terwujudnya keadilan. Mendasari hal tersebut, permasalahannya apa urgensinya pembentukan UPHPG tersebut dan bagaimana mengimplementasikan kelembagaan UPHPG tersebut. Melalui metode yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif terungkap hasil penelitian bahwa urgensi pembentukan UPHPG dilandasi fakta sosiologis bahwa belum adanya mekanisme penanganan dan penyelesaian permasalahan guru dalam menjalankan tugas profesinya serta landasan filosofis pentingnya mewujudkan nilai keadian maka UPHPG yang telah diamanatkan dalam Perda Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru penting untuk segera diwujudkan pembentukannya melalui Peraturan Walikota dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

THE HANDLING OF HUMAN TRAFFICKING WITH MAIL ORDER BRIDE MODE IN WEST KALIMANTAN Yenny AS; Anita Yuliastini; Rini Setiawati
International Journal of Law Reconstruction Vol 4, No 2 (2020): INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW RECONSTRUCTION
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v4i2.10976

Trafficking especially women and children in West Kalimantan, is still vulnerable in various modes, including through order bride. Factors that influence the trafficking include poverty, lack of education, limited employment, patriarchal culture, and weak law enforcement as well as mechanisms and coordination of handling trafficking. This article will explore the issue of trafficking with the mail order bride mode by revealing the problem of what factors are obstacles in law enforcement handling the crime of trafficking in persons with the order bride mode. This article will explore the issue of handling the trafficking with the order bride mode by revealing the problem of what factors are obstacles in law enforcement handling the crime of trafficking in persons with the mail order bride mode. Through the socio-legal research method with a qualitative approach, the research results are obtained that the obstacles faced in handling criminal acts of trafficking with the mail order bride mode are still weak cooperation and coordination between relevant agencies and law enforcement officials, especially these crimes occur in transnational networks.

PThe Role of Family Welfare Movement Team (TP-PKK) in Creating Child Protection in Fulfillment of Education Rights During the Covid-19 Pandemic Yenny Aman Serah; Anita Yuliastini; Rini Setiawati; Sri Ayu Septinawati
Community Development Journal Vol 5 No 3 (2021): Community Development Journal
Publisher : UNUSA Press

Covid-19 has a significant impact on the life of the Indonesian, including fulfilling the right to education for children. With the social distancing, the Ministry of Education in Indonesia issued a policy by closing schools and replacing the teaching and learning process using an online system. However, there are obstacles during online learning. One of them is parents' unpreparedness to accompany their children. It is necessary to build motivation for parents or families, especially mothers. Children as the goal of education and the realization of child protection have been regulated in legislation. The authors conducted the community service activity with an online legal counseling method to Family Welfare Movement Team (here and after called TP-PKK) in Regency/City throughout West Kalimantan. In conclusion, TP-PKK has a role in creating child protection in fulfillment of education rights during the Covid-19 pandemic. Legal counseling could be carried out widely and sustainably to motivate parents or families to assist their children in the online learning process, so child protection is realized

Aksesibilitas Memperoleh Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sambas Yenny AS; Rini Setiawati
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 3 No 02 (2018): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v3i02.1936

Gender dapat dideﬁ nisikan sebagai pembedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Contohnya, di masyarakat Jawa yang patrilineal, peran laki-laki digambarkansebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang menempatkan perempuan dalam kerja domestik, seperti sebagai pengasuh dan pendidik anak, memasak, mencuci, membersihkan rumah dengan mendapat nafkah dari suami, sedangkan laki-laki dalamkerja publik. Pandangan demikian adalah pandangan masyarakat yang kental dengan budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan, dari fenomena ini, maka tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan kawasan mengenai pentingnya mengubah paradigma dalam budaya patriarki untuk mencapai keadilan gender, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para legislatif dan eksekutif selaku pembuat kebijakan, agar dapat merumuskan segala jenis peraturan hukum yang dapat mengubah paradigma dalam budaya patriarki untuk mencapai keadilan gender. Metode dalam penulisan ini berbasis pada penelitian hukum sosiologis dan masalah akan dikaji berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat. Hasil pembahasan menunjukan bahwa mengubah paradigma dalam budaya patriarki adalah sangat penting, tapi tidaklah mudah karena sudah berlangsung lama dari generasi ke generasi. Namun, masih ada harapan untuk mengubahnya dengan andil peran dari legislatif dan eksekutif selaku pembuat kebijakan mampu merumuskan peraturan hukumyang responsif gender, yaitu pembentukan peraturan hukum dengan mempertimbangkan hal – hal yang dapat membangun sebuah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi,dan memperoleh manfaat pembangunan.

Problematika Penegakan Hukum Perbuatan Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Terkait Pandemi Covid-19 Yenny Aman Serah; Anita Yuliastini; Rini Setiawati
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.878

Artikel ini mengupas persoalan bagaimana virus corona atau dikenal dengan istilah covid-19 ini berimplikasi terhadap persoalan komunikasi dan informasi, dimana faktanya terdapat beberapa kasus di Kalimantan Barat yang berujung ke ranah hukum karena bersentuhan sebagai perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Realitasnya dibalik pandemi covid-19 terdapat beberapa kasus yang harus ditangani Aparat Kepolisian karena penyebaran informasi tidak benar/hoax terkait covid-19 melalui media sosial yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait pandemi Covid-19 serta upaya apa yang harus dilakukan dalam penanganannya. Melalui penelitian socio-legal dengan pendekatan secara kualitatif, diperoleh hasil penelitian bahwa ketidakjelasan dalam rumusan unsur pasal terkait perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutana dalam rumusan unsur pasal yang dapat dikenakan UU ITE sebagai berita bohong/hoax tersebut adalah unsur merugikan konsumen. Unsur mana tidak ada penjelasan yang tegas apa makna merugikan konsumen akibat berita bohong tersebut, sehingga dapat menimbulkan missintepretasi. Missintepretasi inilah menjadi penyebab kendala dalan penanganan hukumnya, sehingga diperlukan suatu penjelasan yang tegas di dalam perumusan normanya. Rekomendasi dari hasil penelitian ini perlunya perubahan terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik terkait unsur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen. Terlebih mendasari fakta sosiologis bahwa perbuatan penyebaran berita bohong (hoax) dan menyesatkan semakin marak terjadi di tengah masyarakat, termasuk di tengah marakya pandemi covid-19

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BAGI GURU Yenny AS; Anita Yuliastini; Rini Setiawati
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 3, No 3 (2020): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v3i3.2580

Abstrak: Kriminalisasi guru yang dalam tataran empirisnya masih terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat pada dewasa ini. Kriminalisasi guru ini terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya pemahaman dari para guru batasan perlakukan penindakan pendisiplinan terhadap murid dengan konsepsi perlindungan anak, sehingga muncul di permukaan seakan guru melakukan kekerasan terhadap muridnya dan berujung pada kriminalisasi guru. Sementara terdapat juga faktor kehilangan kepercayaan orangtua terhadap sekolah ketika guru melakukan Tindakan pendisiplinan terhadap anaknya dinilai sebagai kekerasan, sehingga terjadi permasalahan antara orangtua, guru dan sekolah. Mendasari hal tersebut maka penting untuk dilakukan pengembangan komunikasi hukum melalui penyuluhan hukum kepada para guru tentang konsepsi dan arti penting perlindungan anak, disamping pentingnya juga konsepsi perlindungan guru diberikan kepada orangtua, keluarga dan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan terhadap guru PAUD di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum langsung berupa ceramah, diskusi kelompok, guna memperoleh peningkatan pemahaman dan pengetahuan para guru PAUD tentang perlindungan anak.Abstract: The criminalization of teachers which in their empirical level still occurs in the current structure of community life. This criminalization of teachers occurs because it is influenced by various factors including the lack of understanding of teachers on disciplinary measures to discipline students with the conception of child protection, so that it appears on the surface as if the teacher is violent towards his students and results in the criminalization of the teacher. While there is also a factor in losing parents' trust in schools when teachers take disciplinary action against their children as violence, resulting in problems between parents, teachers and schools. Underlying this, it is important to develop legal communication through legal counseling to teachers about the conception and importance of child protection, in addition to the importance of the conception of teacher protection given to parents, families and the community. This legal counseling activity was carried out for PAUD teachers in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan. The method used is direct legal counseling in the form of lectures, group discussions, in order to gain increased understanding and knowledge of PAUD teachers about child protection.

Penyuluhan Hukum Terpadu dalam Rangka Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat menuju Desa Sadar Hukum di Desa Bintang Mas, Kec. Rasau Jaya - Kab. Kubu Raya Rizki Amalia Fitriani; Temmy Hastian; Rini Setiawati; Agustinus Astono; Weni Sentia Marsalena
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2: Desember (2022)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengetahuan dan kesadaran hukum dalam bermasyarakat merupakan salah satu indikator penting untuk menilai bekerjanya hukum di lingkungan. Sehingga hukum tidak hanya bersifat cita- cita semata. Desa Bintang Mas, Kec. Rasau Jaya – Kab. Kubu Raya merupakan salah satu desa yang memiliki akses yang cukup jauh menuju Kota Kabupaten dan dibeberapa titik di desa, masyarakat agak kesulitan mendapat informasi internet karena adanya kendala jaringan yang kurang memadai. Oleh sebab itu, tim penyuluh memilih Desa Bintang Mas untuk memberikan penyuluhan kesadaran hukum berupa kesadaran membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Di masa mendatang perlu adanya pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum yang dapat bersinergi melalui program lanjutan bersama FH UPB dan Kemenkumham Kanwil Kalimantan Barat serta dinas lain terkait melalui kolaborasi dengan program MBKM KKN – Tematik Desa Sadar Hukum yang menempatkan mahasiswa FH UPB untuk tinggal selama 6 bulan di Desa sebagai fasilitator pembentukan kelompok sadar hukum sehingga terwujud Desa Sadar Hukum.

Problematika Penegakan Hukum Perbuatan Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Terkait Pandemi Covid-19 Yenny Aman Serah; Anita Yuliastini; Rini Setiawati
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.878

Artikel ini mengupas persoalan bagaimana virus corona atau dikenal dengan istilah covid-19 ini berimplikasi terhadap persoalan komunikasi dan informasi, dimana faktanya terdapat beberapa kasus di Kalimantan Barat yang berujung ke ranah hukum karena bersentuhan sebagai perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Realitasnya dibalik pandemi covid-19 terdapat beberapa kasus yang harus ditangani Aparat Kepolisian karena penyebaran informasi tidak benar/hoax terkait covid-19 melalui media sosial yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait pandemi Covid-19 serta upaya apa yang harus dilakukan dalam penanganannya. Melalui penelitian socio-legal dengan pendekatan secara kualitatif, diperoleh hasil penelitian bahwa ketidakjelasan dalam rumusan unsur pasal terkait perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutana dalam rumusan unsur pasal yang dapat dikenakan UU ITE sebagai berita bohong/hoax tersebut adalah unsur merugikan konsumen. Unsur mana tidak ada penjelasan yang tegas apa makna merugikan konsumen akibat berita bohong tersebut, sehingga dapat menimbulkan missintepretasi. Missintepretasi inilah menjadi penyebab kendala dalan penanganan hukumnya, sehingga diperlukan suatu penjelasan yang tegas di dalam perumusan normanya. Rekomendasi dari hasil penelitian ini perlunya perubahan terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik terkait unsur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen. Terlebih mendasari fakta sosiologis bahwa perbuatan penyebaran berita bohong (hoax) dan menyesatkan semakin marak terjadi di tengah masyarakat, termasuk di tengah marakya pandemi covid-19

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Daerah Perbatasan Kalimantan Barat: Legal Protection Against Child Victims of Commercial Sexual Exploitation In the Border Region of West Kalimantan Yenny Aman Serah; Temmy Hastian; Rini Setiawati; Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus4; Raymundus Loin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i11.4363

Kalimantan Barat memiliki kondisi geografis spesifik yang langsung berbatasan dengan luar negeri (Malaysia Timur) melalui jalur pintu masuk resmi Pos Lintas Batas (PLB) Entikong dan Tebedu dan tidak kurang ada sekitar 50 (lima puluh) jalur setapak (tidak resmi) yang dapat dilalui untuk masuk dan keluar ke dan dari wilayah Malaysia Timur. Letak geografis mendorong semakin meningkatnya berbagai kejahatan lintas batas, diantaranya eksploitasi seksual komersialisasi anak. Keterlibatan jaringan sindikat kriminal internasional melalui Pos Lintas Batas Negara (transnasional) tidak terlepas dari posisi strategis tersebut, dimana arus lalu lintas manusia tidak mengalami kesulitan keluar dan masuk. Hal ini menjadikan lalu lintas perdagangan manusia menjadi lebih mudah dan terjadinya praktek eksploitasi seksual komersial. Penelitian ini akan mengungkap masalah bagaimana fakta ekspolitasi seksual komersialisasi anak tersebut terjadi di wilayah perbatasan dan upaya perlindungan hukumnya. Melalui metode penelitian socio-legal terungkap hasil penelitian bahwa eksploitasi seksual komersial anak terjadi melalui sindikat jaringan internasional dan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi antar para pihak serta anak sebagai korban belum berperan dalam pengungkapan terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap dirinya

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search