Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kriminologi Indonesia Jurnal Ilmu Lingkungan Jurnal Mahupiki Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi e-Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan JURNAL MERCATORIA Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia Legalitas: Jurnal Hukum Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara TEKS: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia Dinamika Pertanian
Ediwarman Ediwarman
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Jurnal Mahupiki

 1 
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Putusan Nomor:52/Pid.Sus/2015/PN/Trt.) Muhammad Syah Rizki; Ediwarman Ediwarman; Edy Yunara
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.734 KB)

Abstract

ABSTRAK *)Mhd Syah Rizki Ritonga **)Ediwarman ***)Edi Yunara     Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas. Anak sering mendapatkan perlakuan yang salah terutama masalah kejahatan seksual, anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban ialah anak di bawah umur. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana pemerkosaan anak, apa faktor-faktor penyebab timbulnya korban pemerkosaan anak dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan anak. Sangat sedikit kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur yang tertangkap tangan pada saat pelaku sedang melakukan tindak pidana perkosaan tersebut. Sebagian besar kasus-kasus tersebut diketahui berdasarkan laporan keluarga korban, karena telah terjadi luka pada bagian tubuh anak tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang dinamakan juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat juga merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tirtier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam persektif Viktimologi ini berarti korban juga memiliki peranan penting dalam terjadinya kejahatan meskipun pelaku merupakan aktor utama timbulnya korban-korban kejahatan. *) Mahasiswa, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU. **) Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU. ***)Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.
PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHANPEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA GUNUNGSITOLI Teoli Bewamati Telaumbanua; Ediwarman Ediwarman; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (708.073 KB)

Abstract

ABSTRAK Teoli Bewamati Telaumbanua* Dr. Marlina, SH.,M.Hum** Prof. Dr. Ediwarman, SH.,M.Hum *** Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis gambaran secara mendalam tentang implementasi peranan Badan Narkotika dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika di kota Gunungsitoli. Penelitian ini menggunakan metode empiris (Yuridis sosiologis). Penentuan informan berdasarkan purposive sampling yaitu menetapkan informan berdasarkan kriteria. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang terkait dalam penyelenggaraan tugas di BNNK Gunungsitoli serta bersedia untuk diwawancarai. Jumlah informan sebanyak 5 orang yakni kepala BNNK Gunugsitoli, Kasubag Umum, Bidang pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan. Peranan BNNK Gunungsitoli dalam input (SDM, dana/anggaran, fasilitas dan SOP) belum maksimal. Di mana ketersediaan SDM yang masih dirasakan tidak cukup, dana atau anggaran yang tidak mencukupi kebutuhan program, fasilitas yang masih tahap pengembangan seperti laboratorium, alat tes urine serta pelaksanaan program belum maksimal sesuai dengan SOP dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Gunungsitoli. Peranan BNNK gunungsitoli dalam Proses (sosialisasi, pelatihan, advokasi) P4GN di Kota Gunungsitoli di mana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BNNK adalah penyuluhan dan pelatihan kader untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan peran serta masyarakat, upaya advokasi yang dilakukan oleh seksi advokasi adalah menawarkan program kepada institusi, serta mengajak institusi tersebut turut melakukan program pencegahan dan pemberantasan narkoba. Peranan BNNK Gunungsitoli dalam output (aturan/kebijakan, kesadaran masyarakat, rehabilitasi dan kemitraan) P4GN di Kota Gunungsitoli dimana kebijakan atau aturan yang sudah cukup baik namun pelaksanaan dalam penegakan hukum masih perlu ditingkatkan, upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNK adalah melakukan pendampingan pada saat pasien atau pecandu pemulihan di yayasan rehabilitasi, kerjasama telah dilakukan dengan kepolisian, yayasan Haga Christ, Pemerintahan Kota (PEMKOT) Gunungsitoli, perguruan Tinggi dan institusi lain guna memerangi penyalahgunaan narkoba. Kata Kunci: Badan Narkotika, Pencegahan dan Penaggulangan * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera utara **Pembimbing II dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Pembimbing I dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 
KAJIAN HUKUM MENGENAI HAK TERSANGKA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010) Nurul Amelia; Ediwarman Ediwarman; Edi Yunara
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.998 KB)

Abstract

  Permasalahan yang dibahas adalah aturan hukum mengenai hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, peranan bantuan hukum terhadap penegakan HAM dan perlindungan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang terhadap bantuan hukum sebagai hak tersangka Sumber data yang digunakan di dalam penelitian berupa bahan hukum primer dan ataupun bahan hukum sekunder yang ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kemudian dalam menganalisis dilakukan secara kualitatif yaitu apa yang diperoleh dari penelitian dilapangan secara tertulis dipelajari secara utuh dan menyeluruh (komprehensif). Hasil penelitian ini adalah perlindungan hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum serta sebagai perwujudan negara hukum yang tunduk kepada hak asasi manusia.Pemberi bantuan hukum terdiri dari berbagai pihak, yaitu advokat, lembaga bantuan hukum, serta fakultas hukum.Bantuan hukum dilakukan secara Cuma-Cuma dengan kata lain Non Profit-Oriented.        
ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg). Rizky Amelia; Ediwarman Ediwarman; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.568 KB)

Abstract

ABSTRAK Kasus pedofilia terhadap anak di Indonesia yang terjadi beberapa tahun belakangan ini meningkat yang bisa dianggap sebagai bencana nasional oleh KPAI. Dimana anak yang merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan diberi kasih sayang oleh orang tuannya. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Maka akan dibahas analisi hukum mengenai tindak pidana pedofilia dalam perspektif kriminologi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana aturan hukum KUHP dan undang-undang perlindungan anak mengatur aturan mengenai pedofilia, apa saja yang menjadi faktor serta upaya penanggulangan serta kebijakan kriminal seperti apa yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif menggunakan bahan kepustakaan penelitian. Tahapan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang menganalisa secara sistematis buku-buku, konvensi-konvensi dan bahan-bahan lain. Faktor yang dianggap dapat menjadikan korban maupun pelaku dalam tindak pidana pedofilia dapat berupa faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor inter adalah faktor yang ada didalam bagaimana seseorang yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadikan dia menjadi peribadi yang memiliki kelainan orientasi seksual atau dapat disebut segai pedofil. Yaitu yang menjadi faktor intern adalah keluarga, ekonomi, religi, dll. faktor-faktor tersebut adalah yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan karakter seseorang kemudian juga dalam upaya pedofilia dikenal adanya upaya represif dan preventif yang mana Tindakan represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Tindakan  preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak  pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.   Kata Kunci: Analisis Hukum, Tindak Pidana Pedofilia, Perspektif                                  Kriminologi
ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA BEGAL DI KOTA MEDAN (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN Bintang David R Manurung; Ediwarman Ediwarman; Edi Yunara
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.181 KB)

Abstract

  ABSTRAKSI     Bintang David R.Manurung* EdiWarman** Edi Yunara***   Begal merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi tindak pidana begal. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah mengetahui apa yang menjadi faktor terjadinya korban tindak pidana begal serta bagaimana peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut. Inilah yang menjadi bahan pembahasan dalam skripsi ini. Bagaimana aturan hukum begal menurut hukum pidana Indonesia, bagaimana faktor terjadinya korban tindak pidana begal, bagaimana peranan korban, dan bagaimana perlindungan hukum terkait korban tindak pidana begal serta upaya dan hambatan penanggulangan adanya korban tindak pidana Begal di kota Medan.   Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini berupa bahan hukum primer dan ataupun bahan hukum sekunder yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kemudian dalam menganalisis dilakukan secara kualitatif, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian di lapangan dipelajari secara utuh dan menyeluruh (komprehensif)..   istilah begal dalam Hukum Pidana di Indonesia adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di atur dalam pasal 365 KUHP. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korban tindak pidana begal di kota Medan adalah faktorinternal: mental, keyakinan, pendidikan; dan faktor eksternal: ekonomi, pergaulan, narkoba. Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana begal adalah perilaku lalai;dan sering keluar malam tanpa pengawasan. Adapun perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana begal adalah korban berhak untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil; berhak atas restitusi, kompensasi; dan bantuan. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana begal di Kota Medan terdiri dari upaya preemtif; upaya preventif; dan upaya represif. Adapun hambatan yang dialami kepolisian dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana begal adalah wilayah luas; pelaku lintas daerah; korban tidak melapor atau kurang cepat melapor; masyarakat kurang responsive dan kooperatif; personil di polrestabes kurang.     Kata kunci : Korban, Tindak Pidana, Begali     * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PREMANISME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ANCAMAN DAN PEMERASAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NO. 915/PID.B/2014/PN-BDG) Roro Vanesia Pandiangan; Ediwarman Ediwarman; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Rodo Venesia H Pandiangan* Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum.** Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum.***   Tindak pidana Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kata “Pemerasan” sendiri bisa berarti “meminta uang atau yang lain dengan dengan disertai ancaman. Tindak pidana pemerasan sendiri kerap sekali dilakukan oleh Preman di daerah kota-kota yang pesat perkembangan nya. Para Premanisme kerap kali melakukan perbuatan tersebut kepada pedagang kaki lima sehingga membuat timbulnya ketakutan dan rasa was-was untuk berjualan. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam masalah ini adalah mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap Premanisme yang melakukan tindak pidana pemerasan serta faktor yang mempengaruhi dan kebijakan untuk menanggulanginya dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan Premanisme berupa Pemerasan dan Ancaman. Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau dimaksud sebagai penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-perundangan melakukan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang dimuat dalam skripsi ini atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pengaturan hukum mengenai Premanisme yang melakukan tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Dalam kasus No. 915/Pid.B/2014/PN-BDG dengan terdakwa bernama Heri Hermana alias EL adalah kasus pemerasan dan ancaman. Pelaku telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin antara pembuat dengan perbuatan nya dengan kesengajaan. Dalam hal ini Hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan.     Kata Kunci      : Pertanggungjawaban pidana, Premanisme, Tindak Pidana                                      Ancaman dan Pemerasan * Mahasiswa Fakultass Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I *** Dosen Pembimbing II
KAJIAN HUKUM MENGENAI UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (CYBERCRIME GAMBLING) (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA) Rizki Dwi Putra Siregar; Ediwarman Ediwarman; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.896 KB)

Abstract

ABSTRAK KAJIAN HUKUM MENGENAI UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (CYBERCRIME GAMBLING) (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)   Rizki dwi putra siregar*) Prof. Dr. Ediwarman **) Dr.Mahmud Mulyadi ***) Dalam penulisan jurnal ini, penulis membahas kajian Hukum mengenai uapaya POLRI dalam menanggulangi tindak pidana perjudian on-linedi daerah Sumatera Utara. Perjudiano n-line ini merupakan salah satu penyakit dalam masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang perludi cegah dan ditanggulangi karena dampak dari pelaksanaannya adalah terganggunya ketertiban masyarakat. Sebagai aparat negara yang menjalankan fungsdan tugas nya kepolisian bertanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian on-linet ersebut. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana perjudian dalam hokum positif di Indonesia, apa faktor-faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian on-line, bagaimana bagaimana peran dan upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian on-line. Metode dalam penelitian  skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative yakni dengan cara meneliti Peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitiankepustakaan (library research) dan wawancara (intervew. Dalam hokum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diaturdalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanan Undang-UndangNomor 7 Tahun 1974 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kesemuanya menetapkan perjudian itu sebagai kejahatan sehingga praktiknya perlu untuk dicegah dan ditanggulangi. Faktor hambatan yang di hadapi oleh kepolisian yaitu dari faktor internal kepolisian dan faktori eksternal. Adapun peran dan upaya kepolisian dalam menanggulangi perjudian on-line dengan upaya pre-emtif, upaya preventiv dan upaya regresif.   Kata kunci: kebijakan penanggulangan, tindak pidana perjudian online   *)    Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **)   Dosen Pembimbing I ***)      Dosen Pembimbing II
Co-Authors Agus Setyawan Asrul Taufik Harahap Bintang David R Manurung Edi Yunara Edy Yunara Fatwa K.J Sembiring Fatwa.K.J. Sembiring M. Ridwan Mahmud Mulyadi Marlina Marlina Muhammad Syah Rizki Mukhtar Ahmad Norma Valensi Putri Novita Panigoro Nurmala Waty Nurul Amelia Ratih Intan Gayatri Rizki Dwi Putra Siregar Rizky Amelia Roro Vanesia Pandiangan Saipul Bahri Siti Hudaidah Syahrizal Syahrizal T Iskandar Johan Teoli Bewamati Telaumbanua Triono Eddy Ujang Paman Ismail Wessy Trisna