Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Proses Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan Bandaharo Saifuddin; Marwan Busyro
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.115-124

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui mediasi dan apa saja hambatan proses penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penilitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek dilapangan dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa prosedur atau tata cara penyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan meliputi tahap (1) pra mediasi, (2) mediasi. Dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan memiliki beberapa hambatan-hambatan, yaitu (1) adanya kendala dari pihak yang bersengketa seperti, ketidakhadiran para pihak untuk memenuhi undangan untuk melakukan mediasi (2) tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak (3) perbedaan kemampuan dan pendidikan di antara para pihak (4) aturan yang dianggap memperlambat proses penyelesaian sengketa (5) pengadu sering kali tidak mengetahui persyaratan dan prosedur penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan. 
Hambatan Pemerintah Desa dalam Proses Mediasi Sengketa Warisan Keluarga di Desa Sitampa Simatoras Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Bandaharo Saifuddin; Marwan Busyro
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.6021

Abstract

This study aims to examine the obstacles and role of the Village Government in the mediation process of family inheritance disputes in Sitampa Simatoras Village, Batang Angkola District, South Tapanuli Regency. Land inheritance disputes often cause internal family conflicts that disturb public peace. This study uses a normative and qualitative approach with primary data through interviews and secondary data from literature and laws and regulations. The results of the study show that the Village Head has an important role as a mediator in resolving disputes, but faces various obstacles. The main obstacles include the emotional attitude of the parties to the dispute, the lack of written evidence and witnesses, the low legal knowledge of the village government, and the lack of standard guidelines on mediation mechanisms at the village level. Even so, the Village Head still tries to carry out his role by bringing together the parties and involving traditional leaders to reach a peace agreement. If mediation fails, then the Village Head suggests a settlement through legal channels. This research emphasizes the importance of strengthening the legal capacity of village governments and the need for clearer regulations regarding the implementation of mediation at the village level as a preventive effort to resolve family-based agrarian conflicts.
Pelaksanaan Kawin Lari dan Akibat Hukumnya di Tinjau dari Hukum Adat Batak Angkola (Studi di Desa Sibangkua) Sandi Saputra Ritonga; Bandaharo Saifuddin; Marwan Busyro
JURNAL RISET RUMPUN ILMU PENDIDIKAN Vol. 4 No. 2 (2025): Agustus : JURRIPEN : Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurripen.v4i2.5545

Abstract

This study aims to examine the practice of elopement (kawin lari) and its legal consequences from the perspective of Batak Angkola customary law, as well as its relation to Law Number 1 of 1974 on Marriage. The research was conducted in Sibangkua Village, Angkola Barat District, South Tapanuli Regency. The method used is an empirical legal approach, with data collected through observation and interviews with traditional leaders, religious figures, village officials, and individuals involved in elopement. The findings reveal that elopement frequently occurs in Batak Angkola society, mainly due to high dowry demands, disapproval of arranged partners, or violations of social and religious norms. The resolution process is carried out through customary stages such as mandokon ulang agoan, marsapa adat, and patibal sere. Although the national marriage law does not explicitly regulate elopement, it is recognized within Batak Angkola custom and has a structured resolution mechanism. Nevertheless, socially, elopement is often viewed negatively and may damage the family’s honor.
Peran Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) dalam Membela Hak-Hak Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Kota Padangsidimpuan Marwan Busyro; Bandaharo Saifuddin
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE Vol. 7 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jass.v7i1.2223

Abstract

This study is entitled "The Role of the Indonesian Transport Workers Federation (FSPTI) in Defending the Rights of Stevedoring Workers (TKBM) in Padangsidimpuan City". The background of this study is based on the importance of the existence of trade unions as a forum for workers' struggle in protecting and fighting for the normative rights of workers as guaranteed in Law Number 21 of 2000 concerning Workers' Unions/Labor Unions. In practice, many workers still face employment problems due to their weak bargaining position, lack of legal awareness, and low protection from employers. The purpose of this study is to determine and analyze the role of the FSPTI of Padangsidimpuan City in defending the rights of Stevedoring Workers, as well as to assess the effectiveness of the implementation of Law Number 21 of 2000 on the implementation of trade union functions at the regional level. The research method used is empirical juridical, with a qualitative approach that combines primary data through interviews, as well as secondary data through literature reviews of laws and regulations and related legal literature. The research results indicate that the Padangsidimpuan FSPTI plays a strategic role in advancing the interests of TKBM workers through advocacy, legal assistance, and negotiations with employers and local governments. However, the implementation of Law Number 21 of 2000 has not been fully effective due to challenges such as limited resources, low participant participation, and weak enforcement of labor laws. Overall, the FSPTI has made maximum efforts to advocate for the rights of TKBM workers, but further government support and organizational capacity building are needed to further optimize the union's function.
Cyberstalking dan Kejahatan Pidana: Menyikapi Ancaman Privasi dalam Dunia Digital yang Terhubung Marwan Busyro; Pranjono Pranjono
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2997

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah memberikan peluang baru sekaligus tantangan dalam perlindungan hak privasi individu, terutama dengan munculnya fenomena cyberstalking. Cyberstalking merupakan bentuk kejahatan berbasis teknologi yang ditandai dengan tindakan penguntitan, pelecehan, atau intimidasi secara terus-menerus melalui sarana elektronik, yang mengancam keamanan psikologis dan privasi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk dan karakteristik cyberstalking sebagai tindak pidana, serta mengkaji efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap kesesuaian norma hukum dengan dinamika kejahatan cyberstalking dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberstalking belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui penerapan pasal-pasal tertentu dalam UU ITE, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta KUHP dengan pendekatan analogis. Meskipun terdapat celah hukum yang dapat digunakan, belum adanya norma khusus yang mengatur cyberstalking secara tegas menyebabkan rendahnya kepastian hukum dan perlindungan efektif bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana dengan merumuskan ketentuan khusus mengenai cyberstalking sebagai kejahatan digital dalam revisi KUHP maupun pembentukan UU Siber yang komprehensif.
Perspektif Hakim terhadap Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Marwan Busyro; Bandaharo Saifuddin
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7238

Abstract

The background of this research aims to determine and analyze judges' perspectives on the application of customary law in resolving criminal cases at the Padangsidimpuan District Court. Customary law is an unwritten legal system that exists and develops within society and is often used as a consideration in deciding cases related to local values ​​and cultural wisdom. In the context of Padangsidimpuan society, which still strongly upholds customs and traditions, customary law often serves as a means of resolving social conflicts before they enter the formal legal realm. The research method used is empirical juridical, with data collection techniques through direct interviews with judges and document studies of several relevant court decisions. The results indicate that most judges at the Padangsidimpuan District Court view customary law as a complementary instrument to positive law, particularly in minor criminal cases with social and familial dimensions. Judges strive to consider customary values ​​to achieve substantive justice, without neglecting the principle of legality and statutory provisions. However, the application of customary law cannot replace positive law in its entirety; rather, it serves as a moral and social value that strengthens the community's sense of justice.