Articles
<![CDATA[Proses Penyelesaian Sengketa Hak Tas Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota ]]>
<![CDATA[Marwan Busyro]]>;
<![CDATA[Ridwan Rangkuti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.836 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i2.23-31
<![CDATA[The purpose of this study is to find out how the process of resolving disputes over land rights through mediation and what are the obstacles to the process of resolving disputes over land rights through mediation at the Padangsidimpuan City Land Office. From the results of the research and discussion, it can be concluded that the procedures or procedures for resolving disputes conducted by the Land Office include stages (1) pre-mediation, (2) mediation. In resolving disputes over land rights at the Padangsidimpuan City Land Office, there are several obstacles, namely (1) the existence of obstacles from the disputing parties such as the absence of parties to fulfill the invitation to mediate (2) there is no good intention from each party (3) differences in ability and education among the parties (4) rules deemed to slow down the dispute resolution process (5) complainants often do not know the requirements and procedures for dispute resolution at the Padangsidimpuan City Land Office.Key words: Process of Dispute Resolution, Mediation, Land Office.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru) ]]>
<![CDATA[Marwan Busyro]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 2 (2019): Doktrina:Journal of Law Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i2.2614
<![CDATA[This paper will write about crimes committed by thugs in criminological studies. The purpose of this study are the factors that cause thugs to commit crimes in Batangtoru and head sector police made by the Batangtoru police sector against thugs in Batangtoru. The research method is normative which studies the study of documents using secondary data such as statutory regulations. Based on the results of this study found factors causing thugs to commit crimes in Batangtoru regarding environmental factors, economic factors, educational factors, alcoholic drinks (alcohol). In addition, regarding crimes of thugs in Batangtoru such as the availability of free time that cannot be used for other activities, consumptive lifestyles that are accompanied by reduced work interest or job opportunities. Whereas the efforts to overcome thuggery in Batangtoru, namely the Batangtoru Sector Police, have taken preventive and repressive measures. In addition to preventive measures, the Batangtoru Police Station also took repressive efforts to crack down on thuggery actions that occurred in the community. Repressive efforts are carried out by carrying out street crime operations by raiding and cracking down on thugs in the community. ]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) ]]>
<![CDATA[Marwan BUSYRO]]>
<![CDATA[ Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman Vol 3, No 2 (2018): Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (78.571 KB)
|
DOI: 10.31604/muaddib.v2i2.663
<![CDATA[ABSTRACTBased on the material used in this study, where the people involved in the research at the Padangsidimpuan State Law Court at this time can ask for a very difficult to do these actions, thus the authors make mistakes namely, what is the opinion The judge in the verdict has expressed respect for those who committed crimes against minors, how they were handed down to people who were related to these children.While the purpose of the research is to find out the judge in the decision has expressed respect for the people who committed crimes against children under the age of general and to the sums committed against the radius of criminal acts of underage boys in accordance with the Law . The research method used in this research is descriptive research which means that research is conducted with the results of interviews with respondents and also conducts research on the data or files related to this research and also by using practices issued by the court. Padangsidimpuan which has permanent legal force by conducting field research (Library Research) and Library Research (Field Research) and the techniques or tools that the writer uses in collecting data both in the field and in conducting interviews with respondents met by the author and data taken from documents The context used in this study is Interview (Interview), namely by asking questions directly to respondents who have previously determined it and the Documentation Study only with discussions that have been archived in Padangsidimpuan District Court which will then be analyzed by Induction and DeductionKeywords: Analysis, Court Decision, Child Escape]]>
<![CDATA[Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Pembagian Harta Warisan Setelah Berlakunya Undang-undang 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ]]>
<![CDATA[Marwan Busyro]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 1 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (87.012 KB)
|
DOI: 10.31604/jips.v6i1.2019.66-74
<![CDATA[Berdasarkan judul penelitian seperti yang tersebut di atas dimana kita ketahui bahwa masalah harta warisan ini sangat sering sekali terjadinya persengkataan antara keluarga, maka penulis perlu melakukan penelitian tentang kewenangan Hakim Pengadilan Negeri dalam mengadili harta warisan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kewenangan Hakim Pengadilan Negeri mengadili perkara pembagian harta warisan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukumnya pembagian harta warisan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Hasil penelitian bahwa dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan juga perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama telah mengurangi kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa atau mengadili sengketa-sengketa hukum yang terjadi antara masyarakat yang bergama Islam karena pihak Pengadilan Negeri berhak mengadili dan memeriksa perkara-perkara tentang waris Islam adalah mengenai persengketaan kepemilikan harta warisan tersebut. Pengadilan Negeri untuk menyidangkan sengketa warisan Islam khususnya tentang masalah yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan harta warisan adalah bersifat mutlak akan tetapi pelaksanaan putusan yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri yang sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.]]>
<![CDATA[PERANAN BADAN NARKOTIKA NASINOAL (BNN) DALAM MENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN) ]]>
<![CDATA[Marwan Busyro]]>;
<![CDATA[Sutan Siregar]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 5, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (72.726 KB)
|
DOI: 10.31604/jips.v5i1.2018.8-13
<![CDATA[Latar belakang masalah penelitian ini adalah, dimana diketahui bahwa terjadinya tindak pidana narkotika sudah sering kita dengar apalagi dikalangan anak-anak, dewasa dan juga di Negara kita Republik Indonesia dimana kejahatan terhadap narkotika ini sudah merajalela dan juga dapat dikatakan bahwa Negara kita darurat narkotika berdasarkan itulah kiranya penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tindak pidana narkotika yang dilihat dari peranan badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan badan narkotika Nasional menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu Penegakan Hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika Kabupaten Tapanuli Selatan dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN) menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu Penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tapanuli Selatan metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research) Kata Kunci: Badan Narkotika Nasional, Narkotika, Hukum Pidana]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 57/Pid.Sus /2014/ PN.Psp Tentang Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Yang Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat Terhadap Anak ]]>
<![CDATA[Marwan Busyro]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (382.837 KB)
|
DOI: 10.31604/jim.v3i1.2019.38-51
<![CDATA[AbstrakBerdasarkan materi yang diambil dalam penelitian ini sebagaimana tersebut di atas, dimana diketahui bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat dimana pelakunya anak terhadap anak sudah sering terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, maka dengan dasar itulah penulis mengangkat judul penelitian Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 57/Pid.Sus /2014/ PN.Psp Tentang Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Yang Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat Terhadap Anak. Berdasarkan pengamatan tersebut di atas penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian adalah bagaimanakah penerapan hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap anak dibawah umur dan apakah hambatan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap anak dibawah umur ? Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengkaji penerapan hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap anak dibawah umur dan untuk mengkaji hambatan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap anak dibawah umurSelanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga dengan melalui suatu putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research) Kata Kunci : Hukuman Bagi Anak, Penganiayaan, Luka Berat]]>
<![CDATA[FAKTOR YANG MEMBERATKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) ]]>
<![CDATA[Marwan Busyro]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (646.633 KB)
|
DOI: 10.31604/jim.v2i1.2018.23-39
<![CDATA[AbstrakAdapun materi yang disajikan dalam penelitian ini adalah Faktor Yang Memberatkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan materi yang akan diteliti tersebut di atas bahwasanya para pelaku-pelaku tindak pidana perkosaan seharusnya dapat dijatuhi dengan hukuman yang memberatkan, maka dengan demikian perlu diteliti faktor yang memebratkan hukumannya. Berdasarkan pengamatan tersebut di atas penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian adalah apakah faktor yang memberatkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan apakah pertimbangan Hakim dalam menentukan hukuman pemberatan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan?Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang memebratkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor : 599/Pid.B/2008/PN.Psp.Gnt dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan hukuman dengan pemebratan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Selanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research).Kata Kunci :Hukuman, Pelaku, Tindak Pidana Perkosaan]]>
<![CDATA[PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN ]]>
<![CDATA[Marwan Busyro]]>;
<![CDATA[Bandaharo Saifuddin]]>;
<![CDATA[Anwar Sulaiman Nasution]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.345 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3381-3386
<![CDATA[Putusan Pengadilan tentang tindak pidana penganiayaan ringan yang dijatuhkan oleh Hakim merupakan suatu putusan tindakan yang memberikan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap korban. Tindak pidana penganiayaan ringan merupakan suatu perbuatan hukum yang melanggar Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bunyinya tindak pidana penganiayaan ringan tersebut merupakan perbuatan yang tidak menjadikan orang sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan bagi terdakwa suatu perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan akibat perbuatan tersebut bisa dihukum apabila korban melakukan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif. Hasil penelitian terdakwa dapat dijatuhi dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan)]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA MEMBAWA LARI ANAK DIBAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Marwan Busyro]]>;
<![CDATA[Muhammad Faisal]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.361 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3399-3404
<![CDATA[Dalam penulisan penelitian ini membahas tentang pertimbanagan Seorang hakim untuk kejahatan melarikan diri anak kecil berdasarkan Bagian 332(1) KUHP Kedua untuk melarikan diri seorang wanita dengan penipuan, kekerasan atau ancaman Hukuman hingga 9 tahun penjara Kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan seorang wanita melalui atau tanpa perilaku pernikahan, dan pelaku perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan akibat perbuatan itu dapat dipidana apabila korban melakukan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode normatif]]>
