Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Dalam Penyeleisaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Anwar Sulaiman Nasution; Muhammad Faisal
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.622 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i1.37-45

Abstract

Dalam Falsafah  bangsa telah diketahui masyarakat Indonesia  memiliki suatu budaya yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dalam hal ini telah disinggung dalam suatu  pondasi bangsa yaitu Pancasila. Dalam butir 4 dikatakan bahwa” Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang ada dalam poin 4 (empat) tersebut menunjukkan setiap persoalan yang dihadapi seyogiyanya diselesaikan melalui cara-cara yang mengedepankan harmonisasi. Kompleksitas kehidupan yang penuh dengan dinamika, sering membuat masyarakat menghadapi suatu persoalan. Persoalan yang timbul antara Idividu dengan individu lain, Individu dengan Kelompok, kelompok dengan kelompok yang dikhawatirkan akan mengancam disintegrasi bangsa. Persoalan yang dihadapi sering terjadi berkaitan dengan sengketa perdata, sehingga sengketa tersebut diselesaikan melalui proses peradilanMahalnya biaya , lamanya proses penyelesaian dan hubungan yang semakin tidak baik antara para pihak telah menjadi masalah tersendiri dalam penyelesaian sengketa melalui proses ligitasi. Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa culture masyarakat Indonesia pada dasarnya selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa. Keuntungan ketika setiap persoalan diselesaiakan melalui perdamaian adalah terjaganya harmonisasi dikalangan masyarakat dan penyelesaiannya lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2008 merupakan suatu penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian dengan bantuan  mediator. Instrumen ini muncul dikarenakan persoalan-persoalan yang timbul di Pengadilan, seperti kritikan atas kondisi peradilan dan persoalan internal yakni semakin menumpuknya perkara yang masuk ke pengadilan.Kata Kunci : Efektifitas, Mahkamah Agung Sengketa Perdata
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN) Anwar Sulaiman Nasution
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.055 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i4.748-755

Abstract

Research is a study on the legal accountability of the perpetrator of the crime of murder committed by the husband against the wife in the Jurisdiction of padangsidimpuan District Court and the causative factor of the crime of murder committed by a husband against his wife in the jurisdiction of padangsidimpuan District Court. This research formulates the issue of how the legal accountability of the perpetrator of the crime of murder committed by the husband against the wife in the Jurisdiction of padangsidimpuan District Court and whether the cause of the crime of murder committed by a husband against his wife in the jurisdiction of Padangsidimpuan District Court. The research that the authors used in the writing of this study is descriptive research which means Then, through inductive and deductive methods, conducted the results of interviews with authors and speakers, as well as conducted field research (library studies) and library studies (field research) on data and documents related to research. Research. The legal liability imposed on a husband who commits the crime of murder against the wife in the Jurisdiction of Padangsidimpuan District Court is only punishable by the fact that there is no weight with the addition of one-third of the threat of the main punishment and the contributing factor of the crime of murder committed by a husband against his own wife is due to the self-esteem as a husband feels harassed which ultimately leads to the quarrel and persecution that resulted in the death of the wife
Penghambat Penggunaan Berita Acara Penyidikan Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Ridwan Rangkuti; Anwar Sulaiman Nasution
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.663 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i1.59-76

Abstract

Majelis hakim sebagai aparat yang betugas dalam memutus perkara dan mempunyai keinginan yang sangat besar agar penetapan hukum untuk melaksanakan meletakkan dasar-dasar kebenaran setiap putusannya yang sangat berarti harus benar-benar sadar dan teliti dapat melalui segala sesuatunya disaat-saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa pada para saksi. Indonesia adalah negara hukum yang ditetapkan sebagai hukum positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah negara hukum ini didapatkan pada penjelasan umum yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Reschstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Matchtstaat). Hal ini menandakan bahwa setiap tindakan-tindakan manusia yang dibuktikan melanggar hukum hal itu harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.Salah satu pedoman yang dijadikan para majelis hakim dalam mencari keterangana-keterangan tersebut adalah apa yang disebut dengan Berita acara pemeriksaan penyidikan polisi, karena itu jika dilihat dari hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan ini maka disinilah terhimpun data atau fakta-fata yang ditemukan sebelum pemeriksaan dalam sidang pengadilan termasuk segala hal-hal yang ada hubungannya dengan petistiwa pada tempat kejadian suatu perkara yang dikenal dengan istilah TKP. Kata Kunci : Penghambat, Berita Acara Penydikan, Persidangan
PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN Marwan Busyro; Bandaharo Saifuddin; Anwar Sulaiman Nasution
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.345 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3381-3386

Abstract

Putusan Pengadilan tentang tindak pidana penganiayaan ringan yang dijatuhkan oleh Hakim merupakan suatu putusan tindakan yang memberikan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap korban. Tindak pidana penganiayaan ringan merupakan suatu perbuatan hukum yang melanggar Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bunyinya tindak pidana penganiayaan ringan tersebut merupakan perbuatan yang tidak menjadikan orang sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan bagi terdakwa suatu perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan akibat perbuatan tersebut bisa dihukum apabila korban melakukan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif. Hasil penelitian terdakwa dapat dijatuhi dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan)
Pentingnya Melakukan Eksepsi Terhadap Surat Gugatan Dalam Perkara Perdata Di Persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Muhammad Faisal; Fajar Fadly; Anwar Sulaiman Nasution
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.125-131

Abstract

Dalam kasus perdata yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan perlu diadakan adanya eksepsi terhadap surat gugatan, berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pentingnya melakukan eksepsi terhadap surat gugatan dalam perkara perdata di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan apa sajakah yang menjadi faktor penolakan eksepsi terhadap surat gugatan dalam perkara perdata di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam perkara perdata. metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian normatif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan  penelitian dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research). Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisa dengan cara Induksi dan Deduksi.
Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Money Politics Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula Di SMA Negeri 1 Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Siregar, Sutan; Suhendra, Dedy; Puansah, Irman; Nasution, Anwar Sulaiman; Simatupang, Nuratika; Nasution, Irwan Syah; Hasayangan, Angkasa Putra
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 1 No. 8 (2024): Juni
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/1jyrsc23

Abstract

Money politics atau sering dikenal dengan istilah serangan fajar, sering dijumpai pada saat pelaksanaan Pemilu, hal ini sangat merugikan bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia, hal ini apabila dibiarkan dikhawatirkan akan menyebabkan rusaknya budaya dalam suatu masyarakat. Melihat sangat berbahayanya money politik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, maka tujuan dari PKM ini adalah untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, solusi yang ditawarkan dalam PKMS ini adalah pelaksanaan penyuluhan hukum tentang larangan money politics pada Pemilu Serentak Tahun 2024 bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode pelaksanaan kegiatan adalah melalui ceramah, tanya jawab dengan peserta, dan juga test kemamnpuan siswa sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini berjalan dengan baik, sehingga bisa tercapai tujuannya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu meningkatnya pemahaman siswa tentang larangan money politik, dan meningkatnya kesadaran siswa untuk ikut serta menggunakan hak pilihnya oada Pemilu Serentak tahun 2024 ini
Analisis Yuridis terhadap Isu Hak Cipta dalam Perkembangan Teknologi Virtual Reality (VR) Nasution, Anwar Sulaiman; Triswidodo, Triswidodo; Manik, Yessi Kurnia Arjani
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi VR, kebutuhan akan analisis yuridis yang mendalam mengenai isu hak cipta dalam lingkungan virtual menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, dilakukan penelitian menganalisis berbagai aspek hukum terkait hak cipta dalam VR, termasuk perlindungan hukum bagi pencipta konten, tantangan dalam penegakan hak cipta, serta potensi perkembangan regulasi di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum doktrinal. Jenis sumber data penelitian adalah data sekunder. Adapun hasil penelitian menyatakan 1). Hak cipta dalam teknologi VR masih menghadapi tantangan besar dalam perlindungan dan penegakannya. 2). Regulasi hak cipta yang ada belum secara spesifik mengatur perlindungan hak cipta dalam lingkungan VR. 3) Sistem peradilan di Indonesia belum sepenuhnya siap menangani sengketa hak cipta dalam teknologi VR akibat keterbatasan pemahaman teknis dan mekanisme pembuktian. 4) Penggunaan AI dalam VR menimbulkan tantangan baru dalam kepemilikan hak cipta yang belum memiliki kepastian hukum.
Kajian Hukum terhadap Kejahatan Perdagangan Tanah Pulau Rempang: Implikasi terhadap Kerusakan Lingkungan dan Hukum Pidana Nasution, Anwar Sulaiman; Triswidodo, Triswidodo
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis tindak kejahatan perdagangan tanah dalam proyek strategis nasional Rempang Eco-City, serta implikasinya terhadap kerusakan lingkungan dan efektivitas hukum pidana di Indonesia. Pulau Rempang, yang secara historis dihuni oleh masyarakat hukum adat Melayu, ditetapkan sebagai proyek strategis nasional tanpa adanya pengakuan terhadap hak ulayat dan tanpa persetujuan bebas masyarakat terdampak. Proses pengalihan lahan dalam proyek ini diduga mengandung unsur kejahatan terorganisir, termasuk penyerobotan tanah, pemalsuan dokumen, dan perusakan lingkungan yang sistematis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta kajian akademik yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan sistematis dan interpretatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek Rempang Eco-City mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan hidup. Tidak terdapat penegakan hukum pidana terhadap aktor negara dan korporasi yang terlibat, sementara masyarakat justru dikriminalisasi. Kerusakan ekologis yang terjadi di luar kendali hukum menunjukkan lemahnya sistem pencegahan dalam hukum lingkungan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana dan hukum lingkungan belum menjalankan fungsinya sebagai pelindung sosial dan ekologis, serta merekomendasikan pembentukan sistem hukum terpadu yang berpihak pada keadilan ekologis dan hak konstitusional masyarakat
Pentingnya Melakukan Eksepsi Terhadap Surat Gugatan Dalam Perkara Perdata Di Persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Faisal, Muhammad; Fadly, Fajar; Nasution, Anwar Sulaiman
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.125-131

Abstract

Dalam kasus perdata yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan perlu diadakan adanya eksepsi terhadap surat gugatan, berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pentingnya melakukan eksepsi terhadap surat gugatan dalam perkara perdata di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan apa sajakah yang menjadi faktor penolakan eksepsi terhadap surat gugatan dalam perkara perdata di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam perkara perdata. metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian normatif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan  penelitian dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research). Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisa dengan cara Induksi dan Deduksi.