Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Yuridis JURNAL HUKUM PRASADA Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Borneo Law Review Journal
Bambang Waluyo
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TWITTER Krisma Krisma; Bambang Waluyo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.129 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.270-278

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan banyak hal, salah satunya adalah media sosial. Selain untuk berinteraksi dan berkomunikasi, media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan jual beli. Namun, terdapat kegiatan jual beli atas sesuatu yang tidak sepatutnya diperjualbelikan, yaitu konten pornografi. Kegiatan ini paling banyak ditemukan pada media sosial Twitter. Konten yang dijual adalah foto dan/atau video pengguna Twitter yang bermuatan seksual, kemudian ditawarkan kepada para pengguna Twitter lainnya untuk membeli private content tersebut. Hal ini tentu dilarang oleh hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat agar sadar hukum sehingga tidak lagi melakukan kegiatan jual beli konten pornografi.
OPTIMALISASI KEBIJAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19 Dewi Safitri; Bambang Waluyo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.955 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.279-287

Abstract

Dampak pandemi Covid-19 saat ini telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan termasuk pada Dunia Peradilan. Praktek persidangan konvensional harus beralih kepada Persidangan online (E-Litigasi). Penulis memandang perlu untuk diadakannya kajian mengenai perkembangan regulasi serta optimalisasi Pemberlakuan Peradilan Pidana Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan dikeluarkanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik  merupakan terobosan sekaligus komitmen oleh para penegak hukum dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara di masa pandemi seperti sekarang ini, dalam rangka optimalisasi kebijakan sistem peradilan pidana secara elektronik perlu diadakannya pembaharuan hukum melalui revisi kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) menjadi suatu norma baru bersifat permanen bagi lembaga peradilan dalam mewujudkan peradilan yang agung dan  Modern berbasis teknologi.
ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN KEDOKTERAN Debora Anggie Noviana; Bambang Waluyo; Rosalia Dika Agustanti
Borneo Law Review Volume 4 No 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i1.1399

Abstract

 AbstrakPelaksanaan Kebiri Kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut, dari salah satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dan juga menjadi salah satu bentuk pencegahan agar tidak kembali terjadi kasus yang sama, serta diharapkan agar dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini hendak mengkaji pelaksanaan kebiri kimia dilihat dari perspektif yuridis dan kedokteran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber utama berasal dari literatur serta menggunakan sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dengan masih banyaknya pro kontra yang terjadi terkait penerapan eksekusi kebiri kimia yang dikarenakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk melakukan eksekusi karena alasan kemanusiaan. Perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi kebiri kimia agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan baik bagi korban dan juga pelaku pelecehan seksual pada anak, dan juga  memberikan dasar hukum yang sah bagi eksekutor kebiri kimia yaitu dokter untuk melakukan eksekusi kebiri kimia tersebut tanpa harus bertentangan dengan kode etik kedokteran sehingga pidana kebiri kimia dapat segera diberlakukan secara lebih efektif sesuai dengan tujuannya yaitu menggurangi angka kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Kata Kunci : Kebiri Kimia, Perlindungan anak, Pidana AbstractThe implementation of castration chemistry is a new punishment in Indonesia, there are pros and cons related to the implementation of these actions, from one side of the implementation of castration criminal is expected to be able to provide a deterrent effect for perpetrators of sexual violence against children and also be a form of prevention so as not to re-occur the same case , and is expected to be able to reduce the level of sexual crimes against children. This study wants to examine the implementation of chemical castration from a juridical and medical perspective. The research method used is normative juridical. Approach the problem by using the legislative approach and case approach, the main source comes from the literature and uses secondary data sources that are analyzed qualitatively. With the many pros and cons that occur related to the implementation of chemical castration execution due to the Indonesian Doctors Association (IDI) refused to carry out executions due to humanitarian reasons. There is a need for regulations governing the implementation of chemical castration execution in order to provide legal certainty and justice for both victims and also perpetrators of sexual abuse on children, and also provide a legal basis for chemical castration executors namely doctors to carry out chemical castration execution without having to contradict with a code of ethics in medicine so that the chemical castration crime can be immediately applied more effectively in accordance with its goal of reducing the number of cases of sexual violence against children in Indonesia.Keywords: Chemical castration, child protection, criminal
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN Nadilla Arisandi; Bambang Waluyo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i2.2021.362-369

Abstract

Tindak pidana merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Tindak pidana dapat terjadi dimana saja tanpa terkecuali di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Tindak pidana di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang sering kita dengar adalah tindak pidana korupsi seperti suap dan gratifikasi. Hal tersebut membuat citra dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi buruk dimata masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk dan faktor-faktor penyebab terjadi korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan bagaimana implementasi penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengutip buku literatur, jurnal terdahulu dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya beberapa faktor yang mempengaruhi narapida melakukan suap dan gratifikasi seperti ingin memiliki fasilitas mewah dan pegawai pemasyarakatan yang ingin pendapatan tambahan. Hal ini tidak sesuai dengan tata tertib pemasyarakatan yang dijelaskan dan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013.
UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG KETENAGAKERJAAN ATAS DASAR PERSAMAAN HAK Rosalia Dika Agustanti; Bambang Waluyo; Dwi Aryanti Ramadhani
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 6, No 5 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v6i5.10237

Abstract

Abstrak: Masalah yang terjadi adalah tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan, sebagian dari mereka menganggap bahwa pemerintah tidak memberikan kesempatan untuk bekerja layaknya manusia pada umumnya. Nyatanya, hak-hak untuk bekerja bagi disabilitas telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, jelas bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mitra penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan atas dasar persamaan hak. Metode pelaksanaan adalah Sosialisasi dengan tema“See Ability Not Disability”. Mitra adalah ‘penyandang disabilitas’ pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Melati yang beralamat di Jl. Gebang Sari Nomor 38, RT. 02/RW. 05 Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur berjumlah 20 (dua puluh) orang. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan adalah dalam bentuk wawancara kepada seluruh peserta Pengabdian. Hasil menunjukkan bahwa dari semua materi yang disampaikan oleh tim terdapat peningkatan pemahaman dan pengetahuan mitra terutama terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan sebesar 45%. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar terutama perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. Selain itu, mitra semakin paham akan peluang kerja dan peluang usaha yang dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi diri dan tentu hal ini membutuhkan kerja sama dengan ahlinya.Abstract: The problem that occurs is regarding the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the field of employment, some of them think that the government does not provide opportunities to work like humans in general. In fact, the right to work for persons with disabilities has been regulated in Law Number 8 of 2016. Thus, it is clear that this activity aims to increase the knowledge and understanding of partners with disabilities in employment based on equal rights. The method of implementation is socialization with the theme "See Ability Not Disability". Partners are 'persons with disabilities' at the Melati Social Rehabilitation Center for Deaf Sensory Disabilities (BRSPDSRW) located on Jl. Gebang Sari Number 38, RT. 02/RW. 05 Bambu Apus, Cipayung District, East Jakarta City, totaling 20 (twenty) people. Monitoring and evaluation is carried out in the form of interviews with all participants in the Service. The results showed that from all the material presented by the team, there was an increase in understanding and knowledge of partners, especially regarding the rights of persons with disabilities in the field of employment by 45%. The implementation of this activity can provide great benefits, especially the attention given by the government to persons with disabilities in the field of employment. In addition, partners are increasingly aware of job opportunities and business opportunities that can be done by developing their potential and of course this requires cooperation with experts.
Return of State Financial Losses Resulting From Corruption and Money Laundering Crimes Rosalia Dika Agustanti; Bambang Waluyo; Amanda Putri Kurniawan
Jurnal Hukum Prasada Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.10.2.2023.93-101

Abstract

Corruption has become a rampant habit within society. Corruption is a manifestation of greed in people, which they will never feel enough of the wealth they already have. One form of criminal act other than corruption that is common in Indonesian society is the Money Laundering Crime. In this journal, we examine the legal liability and principle of returning state financial losses and the application of asset forfeiture in efforts to return state finances. Under the money laundering law, judges are given the authority to be able to confiscate and expropriate the property of defendants who commit crimes of corruption and money laundering even before the fall of the judge's ruling in court. The recovery of state assets is a concept that is equal with the concept of restorative justice. The deprivation of assets in the recovery of state financial losses is quite important to quell crime with economic motives. This is because so complex are the acts of economic-motivated lending that they are often difficult and complicated for law enforcement to handle.
PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG PENTINGNYA PEMENUHAN AKSESIBILITAS UNTUK PENYANDANG DISABILITAS GUNA MEWUJUDKAN KESAMAAN KESEMPATAN Rosalia Dika Agustanti; Bambang Waluyo; Sulastri Sulastri
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 7, No 5 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v7i5.17105

Abstract

Abstrak: Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Berdasarkan data pada Survei Penduduk Antar Sensus 2015, sekitar 21,84 juta warga negara Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan tentang pentingnya pemenuhan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan serta pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan. Metode pelaksanaan kegiatan dengan Sosialisasi. Mitra Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Melati yang beralamat di Jl. Gebang Sari Nomor 38, Bambu Apus, Kota Jakarta Timur berjumlah 10 (sepuluh) orang. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk angket dengan soal berjumlah 3 (tiga) butir. Hasil menunjukkan bahwa dari semua materi yang disampaikan oleh tim terdapat peningkatan pengetahuan mitra mengenai aksesibilitas dan jenisnya sebesar 60%, mengenai hak-hak dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebesar 40%, dan mengenai tanggung jawab Negara dan peran masyarakat sebesar 10%. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar terutama perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada penyandang disabilitas dalam pemenuhan aksesibilitas.Abstract: Most persons with disabilities in Indonesia live in vulnerable, underdeveloped and/or poor conditions due to limitations, barriers, difficulties and accommodation or exclusion of the rights of persons with disabilities. Based on data from the 2015 Inter-Census Population Survey, approximately 21.84 million Indonesian citizens are persons with disabilities. The main goal to be achieved in this activity is to increase knowledge about the importance of fulfilling accessibility for persons with disabilities in order to realize equal opportunities and fulfill the accessibility of persons with disabilities in various fields of life. Partners of the Social Rehabilitation Center for People with Deaf Sensory Disabilities (BRSPDSRW) Melati, whose address is at Jl. Gebang Sari Number 38, Bambu Apus, City of East Jakarta totaling 10 (ten) people. Monitoring and evaluation is carried out in the form of a questionnaire with 3 (three) items. The results showed that from all the material presented by the team there was an increase in partners' knowledge about accessibility and its types by 60%, about the rights and fulfillment of the rights of persons with disabilities by 40%, and about State responsibilities and the role of society by 10%. Carrying out this activity can provide great benefits, especially the attention given by the government to persons with disabilities in fulfilling accessibility.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN SECARA ELEKTRONIK Hosea Geraldo; Bambang Waluyo
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v10i2.7097

Abstract

Pinjaman online merupakan tindakan peminjaman uang yang dilakukan melalui media internet. Pada umumnya pinjaman online dilakukan melalui website yang dikelola oleh lembaga financial technology untuk mendaftar sebagai debitur. Praktik pinjaman online sebenarnya sudah dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam 77/POJK.01/2016. Namun faktanya banyak pinjaman online yang beroperasi tidak memiliki izin dari OJK. Sehingga berdampak pada praktik penipuan, pemerasan, dan pengancaman disertai kekerasan yang memanfaat informasi pribadi nasabah. Penelitin ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Penelitian ini mengacu pada Surat Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr yang diketahui bahwa: 1) Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik jo. Pasal 45B dan pasal 27 ayat. 2) Seharusnya sanksi yang diberikan kepada terdakwa dapat lebih berat, sebab dapat dikenakanan Pasal 311 tentang penghinaan, 294 tentang pengancaman, 378 tentang penipuan, dan 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 81 jo 82 ayat (3) Perpu No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2016. 3) Penegakan hukum terhadap tindakan pengancam yang dilakukan oleh desk collection sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Kedepannya diharapkan juga Majelis Hakim dalam memutus perkara harus lebih mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, unsur-unsur delik, dan pertimbangan berat ringannya tindak pidana dengan mengacu pada keadaan terdakwa dan kerugian korban.
Peningkatan perekonomian pelaku usaha melalui pendaftaran perseroan perorangan dalam mendukung sustainable development goals Rosalia Dika Agustanti; Bambang Waluyo; Nani Ariani; Rio Wirawan
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 2 (2024): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i2.22580

Abstract

Abstrak Tidak adanya legalitas dalam menjalankan usaha dapat menimbulkan permasalahan. Legalitas dibutuhkan untuk menjamin bahwa seorang Pelaku Usaha menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab dan telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi UMKM. Untuk mengatasi masalah ini, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi yang dapat meningkatkan aspek legalitas Pelaku Usaha. Kegiatan ini menggunakan metode  Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah metode partisipatif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan Masyarakat. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dimulai dari survei mitra, identifikasi permasalahan mitra, dan dilanjutkan dengan tahap pendampingan mitra. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya pendampingan terkait pendaftaran Perseroan Perorangan ini memberikan pengetahuan serta keterampilan guna memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha untuk meningkatkan perekonomian dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan adanya Perseroan Perorangan diharapkan mampu untuk mendorong UMKM menjadi usaha yang berdaya saing global karena dapat meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha untuk dapat semakin maju dan berkembang secara Nasional maupun Internasional. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pelaku Usaha telah terdaftar sebagai Perseroan Perorangan sebagaimana terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Beberapa kelebihan perseroan perorangan yaitu dapat bersaing dengan Perseroan Terbatas pada umumnya, cocok untuk usaha mikro dan kecil, yang masih pemula serta mau mengembangkan usaha sendiri. Selanjutnya, pelaku usaha bertindak sebagai direktur, terakhir bahwa status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara online. Kata kunci: legalitas usaha; pelaku usaha; perseroan perorangan; UMKM. Abstract The absence of legality in running a business can cause problems. Legality is needed to guarantee that a Business Actor carries out his business with full responsibility and has been registered with the Ministry in charge of MSMEs. To overcome this problem, this Community Service activity aims to provide solutions that can improve the legality aspects of Business Actors. This activity uses the Participatory Rural Appraisal (PRA) method, which is a participatory method used to collect information and understand the social, economic and environmental conditions of society. The stages of activities carried out start from partner surveys, identification of partner problems, and continue with the partner mentoring stage. The results of community service show that the assistance related to the registration of Individual Companies provides knowledge and skills to provide legal certainty for Business Actors to improve the economy by collaborating with other interested parties. With the existence of Individual Companies, it is hoped that it will be able to encourage MSMEs to become globally competitive businesses because it can increase the self-confidence of business actors to be able to progress and develop nationally and internationally. By carrying out this community service activity, the Business Actor has been registered as an Individual Company as registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Some of the advantages of individual companies are that they can compete with Limited Liability Companies in general, are suitable for micro and small businesses, which are still beginners and want to develop their own business. Next, the business actor acts as a director, finally the legal entity status is obtained after registering the statement of establishment online. Keywords: business legality; business actors; individual companies; MSMEs.
Co-Authors Agustanti, Rosalia Dika Amanda Putri Kurniawan Debora Anggie Noviana Dewi Safitri Hosea Geraldo Krisma Krisma Nadilla Arisandi Nani Ariani Ramadhani, Dwi Aryanti Rio Wirawan Sulastri Sulastri