Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN BALAP LARI LIAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Riono Dharmawan; Mulyadi Mulyadi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.525 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.979-988

Abstract

Selama masa pandemi COVID-19 muncul beberapa fenomena baru yang terjadi di kalangan remaja di berbagai wilayah. Salah satunya adalah balap lari liar yang dilakukan sebagai bentuk penyalur kejenuhan akibat adanya Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) dan karantina wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk penegakan hukum kegiatan balap lari liar pada masa pandemic COVID-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami upaya pencegahan dari kegiatan balap lari pada masa pandemic COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (konseptual approach). Pengumpulan data dari bahan sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap kegiatan balap lari liar ditegakkanya aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bentuk pelanggaran dalam kegiatan tersebut secara maksimal, seperti UU Jalan maupun UU Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian pencegahan yang dapat dilakukan terhadap kegiatan tersebut, yaitu seperti mebuat aturan khusus dan memaksimalkan peran peraturan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Aparat berwenang juga dapat meningkatkan pengawasan patroli dan menciptakan sinergitas antara aparat berwenang dengan masyarakat umum dalam mencegah dan membubarkan kegiatan balap lari liar tersebut.
ANALISIS SOSIO-LEGAL PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN INDRAMAYU, PROVINSI JAWA BARAT Kayus Kayowuan Lewoleba; Yuliana Yuli Wahyuningsih; Dwi Aryanti Ramadhani; Mulyadi Mulyadi; Beni Harmoni Harefa; Satino Satino
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 5: Desember 2022
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.981 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Indramayu, masalah perdagangan orang tidak hanya menjadi isu domestik, namun sudah menjadi permasalahn global yang terjadi di hampir semua belahan dunia. Perdagangan manusia yang terjadi saat ini mengambil model dan bentuk yang tersamar dan merupakan bentuk dari perbudakan jaman modern. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang rentang dengan masalah perdagangan orang. Sebagai suatu tindak pidana, perdagangan orang perlu dilakukan upaya penangan secara komperehensif, mulai dari upaya pencegahan sampai dengan penindakan. Terjadinya perdagangan orang tidak dapat dilihat dari satu faktor saja. Banyak faktor yang menyebabkan maraknya kasus perdagnagn orang. Masalah kemiskinan merupakan salah satu dari sekian faktor yang dominan dalam praktek perdagangan orang. Banyak orang yang bersal dari keluarga miskin terutama para kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak menjadi korban dari praktik illegal ini. Minimnya pengetahuan, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor yang mendorong maraknya kasus perdagangan orang.
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Pabeanudik: Studi Kasus Perlindungan Hukum Mulyadi Mulyadi; Kayus K. Lewoleba; Yuliana Yuli Wahyuningsih; Satino Satino; Dwi Aryanti Ramadhani
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 2: Oktober 2022 - Maret 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i2.221

Abstract

This study aims to examine the implementation of legal protection for the fishermen community in Pabeanudik Village. This research combines normative juridical and empirical research methods. The primary data were collected using direct interviews, while the secondary data was collected using literature study techniques. The data obtained in this research were then analyzed qualitatively to describe the problem and answer study purposes. The results show that there are contradictory explanations from several laws and regulations regarding the status of fishermen as legal subjects. In addition, most Fishers do not receive guarantees of safety and security from Fishing Vessel Owner when going to sea on the high seas. In addition to weak legal protection, Fishers also received less guidance and guarantees for legal assistance from the Local Government. Therefore, it is recommended that the Government make amendments to several laws and regulations. In this case, to equalize the explanation of the status of fishermen as legal subjects. Furthermore, the Local Government must implement protection and empowerment policies regulated in laws and regulations. These include business certainty, elimination of high-cost economic practices, provision of production facilities and infrastructure, guarantees against risks in the fishing business, and assistance for fishermen who have difficulty catching fish. In addition, support in the form of protection and empowerment is given exclusively to small fishermen and fishers so that the series of problems described can be minimized in the future.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pedagang Kaki Lima Pada Lingkungan UPN Veteran Jakarta Kampus Pondok Labu Hanif Fil’Awalin; Mochammad Ferdinan Adzhani; Bariq Raditya; Hasan Yusuf; Ali Arva Prabangkara; Adnasohn Aqilla Respati; Mulyadi Mulyadi
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.531

Abstract

Street vendors are the dominant informal economic activity in urban areas. These street vendors are a form of scale economic activity that can produce and or distribute goods and services. Goods sold on roadside and in city centres that are busy with visitors provide necessities for the lower middle class, but it is not uncommon for people from the upper middle class to buy wares from street vendors. The purpose of writing this research is to. This study uses a normative juridical method. The results showed that the street vendors in the UPN Veteran Jakarta environment had filled the sidewalks on the road in front of the UPN Veteran Jakarta campus. Which is where the road or sidewalk should be used by pedestrians so that it is difficult for pedestrians to pass through the road because the road is narrow and there are many vehicles passing by. Thus, it can be concluded that the existence of street vendors, especially those selling in the UPN Veteran Jakarta Campus Pondok Labu environment, clearly violates laws and regulations. This is because the stalls used by street vendors for selling use roads and sidewalks which can disrupt traffic order and deprive pedestrians of their rights. Apart from that, this also damages the beauty of the city's spatial planning which causes the locations where street vendors sell their goods to look shabby and dirty.