This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tomalebbi
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA TANRARA KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA SRIWAHYUNI .; . MUSTARING
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 3, Desember 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.556 KB)

Abstract

Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Desa Tanrara Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan gadai tanah di Desa Tanrara dan untuk mengetahui kedudukan perjanjian gadai tanah yang dilakukan oleh pemberi gadai dan penerima gadai atas tanah gadai yang lebih dari tujuh tahun di desa Tanrara sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 UU No. 56 tahun 1960. Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi dalam penelitian ini adalah semua petani di Desa Tanrara yang terlibat dalam proses gadai tanah, Teknik penentuan sampel menggunakan teknik pemilihan secara sengaja (purposive sampling), yakni pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu di 10 lokasi tanah gadai pertanian di Desa Tanrara dan kepala desa Tanrara dan tokoh masyarakat setempat. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Bentuk gadai tanah di Desa Tanrara yaitu tertulis dan tidak tertulis atau secara lisan. Adapun proses gadai tanah di Desa Tanrara yaitu pada awalnya inisiatif pelaksanaan gadai tanah berasal dari keinginan pihak penggadai. Penerima gadai hanya bersifat pasif karena hanya menerima tawaran dari penggadai. Setelah bertemunya pihak penggadai dan pemegang gadai maka antara kedua pihak membuat kesepakatan atas pelaksanaan gadai. Ketika terjadi kesepakatan antara penggadai dan pemegang gadai, maka terjadilah perjanjian pelaksanaan gadai. Dan penggadai akan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada pemegang gadai dan akan menerima sejumlah uang dari pemegang gadai. 2. Pelaksanaan gadai tanah di Desa Tanrara masih menggunakan kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama yaitu gadai tanah dilakukan oleh kedua belah pihak ataupun melibatkan pemerintah desa setempat dan dalam bentuk tertulis maupun lisan tanpa adanya batasan waktu untuk penebusan tanah yang digadaikan. 3. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Thn 1960 yang mewajibkan penerima gadai mengembalikan tanah gadai kepada pemberi gadai di Desa Tanrara jarang dilaksanakan. Selain karena kurangnya masyarakat yang mengetahui ketentuan tersebut, juga disebabkan harga tanah yang tinggi dan pelaksanaan gadai tanah yang bersifat kekeluargaan dan tolong menolong. Pelaksanaan gadai tanah juga memungkinkan penerima gadai dalam tujuh tahun tidak mendapatkan bunga yang layak.KATA KUNCI: Gadai Tanah Pertanian, UU No 56 Prp Tahun 1960
PELAKSANAAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR HARSINAR .; . MUSTARING; IMAM SUYITNO
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.616 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar dan mengetahui sejauh mana efektifitas kerjasama antara Dinas Sosial dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Upaya Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di kota Makassar telah berjalan dengan baik dalam pembinaan pencegahan yang meliputi pendataan, pemantauan pengendalian dan pengawasan, Sosialisai dan Kampanye begitupun Pembinaan Lanjutan dengan cara perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, pendampingan sosial dan rujukan; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar adalah faktor pendukung Adanya Regulasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan sebagai dasar hukum dalam mengurangi jumlah anak jalanan dengan baik, Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam pembinaan anak jalanan di kota Makassar dan tersedianya layanan masyarakat. Faktor penghambat Belum adanya tempat Rehabiltasi Sosial dan Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat; 3) Efektifitas kerjasama antara Dinas Sosial dengan Lembaga terkait dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar telah berjalan efektif dengan YKP2N dalam pembinaan lanjutan dengan melakukan rehabilitasi sosial.Keywords: Dinas Sosial, Pembinaan Anak Jalanan  ABSTRACT: This study aims to determine the efforts made by the Social Service in the protection of street children in the city of Makassar, knowing what factors affect the implementation of Social Service functions in the protection of street children in the city of Makassar and know the extent of the effectiveness of cooperation between the Office of Social Affairs (NGO) in the protection of street children in Makassar. The results of the research indicate that: 1) Social Service Efforts in street children protection in Makassar city have been running well in the guidance of prevention which includes data collection, monitoring control and supervision, Socialization and Campaign as well as Advanced Guidance by means of protection, control at any time, temporary shelter , initial approaches, disclosure and understanding of issues, social assistance and referrals; 2) Factors influencing the implementation of Social Service function in street children protection in Makassar City is a supporting factor The existence of Regulation of Regional Regulation No. 2 Year 2008 About The Development of Street Children as legal basis to reduce the number of street children properly, Availability of Human Resources (Human Resource ) that is adequate in the construction of street children in the city of Makassar and the availability of community services. Factors inhibiting the absence of Social Rehabilitation and Lack of socialization to the community; 3) The effectiveness of cooperation between the Social Service with the relevant Institution in the protection of street children in Makassar has been effective with YKP2N in the follow-up development by doing social rehabilitation.Keywords: Social Service, Child Development Street
PERSPEKTIF MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA ARA KECAMATAN BONTO BAHARI KABUPATEN BULUKUMBA RIDHA ICHWANTY SABIR; . MUSTARING
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.57 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Persepsi masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba. 2) Faktor – faktor apa yang mempengaruhi masyarakat menerapkan di desa ara kecamatan bonto bahari melakukan perkawinan di bawah umur. 3) Upaya apa yang di tempuh pemerintah untuk menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah deskriptif kualitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah selmua jumlah kelpala keluarga yang ada di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba. Mengingat bahwa populasi dalam penelitian ini sangat besar jumlahnya dan tidak dapat dijangkau secara keseluruhan maka sampel di tentukan menggunakan tehnik purposive sampling dengan mengambil sampel berdasarkan keinginan peneliti dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu yaitu tokoh – tokoh masyarakat dari setiap dusun. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) persepsi masyarakat mengenai tradisi perkawinan di bawah umur di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba, adalah di dasarkan karena kebiasaan yang turun temurun khususnya pada anak perempuan. Selain itu penerapannya bisa terjadi karena sebagian besar masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama (KUA) 2) Faktor yang mempengaruhi masyarakat desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba melakukan perkawinan di bawah umur diantaranya adalah karena fakktor ekonomi, adat/kebiasaan, pendidikan, faktor keturunan, dan keinginan orangtua. 3) upaya pemerintah untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba yaitu dengan menambahkan sarana dan prasarana pendidikan, mengadakan sosialisasi terkait masalah dan resiko perkawinan di bawah umur, dan menanamkan dalam diri masyarakat akan sanksi – sanksi yang di terima jika melanggar aturan – aturan yang telah di tetapkan terkait masalah perkawinan.KATA KUNCI: Pesrpektif Masyarakat, Perkawinan di Bawah Umur
PERANAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA DI PAREPARE IKRAMULLA SYARIFUDDIN; . MUSTARING; ANDI KASMAWATI
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.701 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencegah peredaran narkoba di kota Parepare (2) Apa yang menjadi hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pelaksanaan pengawasan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan sumber data primer adalah 2 orang petugas bea cukai parepare yang bertugas dalam bagian intelijen dan data tambahan 3 orang dari penumpang kapal. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencegah peredaran narkoba yaitu pada unit intelijen sebagai unit yang mengumpulkan dan menganalisis informasi-informasi kegiatan yang dianggap melangar . Menjalin kerja sama antar instansi terkait dalam hal kegiatan intelijen (2) Kendala yang dihadapi Bea dan Cukai Parepare antara lain kurang personil sehingga kurang maksimalnya kerja-kerja di bagian intelijen. Tidak adanya ala pendekteksi barang yang dapat meningkatkan kinerja petugas bea cukai dalam hal pengawasan barang yang masuk maupun keluar dari pelabuhan. Sulitnya penempatan informan dikarenakan untuk mendapatkan informasi pihak bea cukai harus menempatkan informan didaerah terduga pelaku berada. Kata Kunci : Peran dari bea cukai, Hambatan pelaksanaan  ABSTRACT: This study aims to determine (1) the role of the Directorate General of Customs and Excise in preventing drug trafficking in the city of Parepare (2) What is the obstacle of the Directorate General of Customs and Excise in terms of conducting supervision. To achieve this goal the researcher uses data collection techniques through observation, interviews and documentation. With the primary data source, there are 2 parepare customs officers in charge of intelligence and additional data from 3 passengers. Data that has been obtained from the research results is processed using descriptive qualitative analysis techniques. The results of the study show that: (1) the role of the Directorate General of Customs and Excise in preventing drug trafficking is the intelligence unit as a unit that collects and analyzes activities information that is considered to be violating. Establish cooperation between relevant agencies in terms of intelligence activities (2) Constraints faced by Parepare Customs and Excise include lack of personnel so that the work is not optimal in the intelligence department. The absence of a style of item detection that can improve the performance of customs officials in terms of supervision of goods entering and leaving the port. The difficulty of placing informants due to obtaining information from the customs authorities must place the informant in the area where the alleged perpetrator is located. Keywords: The role of customs, barriers to implementation
PERGESERAN NILAI GOTONG ROYONG DI DESA TAMASAJU KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR RISKA NILAWATI; HASNAWI HARIS; . MUSTARING
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.665 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bentuk gotong royong di Desa Tamasaju (2) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pergeseran nilai gotong royong di Desa Tamasaju (3) untuk mengetahui peran pemerintah setempat dalam mempertahankan nilai gotong royong di Desa Tamasaju. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mengambil 7 orang yaitu Kepala Desa Tamasaju, sekretaris Desa Tamasaju, Tokoh Adat, dan empat orang masyarakat Desa Tamasaju. Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diolah menggunakan tehnik analisis data kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Bentuk gotong royong di Desa Tamasaju pada masalalu di Desa Tamasaju jika dibandingkan dengan sekarang sangat jelas mengalami pergeseran dari yang dahulunya masyarakat sangat menjunjung tinggi budaya gotong royong dengan dasar kekeluargaan namun sekarang berubah ke sistem upah. (2) Faktor penyebab terjadinya pergeseran nilai gotong royong, adalah kesibukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, pola pandang masyarakat yang berubah, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Upaya pemerintah dalam mempertahankan nilai gotong royong adalah memberikan himbauan dan memotivasi masyarakat agar tetap menjaga dan melestarikan budaya gotong royong yang telah ada dan di junjung tinggi secara turun temurun oleh orang tua terdahulu. Kata Kunci : Pergeseran, Gotong Royong   ABSTRACT: This study aims (1) to determine the form of mutual cooperation in Tamasaju Village (2) to determine the factors that influence the shift in the value of mutual cooperation in Tamasaju Village (3) to find out the role of the local government in maintaining the value of mutual cooperation in Tamasaju Village. To achieve this goal, the study used data collection techniques through observation, interviews, and documentation by taking 7 people, namely the Tamasaju Village Chief, Tamasaju Village Secretary, Customary Leader, and four Tamasaju Village people. Data obtained from the results of the study were processed using qualitative data analysis techniques. The results of the study showed that: (1) The form of mutual cooperation in Tamasaju village in the village of Tamasaju when compared to now is clearly experiencing a shift from what was once the community highly respected mutual cooperation on the basis of kinship but now changes to the wage system. (2) Factors that cause a shift in the value of mutual cooperation, is the busyness of the community in meeting the needs of life, the changing patterns of view of society, and the progress of science and technology. (3) The government's efforts to maintain the value of mutual cooperation are to encourage and motivate the community to maintain and preserve the culture of mutual cooperation that has existed and has been upheld for generations by past parents.Keywords: Shift, Mutual Cooperation  
PENERAPAN SISTEM FULL DAY SCHOOL DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK DI SMAN 11 PANGKEP KABUPATEN PANGKEP MUFLIHA NUR; HASNAWI HARIS; . MUSTARING
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.16 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan, (1) Untuk mengetahui proses pembentukan karakter melalui sistem Full day school di SMAN 11 Pangkep Kabupaten Pangkep. (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses pembentukan karakter melalui sistem Full day school di SMAN 11 Pangkep Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu 10 orang guru, 10 orang peserta didik, dan 5 orang orang tua peserta didik. Sedangkan data sekunder yaitu peraturan perundang–undangan dan dokumen.teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yaitu: (1) Proses pembentukan karakter pada sistem full day school di SMAN 11 Pangkep meliputi nilai karakter religius dilakukan melalui pembiasaan sholat berjamaah, pembiasaan berperilaku sopan dan santun, disiplin dilakukan melalui pembiasaan datang tepat waktu dan pembiasaan mematuhi aturan yang berlaku, gemar membaca dilakukan melalui pembiasaan memanfaatkan waktu istirahat, kerja keras dilakukan dengan upaya bersungguh-sungguh dalam mengatasi hambatan belajar dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, serta komunikatif dilakukan dengan pembiasaan memanfaatkan waktu istirahat untuk berbagi cerita dengan teman dan berkomunikasi dengan guru serta pembentukan karakter dalam penerapan sistem full day school bertumpu pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah (2) faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu: peran guru, sarana dan prasarana, pembina kegiatan ekstrakurikuler dan metode yang sesuai. Sedangkan faktor penghambat yaitu perbedaan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda karena masih ada beberapa peserta didik yang masih sulit diatur. Sementara yang lain hanya dirasakan di awal-awal diterapkannya sistem tersebut yaitu di bulan pertama dan kedua penerapan sistem full day school. Kata Kunci : Full day school, Karakter, Peserta Didik ABSTRACT: This study aims, (1) to find out the process of character formation through the Full day school system in SMAN 11 Pangkep, Pangkep Regency. (2) To find out the supporting and inhibiting factors of the process of character formation through the Full day school system at SMAN 11 Pangkep, Pangkep Regency. This type of research is descriptive and uses a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data are 10 teachers, 10 students, and 5 parents of students. While secondary data are laws and documents. Data collection techniques include: Observation, Interview and Documentation. Data analysis used in this study is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the study, namely: (1) The process of character formation in the full day school system at SMA 11 Pangkep includes the value of religious characters carried out through congregational prayer, habituation to behave politely and politely, discipline is done through habituation to arrive on time and habituation to obey the rules, love of reading is done through habituation to take time off, hard work is done with an earnest effort in overcoming learning barriers and completing tasks as well as possible, and communicative is done by habituating to take breaks to share stories with friends and communicate with teachers and character building in the application of a full day school system rests on extracurricular activities in schools (2) supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors are: the role of the teacher, facilities and infrastructure, coaches of extracurricular activities and appropriate methods. While the inhibiting factor is the difference in the characteristics of different students because there are still some students who are still difficult to manage. While others only felt at the beginning of the implementation of the system in the first and second months of the implementation of full day school system. Keywords: Full day school, Character, Students
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA SMA NEGERI 1 GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR NILASARI .; ANDI KASMAWATI; . MUSTARING
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.472 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kurikulum 2013 Pada SMA Negeri 1 Galesong Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer 4 orang guru dan menggunakan tekhnik penentuan informan yaitu snowball. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Galesong Utara belum berjalan secara efektif  sebab banyak persyaratan yang belum terpenuhi. Selain itu, sebagian guru belum memahami secara subtantif Kurikulum 2013 dan sebagian lagi belum memahami pendekatan strategi pembelajaran dengan baik, (2) Hambatan yang dialami guru dalam implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Galesong Utara yaitu, (a) masih terbatasnya program pelatihan untuk guru (b) kompetensi guru belum merata tentang tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam mendesain silabus dan RPP Kurikulum 2013, (c) Tidak terlaksananya pembelajaran autentik, (3) Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala tersebut yaitu, (a) peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan atau workshop, (b) penyediaan sarana dan fasilitas penunjang Kurikulum 2013, (c) Ragam atau peningkatan desain RPP guru.Kata Kunci : Implementasi, Kurikulum 2013 ABSTRACT: This study aims to find out the implementation of Curriculum 2013 At SMA Negeri 1 Galesong Utara. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data have been obtained from the results of research processed by using descriptive qualitative analysis with primary data 4 teachers and using the technique of determining the informant that is snowball. The results showed that: (1) Implementation of Curriculum 2013 in SMA Negeri 1 Galesong Utara has not run effectively because many requirements that have not been fulfilled. In addition, some teachers have not understood substantially the Curriculum 2013 and some have not understood the approach of learning strategy well, (2) Obstacles experienced by teachers in the implementation of Curriculum 2013 in SMA Negeri 1 Galesong Utara is, (a) still limited training program for teachers (b) uneven teacher competence on the level of knowledge and skill in designing syllabus and RPP of Curriculum 2013, (c) Unauthorized learning, (3) Efforts by teachers to overcome the obstacle that is, (a) improvement of teacher competence through training or workshop, (b) provision of facilities and supporting facilities Curriculum 2013, (c) Variety or improvement of RPP teacher design.Keywords: Implementation, Curriculum 2013
KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS SAMSAT KOTA MAKASSAR) A. FATIR LUKMAN; HERI TAHIR; . MUSTARING
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.451 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai (1) mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Makassar. (2) besaran capaian pajak kendaraan bermotor terhadap PAD kota Makassar. (3)  kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak kendaraan bemotor di SAMSAT Kota Makassar, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor  telah berjalan sesui dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan  telah memenuhi semua unsur yang ada dalam UU No.5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan bermotor pada pasal 7 dan PP RI No. 60 tahun 2016 tentang Administrasi STNK/TNKB. (2) besaran capaian pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah pada tahun 2013 sebesar 54% dari total realisasi pendapatan asli daerah. Tahun 2014 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sebesar 50 %  dari total realisasi PAD kota Makassar. Tahun 2015 realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sebesar 49 % dari total realisai  PAD kota Makassar.  Tahun 2016 realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD  sebesar 47 % dari total PAD kota Makassar. Tahun 2017, realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 33,93 % dari total PAD kota Makassar. (3) kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh SAMSAT kota Makassar adalah masih kurangnya kesadarn masyarakat dalam membeyar pajak kendaraan, banyak masyarakat yang melakukan kredit motor sehingga lebih memprioritaskan membayar kredit kendaraan dari pada pajak kendaraannya sendiri, ketidak tahuan masyarakat tentang tempat-tempat pembayaran pajak kendaraan selain di kantor UPT SAMSAT dan terjadinya jual beli kendaraan yang sangat cepat dari dalam kota ke-luar kota. Kata Kunci: Pajak, Kendaraan Bermotor , Pendapatan Daerah    ABSTRACT: This study aims to find out (1) the mechanism of taxation of motor vehicles on the SAMSAT of Makassar City. (2) the amount of motor vehicle tax achievements on the PAD of Makassar city. (3) the constraints faced in the motorized vehicle tax revenue in SAMSAT Makassar City, this study used a qualitative descriptive analysis method .. The results showed that: (1) the mechanism of tax collection of motorized vehicles has been running in accordance with the established Standard Operating Procedure and has been fulfilling all the elements contained in Law No.5 of 2015 concerning the implementation of the One-Stop Motorized Manunggal Administration System in article 7 and PP RI No. 60 of 2016 concerning Administration of STNK / TNKB. (2) the amount of motorized vehicle tax achievements on local revenue in 2013 amounted to 54% of the total realization of regional revenues. In 2014 the contribution of motor vehicle tax to PAD was 50% of the total realization of the Makassar PAD. In 2015 the realization of motorized vehicle tax on PAD amounted to 49% of the total realization of the PAD in the city of Makassar. In 2016 the realization of motor vehicle tax on PAD was 47% of the total PAD of Makassar city. In 2017, the realization of motor vehicle tax was 33.93% of the total PAD of Makassar city. (3) the obstacles faced in the collection of motor vehicle tax by SAMSAT Makassar city are still lack of awareness of the public in paying vehicle taxes, many people who do motorbike credit so that they prioritize paying vehicle loans rather than their own vehicle taxes, public ignorance about places payment of vehicle taxes other than in the office of the UPT SAMSAT and the occurrence of the sale and purchase of vehicles that are very fast from inside the city out of town. Keywords: Taxes, Motor Vehicles, Regional Revenues
PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN ENREKANG (STUDI DI BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN ENREKANG) MUHAMMAD SUAIB NASIR; . MUSTARING; MUHAMMAD SUDIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.907 KB)

Abstract

ABSTRAK. Pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang (Studi di Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang). Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Skripisi ini dibimbing Oleh Lukman Ilham dan  Mustaring. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui,(1) Pendayagunaan Zakat di Kabupaten Enrekang oleh Baznas Enrekang, (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan pelaksanaan pendayagunaan zakat di Kabupaten Enrekang dan Faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan zakat dalam hal ini pendayagunaan zakat oleh Baznas Enrekang di Kabupaten Enrekang telah berjalan dan telah dirasakan asas manfaatnya. Namun penelitian ini belum bisa mengukur keberhasilan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. (2) Faktor pendukung pengelolaan zakat yaitu adanya legalitas, dukungan pemerintah, dan asas manfaat. Adapun faktor penghambat yaitu sosialisasi belum maksimal, belum maksimalnya peran UPZ, keberadaannya sempat mendapatkan cemoohan dan penolakan, fokus pengumpulan masih terbatas, minimnya pengetahuan tentang amil, kurangnya kesadaran membayar zakat. Kata Kunci : Pendayagunaan, Pengelolaan Zakat   ABSTRACT. Management of Zakat in Enrekang Regency (Study in the Amil Zakat Agency of Enrekang Regency). Pancasila Education and Citizenship Study Program Faculty of Social Sciences Makassar State University. This script was guided by Lukman Ilham and Mustaring. This study aims to find out, (1) Utilization of Zakat in Enrekang Regency by Baznas Enrekang, (2) Factors affecting the implementation of Zakat Management in Enrekang District. This type of research uses descriptive qualitative method, describing the implementation of zakat utilization in Enrekang District and the factors that influence zakat management in Enrekang Regency. Data collection techniques are through observation, interviews, documentation. From the results of the study showed that (1) zakat management in this case the utilization of zakat by Baznas Enrekang in Enrekang Regency has been running and the principle of benefits has been felt. However, this research cannot measure the success of improving welfare and reducing poverty. (2) supporting factors for zakat management, namely legality, government support, and the principle of benefit. The inhibiting factors are socialization that has not been maximized, the role of the UPZ has not been maximized, its existence could get ridicule and rejection, the focus of collection is still limited, lack of knowledge about amil, lack of awareness of paying zakat.Keywords: Utilization, Management of Zakat
PERSEPSI NORMATIF MASYARAKAT TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH MELALUI LEMBAGA AMIL ZAKAT ( STUDI DI KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR ) MUHAMMAD SYAFITRA; . MUSTARING
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.497 KB)

Abstract

ABSTRAK :.Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data tentang: 1). Persespi normatif masyarakat terhadap kondisi pembayaran zakat fitrah di kecamatan Mamajang kota Makassar. 2) Faktor yang mendorong masyarakat kecamatan Mamajang kota Makassar membayarkan zakat fitrah secara langsung ke mustahik 3). Kendala yang dihadapi masyarakat mamajang  dalam membayarkan zakat fitrah ke Badan amil zakat zakat. 4). Upaya upaya apa saja yang ditempuh oleh badan amil zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakatnya ke badan amil zakat. Penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif dengan sampel sebanyak 175 kepala keluarga. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik area probability sample dan proporsive sampling. Sedangkan tekhnik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan penyebaran angket, serta teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil peneltian ini menemukan: 1). Persepsi Normatif masyarakat terhadap Kondisi pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di kecamatan Mamajang kota Makassara. Yaitu, masyarakat setuju dengan pengumpulan zakat fitrah melalui undangan, masyarakat setuju penyaluran zakat fitrah disalurkan melalui kupon kepada para mustahik dan masyarakat setuju pelaporan zakat fitrah disampaikan secara tertulis kepada masyarakat 2). Faktor yang mendorong masyarakat membayarkan zakat fitrah secara langsung yaitu, tidak adanya sosialisasi mengenai fungsi badan amil zakat, tidak adanya himbauan dari pemerintah setempat untuk mengajak masyarakat membayar zakat fitrah ke badan amil zakat, keterbukaan dari badan amil zakat, pelayanan yang baik dari pengurus badan amil zakat, tidak adanya bimbingan tata cara berzakat ke badan amil zakat, tradisi masyarakat, Persepsi badan amil zakat yang tidak dapat mengurangi kemiskinan, menganggap lebih afdal membayar zakat fitrah secara langsung daripada membayar melalui badan amil zakat, menganggap pembayaran zakat secara langsung merupakan hal yang dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W dan merupakan kebiasaan masyarakat. 3).Kendala-kendala yang dihadapi yaitu, kebiasaan, sikap kurang percaya kepada badan amil zakat dan tradisi masyarakat. 4 ).Upaya-upaya yang dilakukan oleh badan amil zakat di kecamatan Mamajang kota Makassar yaitu, dengan Memperkuat sosialisai melalui undangan ,melalui spanduk dan melalui lisan yang disampaikan pada saat sebelum tarwih dan sebelum khotbah sholat jum’atKata Kunci : Persepsi normatif masyarakat, zakat fitrah, lembaga amil zakatABSTRACT: This .Peneltian aims to identify and collect data about: 1). Persespi normative society to the condition of payment of tithes in the district Mamajang Makassar. 2) factors encouraged Makassar district community Mamajang pay tithes directly to mustahik 3). Obstacles encountered Mamajang community in paying tithes to the Agency for zakat zakat. 4). Efforts to what is being pursued by amil zakat board to increase public awareness to the body to pay their zakat zakat. This study is a qualitative research with a sample of 175 households. Sampling method in this research is to use a technique proporsive area probability sample and sampling. While the techniques of collecting data through observation, interviews and questionnaires, as well as data analysis using descriptive analysis. The results of this research found: 1). Normative public perception of the condition of zakat fitrah payment implementation in the district Mamajang Makassara city. Namely, the people agreed with the collection of tithes by invitation, the people agreed distribution of tithes channeled through the coupons to the public agrees mustahik and reporting tithes submitted in writing to the community 2). Factors that encourage people to pay tithes directly, namely, lack of socialization regarding bodily functions amil zakat, the absence of an appeal from the local government to urge people to pay tithes to the amil zakat board, the openness of amil zakat board, good services from the management of the agency amil zakat, the absence of guidance ordinances tithe to amil zakat board, community traditions, perceptions amil zakat board that it can not reduce poverty, considers more afdal pay tithes directly rather than paying through amil zakat board, assume the payment of zakat directly is exemplified by the Prophet Muhammad and the habits of the people. 3) .Kendala-constraints faced namely, habits, a lack of trust to the amil zakat board and the local tradition. 4) .Upaya measures taken by amil zakat board in the district of Makassar city Mamajang namely, the Strengthening of socialization by invitation, through banners and through oral delivered on time before tarwih and before the Friday prayers sermonKeywords: Perception of normative society, zakat fitrah, zakat institutions