Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Sanusi Sanusi
Universitas Swadaya Gunung Jati
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PENYELESAIAN SENGKETA OLEH BAWASLU PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (Studi Kasus Penetapan Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD di Kota Cirebon) Sanusi Sanusi
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4913

Abstract

Kewenangan menyelesaikan sengketa menjadi Kewenangan Bawaslu. Sengketa diajukan oleh calon yang merasa keberatan dengan adanya putusan yang di keluarkan KPU Kota Cirebon. Keputusan KPU yang menjadi sengketa adalah penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Cirebon. Keputusan tersebut dianggap tidak sesuai prosedur dalam tahapan penetapan calon tetap anggota DPRD Kota Cirebon. Proses terhadap permohonan sengketa dilakukan sesuai dengan prosedur, dari mediasi sampai dengan ajudikasi yang akhirnya menghasilkan surat keputusan yang merekomendasikan putusan tersebut pada KPU Kota Cirebon. Keputusan Bawaslu tersebut bersifat final dan mengikat. Proses sengketa tersebut tentunya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu.
RESTORATIVE JUSTICE IN RESOLVING EMBEDDING AT CIREBON CITY POLRES Monica Octavia; Sanusi; Alip Rahman
Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 3 No 1 (2021): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2021
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.939 KB) | DOI: 10.56371/jirpl.v3i1.97

Abstract

The settlement of the crime of embezzlement by using restorative justice provides the best solution in resolving private crime cases between people (natuurlijkepersonen) or legal entities (recht personen). The implementation of restorative justice in the settlement of criminal acts of embezzlement at the Cirebon City Police has been carried out, but there are obstacles. The research uses an empirical juridical approach, by means of field research, namely examining legal regulations which are then linked to data and behavior that lives in the midst of society in the form of primary data. Research shows that restorative justice is the process of resolving criminal cases by involving victims of crime, criminals and representatives in society to be able to meet together to find common ground that will benefit both parties. The concept of applying restorative justice in cases of criminal acts of embezzlement is better than the criminal system and the conventional judicial process which takes a long time and costs a lot from both the victim and the government itself in terms of facilitating the examination process, up to the execution process of the embezzlement case. alone. Restorative justice is a fast, simple and low-cost means of settlement which allows it to be used in the settlement of criminal cases of embezzlement as an offense with a private dimension between the victim and the perpetrator of the crime. The obstacle is that people don't know much about restorative justice, especially the model so that many people don't want to be solved with restorative justice. The application of restorative justice should be applied to every criminal case if the perpetrator and the victim want it, not just a case of embezzlement.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AS A FORM OF IMPLEMENTING CORPORATE RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT AND SOCIAL COMMUNITY Sanusi Sanusi; Murti Kartini
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i2.7463

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is an improvement in the quality of life which means the ability of humans as individual community members to be able to respond to existing social conditions, be able to enjoy and take advantage of the environment, in other words, it is a way for companies to regulate business processes to produce positive impacts on the environment. community which is an important process as a form of implementation of corporate responsibility to the environment and social community. The government's policy on CSR is contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. What is safe is that this writing is carried out using a research method with a normative juridical approach, namely legal research that refers to the legal norms contained in the legislation. Corporate responsibility to the public interest can be realized through the implementation of sustainable CSR programs and directly touch aspects of people's lives. The realization of CSR programs is an indirect contribution of the company to the strengthening of overall social capital.
Pemidanaan Double Track Sistem Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ervin Pratama Saputra; Raden Handiriono; Ibnu Artadi; Sanusi Sanusi
Hukum Responsif Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v13i2.7363

Abstract

Sistem pemidanaan double track system berupa pidana pokok dan pidana tindakan dapat diajtuhkan. Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang termasuk dalam tindak pidana extra ordinary crime haruslah memiliki efek jera. Begitu pula dalam perkara Dinas PUPR kota Cirebon pada tahun anggaran 2017 terdapat pekerjaan peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dalam pekerajaan tersebut terdapat temuan kelebihan bayar menyangkut volume maupun kualitas yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, yang mengakibatkan indikasi kuat karena adanya kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 2.334.021.032,47. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan dan beberapa berita yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan  NO. 55 PIDSUS-TPK/2020/PN.BDG dan No. 10 TIPIKOR/2020/PT.BDG. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pidana pokok dan pidana tindakan, dalam hal ini pidana uang pengganti dalam kerugian keuangan Negara yang telah dinikmati terpidana. Tetapi dalam pemidanaan Tindak Pidana Korupsi, ada beberapa putusan hakim yang belum menerapkan double track system. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus melihat fakta-fakta dalam persidangan dan harus memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.
Akuntabilitas Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Abdullah Abdulllah; Junaedi Junaedi; Sanusi Sanusi; Putri Amalia Zubaedah
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.476 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.11946

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang Akuntabilitas Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015. Pengelolaan bantuan dana desa adalah tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat dari bawah berdasarkan ketentuan Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Metode peneltian yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yaitu teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi (penyederhanaan) data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi). Dari hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2015 belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan bahwa pengelolaan dana desa adalah satu bagian yang tak terpisahkan dengan keuangan desa sehingga dalam perencanaanya termuat dalam APBDesa ditahun berjalan yang dilaksanakan pada Musrembangdes, Tahap pelaksanaan sebagian beberapa desa telah dilaksanakannya prinsip partisipatif dengan masyarakat dan transparansi anggaran, tahap pelaksanaan ini prinsip tanggung jawab hanya sebatas pertanggungjawaban fisik.
HAK RESTITUSI BAGI KORBAN HUMAN TRAFFICKING Meli Malikhatul Munawaroh; Ibnu Artadi; Sanusi Sanusi
Hukum Responsif Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v14i2.8759

Abstract

Human trafficking merupakan satu isu yang melanda di dunia secara global yang semakin gencar terjadi akan tetapi sangat sulit untuk dideteksi dapat mengancam kehidupan dalam masyarakat dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi. Pada permasalahan tersebut makan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah modus operandi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri terhadap proses terjadinya human trafficking (Putusan No 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn) dan bagaimanakah implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban human trafficking (Putusan No 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn). Metode yang digunakan dari hasil penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji dan mendeskripsikan dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum seperti buku atau artikel yang membahas mengenai human trafficking. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya permasalahan mengenai modus operandi dalam melakukan perekrutan tenaga kerja Indonesia dan adanya ketidak efektifan dalam mengimplementasi hak restitusi bagi korban human trafficking dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Kekerasan Seksual Terhadap Siswa SD Di Kota Cirebon dalam Perspektif Kriminologi Lubna Bayna Syabil; Rizka Hidayat; M Rizky Aditya Mawardi; Sanusi Sanusi; Rd. Henda
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 10 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v4i10.1801

Abstract

Dalam dunia pendidikan, seorang guru mempunyai peranan yang penting untuk dapat membimbing dan menjadi tauladan bagi siswanya, namun realitanya masih ada guru yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh pada siswanya. Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang- undang No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual pada siswanya dan reaksi Masyarakat tentang tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kriminologi dengan melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor penyebab guru melakukan tindakan tersebut yaitu faktor psikologisda faktor ekonomi serta reaksi dari kalangan mahasiswa, orang tua siswa, dan guru mengingingkan agar guru yang melakukan tindakan tersebut dapat dikeluarkan dari sekolah atau di pindahtugaskan sebagai sanksi sosial, serta dikenakan sanksi pidana.
Co-Authors Abdullah Abdullah Alip Rahman Dicky Eka Wahyu Permana Elang Muhammad Yogi Ervin Pratama Saputra Faldo Nurmanto Hadi Utomo Ibnu Artadi Junaedi Junaedi Lubna Bayna Syabil M Rizky Aditya Mawardi Meli Malikhatul Munawaroh Monica Octavia MUHAMMAD SAEFUL Murti Kartini Murtiningsih Kartini Putri Amalia Zubaedah Raden Handiriono Rd. Henda Rizka Hidayat