Articles
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Maslahah ]]>
<![CDATA[Rafif Ahmad Sulaiman]]>;
<![CDATA[Khairul Umam]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya khususnya yang terjadi di kota Malang ini merupakan kejadian yang sering dijumpai yang dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat larangan melakukan aktifitas berkendara selain mengemudi, salah satunya yakni menggunakan ponsel ketika berkendara. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan khususnya ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara, faktor penghambat serta upaya pihak kepolisian Polresta Malang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Malang Kota. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini sudah cukup merata. Dan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini.]]>
<![CDATA[Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Perspektif Siyāsah Dusturiyāh ]]>
<![CDATA[Yulinda Sholikhatul Amalia]]>;
<![CDATA[Khairul Umam]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 berakibat dihapusnya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa hukum. Pasca dikeluarkannya putusan ini, terdapat pro dan kontra di antara para tokoh hukum. Pasal 31 dapat ditafsirkan membatasi gerak lembaga-lembaga bantuan hukum nonprofit oriented dalam melakukan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini menganalisis secara yuridis ratio decidendi Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 dan ditinjau perspektif siyāsah dusturiyāh. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004. Hasil penelitian menunjukkan Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 memberikan kewenangan kepada non advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Pemberian kewenangan tersebut dilandasi oleh beberapa alasan, yaitu tidak ada larangan bagi non advokat untuk beracara di persidangan dan memberikan bantuan hukum, jumlah advokat kurang memadai, dan lembaga bantuan hukum berorientasi non profit. Dalam ketatanegaraan Islam, Mahkamah Konstitusi dan wilāyah al-mazālim memiliki kesamaan wewenang menjaga konstitusi negara. Putusan akhir kedua lembaga tersebut bersifat final dan harus mendatangkan kemaslahatan dan menghindari mudharat bagi masyarakat. Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 telah menerapkan prinsip keadilan dan mengedepankan hak asasi manusia dalam pengambilan putusan.]]>
<![CDATA[Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Perspektif Fiqh Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah ]]>
<![CDATA[Muhammad Adhien Nugroho]]>;
<![CDATA[Khairul Umam]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemilihan umum legislatif adalah bentuk dari paritisipasi politik sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, karena pada moment pemilu rakyat menjadi pelaku yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris Sosiologis. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu berupa wawancara dan dokumentasi serta berupa buku ilmiah, skripsi, laporan penelitian dan jurnal. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Pemilu merupakan implementasi demokrasi, dalam pelaksanaan Pemilu kedaulatan rakyat sangat di junjung tinggi dan hak-hak rakyat harus dilindungi. Suatu hak tindakan Golput tidak dapat dipidana akan tetapi mengajak seseorang untuk Golput dapat dikenai tindakan pidana sesuai dengan UU no 7 tahun 2017 pasal 510 dan pasal 515. Prakteknya meskipun dalam undang- undang telah diatur larangan kampanye Golput, akan tetapi kampanye Golput atau ajakan Golput masih terjadi pada pelaksanaan Pemilu. Golput dalam Pemilu 2019 mengalami penurunan meskipun kampanye Golput sangat gencar khususnya di media sosial. Dalam mengatasi meningkatnya angka Golput, lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) telah melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyampaian informasi, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Legislasi Desa menurut Konsep Syūra ]]>
<![CDATA[Khairul Umam]]>;
<![CDATA[Muhammad Yunus Khoiruddin]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fokus artikel ini adalah terkait peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berangbang pada proses legislasi Desa yang dinilai masih belum optimal sehingga tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran BPD di Desa Berangbang dalam legislasi Desa dan bagaimana optimalisasinya bilamana diambil dari kajian konsep syūra. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan dengan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi serta metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil yang dapat diberikan dalam artikel ini adalah bahwa peran BPD Desa Berangbang masih kurang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kualitas SDM yang belum maksimal, hubungan BPD dengan Pemerintah Desa maupun masyarakat yang sempat bermasalah, dan kondisi pandemi Covid-19 dan keterlambatan anggaran yang terjadi di Desa sehingga diperlukan upaya optimalisasi seperti pengembangan sarana kerja, memaksimalkan pelatihan dan pembinaan, peningkatan anggaran kerja, dan memperkuat peran masyarakat. Selain itu, dalam mengoptimalisasi pelaksanaan legislasi Desa salah satunya penyelenggaraan musyawarah dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraannya. Salah satunya cara untuk peningkatan hal tersebut adalah dengan mendasarkan pelaksanaannya kepada prinsip-prinsip musyawarah seperti pada konsep syūra dimana musyawarah dilakukan berdasarkan prinsip persaudaraan dalam tatanan masyarakat untuk memperoleh kemaslahatan (al-maṣlahat al-’ammah) bagi masyarakat Desa.]]>
<![CDATA[مقارنة منهج الإجتهاد عن حكم الزواج المبكر بين أبي حنيفة و ابن حزم ]]>
<![CDATA[Khairul Umam]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 01 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v9i01.1261
<![CDATA[الخلاصةRuang penyimpanan adalah sumber daya dan sumber daya lainnya. وذلك لأن لكل عالم وطريقة مختلفة لاستنباط الحكم. يبحث هذا المقال الإختلاف بين ابن حزم وأبي حنيفة في حكم الزواج المبكر ، أي زواج من لم يبلغ سن الرشد أو البلوغ. قال ابن حزم إن الزواج المبكر لا يجوز إلا للصغيرة وقال أبو حنيفة أن ذلك الزواج يجوز للصغير والصةيرة. ثم في هذا المقال, يريد الباحث استكشاف خلفية الاختلاف في الرأي بين العالمين المذكورين من جهة نظخر ندم طريقة المكورين المذكورين من جهة نظدم ندم طريقة المكورين المنكورين من جهة نظدم طريقة التهادم تهادم نيقة . هذه المقالة هي من بحث معياري أو مكتبة. مصدر البيانات الأساسي لهذه المقالة يأتي من الكتب المتعلقة. يحلل الباحث الاختلاف في حجج العالمين ثم يقوم بإجراء مقارنة. طريقة العرض تستخدم النمط الوصفي.و نتيجة البحث أن ابن حزم يعتمد بالحديث عن زواج النبي عائشة فقط. ثم يعتمد أبو حنيفة على عدة حم يجمعها.الكلمات الرئيسية: مقارنة, منهج الاجتهاد, الزواج المبكر, أبو حنيفة, ابن حزم]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Nadya Rahmatika]]>;
<![CDATA[Khairul Umam]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fokus artikel ini adalah terkait penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 di Kelurahan Kauman Kota Malang pada proses pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang di nilai masih belom optimal dari segi masyarakatnya sehingga tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 pasal 33 yaitu mengenai kerja sama antara Kelurahan dan bagian Babinsa Kelurahan Kauman Kota Malang dan bagaimana implementasinya apabila diambil dari segi kajian Maslahah Mursalah. Artikel ini menggunakan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan dengan metode pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang dapat diberikan dalam artikel ini adalah bahwa implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 di Kelurahan Kauman dalam pelaksanaan vaksinasi masih kurang optimal karena masih ada masyarakat yang belum mau melaksanakan vaksinasi. Hal tersebut disebabkan karena dari segi Kelurahan dan Babinsa masih kurang dalam sosialisasi mengenai vaksinasi covid-19. Salah satunya cara untuk peningkatan pada hal tersebut adalah dengan musyawarah melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat antar Kelurahan dan Babinsa dengan cara yang berbeda agar masyarakat yang belum mau melaksanakan vaksinasi covid-19 karena alasan takut dan termakan berita hoax di sosial media terbujuk dan mau melaksanakan vaksinasi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 48 HURUF (h) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN SADD Al-DZARI’AH ]]>
<![CDATA[Nurul Izzah AlBadi’ah]]>;
<![CDATA[Khairul Umam]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Persyaratan pengurus karang taruna dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa terdapat pada Pasal 48 huruf (h) yang menyatakan bahwa pengurus karang taruna harus berasal dari desa setempat. Namun berdasarkan data lapangan ada 9 anggota karang taruna yang bukan berasal dari desa setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus karang taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan serta dilihat dari perspektif teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman dan sadd al-Dzarȋ’ah menurut Asy-Syatibi ditinjau dari segi mafsadat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data empiris dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan pengurus karang taruna panji laras di desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 48 huruf (h) belum terimplementasi dan efektif karena ditemukan anggota pengurus karang taruna panji laras yang dari desa lain yang tidak sesuai dengan peraturan.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH ]]>
<![CDATA[Pradhana Widhi Saputra]]>;
<![CDATA[Khairul Umam]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mekanisme penyelesaian sengketa proses dalam pemilihan kepala desa tidak diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 21 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam menangani penyelesaian sengketa proses Pilkades. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan kerusuhan dalam Pilkades di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2019 Penelitian ini memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses Pilkades di Desa Pandesari.Kedua,bagaimana penyelesaian sengketa proses Pilkades perspektif siyasah dusturiyah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pilkades di Desa Pandesari persepktif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi juga menggunakan analisis Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala desa di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Tinggi Surabaya. Terdapat kekosongan hukum dari tidak adanya aturan yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa proses dalam pemilihan kepala desa. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya mengatur tentang sengketa hasil pilkades, bukan sengketa proses. Menurut analisis Siyasah Dusturiyah, sebuah peraturan dibuat untuk dapat menyelesaian permasalahan, bukan menimbulkan ketidakpastian hukum.]]>
<![CDATA[Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah ]]>
<![CDATA[Khairul Umam]]>;
<![CDATA[Neny Fathiyatul Hikmah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan berbagai protes publik. Protes dilayangkan akibat adanya revisi UU KPK yang dirasa ada tendensi pelemahan KPK sebagai lembaga anti korupsi. Kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen dihilangkan sehingga KPK menjadi bagian lembaga eksekutif, pelemahan juga dilakukan dengan dibentuk Dewan Pengawas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif siyasah dusturiyyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Kehadiran Dewan Pengawas pada kelembagaan KPK berimplikasi terhadap independensi kelembagaan KPK. Dewan Pengawas dipilih oleh presiden dan diberi kewenangan yang sangat luas sebagai upaya pengawasan pelaksanaan tugas KPK, akan tetapi hal ini ditakutkan menjadi upaya kekuasaan lain untuk mencampuri tugas dan kewenangan KPK. Dalam siyasah dusturiyyah konsep pengawasan bertujuan mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan sehingga perlu dipertimbangkan agar kewenangan pengawas harus sesuai dengan tujuan pengawasan tersebut.]]>
<![CDATA[Toko Tanpa Lapak: Pendampingan Atas Komunitas Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
<![CDATA[M Nur Yasin]]>;
<![CDATA[Abd Rouf]]>;
<![CDATA[Khairul Umam]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Teknologi informasi memberikan akses kepada masyarakat milenial saat ini. Banyak yang bisa diakses melalui teknologi informasi dengan banyaknya aplikasi yang diciptakan anak muda. Aplikasi yang ditawarkan sangat memudahkan masyarakat di kancah dunia. Kominfo menyebutkan jumlah pengguna internet tahun 2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,68 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menunjukan kenaikan sebesar 10,56 juta jiwa dari hasil survei pada tahun 2016. Dari Data mahasiswa UIN Malang yang diperoleh setelah melakukan survey ada sekitar 92,5% atau 40 mahasiswa maupun mahasiswi yang mempunyai toko tanpa lapak atau berjualan online. Barang yang mereka jual dari data tersebut kebanyakan adalah makanan dan minuman serta fashion dan lain-lain. Survey dengan mengolah data yang didapatkan kebanyakan mahasiswa minat untuk diberikan wadah oleh kampus dalam hal penjualannya. Dalam konteks pengembangan kampus hari ini, di UIN Malang sendiri sudah menjadikan kampusnya sebagai kelas WCU (World Class University) dan seharusnya di dalamnya mewadahi mahasiswa yang minat dengan dunia kewirausahaan. Pendampingan ini menggunakan pendekatan (ABCD) Asset Based Community Development, yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada disekitar dan dimiliki oleh pemuda atau komunitas mahasiswa.]]>
