Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal I La Galigo : Public Administration Journal Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Sunarding Sunarding
Universitas Andi Djemma
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 35 TAHUN 2012 (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Palopo) Ayub Kasim; Sunarding Sunarding; Umar Laila; Salam Amrullah
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 5, No 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1147

Abstract

Pelaksanaan Analisis Jabatan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo. Adapun tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo.Tipe penelitian yang digunakan adalah empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV pada Sekretariat Daerah Kota Palopo yang berjumlah 40 orang. Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan observasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Analisis Jabatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 pada Sekretariat Daerah Kota Palopo telah terlaksana dengan baik berdasarkan uraian jabatan maupun syarat jabatan telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Walaupun masih ada pengaruh dari faktor politis dan budaya dalam pelaksanaan penempatan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dalam suatu jabatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo meliputi Faktor Internal yaitu : Lowongan Jabatan, Perilaku Pimpinan, ketersediaan Informasi dan Komunikasi dan Faktor Eksternal yaitu : Faktor Politik dan Faktor Budaya.Kata Kunci : Pelaksanaan Analisis Jabatan. Kompetensi
TINJAUAN HUKUM PEMERINTAH DESA DALAM TRANSPARANSI ALOKSI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (Studi Penelitian Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur) Hisma Kahman; Hasmawati Hasmawati; Sunarding Sunarding
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Pemerintah Desa Dalam Transparansi Aloksi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Di Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Adapun Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana pengelolaan administrasi dan keuangan dana desa apakah sudah bersifat transparansi terhadap masyarakat di Desa Lakawali berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024. Dan apa faktor penghambat penggelolaan administrasi dan keuangan Dana Desa Lakawali, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat mengenai keterbukaan dan terpublikasinya bantuan yang telah di berikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lakawali telah sesuai dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dengan menerapkan prinsip Transparansi Alokasi Dana Desa. Sedangkan dalam proses pengelolaanya ada lima tahap yakni, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan dan di harapkan faktor penghambat pengelolan dana desa dapat di atasi sehingga masyarakat desa bisa hidup sejahtera.
PERWUJUDAN ASAS KEADILAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PALOPO Ayub Kasim; Sunarding Sunarding
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Perwujudan Asas Keadilan Dalam Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian Kualitatif dan Pendekatan penelitian adalah Deskriptif dengan jenis penelitian Kualitatif, Prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo dalam mewujudkan asas keadilan meliputi Perencanaan dimana sangat penting di lakukan lebih lanjut, ketika anggaran sudah di tetapkan pada Bantuan Hukum untuk selanjutnya pihak Posbakum akan melakukan pengelolaan anggaran yang tentunya Menyusun Kembali program kerja anggaran yang meliputi beberapa aspek dalam mewujudkan asas keadilan. Pencatatan anggaran Bantuan Hukum tentunya dilakukan oleh pihak posbakum selaku pengguna anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum yang tentunya akan terlaporkan ke pihak Pengadilan setiap tahunnya. Sistem pelaporan menjadi tanggungjawab pihak Posbakum dan pelaporan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada secara tranparansi dan akuntabel. Pihak Posbakum masih kekurangan masalah fasilitas kendaraan akibat dari keterbatasan anggaran pelayanan Bantuan Hukum sehingga belum mampu melaksanakan sosialisasi Bantuan Hukum di daerah pelosok dan terpencil. Keterbatasan SDM menjadi suatu hambatan dalam pengelolaan anggaran Bantuan Hukum, dimana pekerja yang mengurusi masalah administrasi hanya 1 (satu) orang, namun tetap di bantu oleh advokat lainnya, namun tentunya hal ini menjadi persoalan karena Posbakum tidak memiliki pekerja atau staff khusus mengelola anggaran Bantuan Hukum.
ANALISIS HUKUM SISTEM PENGAWASAN DPRD KOTA PALOPO TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN AHKIR TAHUN WALIKOTA PALOPO ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Sunarding Sunarding; Umar Laila
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2024): Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan DPRD Kota Palopo Terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Walikota Palopo atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian lapangan (field study) sehingga metode pendekatan yang digunakan adalah Normatif-Empiris yang artinya penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif dimana cara untuk memperoleh datanya dilakukan dan diambil secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan.Dari penelitian yang dilakukan untuk Analisis Hukum Sistem Pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap laporan pertanggung jawaban akhir tahun Walikota Palopo atas pelaksanaan APBD, pada intinya adalah agar terwujudnya pengawasan DPRD terhadap APBD yang langsung, agar dapat mengawasi dan mengontrol berjalannya optimalisasi kinerja pemerintah untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pelaksanaan APBD Kota Palopo Tahun 2022 antara lain, tahapan pengawasan terhadap perencanaan APBD, tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, serta pengawasan terhadap LKPJ Kepala Daerah melaporkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD). Hambatan yang dihadapi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD antara lain, faktor internal dan faktor eksternal.
EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA POLISI SEKTOR WARA KOTA PALOPO Umar Laila; Sunarding Sunarding; Hasmawati Hasmawati
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala/penghambat dalam Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo. Data yang disajikandi analisis secara deskriptif dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara ketentuan teori dan hasil penelitian di lapangan. Dari hasil penelitian dapat diketahui Proses Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo: Mediasi, Permohonan Perdamaian, Berita Acara, Gelar Perkara Khusus, Penerbitan SP3 dan Pencatatan. Proses Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo, tentunya harus memenuhi beberapa syarat, yankni syarat formil dan materilnya sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Internal POLRI yaitu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative. Pada dasarnya perkara tindak pidana dapat dihentikan pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan berdasarkan keadilan restorative hanya pada tindak pidana yang bukan tindak pidana berat dan tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala/penghambat dalam Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo yaitu dalam pelaksanaannya pihak korban dan pelaku tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai karena disebabkan pihak pelaku tidak dapat memenuhi apa yang menjadi syarat perdamaian dan permintaan pihak korban, seperti permintaan korban terkait ganti kerugian. Kemudian faktor selanjutnya ada sebagian masyarakat yang sampai saat ini masih menganggap dan menginginkan pelaku tindak pidana agar dipenjarakan saja sebagai bentuk efek jera dan juga pemenuhan keadilan bagi pihak korban. 
Co-Authors Ayub Kasim hasmawati hasmawati Hisma Kahman Salam Amrullah Umar Laila Umar Laila