Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.945
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Jurnal Gema Ngabdi Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Unizar Law Review
Novita Listyaningrum Listyaningrum
2Universitas 45 Mataram, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Unizar Law Review

 1 
Kajian Yuridis Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia Rinda Philona; Novita Listyaningrum; Bq. Nuraini Dwi S; Baihaki Syakbani; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman
Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v5i2.13

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan upaya-upaya pemerintahan dalam pengembangan sektor pariwisata di indonesia. Kepariwisataan memiliki peranan yang penting bagi perekonomian nasional, hal itu terbukti karena peningkatan pendapatan nasional, pendapatan daerah serta devisa negara. Kebijakan pemerintah sebagai langkah pertama dalam mewujudkan pemulihan pariwisata serta menarik wisatawan dalam jumlah banyak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif dengan 2 (dua) macam pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dengan ditetapkannya berbagai kebijakan investasi dalam sebuah tindakan dan peraturan perundang-undangan, maka kedepannya Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia secara normatif perlu agar membentuk peraturan daerah yang khusus memberi kewenangan kepada desa untuk mengembangkan desanya agar menjadi desa wisata dengan bantuan investasi asing. Upaya pengelolaan lingkungan lewat peningkatan kesadaran lingkungan di obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan usaha ranah lingkungan dan energi.
Pelaksanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman (Studi di Kota Mataram) Novita Listyaningrum; Rinda Philona; Baiq Nuraini Dwi S; Sapoan; I Made Suradana
Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i1.27

Abstract

Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, khususnya kawasan perkotaan harus senantiasa memperhatikan penataan ruang yang berlaku dikota yang bersangkutan. Sehingga terdapat sinkronisasi atau kesesuaian antara pembangunan perumahan dan permukiman dengan penataan ruang. Banyaknya pembangunan permukiman yang ada, berpengaruh pada jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang yang terbatas dan tidak seimbang dengan komunitas masyarakat yang menggunakannya pada suatu tempat, sehingga berpengaruh pada penataan ruangnya. Hal ini terlihat pada daerah kota Mataram yang harus dilakukan penanganan intensif. Selain daripada itu berbicara masalah perumahan dan permukiman dikota Mataram ini yang menjadi masalah adalah masih banyak terdapatnya permukiman kumuh sehingga tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan mengalisis pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitiannya adalah : Kota Mataram telah sigap menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan dikeluarkannya berbagai peraturan tentang permukiman kumuh ini salah satunya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. Kebijakan dan program penanganan permukiman kumuh di tingkat daerah meliputi kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kebijakan/ program Pemerintah Kota Mataram. Kata Kunci : Kebijakan; Kualitas, Permukiman Kumuh, Peraturan
Perlindungan Hukum Pasien Telemedicine Yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Kesehatan Online Novita Listyaningrum; Dwi Ratna Kamalasari Lukman; Lalu Mariawan Alfarizi; Awaludin; Sukarno
Unizar Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i2.79

Abstract

Secara sederhana platform kesehatan online merupakan penyelenggaraan layanan kesehatan yang dilakukan secara online dengan sarana internet sebagai penunjangnya. Umumnya pelayanan kesehatan secara online ini disebut telemedicine. Beberapa platform kesehatan online yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Alodokter, HaloDoc, KlikDokter.com, Practo, dan HiDok. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum pasien dalam layanan konsultasi kesehatan online di Indonesia, apa saja perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kerugian akibat kesalahan medis atau kelalaian dalam layanan konsultasi kesehatan online serta bagaimana penyelesaian masalah antara pasien dan penyedia layanan konsultasi kesehatan online. Penelitian hukum normatif ini mengkaji problema norma yang terjadi yaitu kekaburan norma atau vague of norms dari pengaturan perlindungan hukum terhadap pasien pengguna jasa layanan konsultasi kesehatan online di Indonesia. Penyelesaian masalah antara pasien dan penyedia layanan konsultasi kesehatan online Bentuk tanggung jawab hukum dokter terhadap pelayanan telemedicine pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia dapat berupa tanggung jawab hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi.
Analisis Hukum Terhadap Dampak Sosial Dan Lingkungan Dari Pertambangan Galian C Bagi Masyarakat Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Sukadi; Novita Listyaningrum; Ni Luh Ariningsih Sari
Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i1.89

Abstract

Kegiatan pertambangan batuan galian C desa Gapuk kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat merupakan kegiatan pengambilan material seperti pasir, batu, dan kerikil yang pengankutan bahan galiannya melalui desa Mesanggok yang dalam prosesnya memberikan dampak terhadak lingkungan, keamanan dan kesehatan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas pertambangan batuan galian C dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis dampak lingkungan dan sosial pertambangan batuan galian C terhadap masyarakat desa Mesanggok. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa legalitas pertambangan batuan galian C khususnya terkait perizinan diatur dalam UU Pertambangan Minerba dan PP Pelaksanaan Pertambangan Minerba yang perizinannya disebut Surat lzin Penambangan Batuan (SIPB). Dari segi dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan pertambangan batuan galian C terhadap masyarakat desa Mesanggok yaitu gangguan lingkungan berupa kerusakan jalan dan dari segi sosialnya menganggu keamanan dan kesehatan masyarakat didesa Mesanggok. Pada hakikatnya permasalahan dampak lingkungan dan sosial ini terjadi karena sistem pengangkutan bahangalian C belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Co-Authors Aminuddin Aminuddin Anthoni Gerhan Antoni Gerhan Awaludin Baihaki Syakbani BAIHAQI SYAKBANI BAIHAQI SYAKBANI Baiq Nuraini Dwi S BAIQ NURAINI DWI S. Bq. Nuraini Dwi S Dewi Asmawardhani Dwi Ratna Kamala Sari Lukman Dwi Ratna Kamalasari Lukman Ferdian Setyo Wibowo Hamdani AR Hery Zarkasih HERY ZARKASIH Hery Zarkasyih I Made Suradana Lalu Mariawan Alfarizi Murjenah Murjenah NI LUH ARININGSIH SARI Rinda Philona Rinda Philona Rinda Philona Sapoan Sukadi Sukarno