Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ISTORIA Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan Al Ishlah Jurnal Pendidikan Journal of Social Studies (JSS) Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education Journal (Birle Journal)
Zulkarnain
Universitas Negeri Yogyakara
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : istoria

 1 
REFORMULASI KETATANEGARAN INDONESIA Zulkarnain Zulkarnain
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol 10, No 1 (2014): ISTORIA Edisi Maret 2014, Vol. 14, No.1
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/istoria.v10i1.3214

Abstract

Keinginan politik untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945 di era reformasi dilatarbelakangi oleh -pengalaman  sejarah masa lalu, baik masa Orde Lama (1959-1966) maupun pada masa Orde Baru (1966-1998). Bila kita kaji secara detail dan mendalam, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 memang dibuat dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga mengandung segi-segi kelemahan, yang memungkinkan munculnya pemerintahan yang diktator. Konstitusi ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen memberikan titik berat kekuasaan kepada Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun disebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan penjelmaan seluruh rakyat, dalam kenyataannya susunan dan kedudukannya sepenuhnya di bawah kendali presiden.Keinginan untuk menata ulang kedudukan lembaga-lembaga negara agar tercipta check and balances juga terasa begitu kuatnya. Demikian pula keinginan untuk memperjuangkan tegaknya hukum dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada daerah-daerah juga demikian menguat, sehingga kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah juga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya disintegrasi Bangsa. Kata Kunci: Reformulasi, Tatanegara,  Indonesia.
REFORMULASI KETATANEGARAN INDONESIA Zulkarnain Zulkarnain
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol 10, No 1 (2014): ISTORIA Edisi Maret 2014, Vol. 14, No.1
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/istoria.v10i1.3611

Abstract

Keinginan politik untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945 di era reformasi dilatarbelakangi oleh -pengalaman  sejarah masa lalu, baik masa Orde Lama (1959-1966) maupun pada masa Orde Baru (1966-1998). Bila kita kaji secara detail dan mendalam, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 memang dibuat dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga mengandung segi-segi kelemahan, yang memungkinkan munculnya pemerintahan yang diktator. Konstitusi ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen memberikan titik berat kekuasaan kepada Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun disebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan penjelmaan seluruh rakyat, dalam kenyataannya susunan dan kedudukannya sepenuhnya di bawah kendali presiden.Keinginan untuk menata ulang kedudukan lembaga-lembaga negara agar tercipta check and balances juga terasa begitu kuatnya. Demikian pula keinginan untuk memperjuangkan tegaknya hukum dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada daerah-daerah juga demikian menguat, sehingga kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah juga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya disintegrasi Bangsa. Kata Kunci: Reformulasi, Tatanegara,  Indonesia.
HISTORY EDUCATION CURRICULUM POLICY MASS REFORM IN HIGH SCHOOL Zulkarnain Zulkarnain
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol 14, No 2 (2018): ISTORIA Edisi September 2018, Vol. 14, No.2
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.11 KB) | DOI: 10.21831/istoria.v14i2.21153

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui: kebijakan kurikulum sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA) pada masa Orde Lama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis. Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai metode utama. Studi dokumen dilakukan terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder untuk keperluan triangulasi sumber. Selain studi dokumen, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara sebagai metode pelengkap. Wawancara dilakukan terhadap beberapa praktisi dan akademisi pendidikan termasuk di dalamnya praktisi kurikulum sejarah Indonesia. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) selama kurun waktu 1945-1951, kurikulum sejarah SMA masih menggunakan kurikulum AMS(Algemene Middelbare School) yang merupakan kurikulum warisan zaman Hindia Belanda. Sedangkan kebijakan pemerintah terhadap kurikulum sejarah masa pemerintahan Orde Lama, lebih mengarah pada kebijakan politik, dan dengan jelas orientasi materi lebih banyak  mengarah  pada doktrin  politik, ideologi bangsa, begitu juga dengan orde baru. Berbeda dengan Oral dan Orba, kurikulum sejarah pada massa reformasi di mana kajiannya adalah kurikulum 1994 suplemen GBPP 1999,kurikulum 2004,2006 dan kurikulum 2013, selain menempatkan mata pelajaran sejarah pada kelompok mata pelajaran wajib serta peminatan, mata pelajaran sejarah diberikan porsi lebih dibandingkan porsi pembelajaran pada kurikulum 2004. Penambahan jam pelajaran tersebut bertujuan agar guru memiliki waktu yang lebih leluasa untuk mengelola dan mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Kata kunci: kebijakan, kurikulum sejarah masa reformasi, SMA
SERBA-SERBI TANAM PAKSA Zulkarnain Zulkarnain
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol 8, No 1 (2010): ISTORIA Edisi September 2010, Vol. 8, No.1
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (856.85 KB) | DOI: 10.21831/istoria.v8i1.3720

Abstract

Zaman tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanda pada tahun 1835- 1940. Di atas kertas, teori Cultuurstelsel memang tidak terlalu membebani rakyat, namun dalam pelaksanaannya, terbukti sangat merugikan petani terutama di Jawa, yang mengakibatkan kesengsaraan, kemiskinan, dan kematian bagi rakyat di tanah koloni. Kata kunci : penerapan, Cultuurstelsel, daerah koloni.
REFORMULASI KETATANEGARAN INDONESIA Zulkarnain Zulkarnain
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol 10, No 1 (2014): ISTORIA Edisi Maret 2014, Vol. 14, No.1
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.128 KB) | DOI: 10.21831/istoria.v10i1.3612

Abstract

Keinginan politik untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945 di era reformasi dilatarbelakangi oleh -pengalaman  sejarah masa lalu, baik masa Orde Lama (1959-1966) maupun pada masa Orde Baru (1966-1998). Bila kita kaji secara detail dan mendalam, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 memang dibuat dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga mengandung segi-segi kelemahan, yang memungkinkan munculnya pemerintahan yang diktator. Konstitusi ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen memberikan titik berat kekuasaan kepada Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun disebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan penjelmaan seluruh rakyat, dalam kenyataannya susunan dan kedudukannya sepenuhnya di bawah kendali presiden.Keinginan untuk menata ulang kedudukan lembaga-lembaga negara agar tercipta check and balances juga terasa begitu kuatnya. Demikian pula keinginan untuk memperjuangkan tegaknya hukum dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada daerah-daerah juga demikian menguat, sehingga kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah juga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya disintegrasi Bangsa. Kata Kunci: Reformulasi, Tatanegara,  Indonesia.
MODERNISASI: SUKABUMI DALAM ARUS PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI ERA KOLONIAL BELANDA Dimas Aldi Pangestu; Zulkarnain Zulkarnain
ISTORIA Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah Vol 16, No 2 (2020): ISTORIA Edisi September, Vol. 16. No. 2
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/istoria.v16i2.35601

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah mengetahui bagaimana sejarah Sukabumi pada era kolonial Belanda dan mengetahui bagaimana faktor, klasifikasi dari perubahan sosial ekonomi, dna modenisasi di masyarakat Sukabumi di era kolonial Belanda. Metode dalam penulisan artikel ini adalah metode sejarah dari Kuntowijoyo yang mempunyai tahapan pemilihan topik, heuristic, kritik sumber, interpretasi dan histroriografi. Sejak masa VOC hingga kolonial Belanda Sukabumi merupakan tempat budidaya komoditi perkebunan yang baik. Kopi dan teh adalah penghasil utama selain kina, karet, getah perca dan kapas. Penerapan Priangan Stelsel, Culturrstelsel dan Agrariaschnwet di Sukabumi, tidak dapat terlepas dari perkebunan. Dampak positif dalam hal tersebut adalah memicu perubahan sosial ekonomi dan modernisasi. Faktor utama perubahan sosial ekonomi adalah kesuburan tanah dan suhu (faktor alam); penemuan baru (budidaya perkebunan); dan teknologi (kereta api). Sukabumi mengalami perubahan sosial dalam bentuk struktural, kultural dan interaksional. Sedangkan proses modernisasi pada penduduk Sukabumi dalam bidang budaya, politik, ekonomi, sosial dan life style
Co-Authors Ajat Sudrajat Dimas Aldi Pangestu Dwi Gesti Jayanti Fini Fajri Mulyani Gunartati Gunartati Lantip Diat Prasojo Lia Yuliana M Nur Rokhman, M Nur Ropita Dewi Sartika Saefur Rochmat