Garuda - Garba Rujukan Digital

KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH DALAM PERSPEKTIF HISTORIS Zulkarnain Zulkarnain
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol 11, No 2 (2015): ISTORIA Edisi September 2015, Vol. 11, No.2
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/istoria.v11i2.7560

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui eksistensi pembelajaran sejarah dalam kurikulum 2013, dan (2) mengetahui bagaimana pengorganisasian pembelajaran sejarah dalam kurikulum pembelajaran sejarah dilihat dari perspektif historis. Metode yang digunakan peneliti dalam penulisan sejarah ini adalah metode penelitian menurut Kuntowijoyo. Adapun tahapan penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo mempunyai lima tahap yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi sejarah dimasukkan dalam kurikulum sekolah untuk membangun kohesi dan identitas nasional, serta pewarisan nilai, etika, dan budaya kepada peserta didik. Pengorganisasian materi berkaitan dengan penguasaan konsep atau tema besar yang diambil dari disiplin ilmu sosial serta penggunaan teori sejarah atau disiplin ilmu sosial. Konsep perubahan (change), kesinambungan (continuity), konflik, revolusi, interdependensi, relasi sosial, status dan peranan, budaya, masyarakat, peradaban, dan lain-lain dapat menjadi tema dalam pembelajaran sejarah. Konsep dapat membantu memahami berbagai objek, peristiwa, gagasan, fenomena, serta dapat digunakan untuk memecahkan masalah.Kata Kunci: kurikulum, pendidikan, sejarah, historis. AbstractThis study aims to: (1) know the existence of the teaching of history in the curriculum of 2013, and (2) determine how to organize the teaching of history in the curriculum of history teaching viewed from a historical perspective. The method the researchers used in the writing of this history is a research method according to Kuntowijoyo. The stages of historical research according to Kuntowijoyo has five stages, namely the selection of topics, heuristic, verification, interpretation, and writing. The results showed that the historical material included in the school curriculum to build cohesion and national identity, as well as the inheritance of values, ethics, and culture to students. Organizing the material related to the mastery of concepts or major themes drawn from social science disciplines as well as the use of the theory of history or social science discipline. The concept of change (change), continuity (continuity), conflict, revolution, interdependence, social relations, status and roles, culture, society, civilization, and others can become a theme in the teaching of history. The concept could help understand a variety of objects, events, ideas, phenomena, and can be used to solve problems.Keywords: curriculum, education, history, historical.

PENGARUH HINDU BUDHA DAN KRISTEN DI ASIA TENGGARA Zulkarnain Zulkarnain
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol 16, No 1 (2020): ISTORIA Edisi Maret 2020, Vol 16, No.1
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini bertujuan mengetahui pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara dan pengaruh Kristiani di Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara merupakan letak yang startegis dan kaya akan sumber daya alam. Peradaban di Asia Tenggara terpangaruh kuat oleh budaya bangsa asing. Kebudayaan India dan Eropa mempengaruhi masa awal peradaban di Asia Tenggara. Kebudayaan Hindu Buddha mempengaruhi berbagai aspek kehidupan yaitu agama, sosial, dan pemerintahan. Kedatangan bangsa Eropa membuat tatanan yang ada di masyarakat Asia Tenggara berubah. Bangsa Eropa mempunyai semangat Gold, Glory, Gospel ke Asia Tenggara. Mereka dengan semangat Gospel menyebarkan agama Kristen Katolik dan Protestan.

REFORMULASI KETATANEGARAN INDONESIA Zulkarnain Zulkarnain
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol 10, No 1 (2014): ISTORIA Edisi Maret 2014, Vol. 14, No.1
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/istoria.v10i1.3214

Keinginan politik untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945 di era reformasi dilatarbelakangi oleh -pengalaman sejarah masa lalu, baik masa Orde Lama (1959-1966) maupun pada masa Orde Baru (1966-1998). Bila kita kaji secara detail dan mendalam, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 memang dibuat dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga mengandung segi-segi kelemahan, yang memungkinkan munculnya pemerintahan yang diktator. Konstitusi ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen memberikan titik berat kekuasaan kepada Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun disebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan penjelmaan seluruh rakyat, dalam kenyataannya susunan dan kedudukannya sepenuhnya di bawah kendali presiden.Keinginan untuk menata ulang kedudukan lembaga-lembaga negara agar tercipta check and balances juga terasa begitu kuatnya. Demikian pula keinginan untuk memperjuangkan tegaknya hukum dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada daerah-daerah juga demikian menguat, sehingga kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah juga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya disintegrasi Bangsa. Kata Kunci: Reformulasi, Tatanegara, Indonesia.

REFORMULASI KETATANEGARAN INDONESIA Zulkarnain Zulkarnain
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol 10, No 1 (2014): ISTORIA Edisi Maret 2014, Vol. 14, No.1
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/istoria.v10i1.3611

Keinginan politik untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945 di era reformasi dilatarbelakangi oleh -pengalaman sejarah masa lalu, baik masa Orde Lama (1959-1966) maupun pada masa Orde Baru (1966-1998). Bila kita kaji secara detail dan mendalam, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 memang dibuat dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga mengandung segi-segi kelemahan, yang memungkinkan munculnya pemerintahan yang diktator. Konstitusi ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen memberikan titik berat kekuasaan kepada Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun disebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan penjelmaan seluruh rakyat, dalam kenyataannya susunan dan kedudukannya sepenuhnya di bawah kendali presiden.Keinginan untuk menata ulang kedudukan lembaga-lembaga negara agar tercipta check and balances juga terasa begitu kuatnya. Demikian pula keinginan untuk memperjuangkan tegaknya hukum dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada daerah-daerah juga demikian menguat, sehingga kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah juga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya disintegrasi Bangsa. Kata Kunci: Reformulasi, Tatanegara, Indonesia.

HISTORY EDUCATION CURRICULUM POLICY MASS REFORM IN HIGH SCHOOL Zulkarnain Zulkarnain
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol 14, No 2 (2018): ISTORIA Edisi September 2018, Vol. 14, No.2
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui: kebijakan kurikulum sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA) pada masa Orde Lama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis. Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai metode utama. Studi dokumen dilakukan terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder untuk keperluan triangulasi sumber. Selain studi dokumen, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara sebagai metode pelengkap. Wawancara dilakukan terhadap beberapa praktisi dan akademisi pendidikan termasuk di dalamnya praktisi kurikulum sejarah Indonesia. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) selama kurun waktu 1945-1951, kurikulum sejarah SMA masih menggunakan kurikulum AMS(Algemene Middelbare School) yang merupakan kurikulum warisan zaman Hindia Belanda. Sedangkan kebijakan pemerintah terhadap kurikulum sejarah masa pemerintahan Orde Lama, lebih mengarah pada kebijakan politik, dan dengan jelas orientasi materi lebih banyak mengarah pada doktrin politik, ideologi bangsa, begitu juga dengan orde baru. Berbeda dengan Oral dan Orba, kurikulum sejarah pada massa reformasi di mana kajiannya adalah kurikulum 1994 suplemen GBPP 1999,kurikulum 2004,2006 dan kurikulum 2013, selain menempatkan mata pelajaran sejarah pada kelompok mata pelajaran wajib serta peminatan, mata pelajaran sejarah diberikan porsi lebih dibandingkan porsi pembelajaran pada kurikulum 2004. Penambahan jam pelajaran tersebut bertujuan agar guru memiliki waktu yang lebih leluasa untuk mengelola dan mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Kata kunci: kebijakan, kurikulum sejarah masa reformasi, SMA

SERBA-SERBI TANAM PAKSA Zulkarnain Zulkarnain
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol 8, No 1 (2010): ISTORIA Edisi September 2010, Vol. 8, No.1
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Zaman tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanda pada tahun 1835- 1940. Di atas kertas, teori Cultuurstelsel memang tidak terlalu membebani rakyat, namun dalam pelaksanaannya, terbukti sangat merugikan petani terutama di Jawa, yang mengakibatkan kesengsaraan, kemiskinan, dan kematian bagi rakyat di tanah koloni. Kata kunci : penerapan, Cultuurstelsel, daerah koloni.

REFORMULASI KETATANEGARAN INDONESIA Zulkarnain Zulkarnain
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol 10, No 1 (2014): ISTORIA Edisi Maret 2014, Vol. 14, No.1
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Keinginan politik untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945 di era reformasi dilatarbelakangi oleh -pengalaman sejarah masa lalu, baik masa Orde Lama (1959-1966) maupun pada masa Orde Baru (1966-1998). Bila kita kaji secara detail dan mendalam, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 memang dibuat dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga mengandung segi-segi kelemahan, yang memungkinkan munculnya pemerintahan yang diktator. Konstitusi ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen memberikan titik berat kekuasaan kepada Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun disebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan penjelmaan seluruh rakyat, dalam kenyataannya susunan dan kedudukannya sepenuhnya di bawah kendali presiden.Keinginan untuk menata ulang kedudukan lembaga-lembaga negara agar tercipta check and balances juga terasa begitu kuatnya. Demikian pula keinginan untuk memperjuangkan tegaknya hukum dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada daerah-daerah juga demikian menguat, sehingga kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah juga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya disintegrasi Bangsa. Kata Kunci: Reformulasi, Tatanegara, Indonesia.

MODERNISASI: SUKABUMI DALAM ARUS PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI ERA KOLONIAL BELANDA Dimas Aldi Pangestu; Zulkarnain Zulkarnain
ISTORIA Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah Vol 16, No 2 (2020): ISTORIA Edisi September, Vol. 16. No. 2
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/istoria.v16i2.35601

Tujuan penulisan artikel ini adalah mengetahui bagaimana sejarah Sukabumi pada era kolonial Belanda dan mengetahui bagaimana faktor, klasifikasi dari perubahan sosial ekonomi, dna modenisasi di masyarakat Sukabumi di era kolonial Belanda. Metode dalam penulisan artikel ini adalah metode sejarah dari Kuntowijoyo yang mempunyai tahapan pemilihan topik, heuristic, kritik sumber, interpretasi dan histroriografi. Sejak masa VOC hingga kolonial Belanda Sukabumi merupakan tempat budidaya komoditi perkebunan yang baik. Kopi dan teh adalah penghasil utama selain kina, karet, getah perca dan kapas. Penerapan Priangan Stelsel, Culturrstelsel dan Agrariaschnwet di Sukabumi, tidak dapat terlepas dari perkebunan. Dampak positif dalam hal tersebut adalah memicu perubahan sosial ekonomi dan modernisasi. Faktor utama perubahan sosial ekonomi adalah kesuburan tanah dan suhu (faktor alam); penemuan baru (budidaya perkebunan); dan teknologi (kereta api). Sukabumi mengalami perubahan sosial dalam bentuk struktural, kultural dan interaksional. Sedangkan proses modernisasi pada penduduk Sukabumi dalam bidang budaya, politik, ekonomi, sosial dan life style

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : ISTORIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search Journal : ISTORIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : ISTORIA