Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)

MENGUNGKAP FENOMENA PENGAWASAN PUBLIK TERHADAP DANA DESA DI KABUPATEN MADIUN Wibisono, Nurharibnu
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Politeknik Negeri Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.395 KB)

Abstract

Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengungkap pengawasan publik terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di kabupaten Madiun. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Madiun. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli dan Agustus tahun 2017. Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam (indept interview) dan diskusi berkelompok atau focus group discussion (FGD) dengan para informan yang terdiri dari stakeholders Dana Desa, yang terdiri dari unsur pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), unsur organisasi kemasyarakatan desa (anggota Badan Permusyawaratan Desa), lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati Dana Desa dan wartawan. Di sisi lain, dilakukan studi literatur untuk memahami fenomena yang terjadi terkait pengawasan Dana Desa. Hasil penelitian menemukan penyebab lemahnya pengelolaan Dana Desa atau adanya kecenderungan penyalahgunaan Dana Desa, yaitu tidak berfungsinya peran pendamping desa, lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan dari Camat, Lemahnya unsur pembinanaan dan pengawasan oleh  Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), lemahnya pengawasan oleh BPD, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa, tingginya biaya non budgeter, dan kurang cakapnya sumber daya manusia (SDM) pengelola Dana Desa dan Kepala Desa
PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BADAN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun) Soliha, Yefi; Wibisono, Nurharibnu; Hermawan, Hery
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Politeknik Negeri Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.186 KB) | DOI: 10.32486/aksi.v4i1.312

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak Badan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan cara kepatuhan dalam penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Madiun dari tahun 2012 sampai dengan 2016 (sampling jenuh). Analisa data dilakukan dengan statistik deskriptif dan regresi linear berganda menggunakan program SPSS Versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari penyampaian SPT Masa PPN dan PPh Pasal 25 tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak. Secara simultan tingkat kepatuhan yang diukur dari penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Yefi Soliha; Nurharibnu Wibisono; Hery Hermawan
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : Politeknik Negeri Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak Badan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan cara kepatuhan dalam penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Madiun dari tahun 2012 sampai dengan 2016 (sampling jenuh). Analisa data dilakukan dengan statistik deskriptif dan regresi linear berganda menggunakan program SPSS Versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari penyampaian SPT Masa PPN dan PPh Pasal 25 tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak. Secara simultan tingkat kepatuhan yang diukur dari penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun Nurharibnu Wibisono
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol. 2 No. 2 (2017)
Publisher : Politeknik Negeri Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

enelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengawasan publik terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di kabupaten Madiun. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Madiun. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli dan Agustus tahun 2017. Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam (indept interview) dan diskusi berkelompok atau focus group discussion (FGD) dengan para informan yang terdiri dari stakeholders Dana Desa, yang terdiri dari unsur pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), unsur organisasi kemasyarakatan desa (anggota Badan Permusyawaratan Desa), lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati Dana Desa dan wartawan. Di sisi lain, dilakukan studi literatur untuk memahami fenomena yang terjadi terkait pengawasan Dana Desa. Hasil penelitian menemukan penyebab lemahnya pengelolaan Dana Desa atau adanya kecenderungan penyalahgunaan Dana Desa, yaitu tidak berfungsinya peran pendamping desa, lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan dari Camat, Lemahnya unsur pembinanaan dan pengawasan oleh Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), lemahnya pengawasan oleh BPD, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa, tingginya biaya non budgeter, dan kurang cakapnya sumber daya manusia (SDM) pengelola Dana Desa dan Kepala Desa.