Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.654
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Asian Journal of Social and Humanities International Journal of Law, Crime and Justice
Rehnalemken Ginting
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENOLAKAN UNTUK MENJADI PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS Deselta, Azalia; Sulistiyono, Adi; Ginting, Rehnalemken
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 2 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3191

Abstract

Abstrak: Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Setiap akta otentik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna, yang mana tidak diperlukannya alat bukti lain dalam pembuktian untuk memutuskan suatu perkara. Sehingga isinya sangat dirahasikan dan tidak semua orang dapat melihat isinya, kecuali para pihak dan yang pihak lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain membuat akta otentik, notaris juga memiliki kewajiban untuk menyimpan akta-akta yang dibuatnya berupa minuta akta dan dokumen-dokumen lainnya dalam protokol notaris yang menjadi bagian dari pengadministrasian kantor. Protokol Notaris tersebut wajib dijaga dan dirawat karena sifatnya yang termasuk dalam arsip negara. Maka dari itu, sangat diperlukan penyerahan protokol notaris kepada pihak lain yang telah ditunjuk sebagai pemegang atau penerima protokol jika notaris pembuat akta tersebut bermasalah atau yang termasuk dalam kategori di Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam praktiknya sangat dimungkinkan jika pemegang atau penerima protokol menolak untuk menjadi pemegang protokol atas alasan apapun, seperti sedang sakit, kantor pemegang protokol yang sempit sehingga tidak ada tempat lagi untuk menyimpan protokol, dan sebagainya. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena notaris wajib untuk menerima protokol meskipun tidak adanya dasar hukum yang jelas. Kewajiban tersebut tersirat dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 19 Tahun 2019 dan putusan pengadilan yang diteliti dalam penelitian ini. Maka dari itu, dalam putusan yang diteliti dalam penelitian ini menjadi dasar bahwa seorang notaris diwajibkan untuk menerima protokol notaris. Tanggung jawab yang diambil oleh pemegang protokol yang telah menolak untuk menjadi pemegang protokol notaris namun ingin membatalkannya adalah dengan membuat Pernyataan Pencabutan atas Surat Penolakan Menjadi Protokol meskipun penerima protokol dalam keadaan tidak memungkinkan.Kata Kunci: Protokol Notaris; Tanggung Jawab; Tolak Abstract: Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds. Each authentic deed has perfect legal force, which does not require other evidence in proof to decide a case. So that the contents are very confidential and not everyone can see the contents, except for the parties and other parties specified in the laws and regulations. In addition to making authentic deeds, notaries also have an obligation to keep the deeds they make in the form of deed minutes and other documents in the notary protocol which is part of the office administration. The Notary Protocol must be maintained and cared for because of its nature which is included in the state archives. Therefore, it is very necessary to hand over the notary protocol to another party who has been appointed as the holder or recipient of the protocol if the notary making the deed has a problem or is included in the category in Article 62 of the Notary Law. However, in practice it is very possible if the holder or recipient of the protocol refuses to become the protocol holder for any reason, such as being sick, the protocol holder's office is so small that there is no more space to store the protocol, and so on. This is not allowed because the notary is obliged to accept the protocol even though there is no clear legal basis. This obligation is implied in Article 2 paragraph (3) letter c of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2019 and the court decisions examined in this study. Therefore, the decisions examined in this study serve as the basis that a notary is required to accept the notary protocol. The responsibility taken by a protocol holder who has refused to become a notary protocol holder but wants to cancel it is to make a Statement of Revocation of the Letter of Refusal to Become a Protocol even though the protocol recipient is in an impossible situation.Keywords: Notarial Protocol; Responsibility; Refusal
PENEGAKAN HUKUM MALPRAKTIK MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL Fitriono, Riska Andi; Setyanto, Budi; Ginting, Rehnalemken
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8724

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to formulate a law enforcement mallpractice through appropriate penal mediation approach and provide a win-win solution for the parties involved in the dispute medik.Target khususya that identify, inventory provisions regulating medical mallpraktek in Indonesia. The method used in this paper is a normative juridical method is done by researching library materials or so-called secondary data in the form of positive law. Results showed Forms discussion increasingly complex medical disputes require a model solution that is able to unravel the problems with wider, komprehenship and flexible with the disputing parties involved in the decision-making process; (b) Being able to reduce the number of medical disputes are resolved through litigation / court, so as to reduce the buildup of this case in the courts. Through the Institute of Medical Dispute Resolution will be able to generate trust and eventually will be the choice of the patient to resolve the dispute with the doctor / dentist / health care facilities; (c) Ability to address complaints of patients / families in obtaining protection, although the settlement of disputes are not necessarily able to satisfy it. However, the existence of these models are expected to provide a solution for both patients and health professionals in solving medical problems, without having to involve a lot of people who are not interestedAbstrakTujuan penelitian ini adalah merumuskan penegakan hukum malpraktik melalui pendekatan mediasi penal yang tepat dan memberikan win-win solution bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa medik. Target khususya itu mengidentifikasi, menginventarisasi ketentuan pengaturan mallpraktek medis di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder berupa hukum positif.Hasil pembahasan menunjukan Bentuk sengketa medik yang semakin kompleks membutuhkan suatu model penyelesaian yang mampu mengurai permasalahan dengan lebih luas, komprehenship dan luwes dengan melibatkan para pihak yang bersengketa dalam proses pengambilan keputusan ; (b) Mampu mengurangi jumlah sengketa medik yang diselesaikan melalui jalur litigasi / pengadilan , sehingga dapat mengurangi menumpuknya perkara dalam jalur pengadilan ini. Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik  maka akan dapat menumbuhkan kepercayaan dan akhirnya akan menjadi pilihan pasien untuk menyelesaikan sengketanya dengan dokter/dokter gigi / sarana pelayanan kesehatan ; (c) Mampu mengatasi keluhan-keluhan pasien / keluarganya dalam memperoleh perlindungan, meskipun penyelesaian sengketa ini belum tentu dapat memuaskannya. Namun demikian adanya model tersebut diharapkan mampu memberikan solusi baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan dalam menyelesaikan masalah medik , tanpa harus melibatkan banyak orang yang tidak berkepentingan.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BEKASI Herpradanti, Shafira; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67456

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Bekasi dengan menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Metro Bekasi Kota dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat memengaruhi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi yakni Faktor Pendidikan, Keluarga, serta Lingkungan. Diantara ketiga faktor tersebut, diketahui bahwa faktor yang paling mepengaruhi dalam melakukan penyalahgunaan narkotika di kota Bekasi adalah Faktor Keluarga. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Metro Bekasi Kota dalam menangani penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan mengadakan pembinaan serta penyuluhan tentang dampak narkotika, kemudian membuat sosialisasi melalui brosur, poster dan sejenisnya, serta melakukan pendekatan terhadap seluruh instansi, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memberantas narkotika di Kota Bekasi.Kata Kunci: anak, kriminologi, penyalahgunaan narkotika Abstract: This study aims to determine the criminological review of criminal acts of narcotics abuse committed by children in the city of Bekasi by analyzing the causes of narcotics abuse by children in the city of Bekasi and the efforts made by the Metro Bekasi Police in tackling narcotics abuse by children in the city of Bekasi. Bekasi city. This research is an empirical legal research with descriptive analysis. The data in this study were obtained from primary data and secondary data. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that several factors that can influence narcotics abuse by children in the city of Bekasi are Education, Family, and Environmental Factors. Among these three factors, it is known that the most influencing factor in drug abuse in the city of Bekasi is the family factor. Meanwhile, the efforts made by the Bekasi City Metro Police in dealing with narcotics abuse by children are carried out in several ways, namely by providing guidance and counseling about the impact of narcotics). Then, making outreach through brochures, posters and the like as well as approaching all agencies, community leaders and religious leaders, as well as local governments to jointly eradicate narcotics in Bekasi City.Keywords: Child, Criminology, Drug abuse
KEJAHATAN JALANAN KLITIH OLEH ANAK DI YOGYAKARTA Wijanarko, Anggito; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58845

Abstract

ABSTRAKDaerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak predikat, seperti kota pelajar dan  kota wisata.  Predikat kota pelajar  diberikan kepada Kota Yogyakarta. Yogyakarta tidak lepas dari kejahatan namun ada yang menjadi kejahatan mungkin tidak ada di kota lain. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan jalanan klitih di mana sebagian besar pelaku kejahatan ini anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengertian dan faktor yang mempengaruhi kejahatan jalan (klitih) oleh anak di Yogyakarta dan langkah yang dilakukan kepolisan  dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam kejahatan jalan klitih di Yogyakarta. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penilisan hukum ini adalah deskriptif. Objek penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Kepolisan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kejahatan jalanan klitih merupakan suatu tindak kejahatan, faktor terjadinya kejahatan jalanan klitih   terdiri dari faktor internal yang disebutkan dalam sub-culture theory dan faktor eksternal pada anak yang disebutkan dalam social learning theory. Langkah-langkah yang dilakukan Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam encegahan kejahatan jalanan klitih adalah upaya pre-emtiv, Preventif dan represif.Kata Kunci : klitih, kejahatan jalanan,  juvenile delinquency,  kriminologi.AbstractDaerah Istimewa Yogyakarta has many titles, such as a student city and a tourist city. The student city predicate given to the City of Yogyakarta. Yogyakarta is not free from crime, but there are crimes that cannot be found in other cities. The crimes referred to are street crimes where most of these crimes are minors. The aims of this research is to find out about the definition and factors that affect the street crime called “klitih” by children in Yogyakarta and to know the efforts made by Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta and  Balai Perlindungan and Rehabilitasi Sosial Remaja related to the prevention of street crime “klitih”. This research is descriptive empirical legal research. Object of legal research is Kepolisan Daerah Istimewa Yogyakarta and Balai Perlindungan and Rehabilitas Sosial Remaja. The results showed that street crime “klitih” consider as one of crime, the factors that affect street crime “klitih” consists of internal factors which mentioned in the sub-culture theory and external factors in childern which mentioned in the social learning theory. The efforts made by Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja in the prevention of street crime “klitih” is a pre-emtiv, preventive dan represive.keywords : klitih, street crime , juvenile delinquency, criminology.
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR SECARA ILLEGAL (Studi Putusan No. 264/Pid.Sus/2020/PNBjn) Rahmawati, Julieta Sonia Pradilla; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i1.67439

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir secara illegal dengan menganalisis mengenai  Pengaturan  Hukum  Pidana  dan  Pertimbangan  Hukum dalam putusan perkara No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bojonegoro  terhadap  Pelaku  Penambang  Pasir secara illegal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan mengenai tinjauan putusan berkaitan dengan Pengaturan Hukum Pidana dan tinjauan Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutus perkara berdasarkan unsur-unsur Pasal yang ada. Putusan perkara tindak pidana penambangan pasir secara illegal ditinjau menggunakan beberapa peraturan yang relevan dengan perkara tersebut seperti Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selain itu karena penulis meneliti perkara yang ada di Daerah Jawa Timur terdapat Peraturan Daerah No.1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan. Dalam melakukan pertimbangan hukum, Majelis hakim mempertimbangkan dengan asas penafsiran hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori menimbang perkara tersebut dengan Peraturan hukum terbaru.Kata Kunci: putusan hakim; pertambangan pasir illegal; hukum pidana administratifAbstract: This research aims to analyze the Criminal Investigation of Illegal Sand Mining by analizing in advance the Criminal Law Regulation and The Judge Consideration of Bojonegoro District Court against Illegal Sand Mining with prescriptive normative legal research. The data achieved from primary and secondary data. Based on the results of research and discussion resulted in conclusions regarding the review of the verdict related to the Regulation of Criminal Law and the review of Legal Considerations by the Judge obeserve based on elements of Criminal Law. Based on the results of research and discussion resulted in conclusions regarding the review of the verdict relating to the Criminal Law Regulation and the review of Legal Considerations by the Judge in deciding the case based on the elements of the existing Article. The verdict of the illegal sand mining criminal case was reviewed using several regulations relevant to the case such as Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. In addition, because the author examined the case in East Java, there is Regional Regulation No.1 of 2005 on Mining Business Control. In conducting legal considerations, the judge uses principle of legal interpretation Lex Posterior derogate Legi Priori who weighs the case with the latest law. Keywords: law judgements; illegal sand mining; administrative criminal law
KAJIAN HUKUM PIDANA PEMALSUAN AIR ZAM-ZAM DALAM PUTUSAN NOMOR. 319/PID.SUS/2018/PN PKL Cahya Pratiwi, Alya Citra; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47402

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang  Dilakukan Dengan Sengaja Memproduksi Dan Mengedarkan Barang Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor. 319/Pid.Sus/2018/Pn Pkl). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif, jenis data yang dipakai yaitu data sekunder yang terdiri bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undang, dan bahan hukum sekunder yakni dokumen dan literatur. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Data diolah dengan menggunakan teknik analisisi bahan dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa, penulis menemukan jerat hukum lain yang mestinya harus disangkakan terhadap terdakwa.  Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pemalsuan air zam-zam yang tidak memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pengaturan hukum yang diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3  Tahun 2014 tentang Perindustrian. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut  membutuhkan pertimbangan hukum secara rinci terkait unsur-unsur delik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana agar dapat menjatuhkan sanksi yang menimbulkan efek jera. Kata Kunci : Pidana, Konsumen, Putusan, Pertimbangan Hukum.AbstractThis article aims to find out about the Criminal Law Review of Criminal Acts Accidentally Producing and  Circulating Goods That Do Not Meet Indonesian National Standards (Study of Court Judgement Number 319 / Pid.Sus / 2018 / PN Pkl). The research method used in this article is normative legal research. The type of data used is secondary data consisting of primary legal material, namely provisions of statutory regulations, and secondary legal materials namely documents and literature. The technique of collecting legal material in this article uses library research or document studies. The data is processed using material analysis techniques with syllogism methods that use deductive thinking patterns. The results of the study stated that, the authors found other legal penalty that should have been alleged against the defendant. This research disscuss about criminal acts zam-zam water forgery which does not meet the standards according to consumer needs. The legal regulation applied in this case is article 120 Paragraph (1) of the Law of The Republic of Indonesia Number 3/2014 about industry. Judges in issuing decisions on such cases requires detailed legal considerations related to elements of offense committed by criminal offenders in order to impose sanctions that have a deterrent effect. Kaywords : Criminal, Customer, Decisions, Legal Considerations.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANIPULASIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEHINGGA DIANGGAP SEBAGAI DATA YANG OTENTIK (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn) Lies Haryanto, Jane Christabel Anastasias; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67462

Abstract

Abstrak: Kajian ini menelaah tentang hukum pidana yang berkenaan dengan pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik pada Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian normatif bersifat preskriptif. Pendekatan undang-undang serta pendekatan studi kasus yang digunakan peneliti yaitu teknik analisis data dengan teknik silogisme yang memerlukan penalaran deduksi. Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa hukum pidana yang berkenaan dengan pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn, Miqdad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.Kata Kunci: Tindak Pidana; Manipulasi; Dokumen Elektronik; Data Otentik. Abstract: This study examines criminal law relating to the manipulation of electronic documents so that it can be considered as if the data is authentic in Verdict Number 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn. This study uses prescriptive normative legal research method. a legal approach and a case study approach uses researchers is a data analysis technique with a syllogism method with deductive reasoning. The results of this study include that the criminal law relating to the manipulation of electronic documents so that it can be considered as if authentic data refers to Article 35 of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In Verdict number 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn, Miqdad has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act intentionally and without rights or against the law of manipulation, creation, alteration, omission, destruction of Electronic Informations and / or Electronic Documents aim to the Electronic Informations and / or Electronic Documents are considered as authentic data.Keywords: Criminal Act; Manipulation; Electronic Documents; Authentic Data.
PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN SINGAPURA Mikhael, Lefri; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67446

Abstract

Abstrak: Salah satu upaya memberantas kejahatan perdagangan orang adalah melalui kerangka hukum pidana. Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki aturan hukum pidana dalam menangani perdagangan orang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sedangkan Singapura diatur dalam Prevention of Human Trafficking Act 2014. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan hukum terhadap pengaturan di kedua negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dihimpun melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode silogisme yang bersifat deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Singapura memiliki persamaan diantaranya diatur dalam lex specialis, dan memiliki pengaturan delik pemanfaatan korban maupun delik penyertaan sedangkan perbedaannya adalah bentuk subjek pelaku, bentuk pemidanaan, serta beda dalam menentukan batas anak sebagai korban. Perbedaan pengaturan kedua undang-undang dapat dijadikan bahan pembaharuan hukum di masa mendatang.Kata Kunci: Perbandingan Hukum; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Indonesia; Singapura.Abstract: One of the efforts to overcome the crime of trafficking in persons is through the criminal law framework.. Indonesia and Singapore both have criminal law that deals with human trafficking, namely in Law Number 21 of 2007 on Eradication of the Crime of Human Trafficking, while Singapore regulated in the Prevention of Human Trafficking Act 2014. This study aims to conduct a legal comparison of the regulations in the two countries. This research is normative legal research with prescriptive characteristics, using comparative and statutory approaches. The author used secondary data types, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and then analyzed using a deductive syllogism method. The study indicates that the regulation of criminal acts of human trafficking in Indonesia and Singapore has similarities as regulated in lex specialis, has the regulation of offenses for the use of victims and offenses for participation, while the difference is the form of the perpetrator’s subject, the form of punishment, and in determining the child as a victim. The difference in the regulation of the two laws can be used as material for future legal reforms.Keywords: Law Comparison; Criminal Act of Human Trafficking; Indonesia; Singapore
ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA Niken, '; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67457

Abstract

Abstract: This article aims to find out, describe, and analyze the arrangements and considerations of judges in cases of corruption that were carried out jointly by members of the Surabaya City DPRD. This research uses doctrinal law research. This research is prescriptive or applied. The research approach used by the author is a case study approach and a conceptual approach. The legal materials used by the author are primary legal materials and secondary legal materials. The author's technique of collecting legal materials uses library research techniques and technical analysis of legal materials using the syllogistic deductive method. The decision of the Panel of Judges on the case of a criminal act of corruption that was carried out jointly by the Members of the Surabaya City DPRD has taken into account all aspects of the actions committed by the defendant on his position as a member of the Surabaya City DPRD for the 2014-2019 period and has fulfilled the juridical aspect, namely by referring to positive law in Indonesia.Keywords:  Corruption Crimes; participation; Member of the Surabaya City DPRD Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa pengaturan serta pertimbangan Hakim pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota DPRD Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan studi kasus (case study) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode dedukatif silogisme. Putusan Majelis Hakim atas kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD Kota Surabaya telah memperhatikan segala aspek perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014- 2019 dan telah memenuhi aspek yuridis yaitu dengan mengacu kepada hukum positif di Indonesia.Kata Kunci:  Tindak Pidana Korupsi; Penyertaan; Anggota DPRD Kota Surabaya
KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Widayati, Dewi Kuncoro; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40522

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan problematika yang menghambat  keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif.Pendekatan penelitianadalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan teknik analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode deduktif. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai efektif karena memberikan kontribusi besar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menuai hambatan seperti dalam hal penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, konflik yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tumpang tindih kekuasaan diantara para penegak hukum, adanya indikasi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adanya pengaruh dari unsur politik, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam memerangi korupsi.Kata Kunci: Kinerja Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Efektivitas, Hambatan.AbstractThis research has a purpose to know the effectivity of Act No. 30 of 2002 about Corruption Eradication Commission (KPK) and the problems that blocking the KPK’s work in eradicating corruption in Indonesia. This research is a prescriptive normative law research. The research approach are the statute approach, the historical approach, and the conceptual approach. The data that used is secondary data, that includes the primary law material, secondary law material, and the tertiary law material. The data finding technique that used are  literature study. And the analysis techniques that used is the deductive method. Act No. 30 of 2002 about the Corruption Eradication Commission (KPK)  it’s very effective because it gives big contribution to the KPK in eradicating corruption in Indonesia. Corruption Eradication Commission (KPK) faces a lot of obstacles, as in the case of law enforcement on corruption, conflict involving the Corruption Eradication Commission (KPK), overlapping powers among law enforcement, the indication of the weakening of the Corruption Eradication Commission (KPK) through a revision of the Constitution of of the Corruption Eradication Commission (KPK), the influence of political elements, as well as the lack of community participation in the fight against corruption.Keywords: The performance of the Corruption Eradication  Commission (KPK), Act No. 30 of 2002 about KPK,Effectivity, Obstacle.
Co-Authors Adi Sulistiyono Afif Naufal Faris Bernardus Alessandro Imantaka Budi Setyanto Cahya Pratiwi, Alya Citra Deselta, Azalia Dian Esti Pratiwi Diana Lukitasari, Diana Fauzia Awaludin Fista Anin Gamara Fitriono, Riska Andi Hartiwiningsih Hartiwiningsih Herpradanti, Shafira Ismunarno Kristian Adi Nurpranata Lies Haryanto, Jane Christabel Anastasias Manggarensi, Armeraliesty Kusuma Mikhael, Lefri Muhammad Bahrul Ulum Muhammad Ihza Yahya Mutiara Nuqi Agustiana Putri Niken, ' Nur Tsani, Imam Fajri oga Yudha Wira U Pratama, Mohammad Arizal Putra, Danu Surya Putranto, Ferdi Ramadhan Rahmawati, Julieta Sonia Pradilla Ria Mahardika, Agustin Dwi Riska Andi Fitriono Ruth Tiur Jovita Kase Siti Zulaika Wulandary Subekti Subekti Sulistyanta Sulthanah, Miska Yusri Supanto Tika Andarasni Parwitasari Verariza, Virginia Viona Widayati, Dewi Kuncoro Wijanarko, Anggito