Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.419
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Asian Journal of Social and Humanities International Journal of Law, Crime and Justice
Rehnalemken Ginting
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
KAJIAN HUKUM PIDANA PEMALSUAN AIR ZAM-ZAM DALAM PUTUSAN NOMOR. 319/PID.SUS/2018/PN PKL Alya Citra Cahya Pratiwi; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47402

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang  Dilakukan Dengan Sengaja Memproduksi Dan Mengedarkan Barang Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor. 319/Pid.Sus/2018/Pn Pkl). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif, jenis data yang dipakai yaitu data sekunder yang terdiri bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undang, dan bahan hukum sekunder yakni dokumen dan literatur. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Data diolah dengan menggunakan teknik analisisi bahan dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa, penulis menemukan jerat hukum lain yang mestinya harus disangkakan terhadap terdakwa.  Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pemalsuan air zam-zam yang tidak memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pengaturan hukum yang diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3  Tahun 2014 tentang Perindustrian. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut  membutuhkan pertimbangan hukum secara rinci terkait unsur-unsur delik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana agar dapat menjatuhkan sanksi yang menimbulkan efek jera. Kata Kunci : Pidana, Konsumen, Putusan, Pertimbangan Hukum.AbstractThis article aims to find out about the Criminal Law Review of Criminal Acts Accidentally Producing and  Circulating Goods That Do Not Meet Indonesian National Standards (Study of Court Judgement Number 319 / Pid.Sus / 2018 / PN Pkl). The research method used in this article is normative legal research. The type of data used is secondary data consisting of primary legal material, namely provisions of statutory regulations, and secondary legal materials namely documents and literature. The technique of collecting legal material in this article uses library research or document studies. The data is processed using material analysis techniques with syllogism methods that use deductive thinking patterns. The results of the study stated that, the authors found other legal penalty that should have been alleged against the defendant. This research disscuss about criminal acts zam-zam water forgery which does not meet the standards according to consumer needs. The legal regulation applied in this case is article 120 Paragraph (1) of the Law of The Republic of Indonesia Number 3/2014 about industry. Judges in issuing decisions on such cases requires detailed legal considerations related to elements of offense committed by criminal offenders in order to impose sanctions that have a deterrent effect. Kaywords : Criminal, Customer, Decisions, Legal Considerations.
PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi pada Kepolisian Resor Magelang Kota) Ferdi Ramadhan Putranto; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40537

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan tentang kriteria penerapan diskresi kepolisian dan implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang Kota. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah jenis data pimer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yang pertama  terdapat kriteria atau jenis kecelakaan yang dapat diselesaikan diluar pengadilan adalah kecelakaan yang bukan merupakan kesengajaan melainkan karena kelalaian semata dan juga adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan masalah  diluar Pengadilan atau yang sering disebut Alternative Dispute Resolution(ADR) dimana dalam hukum pidana bisa dikenal dengan cara mediasi penal. Kedua, Implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Magelang Kota dibagi menjadi dua yaitu untuk jenis kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan dan/atau kerugian materiil saja, serta kecelakaan yang menimbulkan luka berat dan/atau meninggal dunia.Kata Kunci: Diskresi,  Kepolisian, Kecelakaan Lalu Lintas.AbstractThis research is purposed to review and answer the issues about the criteria to apply police discretion and the implementation of the police discretion for the purpose of traffic accidents case settlement in police resort of magelang’s jurisdiction This research was belonged to empirical law research which character is descriptive using qualitative approach, data used in this research was primary and secondary data. Technique of collecting law material in this research was interview and library study. In this research, the author used qualitative data analysis technique with interactive method Based on the results of this study, it can be cocluded that type of accident that can be resolved without invloving the court are accidents which were accidental crash and all parties involved in the accident agreed to resolve the case without involving the court, called Alternative Dispute Resolution (ADR) by mediation. Implementation of police discretion in resolving cases of traffic accident in Polres Magelang are accidents causing material loss and/or minor injuries. Second, accident causing major injuries and/ or death.Keywords: Discretion, police, Traffic Accident
KEJAHATAN JALANAN KLITIH OLEH ANAK DI YOGYAKARTA Anggito Wijanarko; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58845

Abstract

ABSTRAKDaerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak predikat, seperti kota pelajar dan  kota wisata.  Predikat kota pelajar  diberikan kepada Kota Yogyakarta. Yogyakarta tidak lepas dari kejahatan namun ada yang menjadi kejahatan mungkin tidak ada di kota lain. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan jalanan klitih di mana sebagian besar pelaku kejahatan ini anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengertian dan faktor yang mempengaruhi kejahatan jalan (klitih) oleh anak di Yogyakarta dan langkah yang dilakukan kepolisan  dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam kejahatan jalan klitih di Yogyakarta. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penilisan hukum ini adalah deskriptif. Objek penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Kepolisan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kejahatan jalanan klitih merupakan suatu tindak kejahatan, faktor terjadinya kejahatan jalanan klitih   terdiri dari faktor internal yang disebutkan dalam sub-culture theory dan faktor eksternal pada anak yang disebutkan dalam social learning theory. Langkah-langkah yang dilakukan Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam encegahan kejahatan jalanan klitih adalah upaya pre-emtiv, Preventif dan represif.Kata Kunci : klitih, kejahatan jalanan,  juvenile delinquency,  kriminologi.AbstractDaerah Istimewa Yogyakarta has many titles, such as a student city and a tourist city. The student city predicate given to the City of Yogyakarta. Yogyakarta is not free from crime, but there are crimes that cannot be found in other cities. The crimes referred to are street crimes where most of these crimes are minors. The aims of this research is to find out about the definition and factors that affect the street crime called “klitih” by children in Yogyakarta and to know the efforts made by Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta and  Balai Perlindungan and Rehabilitasi Sosial Remaja related to the prevention of street crime “klitih”. This research is descriptive empirical legal research. Object of legal research is Kepolisan Daerah Istimewa Yogyakarta and Balai Perlindungan and Rehabilitas Sosial Remaja. The results showed that street crime “klitih” consider as one of crime, the factors that affect street crime “klitih” consists of internal factors which mentioned in the sub-culture theory and external factors in childern which mentioned in the social learning theory. The efforts made by Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja in the prevention of street crime “klitih” is a pre-emtiv, preventive dan represive.keywords : klitih, street crime , juvenile delinquency, criminology.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENOLAKAN UNTUK MENJADI PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS Deselta, Azalia; Sulistiyono, Adi; Ginting, Rehnalemken
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3191

Abstract

Abstrak: Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Setiap akta otentik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna, yang mana tidak diperlukannya alat bukti lain dalam pembuktian untuk memutuskan suatu perkara. Sehingga isinya sangat dirahasikan dan tidak semua orang dapat melihat isinya, kecuali para pihak dan yang pihak lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain membuat akta otentik, notaris juga memiliki kewajiban untuk menyimpan akta-akta yang dibuatnya berupa minuta akta dan dokumen-dokumen lainnya dalam protokol notaris yang menjadi bagian dari pengadministrasian kantor. Protokol Notaris tersebut wajib dijaga dan dirawat karena sifatnya yang termasuk dalam arsip negara. Maka dari itu, sangat diperlukan penyerahan protokol notaris kepada pihak lain yang telah ditunjuk sebagai pemegang atau penerima protokol jika notaris pembuat akta tersebut bermasalah atau yang termasuk dalam kategori di Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam praktiknya sangat dimungkinkan jika pemegang atau penerima protokol menolak untuk menjadi pemegang protokol atas alasan apapun, seperti sedang sakit, kantor pemegang protokol yang sempit sehingga tidak ada tempat lagi untuk menyimpan protokol, dan sebagainya. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena notaris wajib untuk menerima protokol meskipun tidak adanya dasar hukum yang jelas. Kewajiban tersebut tersirat dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 19 Tahun 2019 dan putusan pengadilan yang diteliti dalam penelitian ini. Maka dari itu, dalam putusan yang diteliti dalam penelitian ini menjadi dasar bahwa seorang notaris diwajibkan untuk menerima protokol notaris. Tanggung jawab yang diambil oleh pemegang protokol yang telah menolak untuk menjadi pemegang protokol notaris namun ingin membatalkannya adalah dengan membuat Pernyataan Pencabutan atas Surat Penolakan Menjadi Protokol meskipun penerima protokol dalam keadaan tidak memungkinkan.Kata Kunci: Protokol Notaris; Tanggung Jawab; Tolak Abstract: Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds. Each authentic deed has perfect legal force, which does not require other evidence in proof to decide a case. So that the contents are very confidential and not everyone can see the contents, except for the parties and other parties specified in the laws and regulations. In addition to making authentic deeds, notaries also have an obligation to keep the deeds they make in the form of deed minutes and other documents in the notary protocol which is part of the office administration. The Notary Protocol must be maintained and cared for because of its nature which is included in the state archives. Therefore, it is very necessary to hand over the notary protocol to another party who has been appointed as the holder or recipient of the protocol if the notary making the deed has a problem or is included in the category in Article 62 of the Notary Law. However, in practice it is very possible if the holder or recipient of the protocol refuses to become the protocol holder for any reason, such as being sick, the protocol holder's office is so small that there is no more space to store the protocol, and so on. This is not allowed because the notary is obliged to accept the protocol even though there is no clear legal basis. This obligation is implied in Article 2 paragraph (3) letter c of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2019 and the court decisions examined in this study. Therefore, the decisions examined in this study serve as the basis that a notary is required to accept the notary protocol. The responsibility taken by a protocol holder who has refused to become a notary protocol holder but wants to cancel it is to make a Statement of Revocation of the Letter of Refusal to Become a Protocol even though the protocol recipient is in an impossible situation.Keywords: Notarial Protocol; Responsibility; Refusal
Kriminalisasi Pengobatan Alternatif Menggunakan Kekuatan Ghaib : Analisis Penerapan Pasal 252 KUHP 2023 dalam Melindungi Masyarakat dari Praktik Pengobatan Berbahaya Ruth Tiur Jovita Kase; Rehnalemken Ginting
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2025): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i1.1281

Abstract

Alternative medicine using supernatural powers is a traditional practice widely found in Indonesia, but it is often conducted without scientific basis, causing negative impacts on society. These impacts include physical, financial, and psychological harm, such as delayed medical treatment leading to fatal outcomes, financial exploitation, and emotional manipulation. Article 252 of the 2023 Penal Code (KUHP) regulates this practice by imposing criminal sanctions on those who violate the law or harm the public. This regulation aims to protect the public, promote transparency, and integrate safe traditional elements into a modern, evidence-based medical system.
Analisis Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia Sulthanah, Miska Yusri; Ginting, Rehnalemken
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i1.1438

Abstract

The rapid development of technology has led to a transformation in gambling practices, shifting from physical establishments to online platforms. However, law enforcement in Indonesia continues to struggle with multiple challenges in addressing this issue. This research aims to assess the enforcement of online gambling laws based on Lawrence M. Friedman’s legal system theory. It focuses on how legal structure, legal culture, and legal substance interact in the enforcement process.  The findings demonstrate that, first, in terms of legal substance, existing regulations are not yet fully effective in combating online gambling. Second, from the perspective of legal structure, law enforcement agencies face persistent challenges in combating online gambling. Third, from the perspective of legal culture, public legal awareness remains relatively low.
Implementasi Pemidanaan Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Online: Studi Putusan Nomor: 628/PID.B/2023/PN Sleman Bernardus Alessandro Imantaka; Rehnalemken Ginting
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i2.1736

Abstract

This study discusses criminal liability for perpetrators of online gambling crimes based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) from the perspective of Indonesian criminal law. The research employs a normative juridical approach with a case study method on Decision Number 628/PID.B/2023/PN Sleman. The defendant was proven to have knowingly distributed and disseminated links to online gambling sites via social media, as well as obtained financial gain from these activities. Based on the judge’s decision, the defendant was sentenced to 1 year and 8 months in prison and fined IDR 250,000,000. The results indicate that the application of Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of the ITE Law is in accordance with the principles of criminal liability, including the elements of fault (mens rea) and unlawful acts (actus reus). Nevertheless, challenges remain in law enforcement against online gambling, particularly regarding sites operating abroad and the low level of public legal awareness. The recommendations provided include a more comprehensive legal approach to enhance the effectiveness of combating online gambling in Indonesia.
Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Korupsi Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (Studi Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb) Kristian Adi Nurpranata; Rehnalemken Ginting
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i2.2039

Abstract

Judicial sentencing through court judgments often does not align with the ideal objectives of sentencing itself, especially in cases involving corruption crimes. Judgment Number 26/Pid.Sus-TPK/2024/Pn Amb serves as an example of the disparity between the prosecutor's sentence recommendation and the final verdict delivered by the judge. In this case, the prosecutor demanded a seven-year prison sentence, while the judge sentenced the defendant to only two years and six months, with the mitigating consideration that the defendant did not personally benefit from the state's financial loss. Therefore, the writer conducts an analytical review of this judgment through a criminological perspective and judicial reasoning. The analysis of Judgment Number 26/Pid.Sus-TPK/2024/Pn Amb is intended to assess how well the judgment fulfills the ideal function of law.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Religas Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak di BAPAS Surakarta Mutiara Nuqi Agustiana Putri; Rehnalemken Ginting
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i3.2037

Abstract

The increasing number of rape crimes by child perpetrators is a serious problem that needs to be reviewed in depth, not only from a legal aspect, but also from a criminological perspective that takes into account the child's social, psychological and environmental background. The type of research used is empirical legal research with a descriptive-analytical approach. This study relies on primary data obtained through direct interviews with staff at the Surakarta Correctional Facility and literature reviews of relevant laws and scientific literature. The results of the study indicate that internal factors such as past trauma, psychological disorders, and lack of moral understanding, as well as external factors such as family and social environments and weak supervision, are triggers for children to commit rape. The role of BAPAS Surakarta is proven to be crucial in efforts to provide support, rehabilitation, and social reintegration for children following court rulings. This study is expected to contribute scientifically to efforts to prevent and address sexual violence by children, as well as provide input for the government and correctional institutions in developing policies based on a child protection approach.
LEGAL POSITION OF SONG COPYRIGHT AS AN OBJECT OF DEBT GUARANTEE IN A FINANCING SCHEME BASED ON INTELLECTUAL PROPERTY Devi Febriyanti; Rehnalemken Ginting; Waluyo
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 2 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i2.3818

Abstract

.
Co-Authors Adi Sulistiyono Afif Naufal Faris Alya Citra Cahya Pratiwi Anggito Wijanarko Armeraliesty Kusuma Manggarensi Bernardus Alessandro Imantaka Danu Surya Putra Deselta, Azalia Devi Febriyanti Dewi Kuncoro Widayati Dian Esti Pratiwi Diana Lukitasari, Diana Fauzia Awaludin Ferdi Ramadhan Putranto Fista Anin Gamara Hartiwiningsih Hartiwiningsih Ismunarno Kristian Adi Nurpranata Muhammad Ihza Yahya Mutiara Nuqi Agustiana Putri oga Yudha Wira U Ria Mahardika, Agustin Dwi Riska Andi Fitriono Ruth Tiur Jovita Kase Siti Zulaika Wulandary Subekti Subekti Sulistyanta Sulthanah, Miska Yusri Supanto Tika Andarasni Parwitasari Waluyo