Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN TAPANULI SELATAN Putra, Danu Surya; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47728

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisa konten. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder. Berdasarkan dari hasil penelitian pada kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN..Mdn dengan terdakwa Rahudman Harahap, Hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum. Hakim menimbang adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dalam setiap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidaritasnya, sehingga dalam putusan terdakwa dibebaskan (vrijspraak). Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pengaturan korupsi di Indonesia AbstractThis research aims to know and examine corruption issues. Whether judge’s verdict to release the suspect in corruption case of income allowance is appropriate to criminal law in Indonesia or not. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data. Based on the research of Medan State Court’s verdict Number 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn with suspected name Rahudman Harahap. The judge has made several legal considerations based on the attorney’s prosecution, the indictment letter, and the existing evidence. Those conciderations convinced the judge that there were no any crime elements fulfilled from every article accused by prosecutor. Therfore, in court based on existing evidence. The judges have law consideration on the element that is not fulfilled yet in every article accused by the public attorney in his or her layered indictment. Therefore, the defendant was released.Keywords: corruption, corruption law in Indonesia

RATIO LEGIS PENGATURAN REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 114/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Lbo) Verariza, Virginia Viona; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i1.67426

Abstrak: Penelitian ini mengkaji ratio legis rehabilitasi dan kesesuaian memerintahkan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo pada tanggal 20 Oktober 2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskiptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunkan studi kepustakaan atau studi dokumen (library research). Teknik analisa bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif dan preskriptif.Hasil penelitian menunjukan bahwa ratio legis pengaturan rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika adalah sesuai dengan wilayah kajian politik hukum Indonesia yaitu peraturan perundang undangan yang memuat politik hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan, serta pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum Indonesia. Keberadaan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memuat unsur untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia agar terbebas dari maraknya penyalahgunaan Narkotika.Kata Kunci: Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika, Ratio LegisAbstract: This study examines the ratio legis of rehabilitation and the imposition of rehabilitation for 6 (six) months which is calculated with a prison sentence of 1 (one) year based on Article 103 of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics in the decision of Limboto District Court Number 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo on October 20, 2020.This research is a prescriptive normative legal research. The approach used is the legal approach and the case approach. The types of research source data consists of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques using literature study or document study (library research). The technique of analysis of legal material used by the author is a qualitative analysis method. The qualitative analysis used is descriptive and prescriptive. The results of the study indicate that the ratio legis of rehabilitation sanctions arrangements in Narcotics Crime falls within the scope of study of Indonesian legal politics, namely laws and regulations that contain legal politics, the factors that influence and determine a legal politics, whether it will be, are being, or have been determined, as well as the implementation of laws and regulations which are the implementation of Indonesian legal politics. The existence of Article 103 of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics which contains matters to achieve the ideals of the Indonesian Nation to be free from the widespread abuse of Narcotics.Keywords: Rehabilitation, Narcotics Abuse, Ratio Legis

TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt) Manggarensi, Armeraliesty Kusuma; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58832

AbstrakPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pengaturan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dalam hukum pidana Indonesia. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana yang benar terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt pertimbangan hakim menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang didalamnya menyebutkan minimal pidana penjara 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Dalam putusan khusus anak berarti menggunakan UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) hanya setengah dari ancaman pidana dewasa. Tetapi, dalam putusan hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah 1 tahun. Sedangkan, dalam UU SPPA pada Pasal 7 ayat (2) dibawah 7 tahun anak harus diupayakan diversi.Kata Kunci : Narkotika; Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak.AbstractThis study describes and investigates set of problems, first how the arrangement of drug criminal act done by children in criminal law of Indonesia. Second, how the right criminal responsibility to children as drug couriers in Verdict Number 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt. This research is prescriptive normative law research. This study uses primary data and secondary data. Technique of collecting law materials which is used is case approach. The analyse technique used is deductive method. The result of research shows that in Verdict Number 3/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Skt, the judge’s consideration uses of Article 114 paragraph (1) Law Narcotics which states in it minimal 5 years and maximal 20 years in prison. In particular verdict of children, it means that by using Judicature System of Children’s Crime (UU SPPA), children will only get a half of adult punishment. But, in the verdict judge sentences prison punishment under 1 years. Meanwhile, in UU SPPA Article 7 paragraph (2) children under 7 years must be tried diversification.Keywords : Narcotics, Children, Judicature System of Children’s Crime

PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi pada Kepolisian Resor Magelang Kota) Putranto, Ferdi Ramadhan; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40537

AbstrakPenelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan tentang kriteria penerapan diskresi kepolisian dan implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang Kota. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah jenis data pimer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yang pertama terdapat kriteria atau jenis kecelakaan yang dapat diselesaikan diluar pengadilan adalah kecelakaan yang bukan merupakan kesengajaan melainkan karena kelalaian semata dan juga adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan masalah diluar Pengadilan atau yang sering disebut Alternative Dispute Resolution(ADR) dimana dalam hukum pidana bisa dikenal dengan cara mediasi penal. Kedua, Implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Magelang Kota dibagi menjadi dua yaitu untuk jenis kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan dan/atau kerugian materiil saja, serta kecelakaan yang menimbulkan luka berat dan/atau meninggal dunia.Kata Kunci: Diskresi, Kepolisian, Kecelakaan Lalu Lintas.AbstractThis research is purposed to review and answer the issues about the criteria to apply police discretion and the implementation of the police discretion for the purpose of traffic accidents case settlement in police resort of magelang’s jurisdiction This research was belonged to empirical law research which character is descriptive using qualitative approach, data used in this research was primary and secondary data. Technique of collecting law material in this research was interview and library study. In this research, the author used qualitative data analysis technique with interactive method Based on the results of this study, it can be cocluded that type of accident that can be resolved without invloving the court are accidents which were accidental crash and all parties involved in the accident agreed to resolve the case without involving the court, called Alternative Dispute Resolution (ADR) by mediation. Implementation of police discretion in resolving cases of traffic accident in Polres Magelang are accidents causing material loss and/or minor injuries. Second, accident causing major injuries and/ or death.Keywords: Discretion, police, Traffic Accident

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN TAPANULI SELATAN (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn) Putra, Danu Surya; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.47715

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisa konten. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder. Berdasarkan dari hasil penelitian pada kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN..Mdn dengan terdakwa Rahudman Harahap, Hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum. Hakim menimbang adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dalam setiap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidaritasnya, sehingga dalam putusan terdakwa dibebaskan (vrijspraak). Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pengaturan korupsi di Indonesia AbstractThis research aims to know and examine corruption issues. Whether judge’s verdict to release the suspect in corruption case of income allowance is appropriate to criminal law in Indonesia or not. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data. Based on the research of Medan State Court’s verdict Number 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn with suspected name Rahudman Harahap. The judge has made several legal considerations based on the attorney’s prosecution, the indictment letter, and the existing evidence. Those conciderations convinced the judge that there were no any crime elements fulfilled from every article accused by prosecutor. Therfore, in court based on existing evidence. The judges have law consideration on the element that is not fulfilled yet in every article accused by the public attorney in his or her layered indictment. Therefore, the defendant was released. Keywords: corruption, corruption law in Indonesia

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN TAPANULI SELATAN Putra, Danu Surya; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40586

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisa konten. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder.Berdasarkan dari hasil penelitian pada kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid. Sus.K/2013/PN..Mdn dengan terdakwa Rahudman Harahap, Hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum. Hakim menimbang adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dalam setiap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidaritasnya, sehingga dalam putusan terdakwa dibebaskan (vrijspraak).Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pengaturan korupsi di IndonesiaAbstractThis research aims to know and examine corruption issues. Whether judge’s verdict to release the suspect in corruption case of income allowance is appropriate to criminal law in Indonesia or not. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data.Based on the research of Medan State Court’s verdict Number 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn with suspected name Rahudman Harahap. The judge has made several legal considerations based on the attorney’s prosecution, the indictment letter, and the existing evidence. Those conciderations convinced the judge that there were no any crime elements fulfilled from every article accused by prosecutor. Therfore, in court based on existing evidence. The judges have law consideration on the element that is not fulfilled yet in every article accused by the public attorney in his or her layered indictment. Therefore, the defendant was released.Keywords: corruption, corruption law in Indonesia

TINJAUAN YURIDIS FRASA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI MENYIMPAN MENGUASAI NARKOTIKA (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Brt) Nur Tsani, Imam Fajri; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58863

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seseorang dapat dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian normatif. Penulisan hukum ini bersifat preskriptif dan teknis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum penelitian hukum ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Hasil penelitian, diketahui Agar seseorang dapat dikatakan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika harus dapat dibuktikan dari mana Terdakwa mendapat narkotika tersebut sehingga memang terbukti Terdakwa mempunyai niat dari dalam dirinya untuk kepemilikan narkotika tersebut. Selanjutnya Hakim harus melihat apa tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika tersebut apakah untuk digunakan sendiri atau untuk diedarkan dengan cara menjual dan/atau lain sebagainya. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman, hakim melakukan dua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.Kata Kunci: Melawan Hukum; Menguasai; Narkotika Golongan I.AbstractThis study aims to determine how a person can be categorized as without rights or against the law owning, storing, and controlling class I narcotics instead of methamphetamine plants. This legal writing uses legal research with the type of normative research method. This legal writing is prescriptive and technical with a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials for this legal research use primary data and secondary data. This research data collection technique using literature study techniques. The result of the research is that it is known that in order for a person to be said to have, keep and control narcotics, it must be proven where the Defendant got the narcotics so that it is evident that the Defendant has an innate intention of possessing the narcotics. Furthermore, the judge must see what is the purpose of the Defendant to keep and control the narcotics, whether for personal use or for distribution by means of selling and / or other means. Legal considerations made by judges in overcoming criminal acts of narcotics class I not plants, judges make two considerations, namely juridical considerations and non-juridical considerations.Keywords: Against the Law; Controlling;Narcotics Class I.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP MENINGKATNYA KRIMINALITAS SAAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA DEPOK Bahrul Ulum, Muhammad; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58961

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya kriminalitas di Kota Depok dan mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk menekan angka kriminalitas di Kota Depok khususnya tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Metro Jaya Kota Depok saat pandemi covid-19. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian empiris. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder, jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak kepolisian Kota Depok dan studi kepustakaan dari berbagai literatur. Teknik analisis data yang digunakan dalam adalah analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang meningkatnya kriminalitas saat pandemi covid-19 di Kota Depok adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kesempatan dan faktor lainnya seperti faktor keluarga dan faktor teknologi. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan karena pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya dilatarbelakangi oleh tidak dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Kejahatan yang paling banyak dilakukan selama pandemi covid-19 (peride 2020) di Kota Depok adalah pencurian, perampokan dan penyebaran berita bohong atau hoax. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Depok dalam menekan angka kriminalitas yang terjadi yaitu dengan melakukan pemetaan daerah yang rawan terjadi kejahatan, Kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, keterlibatan lembaga yang terkait dan sosialisasi masyarakat.Kata Kunci : Covid-19, kejahatan, Kota Depok, Kriminology. AbstractThis study aims to determine the factors causing the increase in crime in Depok City and find out the appropriate steps to reduce the crime rate in Depok City, especially the actions taken by the Depok City Metro Jaya Police during the Covid-19 pandemic. This legal writing uses legal research with the type of empirical research method. This legal writing is descriptive with a qualitative approach. The types of data used are primary and secondary data types, secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used were interviews with the Depok City police and literature studies from various literatures. The data analysis technique used in this research is descriptive data analysis. The results showed that the factors that increased crime during the covid-19 pandemic in Depok City were economic factors, environmental factors, opportunity factors and other factors such as family factors and technological factors. Economic factors become the most dominant factor because the perpetrators of crime in carrying out their actions are motivated by the inability to fulfill their daily needs. The most common crimes committed during the COVID-19 pandemic (2020 period) in Depok City were theft, robbery and spreading false news or hoaxes. Efforts made by the Depok City Police in reducing the number of crimes that occur are by mapping areas that are prone to crime, cooperation and coordination with the community, involvement of related institutions and community outreach.Keywords : Covid-19, Crimes, Depok City, Criminology

EFEKTIVITAS PEMBINAAN KETERAMPILAN DALAM MENGURANGI RESIKO RESIDIVIS NARAPIDANA DI RUTAN KLAS II BOYOLALI Pratama, Mohammad Arizal; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67445

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait pelaksanaan pemberian pembinaan keterampilan di Rutan Kelas II Boyolali serta peran pembinaan keterampilan dalam mengurangi resiko residivis khususnya di Rutan Klas II Boyolali. Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mana hasil penelitian diperoleh berdasarkan wawancara dengan responden. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan keterampilan di Rutan Kelas II Boyolali terdiri dari pembinaan keterampilan umum dan keterampilan khusus seperti kegiatan olahraga, kerajinan, pertanian dan perkebunan, dan perawatan fasilitas Rutan. Rutan Kelas II Boyolali telah memfasilitasi narapidana berkaitan dengan pembinaan keterampilan dengan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga. Namun peran tersebut kurang efektif dalam mengurangi resiko residivis karena Rutan tidak memiliki anggaran khusus untuk melakukan pembinaan keterampilan sehingga hanya menggunakan anggaran yang ada. Diperlukan pembaruan pengaturan terkait anggaran terhadap pelaksanaan pembinaan keterampilan di rutan, mengingat pada praktiknya rutan juga melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan pihak rutan dapat mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan pembinaan terhadap Warga Binaannya.Kata Kunci: Implementasi; Pembinaan Keterampilan; Residivis; RutanAbstract: This article aims to examine and analyze implementation of the provision of skills development, and also the role of skills development in reducing the risk of recidivists, especially at the Rutan Kelas II Boyolali. The research used is descriptive empirical research method. The approach used is a qualitative approach in which the research results are based on respondent interviews. The data sources used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques used are interviews and literature study. The data analysis technique used qualitative analysis methods. Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the implementation of skills development at the Rutan Kelas II Boyolali consists of developing general skills and special skills such as sports activities, crafts, agriculture and plantations, and maintenance of detention facilities. Besides, Rutan Kelas II Boyolali has facilitated inmates with regard to skills development by collaborating with third parties. However, this role is less effective in reducing the risk of recidivists because the detention center does not have a special budget to carry out skills development so that it only uses the existing budget. It is necessary to update the regulations related to the budget for the implementation of skills development at the jail, considering that in practice the jail also provides guidance to the inmates of the Correctional Institution and the jail can enter into a cooperation agreement with a third party in providing guidance to its inmates.Keywords: Implementation ; skill building; residivist; prison

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search