Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

LEGAL ANALYSIS OF LAND BANK INSTITUTIONS IN INDONESIA (Comparative Study with the United States) Devi Febriyanti; Rehnalemken Ginting; Waluyo
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i2.2608

Abstract

This study analyzes the idea and implementation of the Land Bank in Indonesia, comparing it with similar systems in other nations, especially the United States. This study aims to examine the Land Bank policy in Indonesia, juxtapose its frameworks with those in the United States, and formulate an optimal Land Bank concept suitable for implementation in Indonesia. This study employs a normative juridical methodology using comparative legal and philosophical methods. The findings indicate that although the Land Bank in Indonesia has the same aims as its counterpart in the United States, namely land management for public benefit, there are considerable disparities in operational and regulatory methodologies. In Indonesia, the Land Bank is mostly centralized and oriented towards social concerns, but in the United States, it is more decentralized and operates as a financial entity. The optimal framework for a Land Bank in Indonesia must emphasize justice, openness, and sustainability, while enhancing the function of Notary/PPAT and improving the integration of land information systems. This study underscores the significance of cooperation among the government, corporate sector, and communities to establish an efficient and sustainable Land Bank in Indonesia.
Legal Study Concerning Zero Verdicts Related to the Principles of Certainty, Justice and Benefits in Indonesia Fauzia Awaludin; Rehnalemken Ginting
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 2 (2024): June : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i2.154

Abstract

A nil sentence is very appropriate to apply to defendants whose verdict is sentenced to death, such as in the case of Muhammad Natsir and Heru Hidayat. However, the Dimas Kanjeng case certainly raises a different problem, where the panel of judges imposed a maximum prison sentence of 20 years, so if there are other cases the verdict must be nil. This means that the defendant, who was previously sentenced to 20 years in prison, was not increased to life imprisonment. Another problem is the lack of integrated administration between courts which results in overlapping criminal sanctions that exceed 20 years. Tstelsel's absorption in a sharpened realist concursus states that it is necessary to review the level between crimes that have permanent legal force and crimes that have just been revealed based on higher criminal threats, so that the implementation of a nil sentence achieves the principles of legal certainty, justice and expediency. The implementation of the nil sentence must be socialized to the wider community, especially in the case of Dimas Kanjeng and Muhammad Natsir, who in their decision were sentenced to a nil sentence because they had previously been sentenced to death. The aim of the outreach is to ensure that there is no misunderstanding of the defendant's release from criminal sanctions, because a zero verdict arises because the verdict has been maximum and can no longer be handed down. Judges need to interpret in more depth the basic reasons for giving a nil verdict which is linked to SEMA No. 1 of 2022 to better ensure justice and benefits for society, which of course is adjusted to the legal facts obtained during the trial period.
CAUSES OF CHILDREN COMMITTING THEFT CRIMES (Case Study of the Ngawi District Attorney's Office in 2022) Ria Mahardika, Agustin Dwi; Ginting, Rehnalemken
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 1 (2023): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i1.157

Abstract

In the future, the child plays an important role in shaping the history, country and way of life of a country. In other words, children are the next generation of the nation. However, the potential for criminal behavior is also inherent in children. One of them is through theft. The factors that underlie children committing theft include family, environment, and even self. This study aims to determine and examine the factors that cause children to commit theft, as well as the efforts made to prevent this occurrence and law enforcement. This legal research uses descriptive analysis techniques by combining sociological or empirical approaches. Based on the results of the study, the main factors that encourage young people to commit theft in the Ngawi region are family, education, and economic factors. Poor education, weak economy, and a less harmonious family environment due to family conditions that are no longer intact due to divorce or death of parents, become additional factors in themselves. As a result, children lose positive role models on how to live their lives. To overcome this, efforts are needed to handle it as early as possible with various approaches and patterns of prevention, repressive, and curative handling.
Urgensi Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital Tika Andarasni Parwitasari; Ismunarno; Supanto; Riska Andi Fitriono; Rehnalemken Ginting; Sulistyanta
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2711

Abstract

Artikel ini mengkaji urgensi peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital dalam penggunaan media sosial guna mencegah kejahatan siber seperti kontaminasi nama baik, hoaks, pelanggaran privasi, dan kebencian kebencian. Fokus utama yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah meningkatnya jumlah kasus hukum terkait media sosial di Indonesia, yang sering kali disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan hukum dari perilaku berani. Artikel ini mencoba melakukan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan peraturan-undangan dan konteks untuk menganalisis bagaimana norma hukum berinteraksi dengan praktik digital. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perlindungan konstitusional dalam Pasal 28E dan 28J Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun demikian kesadaran masyarakat terhadap regulasi tersebut masih kurang. Akibatnya, media sosial sering disalahgunakan untuk tujuan penyebaran hukum seperti penyebaran informasi palsu atau kontaminasi nama baik secara berani. Artikel ini menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum, pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan digital, serta kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan dalam mendorong perilaku berani yang bertanggung jawab.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENOLAKAN UNTUK MENJADI PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS Deselta, Azalia; Sulistiyono, Adi; Ginting, Rehnalemken
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 2 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3191

Abstract

Abstrak: Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Setiap akta otentik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna, yang mana tidak diperlukannya alat bukti lain dalam pembuktian untuk memutuskan suatu perkara. Sehingga isinya sangat dirahasikan dan tidak semua orang dapat melihat isinya, kecuali para pihak dan yang pihak lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain membuat akta otentik, notaris juga memiliki kewajiban untuk menyimpan akta-akta yang dibuatnya berupa minuta akta dan dokumen-dokumen lainnya dalam protokol notaris yang menjadi bagian dari pengadministrasian kantor. Protokol Notaris tersebut wajib dijaga dan dirawat karena sifatnya yang termasuk dalam arsip negara. Maka dari itu, sangat diperlukan penyerahan protokol notaris kepada pihak lain yang telah ditunjuk sebagai pemegang atau penerima protokol jika notaris pembuat akta tersebut bermasalah atau yang termasuk dalam kategori di Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam praktiknya sangat dimungkinkan jika pemegang atau penerima protokol menolak untuk menjadi pemegang protokol atas alasan apapun, seperti sedang sakit, kantor pemegang protokol yang sempit sehingga tidak ada tempat lagi untuk menyimpan protokol, dan sebagainya. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena notaris wajib untuk menerima protokol meskipun tidak adanya dasar hukum yang jelas. Kewajiban tersebut tersirat dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 19 Tahun 2019 dan putusan pengadilan yang diteliti dalam penelitian ini. Maka dari itu, dalam putusan yang diteliti dalam penelitian ini menjadi dasar bahwa seorang notaris diwajibkan untuk menerima protokol notaris. Tanggung jawab yang diambil oleh pemegang protokol yang telah menolak untuk menjadi pemegang protokol notaris namun ingin membatalkannya adalah dengan membuat Pernyataan Pencabutan atas Surat Penolakan Menjadi Protokol meskipun penerima protokol dalam keadaan tidak memungkinkan.Kata Kunci: Protokol Notaris; Tanggung Jawab; Tolak Abstract: Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds. Each authentic deed has perfect legal force, which does not require other evidence in proof to decide a case. So that the contents are very confidential and not everyone can see the contents, except for the parties and other parties specified in the laws and regulations. In addition to making authentic deeds, notaries also have an obligation to keep the deeds they make in the form of deed minutes and other documents in the notary protocol which is part of the office administration. The Notary Protocol must be maintained and cared for because of its nature which is included in the state archives. Therefore, it is very necessary to hand over the notary protocol to another party who has been appointed as the holder or recipient of the protocol if the notary making the deed has a problem or is included in the category in Article 62 of the Notary Law. However, in practice it is very possible if the holder or recipient of the protocol refuses to become the protocol holder for any reason, such as being sick, the protocol holder's office is so small that there is no more space to store the protocol, and so on. This is not allowed because the notary is obliged to accept the protocol even though there is no clear legal basis. This obligation is implied in Article 2 paragraph (3) letter c of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2019 and the court decisions examined in this study. Therefore, the decisions examined in this study serve as the basis that a notary is required to accept the notary protocol. The responsibility taken by a protocol holder who has refused to become a notary protocol holder but wants to cancel it is to make a Statement of Revocation of the Letter of Refusal to Become a Protocol even though the protocol recipient is in an impossible situation.Keywords: Notarial Protocol; Responsibility; Refusal